KOMPAS - Senin, 28 Jun 1999 Halaman: 21 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 9008
KOTA TENJO DIJARAH, GAGAL GEMERLAP
DUA perempuan setengah baya jalan beriringan di jalan setapak di
Desa Cikasungka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, akhir April
1999 lalu. Masing-masing membawa beban berat di atas kepala: kusen
pintu. Tak tampak rasa khawatir di wajah keduanya, meski tahu kusen
yang dijunjung itu mereka copot tanpa izin dari kawasan perumahan Kota
Tenjo.
KOTA Tenjo mulai dibangun sejak 1998. Pengembangnya, PT Prasetya
Mulya. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini langsung dirasakan PT
Prasetya Mulya. Apalagi setelah Bank BHS yang mendanai pembangunan
perumahan itu dilikuidasi, PT Prasetya Mulya langsung bangkrut.
Setahun setelah krisis moneter, PT Prasetya Mulya hengkang dari
lokasi, meski sudah cukup banyak rumah yang telah selesai dibangun.
Hanya empat Satpam ditinggalkan menjaga lokasi. Agaknya, minimnya
penjaga itulah yang mendorong orang-orang tak dikenal datang menjarah.
Mereka mengambil apa saja yang bisa dijadikan uang atau dipakai
sendiri. Semisal genteng, kusen, kaca jendela, daun pintu dan jendela
serta marmer.
Penjarahan tidak hanya malam hari, juga siang hari. Hingga
sekarang penjarahan belum berakhir, seperti yang dilakukan dua
perempuan setengah baya itu.
"Biasanya penjarahan dilakukan malam hari. Bila siang hari,
kadang-kadang kami masih bisa menghalau mereka," kata Kemasnayni,
satpam perumahan Kota Tenjo. Menurut dia, penjarahan bisa leluasa
karena kurangnya tenaga satpam. Sejak pengembangnya bangkrut jumlah
satpam dikurangi dari sebelumnya 27 orang menjadi empat orang.
Sekitar 50 meter dari lokasi perumahan Kota Tenjo terdapat pos
polisi.
Penjarahan serupa tidak hanya terjadi di Kota Tenjo. Di perumahan
tetangganya, Persada Tridaya Agung, di sebelah barat, penjarahan juga
terjadi. Bahkan di perumahan ini, dari 208 unit rumah yang telah
selesai dibangun, satu pun tidak memiliki kaca jendela lagi. Semuanya
hilang atau dipecahkan orang tidak dikenal. Sebagian genting rumah
juga tidak lagi di tempatnya.
Sebagian rumah lain di Persada Tridaya Agung yang belum selesai
dibangun, malah telah rata dengan tanah. Sama seperti di perumahan
Kota Tenjo, bangunan rumah itu dirubuhkan untuk diambil besi betonnya.
Penjarahan hanya terjadi di dua kawasan perumahan itu. Kompleks
perumahan yang persis berdampingan dengan Kota Tenjo, yakni perumahan
Bukit Cikasungka, aman-aman saja. Mungkin karena sebagian rumah telah
berpenghuni dan satpam yang menjaga cukup banyak, para penjarah tidak
berani beraksi di Bukit Cikasungka.
KOTA Tenjo terletak di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten
Bogor. Lokasi kawasan perumahan itu, di sebelah utara berdampingan
dengan kompleks perumahan Bukit Cikasungka dan Taman Adiayasa,
Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Di sebelah barat, Kota Tenjo
berdampingan dengan Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Di Maja, lahan
seluas 4.775 hektar telah dikuasai 15 pengembang perumahan. Namun
pembangunan perumahan di daerah itu pun kini telah rontok.
Memasuki kompleks perumahan Kota Tenjo, tidak ubahnya seperti
memasuki belantara hutan beton mati. Sebanyak 800 unit rumah yang
telah dibangun, tidak berpenghuni. Bahkan sebagian rumah yang
menyebar di hampir semua blok, kini tidak seperti dalam ujudnya
semula.
Rumah-rumah tipe 18, 21, 27, 36, dan 45 itu telah dirusak.
Kusen-kusen jendela dan pintu tidak berada di tempatnya lagi. Daun
pintu dan jendela serta kacanya, juga raib. Genteng rumah, besi beton,
telah diambil oleh tangan-tangan jahil. Puluhan rumah dihancurkan dan
dirubuhkan, agar besi betonnya mudah diambil.
S
iapa pelaku penjarahan di dua kompleks perumahan, Kota Tenjo dan
Persada Tridaya Agung, sampai sekarang belum diketahui. Orang-orang
tidak dikenal itu entah datang dari mana.
Kota Tenjo dan Persada Tridaya Agung dibangun di atas bekas lahan
perladangan rakyat setempat. Kendati sebagian besar lahan yang
digunakan merupakan tanah negara, warga setempat sejak lama telah
memanfaatkannya sebagai sumber nafkah hidupnya.
Sebelum berubah menjadi hutan beton, dan lahan gersang tanpa
tanaman karena telah diratakan pengembangnya, lahan di Desa Tenjo dan
Desa Cikasungka yang ditempati Kota Tenjo dan Persada Agung, ditanami
berbagai jenis palawija. Kacang tanah, kacang bogor, pisang, ubi jalar,
singkong, dan padi, bisa tumbuh subur di atasnya. Rambutan dan pohon
keras lainnya, juga menjadi andalan warga untuk menyambung hidup.
Ketika pada tahun 1995 datang pengembang, warga pun tidak bisa
berbuat apa-apa. Dengan membawa alasan demi pembangunan, orang berduit
itu pun membebaskan lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga.
Dengan harga pembebasan yang bisa disebut tidak manusiawi, lahan
produktif itu pun berpindah tangan. Dan dengan alasan bahwa sebagian
besar tanah itu milik negara, ganti rugi yang diberikan kepada warga
penggarap, sangat murah. Tanah negara yang akhirnya berpindah tangan
itu, membentang di kawasan Tenjo dan Cikasungka.
"
Petani yang menggarap lahan di sini hanya mendapat ganti rugi Rp
150 sampai Rp 200 per meter persegi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa,
karena tanah di kawasan ini memang tanah negara," kata Sarnata (35),
warga Desa Tenjo.
Kerugian petani tidak hanya sangat rendahnya harga ganti rugi
tanah garapan mereka. Sebagian lahan yang mereka garap pun sampai
sekarang, belum mendapatkan ganti rugi. Kendati sudah berubah bentuk
setelah diacak-acak buldoser, sehingga petani tidak bisa bercocok
tanam lagi, mereka tidak bisa menuntut ganti rugi. Apalagi sekarang,
setelah pengembang yang membangun perumahan Kota Tenjo dan Persada
Agung bangkrut.
Dari ladang di atas tanah negara tersebut, Sarnata misalnya, bisa
memanen singkong yang kalau dinilai uang sekitar Rp 300.000 setiap
musim tanam, padi sebanyak rata-rata lima kuintal lebih per musim
tanam, ubi jalar sampai 1,5 kuintal sekali panen. Dia juga menanam
kacang bogor yang terkenal enak rasanya. Hasil bumi itulah yang bisa
menghidupi Sarnata dan keluarganya, serta ribuan warga lainnya.
Kesengsaraan lain yang dialami warga akibat datangnya pengembang
perumahan, belasan hektar sawah di Desa Cikasungka kini tidak bisa
digarap. Persawahan yang terletak di tepi tanah urugan perumahan
Persada Tridaya Agung, telah tertutup tanah yang berasal dari urugan
perumahan. Karena tidak dipagari dinding pembatas, tanah urugan yang
sekitar dua meter lebih tinggi dari sawah, terbawa air dan menutup
permukaan sawah.
"Sudah empat musim tanam sawah tidak bisa ditanami padi," kata
seorang warga Cikasungka. Para pemilik sawah sebenarnya berharap,
pengembang yang membangun perumahan Persada Agung sekalian membebaskan
lahan mereka. Jangan seperti sekarang, gara-gara tidak bisa dibebaskan
dulu, warga "diteror" dengan pengiriman lumpur saat hujan yang
menutupi sawah mereka.
KINI setelah sektor properti ambruk, Kota Tenjo dan Persada
Tridaya Agung pun turut terhenti pembangunannya. Kawasan itu
sebagian telah berubah menjadi lahan beton. Sedangkan lahan yang
telah diratakan oleh pengembang, tidak ubahnya padang tandus.
Hanya sebagian lahan telantar yang masih bisa digarap warga untuk
bertani.
Tidak diketahui pasti penyebab sampai terjadinya penjarahan itu.
Apakah pengambilan perlengkapan rumah secara paksa itu merupakan wujud
"dendam", dari orang-orang yang sebelumnya telah dirugikan oleh
kehadiran perumahan? Apakah mereka membalas pengambilan secara
sepihak, seperti yang sebelumnya dilakukan pengembang terhadap lahan
yang menjadi sumber nafkah mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu
pun sulit diperoleh jawabannya.
Namun kini setelah ratusan rumah di Kota Tenjo rusak, demikian
juga dengan di Persada Tridaya Agung, pihak pengembang yang
membangunnya tentu mempunyai tanggung jawab lain yang harus
diembannya. Pengembang tentu tidak hanya terjerat utang bank, yang
bunganya terus melambung. Mereka pun harus bertanggung jawab kepada
konsumen yang telah membayar uang muka, atau sekadar membayar booking
fee sebagai tanda jadi atas rumah yang mereka pesan.
Kota Tenjo dan Persada Tridaya Agung kini semakin merana. Kawasan
perladangan dan perkebunan yang hendak berubah menjadi kota nan
gemerlap itu kini senyap tanpa penghuni. Kawasan itu telah berubah
menjadi seperti kawasan kota mati dan padang gersang. Tidak ada
manfaat bagi manusia. Kecuali untuk para penjarah... (agus mulyadi)
Teksfoto:
Kompas/mul
DIJARAH - Tidak dihuninya rumah-rumah yang sudah dibangun di Perumahan Kota
Tenjo, memancing orang untuk menjarahnya. Perlengkapan rumah, seperti kusen,
genteng, sampai besi beton pun diambil paksa. Kalau perlu dinding rumah
diruntuhkan, agar lebih mudah mengambilnya. Foto diambil akhir April 1999
lalu.
Tampilkan postingan dengan label perumahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label perumahan. Tampilkan semua postingan
Kamis, 15 November 2007
Alasan Investasi, Tetapi Banyak yang Telantar
KOMPAS - Selasa, 23 Apr 1996 Halaman: 12 Penulis: IM/VOL/PEP/MUL/KSP Ukuran: 4264
ALASAN INVESTASI, TETAPI BANYAK YANG TELANTAR
SEORANG pemilik rumah di Kota Tigaraksa (sekitar 27 km barat
kota Tangerang), menuturkan, dia membeli rumah secara kredit di
tempat itu hanya sekadar iseng sambil investasi. Rumahnya yang
berukuran luas bangunan 93 m2 dan luas tanah 225 m2, kini ditawarkan
untuk over kredit dengan harga Rp 40 juta. Rumah itu baru dibelinya
satu setengah tahun lalu, dan pembayaran kreditnya sebesar Rp
1.450.000 per bulan.
Cicilan rumahnya sudah berlangsung satu setengah tahun, dengan
lama kredit 10 tahun. "Kalau rumah tipe sama yang dibangun sekarang
cicilannya sudah Rp 1,8 juta per bulan. Ukuran tanahnya pun lebih
kecil," kata pemilik rumah di Grogol yang tidak mau menyebutkan
namanya ini.
Menginvestasikan rumah menjadi alasan utama mengapa banyak
rumah kosong. Di Karawaci III misalnya, rumah tipe 54 dengan luas
153 m2 pada tahun 1992 harganya masih Rp 30 juta, maka pada tahun
1996 ini pasarannya sudah naik lebih dua kali lipat, bahkan tiga
kali lipat. Lokasinya yang dekat (antara 1 km dan 2 km) dengan pusat
perbelanjaan terbesar di Indonesia, Lippo Supermal, ikut menyebabkan
harga rumah di kawasan Karawaci III melesat naik.
Pemilik rumah lainnya di Kota Tigaraksa juga dengan tipe
93/225, menyebutkan akan menjual rumah yang dibelinya secara kontan
sekitar satu tahun lalu. Dia menawarkan harga rumahnya dengan harga
kontan Rp 115 juta. Menurut penduduk Joglo ini, harga rumahnya yang
sekarang dibiarkan kosong itu hanya lebih mahal sekitar Rp 15 juta
jika dibandingkan harga pembeliannya dulu. Kelebihan itu, katanya,
hitung-hitung keuntungan yang diperolehnya.
Di kompleks perumahan Citraraya, kondisi serupa juga terjadi.
Sebagian besar rumah terlihat kosong, dan beberapa di antaranya
diberi kertas pengumuman bahwa rumah itu mau dijual atau
dikontrakkan. Seorang pemilik tipe 66/90 menyebutkan akan menjual
rumah yang dibelinya setengah tahun lalu itu seharga Rp 85 juta.
Harga ini lebih mahal dibanding total pembeliannya dulu yang sekitar
Rp 80 juta.
Sementara itu, beberapa warga pemilik lebih dari satu rumah
yang dihubungi Kompas mengatakan, selain alasan untuk anak dan cucu,
motif membeli rumah adalah untuk investasi. Denny misalnya, seorang
pengusaha, mengaku membeli dua unit rumah di BJ seharga Rp 850 juta
untuk investasi. Rumah miliknya yang dia tempati berada di Pondok
Indah. "Saya kira menyimpan uang yang aman dan menguntungkan dalam
bentuk investasi perumahan," kata Denny.
Alasan Denny memilih rumah di BJ selain lokasinya yang
strategis dan lingkungannya bagus, juga harga tanah yang cepat naik.
"Pokoknya kita nggak akan rugilah," tambah Denny yang mengaku satu
rumahnya untuk dikontrakkan, sementara yang satunya lagi dibiarkan
kosong tetapi masih tetap dirawat.
Sementara Jane (47), warga Tomang, mengaku membeli dua rumah di
VBI untuk dua anaknya yang berusia 22 dan 25 tahun. Menurut Jane,
kedua rumah itu dikosongkan dan tidak berniat untuk dikontrakkan.
"Kalau kedua anak saya sudah kawin dan berniat menempati, ya tinggal
diperbaiki atau direnovasi kembali," kata Jane.
Tetapi bagi Ani, ibu rumah tangga yang membeli rumah untuk
anaknya mengakui, rumah sengaja dikosongkan karena alasan di
lingkungan perumahan tersebut masih sepi. "Nanti kalau sudah ramai,
anak saya pasti akan pindah," kata Ani yang juga membiarkan rumah
untuk anaknya itu telantar.
Dari beberapa kawasan pemukiman, rumah tanpa penghuni itu
tampak sebagian besar sebagai rumah kedua. Misalnya Ny Pindi,
membeli rumah di Perumahan Pondok Timur Indah Jatimulya hanya untuk
investasi. Rumah bertipe 45/110 itu kemudian dijual dengan harga Rp
45 juta. Setelah rumah itu terjual, ia membeli rumah lagi di
Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI) Bekasi Timur. Dia sendiri bersama
keluarganya sehari-hari tinggal di Peninsula Estate di Pekayon,
Bekasi Selatan.(im/vol/pep/agus mulyadi/ksp)
teks foto:
Kompas/pep
RUMAH ILALANG --Sebuah rumah tak dihuni di sebuah perumahan di
Jakarta Selatan, penuh rumput dan ilalang. Rumah itu ada pemiliknya,
meski terkesan dibiarkan telantar tanpa perawatan. Banyak rumah lain
memperlihatkan pemandangan sama.
ALASAN INVESTASI, TETAPI BANYAK YANG TELANTAR
SEORANG pemilik rumah di Kota Tigaraksa (sekitar 27 km barat
kota Tangerang), menuturkan, dia membeli rumah secara kredit di
tempat itu hanya sekadar iseng sambil investasi. Rumahnya yang
berukuran luas bangunan 93 m2 dan luas tanah 225 m2, kini ditawarkan
untuk over kredit dengan harga Rp 40 juta. Rumah itu baru dibelinya
satu setengah tahun lalu, dan pembayaran kreditnya sebesar Rp
1.450.000 per bulan.
Cicilan rumahnya sudah berlangsung satu setengah tahun, dengan
lama kredit 10 tahun. "Kalau rumah tipe sama yang dibangun sekarang
cicilannya sudah Rp 1,8 juta per bulan. Ukuran tanahnya pun lebih
kecil," kata pemilik rumah di Grogol yang tidak mau menyebutkan
namanya ini.
Menginvestasikan rumah menjadi alasan utama mengapa banyak
rumah kosong. Di Karawaci III misalnya, rumah tipe 54 dengan luas
153 m2 pada tahun 1992 harganya masih Rp 30 juta, maka pada tahun
1996 ini pasarannya sudah naik lebih dua kali lipat, bahkan tiga
kali lipat. Lokasinya yang dekat (antara 1 km dan 2 km) dengan pusat
perbelanjaan terbesar di Indonesia, Lippo Supermal, ikut menyebabkan
harga rumah di kawasan Karawaci III melesat naik.
Pemilik rumah lainnya di Kota Tigaraksa juga dengan tipe
93/225, menyebutkan akan menjual rumah yang dibelinya secara kontan
sekitar satu tahun lalu. Dia menawarkan harga rumahnya dengan harga
kontan Rp 115 juta. Menurut penduduk Joglo ini, harga rumahnya yang
sekarang dibiarkan kosong itu hanya lebih mahal sekitar Rp 15 juta
jika dibandingkan harga pembeliannya dulu. Kelebihan itu, katanya,
hitung-hitung keuntungan yang diperolehnya.
Di kompleks perumahan Citraraya, kondisi serupa juga terjadi.
Sebagian besar rumah terlihat kosong, dan beberapa di antaranya
diberi kertas pengumuman bahwa rumah itu mau dijual atau
dikontrakkan. Seorang pemilik tipe 66/90 menyebutkan akan menjual
rumah yang dibelinya setengah tahun lalu itu seharga Rp 85 juta.
Harga ini lebih mahal dibanding total pembeliannya dulu yang sekitar
Rp 80 juta.
Sementara itu, beberapa warga pemilik lebih dari satu rumah
yang dihubungi Kompas mengatakan, selain alasan untuk anak dan cucu,
motif membeli rumah adalah untuk investasi. Denny misalnya, seorang
pengusaha, mengaku membeli dua unit rumah di BJ seharga Rp 850 juta
untuk investasi. Rumah miliknya yang dia tempati berada di Pondok
Indah. "Saya kira menyimpan uang yang aman dan menguntungkan dalam
bentuk investasi perumahan," kata Denny.
Alasan Denny memilih rumah di BJ selain lokasinya yang
strategis dan lingkungannya bagus, juga harga tanah yang cepat naik.
"Pokoknya kita nggak akan rugilah," tambah Denny yang mengaku satu
rumahnya untuk dikontrakkan, sementara yang satunya lagi dibiarkan
kosong tetapi masih tetap dirawat.
Sementara Jane (47), warga Tomang, mengaku membeli dua rumah di
VBI untuk dua anaknya yang berusia 22 dan 25 tahun. Menurut Jane,
kedua rumah itu dikosongkan dan tidak berniat untuk dikontrakkan.
"Kalau kedua anak saya sudah kawin dan berniat menempati, ya tinggal
diperbaiki atau direnovasi kembali," kata Jane.
Tetapi bagi Ani, ibu rumah tangga yang membeli rumah untuk
anaknya mengakui, rumah sengaja dikosongkan karena alasan di
lingkungan perumahan tersebut masih sepi. "Nanti kalau sudah ramai,
anak saya pasti akan pindah," kata Ani yang juga membiarkan rumah
untuk anaknya itu telantar.
Dari beberapa kawasan pemukiman, rumah tanpa penghuni itu
tampak sebagian besar sebagai rumah kedua. Misalnya Ny Pindi,
membeli rumah di Perumahan Pondok Timur Indah Jatimulya hanya untuk
investasi. Rumah bertipe 45/110 itu kemudian dijual dengan harga Rp
45 juta. Setelah rumah itu terjual, ia membeli rumah lagi di
Perumahan Bekasi Jaya Indah (BJI) Bekasi Timur. Dia sendiri bersama
keluarganya sehari-hari tinggal di Peninsula Estate di Pekayon,
Bekasi Selatan.(im/vol/pep/agus mulyadi/ksp)
teks foto:
Kompas/pep
RUMAH ILALANG --Sebuah rumah tak dihuni di sebuah perumahan di
Jakarta Selatan, penuh rumput dan ilalang. Rumah itu ada pemiliknya,
meski terkesan dibiarkan telantar tanpa perawatan. Banyak rumah lain
memperlihatkan pemandangan sama.
Jonggol Terlalu Lama Terkungkung
KOMPAS - Senin, 23 Dec 1996 Halaman: 1 Penulis: MUL/BOY/IRA/LOM Ukuran: 10454
JONGGOL, TERLALU LAMA TERKUNGKUNG
YAKUN (21) begitu bersemangat menjelaskan masa depan Jonggol.
Tangan kanan kecuali ibu jari, empat lainnya ditekuk menunjuk
bergantian ke semua arah. Raut wajahnya sangat ceria, menjelaskan apa
saja yang akan dibangun. Di sana hotel, di situ vila, di sana lagi
kolam renang, dan restoran.
"Pokoknya, pariwisata Jonggol mau menyaingi Puncak," katanya.
Siapa yang mau membangun?
"Orang-orang Jakarta. Sebagian besar bukit dan lembah di sini sudah
dibeli mereka. Ada yang mau bangun hotel, vila, dan sebagainya. Ada
juga yang mau menjualnya bila harga cocok. Peranan saya, menghubungkan
calon pembeli dengan pemilik... siapa tahu dapat komisi," tutur Yakun.
Orang-orang Jakarta?
"Betul, persinggungan Jonggol dengan mereka dimulai sekitar 1971,"
kata H Omi (67), sesepuh warga Jonggol yang ditemui di Dusun
Gunungbatu. Dia lahir dan besar di Jonggol selatan.
Ketika jalan aspal dari Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, mulai
dibangun menuju kawasan perbukitan di selatan, jumlah orang-orang
Jakarta yang datang makin banyak. Sebelumnya, kalau pun ada yang
datang hanya untuk berburu rusa, kelinci, dan ayam hutan.
"Dan sejak itu terjadi transaksi jual-beli tanah," kata H Omi.
Dia tidak tahu persis luas areal yang sudah dikuasai orang-orang
Jakarta. "Tetapi, rasanya yang kini menjadi milik warga hanyalah
lahan-lahan pertapakan rumah," katanya.
Kepala Dusun I Desa Sukajaya, Encun, melukiskannya dengan angka.
Katanya, di dusun itu 70 hektar lahan warga sudah dijual kepada
orang-orang Jakarta.
"Artinya, seluruh dusun sudah dijual, kecuali pertapakan rumah," kata
Encun.
Di Desa Sukadamai, menurut seorang warganya, Rachmat, 200 hektar
lahan pertanian kering sudah dijual kepada orang-orang Jakarta. Itu
mencakup semua lahan usaha pertanian warga. Yang masih tersisa hanyalah
tanah pertapakan dan pekarangan rumah.
H Omi percaya, kasus sama juga terjadi di desa-desa lain.
"Lembah dan lereng-lereng perbukitan di selatan ini, hampir bisa
dipastikan sudah milik orang-orang Jakarta," katanya.
Karena tak lagi memiliki lahan, menurut H Omi, warga tak hirau tentang
rencana Jonggol akan dijadikan kawasan pariwisata seperti yang dituturkan
Yakun. Seperti juga Yakun, warga lain sering mendengar rencana itu. Tetapi,
karena "tanah Jonggol bukan lagi milik mereka", warga merasa rencana itu
tak ada kaitan dengan mereka.
Pemilik baru orang-orang Jakarta lalu menanam cengkeh dan menggaji
warga mengurusnya. Awalnya pohon cengkeh tumbuh bagus, tetapi setelah
3-4 tahun lalu mati. Orang-orang Jakarta kecewa dan menitipkan
tanahnya kepada warga dengan pesan, boleh mengolah dan menikmati
hasilnya. Dengan cara itu, gaji pun dihentikan. Pemilik baru juga
berpesan bila ada yang mau membeli, dijual saja.
SEJAK November Jonggol memang menjadi buah bibir. Sebuah perusahaan
swasta, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) mengajukan gagasan membangun
sebuah kawasan kota mandiri namanya Bukit Jonggol Asri di Jonggol.
Luasnya 30.000 hektar, separoh luas Jakarta atau dua kali luas
Kotamadya Bandung.
Gagasan itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat bulan Mei 1995
dan bulan Oktober 1995 Gubernur R Nuriana mengirim surat kepada Bupati
Bogor. Isinya, supaya bupati mengamankan lokasi kota mandiri tersebut.
Diawasi, tidak terjadi jual-beli tanah, apalagi bila tujuannya adalah
untuk spekulasi.
Hanya sebatas itu kabar yang diketahui aparat Kecamatan Jonggol.
"Lokasinya, kita tak tahu persis," kata Henry Bahawan, Kepala Urusan
Pemerintahan Kecamatan Jonggol.
Kabar yang diterima aparat kecamatan dan kabar itu diakui belum
pernah dikonfirmasikan kota mandiri BJA akan berlokasi di Jonggol
selatan. Warga menyebut kawasan itu lingkar selatan. Sebuah kawasan
perbukitan yang bersambung di selatan dengan Megamendung - Puncak -
Pacet. Di tenggara bertetangga dengan Kecamatan Cariu yang belakangan
ini menjadi jalur alternatif ke Cianjur apabila jalur Puncak Padat.
"Yang membangun, swasta bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat," kata
gubernur.
Lokasi yang diajukan PT BJA berada di 16 desa di kawasan perbukitan
Jonggol selatan. Luas 16 desa itu sekitar 13.000 hektar sudah
termasuk 6.100 hektar kawasan hutan atau hampir separoh luas
kecamatan (24.640 hektar) itu sendiri. Dihuni 59.116 jiwa,
terpecah-pecah dalam perkampungan-perkampungan kecil. Jumlah penduduk
kecamatan, 129.621 jiwa dengan kepadatan 414 jiwa/kilometer persegi.
Terpadat, di Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, dihuni 10.412 jiwa,
sementara luas desa hanya 64 hektar.
Karena tidak mencukupi 30.000 hektar, kekurangannya diajukan PT BJA
dari sejumlah desa di Kecamatan Cariu tetangga Jonggol di tenggara -
serta Citeureup dan melebar ke kawasan Sentul.
"SECARA fisik, Jonggol dekat dengan Jakarta tetapi jauh dari
pembangunan," kata H Omi yang mengaku tidak tahu dan belum pernah
mendengar gagasan kota mandiri itu. Karena itu, bila benar mau
dibangun, menurut dia memang sudah saatnya Jonggol diperhatikan.
Hari Rabu (18/12) Presiden Soeharto sudah menyetujui pembangunan
kota mandiri BJA dengan catatan, pembangunan itu harus sesuai dengan
cita-cita bangsa. Yakni mencapai masyarakat adil dan makmur dan bukan
justru memelaratkannya (Kompas, 19/12).
"Puluhan tahun ini kita hanya bisa menikmati kemajuan daerah lain,"
kata H Omi sambil menunjuk ke sebuah tempat yang lebih tinggi di bawah
kaki Gunungbatu. "Bila cuaca baik, di malam hari kita bisa lihat
gemerlapnya lampu-lampu Cileungsi atau Jakarta dari situ" katanya.
Listrik baru bisa dinikmati lima dari 16 desa di lingkar selatan itu.
Sejumlah bangunan rumah permanen memang bermunculan sejak orang-orang
Jakarta membeli tanah di situ. Tetapi, kehadiran rumah-rumah bagus itu
tak ada artinya untuk warga. "Kalau misalnya itu vila dan pelancong
silih-ganti, mungkin sayur dan pisang warga bisa dijual," kata H Omi.
Yang terjadi, rumah-rumah itu lebih sering kosong. Pemilik hanya
sesekali datang, itu pun sudah lengkap membawa persediaan makanan dari
kota. Orang-orang Jakarta menggaji warga setempat -semisal pekerjaan
Yakun sekarang menjaga rumah dan tanahnya. Tetapi H Omi dan warga
lainnya bisa memahami mengapa rumah-rumah bagus itu lebih sering tak
dihuni.
"Jalan saja belum beres," kata H Omi menunjuk salah satu soal dan
sudah lama menjadi biang dari beragam soal yang kemudian muncul di
Jonggol. Salah satunya, warga justru gembira melepas tanahnya begitu
ditawar orang-orang Jakarta karena tak tahu harus berbuat apa lagi
dengan lahan itu. Proses itulah yang terjadi sehingga akhirnya
orang-orang Jakarta bagaikan semut ramai-ramai memborong tanah di
Jonggol selatan.
JALAN aspal tetapi kondisinya kini berlubang-lubang dan aspalnya
sebagian besar sudah terkelupas dari Desa Jonggol ke desa-desa di
selatan baru mencapai Dusun Gunungbatu-I, panjang sekitar 29
kilometer. Jalan itu dibangun secara bertahap sejak 1971 dan baru tiba
di Dusun Gunungbatu tahun 1994.
"Satu tahun kadang hanya dikerjakan satu kilometer," kata H Omi.
Alhasil, jalan yang panjangnya 29 kilometer itu baru selesai setelah
23 tahun. Sementara membangun maju ke depan, jalan "di belakangnya"
sudah pula mulai rusak. Berlubang-lubang lagi dan itu artinya kembali
ke kondisi awal - ketika masih berupa jalan tanah -yang dulu membuat
kawasan selatan tersebut terisolasi.
Hasil pertanian: padi, pisang, bawang panjang, jagung, petai, jengkol,
dan durian (durian Jonggol terkenal enak) tak bisa dipasarkan langsung
oleh petani ke Jakarta atau Bekasi untuk mendapat harga bagus.
Terpaksa dijual kepada pedagang pengumpul yang turun ke desa-desa.
"Soal harga, mereka yang tentukan," kata H Omi.
Pisang misalnya, dibeli pedagang pengumpul Rp 500/tandan besar. Bila
dibawa langsung ke Jakarta atau Bekasi bisa dijual kepada pedagang
eceran Rp 3.000. "Yang menjadi soal, angkutan," kata H Omi.
Desa-desa di selatan dilayani angkutan pik-up hanya sekali dalam
sehari. Pagi berangkat dari Desa Jonggol ibu kota kecamatan dan
siang kembali lagi. Dari Desa Jonggol sudah banyak pilihan, baik ke
Jakarta atau Bekasi. Tetapi, karena berangkat dari desa sudah siang,
tiba di Desa Jonggol kadang sudah malam. Sebab, jarak 29 kilometer itu
karena kondisinya ditempuh sekitar empat jam.
Pisang bisa juga dijual di Desa Jonggol. Tetapi perbedaan harga tak
ada artinya bagi petani. "Paling-paling Rp 100-Rp 200 di atas ongkos.
Ongkos satu tandan besar/kecil, Rp 1.000. Pedagang eceran atau
pengumpul di Desa Jonggol paling membelinya dengan harga Rp 1.700 atau
Rp 1.800," kata H Omi.
Karena itu, petani selatan tak pernah mau menjualnya di ibu kota
kecamatan. Perbedaan harga yang diterimanya cuma seratus-dua ratus
rupiah dibanding dijual kepada pedagang pengumpul. Untuk mendapat
harga bagus harus ke Jakarta atau Bekasi. Tetapi itu artinya
perjalanan dua-setengah hari. Bila tiba di Desa Jonggol malam hari,
menginap dulu dan esoknya baru ke Jakarta atau Bekasi.
Lalu, kembali lagi ke Jonggol, hari sudah siang. Mobil pik-up sudah
keburu berangkat. Terpaksa tunggu lagi satu malam. Bisa juga petani
memilih naik ojek yang jumlahnya cukup banyak di Desa Jonggol. Ongkos
satu orang, Rp 5.000 untuk jarak 29 kilometer itu. "Padahal, yang
dijual hanya 2-3 tandan." kata H Omi.
Kondisi itu membuat petani memilih "diatur" oleh pedagang pengumpul.
"Sepintas orang lalu mengira kami ini pemalas," kata H Omi. Harga yang
ditentukan sepihak oleh pedagang pengumpul dan selalu harus diterima,
selain tidak ada pilihan juga kebutuhan dapur mendesak membuat petani
kecewa dan tertekan. Pada gilirannya, petani lalu "ogah-ogahan" dengan
hidupnya.
PASAR lain untuk hasil-hasil pertanian Jonggol selatan adalah
kawasan wisata Puncak-Pacet-Megamendung. Petani bisa mencapai pasar itu
dari Desa Sukawangi. Sukawangi Cimacan sudah dihubungkan oleh jalan
aspal meski masih jalan desa yang mulus.
Sukawangi belum terhubungkan dengan desa-desa lain, karena jalan
aspal baru sampai Desa Gunungbatu. (agus mulyadi/boy/ira/lom)
JONGGOL, TERLALU LAMA TERKUNGKUNG
YAKUN (21) begitu bersemangat menjelaskan masa depan Jonggol.
Tangan kanan kecuali ibu jari, empat lainnya ditekuk menunjuk
bergantian ke semua arah. Raut wajahnya sangat ceria, menjelaskan apa
saja yang akan dibangun. Di sana hotel, di situ vila, di sana lagi
kolam renang, dan restoran.
"Pokoknya, pariwisata Jonggol mau menyaingi Puncak," katanya.
Siapa yang mau membangun?
"Orang-orang Jakarta. Sebagian besar bukit dan lembah di sini sudah
dibeli mereka. Ada yang mau bangun hotel, vila, dan sebagainya. Ada
juga yang mau menjualnya bila harga cocok. Peranan saya, menghubungkan
calon pembeli dengan pemilik... siapa tahu dapat komisi," tutur Yakun.
Orang-orang Jakarta?
"Betul, persinggungan Jonggol dengan mereka dimulai sekitar 1971,"
kata H Omi (67), sesepuh warga Jonggol yang ditemui di Dusun
Gunungbatu. Dia lahir dan besar di Jonggol selatan.
Ketika jalan aspal dari Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, mulai
dibangun menuju kawasan perbukitan di selatan, jumlah orang-orang
Jakarta yang datang makin banyak. Sebelumnya, kalau pun ada yang
datang hanya untuk berburu rusa, kelinci, dan ayam hutan.
"Dan sejak itu terjadi transaksi jual-beli tanah," kata H Omi.
Dia tidak tahu persis luas areal yang sudah dikuasai orang-orang
Jakarta. "Tetapi, rasanya yang kini menjadi milik warga hanyalah
lahan-lahan pertapakan rumah," katanya.
Kepala Dusun I Desa Sukajaya, Encun, melukiskannya dengan angka.
Katanya, di dusun itu 70 hektar lahan warga sudah dijual kepada
orang-orang Jakarta.
"Artinya, seluruh dusun sudah dijual, kecuali pertapakan rumah," kata
Encun.
Di Desa Sukadamai, menurut seorang warganya, Rachmat, 200 hektar
lahan pertanian kering sudah dijual kepada orang-orang Jakarta. Itu
mencakup semua lahan usaha pertanian warga. Yang masih tersisa hanyalah
tanah pertapakan dan pekarangan rumah.
H Omi percaya, kasus sama juga terjadi di desa-desa lain.
"Lembah dan lereng-lereng perbukitan di selatan ini, hampir bisa
dipastikan sudah milik orang-orang Jakarta," katanya.
Karena tak lagi memiliki lahan, menurut H Omi, warga tak hirau tentang
rencana Jonggol akan dijadikan kawasan pariwisata seperti yang dituturkan
Yakun. Seperti juga Yakun, warga lain sering mendengar rencana itu. Tetapi,
karena "tanah Jonggol bukan lagi milik mereka", warga merasa rencana itu
tak ada kaitan dengan mereka.
Pemilik baru orang-orang Jakarta lalu menanam cengkeh dan menggaji
warga mengurusnya. Awalnya pohon cengkeh tumbuh bagus, tetapi setelah
3-4 tahun lalu mati. Orang-orang Jakarta kecewa dan menitipkan
tanahnya kepada warga dengan pesan, boleh mengolah dan menikmati
hasilnya. Dengan cara itu, gaji pun dihentikan. Pemilik baru juga
berpesan bila ada yang mau membeli, dijual saja.
SEJAK November Jonggol memang menjadi buah bibir. Sebuah perusahaan
swasta, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) mengajukan gagasan membangun
sebuah kawasan kota mandiri namanya Bukit Jonggol Asri di Jonggol.
Luasnya 30.000 hektar, separoh luas Jakarta atau dua kali luas
Kotamadya Bandung.
Gagasan itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat bulan Mei 1995
dan bulan Oktober 1995 Gubernur R Nuriana mengirim surat kepada Bupati
Bogor. Isinya, supaya bupati mengamankan lokasi kota mandiri tersebut.
Diawasi, tidak terjadi jual-beli tanah, apalagi bila tujuannya adalah
untuk spekulasi.
Hanya sebatas itu kabar yang diketahui aparat Kecamatan Jonggol.
"Lokasinya, kita tak tahu persis," kata Henry Bahawan, Kepala Urusan
Pemerintahan Kecamatan Jonggol.
Kabar yang diterima aparat kecamatan dan kabar itu diakui belum
pernah dikonfirmasikan kota mandiri BJA akan berlokasi di Jonggol
selatan. Warga menyebut kawasan itu lingkar selatan. Sebuah kawasan
perbukitan yang bersambung di selatan dengan Megamendung - Puncak -
Pacet. Di tenggara bertetangga dengan Kecamatan Cariu yang belakangan
ini menjadi jalur alternatif ke Cianjur apabila jalur Puncak Padat.
"Yang membangun, swasta bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat," kata
gubernur.
Lokasi yang diajukan PT BJA berada di 16 desa di kawasan perbukitan
Jonggol selatan. Luas 16 desa itu sekitar 13.000 hektar sudah
termasuk 6.100 hektar kawasan hutan atau hampir separoh luas
kecamatan (24.640 hektar) itu sendiri. Dihuni 59.116 jiwa,
terpecah-pecah dalam perkampungan-perkampungan kecil. Jumlah penduduk
kecamatan, 129.621 jiwa dengan kepadatan 414 jiwa/kilometer persegi.
Terpadat, di Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, dihuni 10.412 jiwa,
sementara luas desa hanya 64 hektar.
Karena tidak mencukupi 30.000 hektar, kekurangannya diajukan PT BJA
dari sejumlah desa di Kecamatan Cariu tetangga Jonggol di tenggara -
serta Citeureup dan melebar ke kawasan Sentul.
"SECARA fisik, Jonggol dekat dengan Jakarta tetapi jauh dari
pembangunan," kata H Omi yang mengaku tidak tahu dan belum pernah
mendengar gagasan kota mandiri itu. Karena itu, bila benar mau
dibangun, menurut dia memang sudah saatnya Jonggol diperhatikan.
Hari Rabu (18/12) Presiden Soeharto sudah menyetujui pembangunan
kota mandiri BJA dengan catatan, pembangunan itu harus sesuai dengan
cita-cita bangsa. Yakni mencapai masyarakat adil dan makmur dan bukan
justru memelaratkannya (Kompas, 19/12).
"Puluhan tahun ini kita hanya bisa menikmati kemajuan daerah lain,"
kata H Omi sambil menunjuk ke sebuah tempat yang lebih tinggi di bawah
kaki Gunungbatu. "Bila cuaca baik, di malam hari kita bisa lihat
gemerlapnya lampu-lampu Cileungsi atau Jakarta dari situ" katanya.
Listrik baru bisa dinikmati lima dari 16 desa di lingkar selatan itu.
Sejumlah bangunan rumah permanen memang bermunculan sejak orang-orang
Jakarta membeli tanah di situ. Tetapi, kehadiran rumah-rumah bagus itu
tak ada artinya untuk warga. "Kalau misalnya itu vila dan pelancong
silih-ganti, mungkin sayur dan pisang warga bisa dijual," kata H Omi.
Yang terjadi, rumah-rumah itu lebih sering kosong. Pemilik hanya
sesekali datang, itu pun sudah lengkap membawa persediaan makanan dari
kota. Orang-orang Jakarta menggaji warga setempat -semisal pekerjaan
Yakun sekarang menjaga rumah dan tanahnya. Tetapi H Omi dan warga
lainnya bisa memahami mengapa rumah-rumah bagus itu lebih sering tak
dihuni.
"Jalan saja belum beres," kata H Omi menunjuk salah satu soal dan
sudah lama menjadi biang dari beragam soal yang kemudian muncul di
Jonggol. Salah satunya, warga justru gembira melepas tanahnya begitu
ditawar orang-orang Jakarta karena tak tahu harus berbuat apa lagi
dengan lahan itu. Proses itulah yang terjadi sehingga akhirnya
orang-orang Jakarta bagaikan semut ramai-ramai memborong tanah di
Jonggol selatan.
JALAN aspal tetapi kondisinya kini berlubang-lubang dan aspalnya
sebagian besar sudah terkelupas dari Desa Jonggol ke desa-desa di
selatan baru mencapai Dusun Gunungbatu-I, panjang sekitar 29
kilometer. Jalan itu dibangun secara bertahap sejak 1971 dan baru tiba
di Dusun Gunungbatu tahun 1994.
"Satu tahun kadang hanya dikerjakan satu kilometer," kata H Omi.
Alhasil, jalan yang panjangnya 29 kilometer itu baru selesai setelah
23 tahun. Sementara membangun maju ke depan, jalan "di belakangnya"
sudah pula mulai rusak. Berlubang-lubang lagi dan itu artinya kembali
ke kondisi awal - ketika masih berupa jalan tanah -yang dulu membuat
kawasan selatan tersebut terisolasi.
Hasil pertanian: padi, pisang, bawang panjang, jagung, petai, jengkol,
dan durian (durian Jonggol terkenal enak) tak bisa dipasarkan langsung
oleh petani ke Jakarta atau Bekasi untuk mendapat harga bagus.
Terpaksa dijual kepada pedagang pengumpul yang turun ke desa-desa.
"Soal harga, mereka yang tentukan," kata H Omi.
Pisang misalnya, dibeli pedagang pengumpul Rp 500/tandan besar. Bila
dibawa langsung ke Jakarta atau Bekasi bisa dijual kepada pedagang
eceran Rp 3.000. "Yang menjadi soal, angkutan," kata H Omi.
Desa-desa di selatan dilayani angkutan pik-up hanya sekali dalam
sehari. Pagi berangkat dari Desa Jonggol ibu kota kecamatan dan
siang kembali lagi. Dari Desa Jonggol sudah banyak pilihan, baik ke
Jakarta atau Bekasi. Tetapi, karena berangkat dari desa sudah siang,
tiba di Desa Jonggol kadang sudah malam. Sebab, jarak 29 kilometer itu
karena kondisinya ditempuh sekitar empat jam.
Pisang bisa juga dijual di Desa Jonggol. Tetapi perbedaan harga tak
ada artinya bagi petani. "Paling-paling Rp 100-Rp 200 di atas ongkos.
Ongkos satu tandan besar/kecil, Rp 1.000. Pedagang eceran atau
pengumpul di Desa Jonggol paling membelinya dengan harga Rp 1.700 atau
Rp 1.800," kata H Omi.
Karena itu, petani selatan tak pernah mau menjualnya di ibu kota
kecamatan. Perbedaan harga yang diterimanya cuma seratus-dua ratus
rupiah dibanding dijual kepada pedagang pengumpul. Untuk mendapat
harga bagus harus ke Jakarta atau Bekasi. Tetapi itu artinya
perjalanan dua-setengah hari. Bila tiba di Desa Jonggol malam hari,
menginap dulu dan esoknya baru ke Jakarta atau Bekasi.
Lalu, kembali lagi ke Jonggol, hari sudah siang. Mobil pik-up sudah
keburu berangkat. Terpaksa tunggu lagi satu malam. Bisa juga petani
memilih naik ojek yang jumlahnya cukup banyak di Desa Jonggol. Ongkos
satu orang, Rp 5.000 untuk jarak 29 kilometer itu. "Padahal, yang
dijual hanya 2-3 tandan." kata H Omi.
Kondisi itu membuat petani memilih "diatur" oleh pedagang pengumpul.
"Sepintas orang lalu mengira kami ini pemalas," kata H Omi. Harga yang
ditentukan sepihak oleh pedagang pengumpul dan selalu harus diterima,
selain tidak ada pilihan juga kebutuhan dapur mendesak membuat petani
kecewa dan tertekan. Pada gilirannya, petani lalu "ogah-ogahan" dengan
hidupnya.
PASAR lain untuk hasil-hasil pertanian Jonggol selatan adalah
kawasan wisata Puncak-Pacet-Megamendung. Petani bisa mencapai pasar itu
dari Desa Sukawangi. Sukawangi Cimacan sudah dihubungkan oleh jalan
aspal meski masih jalan desa yang mulus.
Sukawangi belum terhubungkan dengan desa-desa lain, karena jalan
aspal baru sampai Desa Gunungbatu. (agus mulyadi/boy/ira/lom)
Jonggol Diamankan sejak Oktober 1995
KOMPAS - Jumat, 06 Dec 1996 Halaman: 12 Penulis: PUN/MUL/BOY/LOM Ukuran: 4063
JONGGOL DIAMANKAN SEJAK OKTOBER 1995
BUPATI Kabupaten Bogor sudah diminta mengamankan lokasi yang
direncanakan untuk pembangunan kota mandiri Bukit Jonggol Asri (BJA).
Langkah pengamanan tersebut untuk mencegah terjadinya spekulasi tanah.
Karena itu, mutasi atau peralihan hak atas tanah harus diawasi.
Permintaan pengamanan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat R
Nuriana lewat suratnya bertanggal 9 Oktober 1995. Informasi yang
dihimpun di kantor Kabupaten Bogor hari Kamis (5/12) itu berbeda
dengan pernyataan sejumlah pegawai di kantor Kecamatan Jonggol.
"Kita sih sudah mendengar rencana itu, tetapi hanya sekadar dengar. Apakah
betul atau tidak, kita tak tahu," kata Kepala Urusan Pemerintahan
Kecamatan Jonggol Henry Bahawan (Kompas, 4/11).
Menurut informasi itu, bulan Mei 1995, sebuah perusahaan swasta, PT
BJA (Bukit Jonggol Asri) mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa
Barat membangun kota mandiri yang diberi nama Bukit Jonggol Asri (BJA)
di Kecamatan Jonggol. Lima bulan setelah proposal diajukan, gubernur
mengirim surat kepada Bupati Bogor minta lokasi yang direncanakan
untuk BJA, diamankan.
Lokasi untuk kota mandiri BJA tersebut meliputi areal seluas 30.000
hektar, terletak di Kabupaten Bogor meliputi Kecamatan Jonggol,
Cileungsi, Cariu dan Citeureup. Di dalamnya termasuk areal hutan
seluas 6.000 hektar.
Areal hutan itu akan diganti dan penggantinya dicadangkan di Kabupaten
Bogor. Bila kurang diarahkan ke Kabupaten Bandung, Cianjur,
Majalengka, Garut, Ciamis dan Tasikmalaya. Masing-masing bupati di
situ sudah diminta untuk menyediakan calon lahan pengganti, dengan
tetap memperhatikan aspek tata ruang, tata guna tanah dan kejelasan
status tanah.
Untuk lahan pengganti, harus diutamakan berada pada lahan kritis di
sekitar DAS. Seperti di DAS Citarum (Bandung dan Cianjur), DAS
Ciliwung - Cisadane (Bogor) dan DAS Citanduy - Cisanggarung
(Tasikmalaya dan Ciamis).
Bupati juga diminta mengawasi persyaratan pelaksanaan penggantian
lahan, sesuai ketentuan menteri kehutanan. Harus sesuai dengan ratio
penggantian, dan tak dibenarkan diambil dari tanah negara bebas.
Menurut keterangan yang dihimpun Kompas di kantor Kecamatan Jonggol,
lokasi yang disebut-sebut direncanakan untuk kota mandiri BJA berada
di 11 desa dari 23 desa di kecamatan tersebut. Yakni, Sukaresmi,
Sukadamai, Sukaharja, Wargajaya, Sukawangi, Sukajaya, Sukamakmur,
Sukamulia, Sirnajaya, Cibadak dan Pakuaran.
Menurut proposal yang diajukan PT BJA, lokasi itu mencakup 15 desa.
Selain ke-11 desa itu, ditambah lagi lima desa. Yakni, Cibodas,
Sukanegara, Singasari, Singajaya dan Sukamaju. Luas Kecamatan Jonggol
(23 desa) 24.000 hektar. Karena PT BJA mengajukan 30.000 hektar, maka
kekurangannya diambil dari tiga desa di Citeureup dan lima desa di
Cariu.
Kota mandiri itu rencananya dihuni 1,5 juta jiwa. Atau, kepadatan
hanya 50 jiwa/kilometer persegi.
SAAT ini kepadatan penduduk di Kecamatan Jonggol 414 jiwa/kilometer
persegi. Bila kepadatan diturunkan menjadi 50 jiwa/kilometer persegi,
warga Jonggol menjadi ragu apakah mereka masih dibenarkan tinggal di
desanya apabila rencana kota mandiri itu terlaksana. "Tetapi, kami tak
berkomentar. Kita tunggu saja apa yang terjadi," kata warga. Namun,
warga sangat berharap bisa ikut menikmati kota mandiri itu.
Menurut data 1996, jumlah penduduk di 11 desa itu, 59.166 jiwa atau
45,65 persen seluruh penduduk di Kecamatan Jonggol. Sedangkan di
Kecamatan Jonggol, jumlah penduduknya 129.621 jiwa dengan luas wilayah
24.460 hektar.
Namun, dari 23 desa yang ada di Kecamatan Jonggol, Desa Jonggol
sebagai ibu kota kecamatan memiliki angka kepadatan penduduk
tertinggi. Jumlah penduduk 10.412 jiwa, sedangkan luas lahannya hanya
640 hektar.
Dari jumlah itu, sekitar 45 ribu jiwa bergantung pada sektor
pertanian, 12 ribu jiwa sektor industri dan 9 ribu jiwa sektor
perdagangan. (pun/boy/lom/agus mulyadi)
JONGGOL DIAMANKAN SEJAK OKTOBER 1995
BUPATI Kabupaten Bogor sudah diminta mengamankan lokasi yang
direncanakan untuk pembangunan kota mandiri Bukit Jonggol Asri (BJA).
Langkah pengamanan tersebut untuk mencegah terjadinya spekulasi tanah.
Karena itu, mutasi atau peralihan hak atas tanah harus diawasi.
Permintaan pengamanan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat R
Nuriana lewat suratnya bertanggal 9 Oktober 1995. Informasi yang
dihimpun di kantor Kabupaten Bogor hari Kamis (5/12) itu berbeda
dengan pernyataan sejumlah pegawai di kantor Kecamatan Jonggol.
"Kita sih sudah mendengar rencana itu, tetapi hanya sekadar dengar. Apakah
betul atau tidak, kita tak tahu," kata Kepala Urusan Pemerintahan
Kecamatan Jonggol Henry Bahawan (Kompas, 4/11).
Menurut informasi itu, bulan Mei 1995, sebuah perusahaan swasta, PT
BJA (Bukit Jonggol Asri) mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa
Barat membangun kota mandiri yang diberi nama Bukit Jonggol Asri (BJA)
di Kecamatan Jonggol. Lima bulan setelah proposal diajukan, gubernur
mengirim surat kepada Bupati Bogor minta lokasi yang direncanakan
untuk BJA, diamankan.
Lokasi untuk kota mandiri BJA tersebut meliputi areal seluas 30.000
hektar, terletak di Kabupaten Bogor meliputi Kecamatan Jonggol,
Cileungsi, Cariu dan Citeureup. Di dalamnya termasuk areal hutan
seluas 6.000 hektar.
Areal hutan itu akan diganti dan penggantinya dicadangkan di Kabupaten
Bogor. Bila kurang diarahkan ke Kabupaten Bandung, Cianjur,
Majalengka, Garut, Ciamis dan Tasikmalaya. Masing-masing bupati di
situ sudah diminta untuk menyediakan calon lahan pengganti, dengan
tetap memperhatikan aspek tata ruang, tata guna tanah dan kejelasan
status tanah.
Untuk lahan pengganti, harus diutamakan berada pada lahan kritis di
sekitar DAS. Seperti di DAS Citarum (Bandung dan Cianjur), DAS
Ciliwung - Cisadane (Bogor) dan DAS Citanduy - Cisanggarung
(Tasikmalaya dan Ciamis).
Bupati juga diminta mengawasi persyaratan pelaksanaan penggantian
lahan, sesuai ketentuan menteri kehutanan. Harus sesuai dengan ratio
penggantian, dan tak dibenarkan diambil dari tanah negara bebas.
Menurut keterangan yang dihimpun Kompas di kantor Kecamatan Jonggol,
lokasi yang disebut-sebut direncanakan untuk kota mandiri BJA berada
di 11 desa dari 23 desa di kecamatan tersebut. Yakni, Sukaresmi,
Sukadamai, Sukaharja, Wargajaya, Sukawangi, Sukajaya, Sukamakmur,
Sukamulia, Sirnajaya, Cibadak dan Pakuaran.
Menurut proposal yang diajukan PT BJA, lokasi itu mencakup 15 desa.
Selain ke-11 desa itu, ditambah lagi lima desa. Yakni, Cibodas,
Sukanegara, Singasari, Singajaya dan Sukamaju. Luas Kecamatan Jonggol
(23 desa) 24.000 hektar. Karena PT BJA mengajukan 30.000 hektar, maka
kekurangannya diambil dari tiga desa di Citeureup dan lima desa di
Cariu.
Kota mandiri itu rencananya dihuni 1,5 juta jiwa. Atau, kepadatan
hanya 50 jiwa/kilometer persegi.
SAAT ini kepadatan penduduk di Kecamatan Jonggol 414 jiwa/kilometer
persegi. Bila kepadatan diturunkan menjadi 50 jiwa/kilometer persegi,
warga Jonggol menjadi ragu apakah mereka masih dibenarkan tinggal di
desanya apabila rencana kota mandiri itu terlaksana. "Tetapi, kami tak
berkomentar. Kita tunggu saja apa yang terjadi," kata warga. Namun,
warga sangat berharap bisa ikut menikmati kota mandiri itu.
Menurut data 1996, jumlah penduduk di 11 desa itu, 59.166 jiwa atau
45,65 persen seluruh penduduk di Kecamatan Jonggol. Sedangkan di
Kecamatan Jonggol, jumlah penduduknya 129.621 jiwa dengan luas wilayah
24.460 hektar.
Namun, dari 23 desa yang ada di Kecamatan Jonggol, Desa Jonggol
sebagai ibu kota kecamatan memiliki angka kepadatan penduduk
tertinggi. Jumlah penduduk 10.412 jiwa, sedangkan luas lahannya hanya
640 hektar.
Dari jumlah itu, sekitar 45 ribu jiwa bergantung pada sektor
pertanian, 12 ribu jiwa sektor industri dan 9 ribu jiwa sektor
perdagangan. (pun/boy/lom/agus mulyadi)
Selasa, 13 November 2007
Kesenjangan di Balik Pagar Perumahan
KOMPAS - Kamis, 28 Jun 2001 Halaman: 19 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 7379 Foto: 1
KESENJANGAN DI BALIK PAGAR PERUMAHAN
TIGA orang ibu rumah tangga berusia lanjut, terengah-engah saat
menyusuri jalan mulus beraspal di sisi selatan apartemen Amartapura,
Lippo Karawaci, Tangerang. Badan ketiganya membungkuk, menahan beban
tumpukan kayu yang digendong di punggung masing-masing.Kayu ini untuk
masak. Beli minyak tanah mahal," kata salah seorang di antara mereka.
Sesaat mereka berhenti di tepi jalan untuk melepas lelah.
Tiga ibu rumah tangga warga Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, itu
rutin mencari kayu bakar di kompleks perumahan mewah Lippo Karawaci.
Di belantara rumah-rumah mewah, para ibu rumah tangga itu mencari
papan dan balok bekas pakai di proyek pembangunan rumah yang masih
terus berlangsung di Lippo Karawaci.
Kalau persediaan kayu bakar di rumah menipis, mereka kembali
menyusuri jalan mulus, sambil memandangi rumah-rumah mewah di
seantero Lippo Karawaci. Ketika papan dan balok bekas didapat, mereka
pun kembali berjalan terbungkuk-bungkuk sampai tiba di rumahnya di
balik pagar kawasan perumahan mewah.
Kemewahan Lippo Karawaci sangat kontras dengan kehidupan di balik
pagar yang mengelilinginya. Warga di balik pagar hanya bisa melihat
kemewahan di dekatnya, di tengah debu jalanan yang selalu mengganggu,
padatnya rumah-rumah, dan kesulitan hidup yang terus mendera. Bahkan
untuk memasak nasi pun, sebagian ibu rumah tangga terpaksa terlebih
dahulu mengais puing bekas pembangunan rumah-rumah mewah.
Menyaksikan kemewahan "tetangga", dirasakan benar oleh Arsian
(79) dan Ili (60). Beruntung bagi kedua kakek itu, sejak awal
pembangunan kawasan Lippo Karawaci, mereka bekerja sebagai penyapu di
kompleks perumahan, yang sebagian menempati lahan bekas rumah mereka
dulu. Dengan upah Rp 130.000 per minggu, Arsian dan Ili masih dapat
menikmati hidup mereka yang sudah senja, dengan bekerja rutin setiap
hari.
Setiap hari Senin-Sabtu, sebelum pukul 08.00 Arsian dan Ili pergi
dari rumah mereka di balik pagar Lippo Karawaci, yakni Desa Bencongan
Indah dan Kelapa Dua. Ketika waktu menunjukkan pukul 15.00, keduanya
kembali meninggalkan perumahan mewah itu untuk kembali ke rumah
mereka di balik pagar beton perumahan. Mereka berdua dan warga
lainnya masuk dan keluar perumahan melalui celah terbuka di salah
satu bagian pagar.
Ny Mori (55) dan Ny Maryam (40), dua ibu rumah tangga pembersih
rumput di kompleks perumahan mewah Modernland, Kota Tangerang, setiap
hari juga harus melalui celah-celah pagar pembatas perumahan yang
terbuka. Pagar terbuat dari beton, seolah membatasi interaksi pula
kehidupan keduanya dengan warga penghuni perumahan Modernland yang
mewah. Setiap hari Mori dan Maryam memeras tenaga di Modernland demi
upah Rp 100.000 per minggu.
PAGAR pembatas perumahan-terutama perumahan mewah-dengan
permukiman sekitar yang umumnya terbuat dari balok beton, seakan
membatasi pula interaksi kehidupan dua dunia yang berbeda. Salah
satunya kehidupan yang bergelimang kemewahan dan kemakmuran, dan
satunya lagi kehidupan yang umumnya pas-pasan, dan sebagian di
antaranya jauh dari kemakmuran. Kasus di Lippo Karawaci hanyalah satu
contoh di antara persoalan serupa di berbagai kawasan seputaran
Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).
Belakangan, di beberapa perumahan pembangunannya menggunakan pola
cluster, yang terkesan eksklusif. Satu kompleks rumah dibangun berada
di dalam pagar, meskipun lokasinya di kawasan perumahan.
Ratusan mungkin sampai ribuan warga Desa Lengkong Gudang,
Kecamatan Serpong, misalnya, sejak sekitar 10 tahun terakhir ini
malah berada di dalam kawasan mewah perumahan Bumi Serpong Damai
(BSD). Tetapi, meskipun berada di dalam kawasan perumahan, permukiman
mereka dikelilingi pagar beton pemisah dengan lingkungan baru di
dekatnya. Kalaupun di bagian lain tidak dipagar beton, permukiman
mereka dibatasi areal milik pengembang yang telah dikeruk
sekelilingnya menjadi lebih rendah. Sewaktu-waktu, areal permukiman
warga itu bisa longsor.
Sama seperti di sejumlah kompleks perumahan lain, warga dua desa
itu pun hanya bisa memandang kemewahan di sekelilingnya. Bahkan
jalan-jalan mulus seperti di kompleks BSD, tidak terdapat di
permukiman mereka. Malah, saat hujan tiba warga harus susah payah
melewati jalan tanah di lahan pengembang yang telah dikupas, agar
dapat tiba di permukiman.
Makmurnya kehidupan warga perumahan mewah di BSD tidak menular
pula kepada warga Lengkong Gudang, Lengkong Wetan, Rawabuntu, dan
desa lain di kawasan itu. Mereka tetap harus bekerja keras membanting
tulang. Sebagian besar warga bekerja di kawasan BSD, meskipun hanya
sebagai tukang ojek sepeda motor, kuli angkut (omprengan), petugas
keamanan (satpam), atau pembersih rumput.
Bukan cerita baru jika banyak di antara warga asli kini cuma jadi
penonton berbagai perumahan baru yang tumbuh. Umumnya warga menjual
tanahnya kepada pengembang. Namun, uang hasil penjualan tanah itu
tidak otomatis hidup mereka berubah. Sesaat banyak yang sempat
menjadi tukang ojek, dengan menggunakan motor yang dibeli dari hasil
penjualan tanahnya. Setelah ojeknya rusak dan dijual, selanjutnya
mereka menjadi penganggur-penganggur di sekeliling kompleks
perumahan.
"Ratusan orang di Lengkong Gudang dan Lengkong Wetan hidup dari
ngompreng dan tukang ojek. Dalam satu hari saya rata-rata dapat uang
Rp 15.000," ujar Joni (40), pengojek sepeda motor, warga Lengkong
Gudang.
Timpangnya kesejahteraan hidup warga perumahan dengan warga di
sekitarnya, telah memunculkan berbagai masalah sosial. Salah satunya,
muncul pula kuli angkut yang akhirnya meresahkan warga perumahan.
Upaya untuk merangkul warga sekitar dengan memberi pekerjaan,
sebenarnya telah dilakukan baik oleh pengembang maupun warga
perumahan. Namun, kesempatan yang bisa didapat warga setempat tidak
lebih dari pekerjaan kasar seperti tenaga kebersihan dan pencabut
rumput, atau petugas keamanan (satpam), dan pencuci pakaian.
Selebihnya, mereka hanya menjadi penonton.
Peluang mendapat pekerjaan kasar bagi warga, beberapa tahun ini
malah telah semakin menyempit. Setelah proyek pembangunan perumahan
berkurang beberapa tahun ini, peluang menjadi buruh kasar berkurang
pula. Manajer Hubungan Masyarakat dan Promosi BSD Donny Rahajoe
mengatakan, ketika proyek pembangunan perumahan masih ramai dulu,
banyak warga sekitar yang ikut bekerja.
Kini, kesenjangan itu telah tumbuh. Warga pendatang menikmati
rumah-rumah mewah yang bertumbuhan di berbagai permukiman baru.
Sebaliknya, warga asli tersingkir dan terkadang cuma menjadi penonton
gemerlap kemewahan para pendatang. Di banyak kawasan, perbedaan
antara warga asli dengan warga pendatang itu bagai minyak dan air.
Satu sama lain tampaknya saling menaruh curiga. (Agus Mulyadi)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
DI BALIK PAGAR PERUMAHAN -- Tiga ibu rumah tangga berusia lanjut
dengan susah payah membawa tumpukan papan dan balok sisa pembangunan
rumah mewah di Lippo Karawaci, Tangerang. Mereka datang dari balik
pagar perumahan, mencari sisa kayu yang digunakan untuk bahan bakar
menanak nasi bagi keluarganya. Untuk membeli minyak tanah pun,
mereka tidak mampu.
KESENJANGAN DI BALIK PAGAR PERUMAHAN
TIGA orang ibu rumah tangga berusia lanjut, terengah-engah saat
menyusuri jalan mulus beraspal di sisi selatan apartemen Amartapura,
Lippo Karawaci, Tangerang. Badan ketiganya membungkuk, menahan beban
tumpukan kayu yang digendong di punggung masing-masing.Kayu ini untuk
masak. Beli minyak tanah mahal," kata salah seorang di antara mereka.
Sesaat mereka berhenti di tepi jalan untuk melepas lelah.
Tiga ibu rumah tangga warga Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, itu
rutin mencari kayu bakar di kompleks perumahan mewah Lippo Karawaci.
Di belantara rumah-rumah mewah, para ibu rumah tangga itu mencari
papan dan balok bekas pakai di proyek pembangunan rumah yang masih
terus berlangsung di Lippo Karawaci.
Kalau persediaan kayu bakar di rumah menipis, mereka kembali
menyusuri jalan mulus, sambil memandangi rumah-rumah mewah di
seantero Lippo Karawaci. Ketika papan dan balok bekas didapat, mereka
pun kembali berjalan terbungkuk-bungkuk sampai tiba di rumahnya di
balik pagar kawasan perumahan mewah.
Kemewahan Lippo Karawaci sangat kontras dengan kehidupan di balik
pagar yang mengelilinginya. Warga di balik pagar hanya bisa melihat
kemewahan di dekatnya, di tengah debu jalanan yang selalu mengganggu,
padatnya rumah-rumah, dan kesulitan hidup yang terus mendera. Bahkan
untuk memasak nasi pun, sebagian ibu rumah tangga terpaksa terlebih
dahulu mengais puing bekas pembangunan rumah-rumah mewah.
Menyaksikan kemewahan "tetangga", dirasakan benar oleh Arsian
(79) dan Ili (60). Beruntung bagi kedua kakek itu, sejak awal
pembangunan kawasan Lippo Karawaci, mereka bekerja sebagai penyapu di
kompleks perumahan, yang sebagian menempati lahan bekas rumah mereka
dulu. Dengan upah Rp 130.000 per minggu, Arsian dan Ili masih dapat
menikmati hidup mereka yang sudah senja, dengan bekerja rutin setiap
hari.
Setiap hari Senin-Sabtu, sebelum pukul 08.00 Arsian dan Ili pergi
dari rumah mereka di balik pagar Lippo Karawaci, yakni Desa Bencongan
Indah dan Kelapa Dua. Ketika waktu menunjukkan pukul 15.00, keduanya
kembali meninggalkan perumahan mewah itu untuk kembali ke rumah
mereka di balik pagar beton perumahan. Mereka berdua dan warga
lainnya masuk dan keluar perumahan melalui celah terbuka di salah
satu bagian pagar.
Ny Mori (55) dan Ny Maryam (40), dua ibu rumah tangga pembersih
rumput di kompleks perumahan mewah Modernland, Kota Tangerang, setiap
hari juga harus melalui celah-celah pagar pembatas perumahan yang
terbuka. Pagar terbuat dari beton, seolah membatasi interaksi pula
kehidupan keduanya dengan warga penghuni perumahan Modernland yang
mewah. Setiap hari Mori dan Maryam memeras tenaga di Modernland demi
upah Rp 100.000 per minggu.
PAGAR pembatas perumahan-terutama perumahan mewah-dengan
permukiman sekitar yang umumnya terbuat dari balok beton, seakan
membatasi pula interaksi kehidupan dua dunia yang berbeda. Salah
satunya kehidupan yang bergelimang kemewahan dan kemakmuran, dan
satunya lagi kehidupan yang umumnya pas-pasan, dan sebagian di
antaranya jauh dari kemakmuran. Kasus di Lippo Karawaci hanyalah satu
contoh di antara persoalan serupa di berbagai kawasan seputaran
Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek).
Belakangan, di beberapa perumahan pembangunannya menggunakan pola
cluster, yang terkesan eksklusif. Satu kompleks rumah dibangun berada
di dalam pagar, meskipun lokasinya di kawasan perumahan.
Ratusan mungkin sampai ribuan warga Desa Lengkong Gudang,
Kecamatan Serpong, misalnya, sejak sekitar 10 tahun terakhir ini
malah berada di dalam kawasan mewah perumahan Bumi Serpong Damai
(BSD). Tetapi, meskipun berada di dalam kawasan perumahan, permukiman
mereka dikelilingi pagar beton pemisah dengan lingkungan baru di
dekatnya. Kalaupun di bagian lain tidak dipagar beton, permukiman
mereka dibatasi areal milik pengembang yang telah dikeruk
sekelilingnya menjadi lebih rendah. Sewaktu-waktu, areal permukiman
warga itu bisa longsor.
Sama seperti di sejumlah kompleks perumahan lain, warga dua desa
itu pun hanya bisa memandang kemewahan di sekelilingnya. Bahkan
jalan-jalan mulus seperti di kompleks BSD, tidak terdapat di
permukiman mereka. Malah, saat hujan tiba warga harus susah payah
melewati jalan tanah di lahan pengembang yang telah dikupas, agar
dapat tiba di permukiman.
Makmurnya kehidupan warga perumahan mewah di BSD tidak menular
pula kepada warga Lengkong Gudang, Lengkong Wetan, Rawabuntu, dan
desa lain di kawasan itu. Mereka tetap harus bekerja keras membanting
tulang. Sebagian besar warga bekerja di kawasan BSD, meskipun hanya
sebagai tukang ojek sepeda motor, kuli angkut (omprengan), petugas
keamanan (satpam), atau pembersih rumput.
Bukan cerita baru jika banyak di antara warga asli kini cuma jadi
penonton berbagai perumahan baru yang tumbuh. Umumnya warga menjual
tanahnya kepada pengembang. Namun, uang hasil penjualan tanah itu
tidak otomatis hidup mereka berubah. Sesaat banyak yang sempat
menjadi tukang ojek, dengan menggunakan motor yang dibeli dari hasil
penjualan tanahnya. Setelah ojeknya rusak dan dijual, selanjutnya
mereka menjadi penganggur-penganggur di sekeliling kompleks
perumahan.
"Ratusan orang di Lengkong Gudang dan Lengkong Wetan hidup dari
ngompreng dan tukang ojek. Dalam satu hari saya rata-rata dapat uang
Rp 15.000," ujar Joni (40), pengojek sepeda motor, warga Lengkong
Gudang.
Timpangnya kesejahteraan hidup warga perumahan dengan warga di
sekitarnya, telah memunculkan berbagai masalah sosial. Salah satunya,
muncul pula kuli angkut yang akhirnya meresahkan warga perumahan.
Upaya untuk merangkul warga sekitar dengan memberi pekerjaan,
sebenarnya telah dilakukan baik oleh pengembang maupun warga
perumahan. Namun, kesempatan yang bisa didapat warga setempat tidak
lebih dari pekerjaan kasar seperti tenaga kebersihan dan pencabut
rumput, atau petugas keamanan (satpam), dan pencuci pakaian.
Selebihnya, mereka hanya menjadi penonton.
Peluang mendapat pekerjaan kasar bagi warga, beberapa tahun ini
malah telah semakin menyempit. Setelah proyek pembangunan perumahan
berkurang beberapa tahun ini, peluang menjadi buruh kasar berkurang
pula. Manajer Hubungan Masyarakat dan Promosi BSD Donny Rahajoe
mengatakan, ketika proyek pembangunan perumahan masih ramai dulu,
banyak warga sekitar yang ikut bekerja.
Kini, kesenjangan itu telah tumbuh. Warga pendatang menikmati
rumah-rumah mewah yang bertumbuhan di berbagai permukiman baru.
Sebaliknya, warga asli tersingkir dan terkadang cuma menjadi penonton
gemerlap kemewahan para pendatang. Di banyak kawasan, perbedaan
antara warga asli dengan warga pendatang itu bagai minyak dan air.
Satu sama lain tampaknya saling menaruh curiga. (Agus Mulyadi)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
DI BALIK PAGAR PERUMAHAN -- Tiga ibu rumah tangga berusia lanjut
dengan susah payah membawa tumpukan papan dan balok sisa pembangunan
rumah mewah di Lippo Karawaci, Tangerang. Mereka datang dari balik
pagar perumahan, mencari sisa kayu yang digunakan untuk bahan bakar
menanak nasi bagi keluarganya. Untuk membeli minyak tanah pun,
mereka tidak mampu.
Bandara Dikepung Pabrik dan Permukiman
KOMPAS - Senin, 24 Jan 2000 Halaman: 15 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 6798
BANDARA DIKEPUNG PABRIK DAN PEMUKIMAN
BANJIR di jalan Tol Prof Sedyatmo, Desember 1999 lalu,
semestinya membuka mata para birokrat pengambil keputusan dan semua
orang yang telah merusak alam di kawasan itu. Jangan pernah main-main
dengan peruntukan tata tuang. Penyalahgunaan peruntukan rawa-rawa
serta lahan kosong di sekitar jalan bebas hambatan, telah menyebabkan
rusaknya kawasan sekitar. Banjir yang menenggelamkan jalan tol
Sedyatmo menuju ke Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta
Cengkareng, sedikit-banyak juga memercikkan rasa malu ke wajah bangsa
ini. Sebuah jalan bebas hambatan menuju bandara internasional banjir!
Banyak orang menuding salah satu penyebab banjir di jalan tol
tersebut adalah berdirinya kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK)
di sebelah utara. Pembangunan rumah-rumah mewah di atas rawa-rawa yang
dibelah jalan tol, telah menjadi penyebab sulit terbuangnya air
genangan di sekitar kawasan jalan untuk terbuang ke laut.
Perusakan alam dan pelanggaran terhadap tata ruang di sekitar
jalan tol, sebenarnya tidak hanya dilakukan PIK. Kalau kita
perhatikan, di utara dan selatan jalan tol telah tumbuh pula sejumlah
bangunan pabrik yang juga berdiri di atas tanah bekas rawa.
Bangunan-bangun baru tidak hanya tumbuh di sekitar jalan tol
bandara. Di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri,
menjamur pula bangunan baru sesudah terbangunnya bandara yang menjadi
salah satu pintu gerbang masuk ke Indonesia itu.
Sejumlah kompleks perumahan, bebas tumbuh di lahan bekas
persawahan yang dulunya termasuk lahan produktif. Saat booming
pembangunan perumahan, kalangan pengembang berbondong-bondong
membangun beberapa kompleks perumahan. Kawasan bandara telah dikepung
berbagai kompleks perumahan baru di semua penjuru mata angin.
Beberapa kompleks perumahan yang kini telah mengepung kawasan
bandara, antara lain perumahan Bandara Mas dan perumahan Korpri di
sebelah barat, perumahan Taman Adhiloka dan kompleks Angkasa Pura di
sebelah selatan, perumahan Garuda di Teluknaga di sebelah utara, dan
Permata Bandara serta Duta Garden di sebelah timur.
Padahal salah satu alasan kepindahan bandara internasional dari
Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur ke Cengkareng di luar kota, untuk
keselamatan penerbangan.
***
KOMPLEKS perumahan yang berdiri di sekitar bandara, menurut Ketua
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kotamadya Tangerang,
Istiarso Soerjo, tidak menimbulkan gangguan terhadap keberadaan
bandara itu sendiri. "Perumahan-perumahan itu berada di luar jalur
keselamatan penerbangan," katanya.
Namun salah satu perumahan, Bandara Mas, lokasinya persis
berbatasan dengan sisi barat kawasan bandara. Bandara Mas hanya
dipisahkan dengan Kali Selapajang. Persis di sebelah baratnya, Bandara
Mas berdampingan pula dengan perumahan lain yakni Perumahan Korpri.
Namun dua perumahan ini dianggap bukan berada di daerah penerbangan.
"Lokasi Bandara Mas dan perumahan Korpri berada di tengah-tengah jalur
lintasan penerbangan pesawat," ujar Istiarso.
Beberapa perumahan di tiga penjuru mata angin lainnya pun dianggap
tidak melanggar ketentuan. Perumahan-perumahan itu berada di luar
jalur keselamatan penerbangan.
Mengutip informasi yang didapatnya dari pengelola bandara,
PT Angkasa Pura II, Istiarso menyebutkan, perumahan itu berada di
tengah-tengah di antara dua jalur lintasan pesawat, baik yang hendak
lepas landas maupun mendarat. Jalur keselamatan penerbangan pesawat di
Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri, baik ke arah barat maupun ke arah
timur, adalah satu garis lurus dengan kedua landasan pacu bandara.
Berbeda dengan dua perumahan baru itu, nasib sial harus dialami
sejumlah pengusaha yang mempunyai 33 pabrik di Kelurahan Kedawung
Wetan, yang lokasinya berdekatan. Karena dianggap berada di dalam
kawasan jalur keselamatan penerbangan, para pemiliknya harus
merelokasinya ke tempat lain.
"Pemda masih memberi waktu kepada pemilik industri-industri
rumahan itu, untuk pindah ke lokasi lain. Akan dibuat kesepakatan,
kapan mereka diberi waktu untuk mempersiapkan kepindahan pabriknya ke
lokasi lain," kata Istiarso.
Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya dikepung oleh perumahan baru.
Di seputar bandara, dipenuhi pula rumah-rumah warga setempat yang
telah ada, baik sebelum maupun sesudah terbangunnya bandara. Bangunan
permukiman warga di sekitar pagar bandara, umumnya dibangun warga
setempat yang sebelumnya telah tergusur dari bekas lahan mereka yang
digunakan untuk membangun bandara.
Tidak hanya perumahan, beberapa hotel pun akhirnya bermunculan di
sekitar bandara dan turut mengepung Soekarno-Hatta. Dua hotel
berlantai tiga misalnya, sejak tahun 1996 lalu telah berdiri di Jl
Husein Sastranegara di kawasan Rawabokor, Benda.
Pembangunan salah satu hotel di jalan itu, Hotel Transit, sempat
menimbulkan kontroversi. Bangunan empat lantainya dianggap terlalu
tinggi, dan bisa mengganggu penerbangan pesawat yang hendak lepas
landas dan mendarat di Soekarno-Hatta. Sempat dilakukan aksi
pembongkaran bangunan lantai atas oleh Dinas Trantib Kotamadya
Tangerang pada tahun 1996. Namun kemudian pembongkaran dihentikan,
dan beberapa waktu berikutnya pembangunan dilanjutkan sampai selesai,
serta dioperasikan oleh pemiliknya.
Terkepungnya kawasan Bandara Soekarno-Hatta, baik oleh bangunan
baru maupun lama, telah menyebabkan keberadaan bandara telah berada di
kawasan ramai. Itu sama saja dengan yang terjadi di kawasan Bandara
Halim Perdanakusuma dan bekas Bandara Kemayoran, Jakarta.
Padahal rencana awalnya dulu, kepindahan bandara internasional ke
kawasan Tangerang untuk menghindari kesumpekan di sekitarnya.
Pemerintah akhirnya memutuskan membangun satu bandara baru di lokasi
yang terletak sekitar 20 km dari Monas, Jakarta.
Meskipun awalnya ketika Bandara Soekarno-Hatta mulai dioperasikan
tahun 1985 kawasan sekitarnya masih sepi, seiring laju pembangunan
ikut tumbuh pula bangunan lain. Tidak mustahil, beberapa puluh tahun
ke depan, kawasan bandara internasional ini pun akan berada di
tengah-tengah kepungan gedung-gedung yang telah memadati lahan
sekitarnya. Ke depannya, Bandara Soekarno-Hatta mungkin akan bernasib
sama seperti bekas Bandara Kemayoran dulu, yang akhirnya berada di
tengah permukiman sehingga harus ditutup.
Setelah semuanya terlanjur-seperti kebiasaan lama para birokrat-
biasanya mereka pun saling tuding untuk menyebut siapa yang paling
bersalah dan bertanggung jawab. Tidak jarang, alam pun-seperti dalam
kasus banjir- ramai-ramai disalahkan. (agus mulyadi)
BANDARA DIKEPUNG PABRIK DAN PEMUKIMAN
BANJIR di jalan Tol Prof Sedyatmo, Desember 1999 lalu,
semestinya membuka mata para birokrat pengambil keputusan dan semua
orang yang telah merusak alam di kawasan itu. Jangan pernah main-main
dengan peruntukan tata tuang. Penyalahgunaan peruntukan rawa-rawa
serta lahan kosong di sekitar jalan bebas hambatan, telah menyebabkan
rusaknya kawasan sekitar. Banjir yang menenggelamkan jalan tol
Sedyatmo menuju ke Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta
Cengkareng, sedikit-banyak juga memercikkan rasa malu ke wajah bangsa
ini. Sebuah jalan bebas hambatan menuju bandara internasional banjir!
Banyak orang menuding salah satu penyebab banjir di jalan tol
tersebut adalah berdirinya kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK)
di sebelah utara. Pembangunan rumah-rumah mewah di atas rawa-rawa yang
dibelah jalan tol, telah menjadi penyebab sulit terbuangnya air
genangan di sekitar kawasan jalan untuk terbuang ke laut.
Perusakan alam dan pelanggaran terhadap tata ruang di sekitar
jalan tol, sebenarnya tidak hanya dilakukan PIK. Kalau kita
perhatikan, di utara dan selatan jalan tol telah tumbuh pula sejumlah
bangunan pabrik yang juga berdiri di atas tanah bekas rawa.
Bangunan-bangun baru tidak hanya tumbuh di sekitar jalan tol
bandara. Di sekitar kawasan Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri,
menjamur pula bangunan baru sesudah terbangunnya bandara yang menjadi
salah satu pintu gerbang masuk ke Indonesia itu.
Sejumlah kompleks perumahan, bebas tumbuh di lahan bekas
persawahan yang dulunya termasuk lahan produktif. Saat booming
pembangunan perumahan, kalangan pengembang berbondong-bondong
membangun beberapa kompleks perumahan. Kawasan bandara telah dikepung
berbagai kompleks perumahan baru di semua penjuru mata angin.
Beberapa kompleks perumahan yang kini telah mengepung kawasan
bandara, antara lain perumahan Bandara Mas dan perumahan Korpri di
sebelah barat, perumahan Taman Adhiloka dan kompleks Angkasa Pura di
sebelah selatan, perumahan Garuda di Teluknaga di sebelah utara, dan
Permata Bandara serta Duta Garden di sebelah timur.
Padahal salah satu alasan kepindahan bandara internasional dari
Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur ke Cengkareng di luar kota, untuk
keselamatan penerbangan.
***
KOMPLEKS perumahan yang berdiri di sekitar bandara, menurut Ketua
Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kotamadya Tangerang,
Istiarso Soerjo, tidak menimbulkan gangguan terhadap keberadaan
bandara itu sendiri. "Perumahan-perumahan itu berada di luar jalur
keselamatan penerbangan," katanya.
Namun salah satu perumahan, Bandara Mas, lokasinya persis
berbatasan dengan sisi barat kawasan bandara. Bandara Mas hanya
dipisahkan dengan Kali Selapajang. Persis di sebelah baratnya, Bandara
Mas berdampingan pula dengan perumahan lain yakni Perumahan Korpri.
Namun dua perumahan ini dianggap bukan berada di daerah penerbangan.
"Lokasi Bandara Mas dan perumahan Korpri berada di tengah-tengah jalur
lintasan penerbangan pesawat," ujar Istiarso.
Beberapa perumahan di tiga penjuru mata angin lainnya pun dianggap
tidak melanggar ketentuan. Perumahan-perumahan itu berada di luar
jalur keselamatan penerbangan.
Mengutip informasi yang didapatnya dari pengelola bandara,
PT Angkasa Pura II, Istiarso menyebutkan, perumahan itu berada di
tengah-tengah di antara dua jalur lintasan pesawat, baik yang hendak
lepas landas maupun mendarat. Jalur keselamatan penerbangan pesawat di
Bandara Soekarno-Hatta itu sendiri, baik ke arah barat maupun ke arah
timur, adalah satu garis lurus dengan kedua landasan pacu bandara.
Berbeda dengan dua perumahan baru itu, nasib sial harus dialami
sejumlah pengusaha yang mempunyai 33 pabrik di Kelurahan Kedawung
Wetan, yang lokasinya berdekatan. Karena dianggap berada di dalam
kawasan jalur keselamatan penerbangan, para pemiliknya harus
merelokasinya ke tempat lain.
"Pemda masih memberi waktu kepada pemilik industri-industri
rumahan itu, untuk pindah ke lokasi lain. Akan dibuat kesepakatan,
kapan mereka diberi waktu untuk mempersiapkan kepindahan pabriknya ke
lokasi lain," kata Istiarso.
Bandara Soekarno-Hatta tidak hanya dikepung oleh perumahan baru.
Di seputar bandara, dipenuhi pula rumah-rumah warga setempat yang
telah ada, baik sebelum maupun sesudah terbangunnya bandara. Bangunan
permukiman warga di sekitar pagar bandara, umumnya dibangun warga
setempat yang sebelumnya telah tergusur dari bekas lahan mereka yang
digunakan untuk membangun bandara.
Tidak hanya perumahan, beberapa hotel pun akhirnya bermunculan di
sekitar bandara dan turut mengepung Soekarno-Hatta. Dua hotel
berlantai tiga misalnya, sejak tahun 1996 lalu telah berdiri di Jl
Husein Sastranegara di kawasan Rawabokor, Benda.
Pembangunan salah satu hotel di jalan itu, Hotel Transit, sempat
menimbulkan kontroversi. Bangunan empat lantainya dianggap terlalu
tinggi, dan bisa mengganggu penerbangan pesawat yang hendak lepas
landas dan mendarat di Soekarno-Hatta. Sempat dilakukan aksi
pembongkaran bangunan lantai atas oleh Dinas Trantib Kotamadya
Tangerang pada tahun 1996. Namun kemudian pembongkaran dihentikan,
dan beberapa waktu berikutnya pembangunan dilanjutkan sampai selesai,
serta dioperasikan oleh pemiliknya.
Terkepungnya kawasan Bandara Soekarno-Hatta, baik oleh bangunan
baru maupun lama, telah menyebabkan keberadaan bandara telah berada di
kawasan ramai. Itu sama saja dengan yang terjadi di kawasan Bandara
Halim Perdanakusuma dan bekas Bandara Kemayoran, Jakarta.
Padahal rencana awalnya dulu, kepindahan bandara internasional ke
kawasan Tangerang untuk menghindari kesumpekan di sekitarnya.
Pemerintah akhirnya memutuskan membangun satu bandara baru di lokasi
yang terletak sekitar 20 km dari Monas, Jakarta.
Meskipun awalnya ketika Bandara Soekarno-Hatta mulai dioperasikan
tahun 1985 kawasan sekitarnya masih sepi, seiring laju pembangunan
ikut tumbuh pula bangunan lain. Tidak mustahil, beberapa puluh tahun
ke depan, kawasan bandara internasional ini pun akan berada di
tengah-tengah kepungan gedung-gedung yang telah memadati lahan
sekitarnya. Ke depannya, Bandara Soekarno-Hatta mungkin akan bernasib
sama seperti bekas Bandara Kemayoran dulu, yang akhirnya berada di
tengah permukiman sehingga harus ditutup.
Setelah semuanya terlanjur-seperti kebiasaan lama para birokrat-
biasanya mereka pun saling tuding untuk menyebut siapa yang paling
bersalah dan bertanggung jawab. Tidak jarang, alam pun-seperti dalam
kasus banjir- ramai-ramai disalahkan. (agus mulyadi)
Senin, 12 November 2007
Akibat Terlalu Royalnya Pemda Memberi Izin
KOMPAS - Senin, 28 Jun 1999 Halaman: 21 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 5740
AKIBAT TERLALU ROYALNYA PEMDA MEMBERI IZIN
MENJAMURNYA kompleks perumahan baru di Kabupaten Tangerang
terjadi hampir di semua wilayah. Bahkan seperti bersaing dengan
Ibu Kota Jakarta yang telah kehabisan tanah untuk membangun
perumahan, tanah di Tangerang pun telah "habis" untuk keperluan
sama. Bedanya, kalau di Jakarta lahan memang sudah dipadati
bangunan, di Tangerang tanah hanya dipadati papan nama pengembang.
Ihwal seperti itu terlihat misalnya di kawasan perumahan Bumi
Serpong Damai (BSD), Alam Sutera, Citra Raya, Gading Serpong, Citra
Raya, Tigaraksa, serta perumahan lainnya. Sebagian besar lahan yang
dikuasai pengembang benar-benar masih kosong, dan hanya sebagian
kecil saja yang sudah dibangun perumahan.
Sebagai contoh masih kosongnya lahan yang dikuasai pengembang
kawasan, bisa terlihat di perumahan BSD Serpong. Perumahan itu
dibangun oleh PT BSD yang memiliki izin lokasi terbesar di Tangerang,
yakni seluas 6.000 hektar. Namun sampai sekarang lahan yang sudah
dibebaskan baru sekitar 4.000 hektar. Dari tanah yang telah
dibebaskan, ternyata sampai saat ini lahan yang sudah digunakan untuk
membangun perumahan dan fasilitas penunjangnya, baru seluas 1.400
hektar.
Menurut Direktur PT BSD, Ignezs Kemalawarta, di BSD sudah sekitar
13.800 unit rumah yang telah selesai dibangun. Sedangkan warga
penghuninya mencapai lebih dari 50.000 jiwa.
Kenyataan telah habisnya lahan di Tangerang karena dikuasai
pengembang-menggunakan uang kredit properti yang sebagian besar kini
macet-mendorong sebagian perusahaan properti lainnya mencari lahan di
pinggiran Tangerang. Lahan di kawasan Maja, Kabupaten Lebak, dan
Tenjo, Kabupaten Bogor, yang terletak di sebelah barat Tangerang pun
diincar untuk membangun perumahan.
Padahal kalau lahan di Tangerang bisa dimanfaatkan maksimal oleh
pengembangnya, pembangunan perumahan tidak perlu melebar sampai
kawasan Tenjo dan Maja. Kalau lahan di Tangerang yang sudah dikuasai
pengembang bisa dimanfaatkan maksimal untuk membangun perumahan,
konsumen perumahan pun tidak perlu bersusah payah menempuh perjalanan
jauh ke tempat kerjanya di Jakarta. Konsumen bisa berdiam di daerah
Tangerang yang jarak tempuh ke Ibu Kota lebih dekat.
***
SEMAKIN melebar dan jauhnya kompleks perumahan sampai Tenjo dan
Maja, seakan memberi gambaran telah habisnya lahan di Tangerang.
Padahal melihat kenyataan, lahan di Tangerang sebenarnya masih terbuka
dan belum dijejali perumahan. Pengembang hanya menguasai tanah tetapi
belum mampu mengisinya.
Menjamurnya perumahan di Tangerang, tidak terlepas dari
jor-jorannya pemberian izin lokasi oleh Pemda Kabupaten Tangerang,
beberapa tahun lalu. Izin lokasi perumahan begitu mudah didapat,
kendati kebutuhan rumah jauh di bawah yang direncanakan akan dibangun.
Pengamat properti, Panangian Simanungkalit, kepada wartawan di
Serpong beberapa waktu lalu mengatakan, sampai dengan saat ini izin
lokasi yang telah dikeluarkan pemda setempat, kepada pengembang
kawasan perumahan (developer) di Tangerang sudah terlalu luas, yakni
sekitar 25.000 hektar. Izin lokasi untuk pembangunan perumahan di
Tangerang itu, untuk ukuran satu daerah merupakan yang terluas di
Indonesia.
Karena itu, menurut dia, izin lokasi perumahan di Kabupaten
Tangerang perlu dikaji ulang, dengan melibatkan berbagai instansi
terkait. Tujuannya agar penggunaan lahan bisa menjadi lebih efisien.
"Di Tangerang terdapat sekitar 400 pengembang perumahan yang telah
mendapat izin lokasi dari pemda setempat," ujarnya.
Lahan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan di Tangerang, kata
Simanungkalit, sebenarnya jauh di bawah luas dari izin lokasi yang
telah dikeluarkan itu. Kebutuhan perumahan di Tangerang pada masa
puncaknya pada tahun 1996 lalu misalnya, diperkirakan hanya sekitar
40.000 unit per tahun.
Sebenarnya kebutuhan tanah untuk perumahan itu, di Tangerang untuk
setahun diperkirakan hanya sekitar 300 hektar. Jadi lahan yang
dibutuhkan untuk perumahan hanya 300 hektar per tahun. Maka untuk 15
tahun, luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan di
Tangerang, tidak lebih dari 4.500 hektar.
Simanungkalit menyebutkan, selama ini sampai sebelum terjadinya
krisis ekonomi, memang banyak pengusaha yang melakukan spekulasi di
bidang tanah. Padahal investasi di bidang itu menggunakan modal dari
bank, dan saat ini semuanya mengalami collapse.
Disebutkan, dengan mudahnya izin lokasi yang diperoleh dari pemda
ketika itu, sejumlah pengembang lantas mempersiapkan pembangunan
sebuah kota baru di atas lahan yang luas. Namun lokasi kota-kota baru
di Kabupaten Tangerang tersebut bisa disebut tidak beraturan, karena
terdapat di sembarang lokasi. Di Tangerang, kota baru yang dibutuhkan
sebenarnya cukup dibangun di dua lokasi, yakni di wilayah barat dan
timur.
Mungkin kalau pemda setempat mempunyai kekuatan dan kemampuan
menekan pengembang, lahan yang telah dibebaskan bisa dengan maksimal
segera digarap untuk membangun perumahan. Kalau itu bisa
dilakukan-mungkin setelah Indonesia bisa lepas dari krisis ekonomi
berkepanjangan ini-tidak perlu lagi membangun perumahan jauh dari
Jakarta seperti di Tenjo dan Maja.
Pembangunan rumah-rumah yang jauh dari tempat pemiliknya mencari
nafkah, seperti di Jakarta, hanya akan menyusahkan mereka. Karena
jauhnya lokasi perumahan, untuk mengontrol rumah yang sudah selesai
dibangun, dan "dimiliki" dengan hanya sekadar membayar booking fee
atau uang muka misalnya, sulit dilakukan.
Maka rumah tak berpenghuni pun, memancing orang menjarahnya. (mul)
AKIBAT TERLALU ROYALNYA PEMDA MEMBERI IZIN
MENJAMURNYA kompleks perumahan baru di Kabupaten Tangerang
terjadi hampir di semua wilayah. Bahkan seperti bersaing dengan
Ibu Kota Jakarta yang telah kehabisan tanah untuk membangun
perumahan, tanah di Tangerang pun telah "habis" untuk keperluan
sama. Bedanya, kalau di Jakarta lahan memang sudah dipadati
bangunan, di Tangerang tanah hanya dipadati papan nama pengembang.
Ihwal seperti itu terlihat misalnya di kawasan perumahan Bumi
Serpong Damai (BSD), Alam Sutera, Citra Raya, Gading Serpong, Citra
Raya, Tigaraksa, serta perumahan lainnya. Sebagian besar lahan yang
dikuasai pengembang benar-benar masih kosong, dan hanya sebagian
kecil saja yang sudah dibangun perumahan.
Sebagai contoh masih kosongnya lahan yang dikuasai pengembang
kawasan, bisa terlihat di perumahan BSD Serpong. Perumahan itu
dibangun oleh PT BSD yang memiliki izin lokasi terbesar di Tangerang,
yakni seluas 6.000 hektar. Namun sampai sekarang lahan yang sudah
dibebaskan baru sekitar 4.000 hektar. Dari tanah yang telah
dibebaskan, ternyata sampai saat ini lahan yang sudah digunakan untuk
membangun perumahan dan fasilitas penunjangnya, baru seluas 1.400
hektar.
Menurut Direktur PT BSD, Ignezs Kemalawarta, di BSD sudah sekitar
13.800 unit rumah yang telah selesai dibangun. Sedangkan warga
penghuninya mencapai lebih dari 50.000 jiwa.
Kenyataan telah habisnya lahan di Tangerang karena dikuasai
pengembang-menggunakan uang kredit properti yang sebagian besar kini
macet-mendorong sebagian perusahaan properti lainnya mencari lahan di
pinggiran Tangerang. Lahan di kawasan Maja, Kabupaten Lebak, dan
Tenjo, Kabupaten Bogor, yang terletak di sebelah barat Tangerang pun
diincar untuk membangun perumahan.
Padahal kalau lahan di Tangerang bisa dimanfaatkan maksimal oleh
pengembangnya, pembangunan perumahan tidak perlu melebar sampai
kawasan Tenjo dan Maja. Kalau lahan di Tangerang yang sudah dikuasai
pengembang bisa dimanfaatkan maksimal untuk membangun perumahan,
konsumen perumahan pun tidak perlu bersusah payah menempuh perjalanan
jauh ke tempat kerjanya di Jakarta. Konsumen bisa berdiam di daerah
Tangerang yang jarak tempuh ke Ibu Kota lebih dekat.
***
SEMAKIN melebar dan jauhnya kompleks perumahan sampai Tenjo dan
Maja, seakan memberi gambaran telah habisnya lahan di Tangerang.
Padahal melihat kenyataan, lahan di Tangerang sebenarnya masih terbuka
dan belum dijejali perumahan. Pengembang hanya menguasai tanah tetapi
belum mampu mengisinya.
Menjamurnya perumahan di Tangerang, tidak terlepas dari
jor-jorannya pemberian izin lokasi oleh Pemda Kabupaten Tangerang,
beberapa tahun lalu. Izin lokasi perumahan begitu mudah didapat,
kendati kebutuhan rumah jauh di bawah yang direncanakan akan dibangun.
Pengamat properti, Panangian Simanungkalit, kepada wartawan di
Serpong beberapa waktu lalu mengatakan, sampai dengan saat ini izin
lokasi yang telah dikeluarkan pemda setempat, kepada pengembang
kawasan perumahan (developer) di Tangerang sudah terlalu luas, yakni
sekitar 25.000 hektar. Izin lokasi untuk pembangunan perumahan di
Tangerang itu, untuk ukuran satu daerah merupakan yang terluas di
Indonesia.
Karena itu, menurut dia, izin lokasi perumahan di Kabupaten
Tangerang perlu dikaji ulang, dengan melibatkan berbagai instansi
terkait. Tujuannya agar penggunaan lahan bisa menjadi lebih efisien.
"Di Tangerang terdapat sekitar 400 pengembang perumahan yang telah
mendapat izin lokasi dari pemda setempat," ujarnya.
Lahan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan di Tangerang, kata
Simanungkalit, sebenarnya jauh di bawah luas dari izin lokasi yang
telah dikeluarkan itu. Kebutuhan perumahan di Tangerang pada masa
puncaknya pada tahun 1996 lalu misalnya, diperkirakan hanya sekitar
40.000 unit per tahun.
Sebenarnya kebutuhan tanah untuk perumahan itu, di Tangerang untuk
setahun diperkirakan hanya sekitar 300 hektar. Jadi lahan yang
dibutuhkan untuk perumahan hanya 300 hektar per tahun. Maka untuk 15
tahun, luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun perumahan di
Tangerang, tidak lebih dari 4.500 hektar.
Simanungkalit menyebutkan, selama ini sampai sebelum terjadinya
krisis ekonomi, memang banyak pengusaha yang melakukan spekulasi di
bidang tanah. Padahal investasi di bidang itu menggunakan modal dari
bank, dan saat ini semuanya mengalami collapse.
Disebutkan, dengan mudahnya izin lokasi yang diperoleh dari pemda
ketika itu, sejumlah pengembang lantas mempersiapkan pembangunan
sebuah kota baru di atas lahan yang luas. Namun lokasi kota-kota baru
di Kabupaten Tangerang tersebut bisa disebut tidak beraturan, karena
terdapat di sembarang lokasi. Di Tangerang, kota baru yang dibutuhkan
sebenarnya cukup dibangun di dua lokasi, yakni di wilayah barat dan
timur.
Mungkin kalau pemda setempat mempunyai kekuatan dan kemampuan
menekan pengembang, lahan yang telah dibebaskan bisa dengan maksimal
segera digarap untuk membangun perumahan. Kalau itu bisa
dilakukan-mungkin setelah Indonesia bisa lepas dari krisis ekonomi
berkepanjangan ini-tidak perlu lagi membangun perumahan jauh dari
Jakarta seperti di Tenjo dan Maja.
Pembangunan rumah-rumah yang jauh dari tempat pemiliknya mencari
nafkah, seperti di Jakarta, hanya akan menyusahkan mereka. Karena
jauhnya lokasi perumahan, untuk mengontrol rumah yang sudah selesai
dibangun, dan "dimiliki" dengan hanya sekadar membayar booking fee
atau uang muka misalnya, sulit dilakukan.
Maka rumah tak berpenghuni pun, memancing orang menjarahnya. (mul)
Warga Maja Tetap Jadi Penonton
KOMPAS - Selasa, 20 Apr 1999 Halaman: 17 Penulis: MUL Ukuran: 3335
--------------------------------------------------------------------------------
WARGA MAJA TETAP JADI PENONTON
CABAI keriting ternyata bisa tumbuh dengan subur di Bumi Maja,
Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Komoditas pertanian yang rasa dan
harganya "pedas" bagi ibu-ibu rumah tangga itu, tumbuh subur dan
berbuah cukup lebat.
Hamparan tanaman cabai jenis keriting yang tumbuh subur di
Kecamatan Maja itu bisa dilihat di dua lokasi perkebunannya di Desa
Cipining dan Desa Tanjungsari. Lahan yang digunakan kebetulan tanah
telantar milik dua pengembang kawasan (developer) yang kini bangkrut.
Dua kebun cabai berada di lahan milik PT Agroindo Adipratama,
pengembang perumahan Rumah Kebon Maja Asri di Cipining, di atas
lahan 1,5 hektar. Kebun lain seluas tiga hektar di atas lahan milik
PT Majasani Pratama, pengembang perumahan Vila Regensi Maja di
Tanjungsari.
Dua hamparan perkebunan cabai itu setidaknya menunjukkan, Bumi
Maja subur. Di daerah itu tidak hanya padi, singkong, ubi jalar,
pisang, sawo, atau rambutan, yang bisa ditanam dan dipetik.
Cabai pun bisa tumbuh, menghasilkan dan menguntungkan penanamnya.
Telantarnya ribuan hektar lahan yang telah dibebaskan 15
pengembang untuk membangun perumahan, sejak sekitar setahun ini memang
telah dimanfaatkan warga untuk kembali bercocok tanam. Warga bisa
memanfaatkan lahan yang belum dibuldozer, dikeruk, dan diratakan
pengembangnya.
***
KEBUN cabai keriting di Vila Regensi Maja, kini sedang memasuki
masa panen. "Panen sudah dilakukan sejak setengah bulan lalu, dan
sampai sekarang sudah lima kali panen, yang dilakukan setiap tiga
hari. Hasil panen keseluruhannya sekitar dua ton," kata Odi (26),
warga Tanjungsari yang bekerja sebagai buruh di perkebunan itu,
kepada Kompas, awal April.
Menurut Odi, lahan yang digunakan menanam cabai itu sebelum
dikuasai dan digusur pengembang, merupakan perkebunan karet.
Sebelumnya warga setempat belum pernah menanam cabai keriting di
kawasan itu. Seorang karyawan PT Majasani Pratama kemudian mencoba
memanfaatkan lahan telantar itu, dan bibit pertama ditanam Januari
1999 lalu.
Sama seperti di Tanjungsari, kebun cabai di Cipining juga bukan
milik warga setempat, tetapi milik karyawan dari developer PT Agroindo
Adipratama. Tanaman di atas lahan seluas 1,5 hektar itu kini telah
melewati masa puncak panen.
Penjaga kebun, Ook (28) menyebutkan, kebun cabai keriting itu
telah dipanen 32 kali. "Hasilnya rata-rata sekitar 1,5 kuintal setiap
kali panen," ujarnya. Ditambahkan, lahan kebun cabai sebelumnya juga
bekas perkebunan karet yang telah dikuasai pengembang pemiliknya.
Kendati tanaman cabai terbukti bisa tumbuh subur di Maja, ternyata
belum menarik minat warga setempat untuk menanamnya. Sama seperti
tumbuhnya perumahan di kawasan itu, tumbuhnya cabai pun hanya bisa
ditonton warga Maja. Mereka tidak bisa merasakan keuntungan pedasnya
harga cabai tersebut.
Paling banter warga setempat hanya bisa menjadi penjaga, dan
buruh kasar di perkebunan cabai itu. Mereka hanya puas menerima upah
Rp 7.000 per hari dari pemilik kebun, tanpa bisa merasakan keuntungan
mahalnya harga cabai yang pernah melambung sampai puluhan ribu rupiah
per kilogramnya. Warga Maja tetap masih menjadi penonton di daerahnya
sendiri. (mul)
--------------------------------------------------------------------------------
WARGA MAJA TETAP JADI PENONTON
CABAI keriting ternyata bisa tumbuh dengan subur di Bumi Maja,
Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Komoditas pertanian yang rasa dan
harganya "pedas" bagi ibu-ibu rumah tangga itu, tumbuh subur dan
berbuah cukup lebat.
Hamparan tanaman cabai jenis keriting yang tumbuh subur di
Kecamatan Maja itu bisa dilihat di dua lokasi perkebunannya di Desa
Cipining dan Desa Tanjungsari. Lahan yang digunakan kebetulan tanah
telantar milik dua pengembang kawasan (developer) yang kini bangkrut.
Dua kebun cabai berada di lahan milik PT Agroindo Adipratama,
pengembang perumahan Rumah Kebon Maja Asri di Cipining, di atas
lahan 1,5 hektar. Kebun lain seluas tiga hektar di atas lahan milik
PT Majasani Pratama, pengembang perumahan Vila Regensi Maja di
Tanjungsari.
Dua hamparan perkebunan cabai itu setidaknya menunjukkan, Bumi
Maja subur. Di daerah itu tidak hanya padi, singkong, ubi jalar,
pisang, sawo, atau rambutan, yang bisa ditanam dan dipetik.
Cabai pun bisa tumbuh, menghasilkan dan menguntungkan penanamnya.
Telantarnya ribuan hektar lahan yang telah dibebaskan 15
pengembang untuk membangun perumahan, sejak sekitar setahun ini memang
telah dimanfaatkan warga untuk kembali bercocok tanam. Warga bisa
memanfaatkan lahan yang belum dibuldozer, dikeruk, dan diratakan
pengembangnya.
***
KEBUN cabai keriting di Vila Regensi Maja, kini sedang memasuki
masa panen. "Panen sudah dilakukan sejak setengah bulan lalu, dan
sampai sekarang sudah lima kali panen, yang dilakukan setiap tiga
hari. Hasil panen keseluruhannya sekitar dua ton," kata Odi (26),
warga Tanjungsari yang bekerja sebagai buruh di perkebunan itu,
kepada Kompas, awal April.
Menurut Odi, lahan yang digunakan menanam cabai itu sebelum
dikuasai dan digusur pengembang, merupakan perkebunan karet.
Sebelumnya warga setempat belum pernah menanam cabai keriting di
kawasan itu. Seorang karyawan PT Majasani Pratama kemudian mencoba
memanfaatkan lahan telantar itu, dan bibit pertama ditanam Januari
1999 lalu.
Sama seperti di Tanjungsari, kebun cabai di Cipining juga bukan
milik warga setempat, tetapi milik karyawan dari developer PT Agroindo
Adipratama. Tanaman di atas lahan seluas 1,5 hektar itu kini telah
melewati masa puncak panen.
Penjaga kebun, Ook (28) menyebutkan, kebun cabai keriting itu
telah dipanen 32 kali. "Hasilnya rata-rata sekitar 1,5 kuintal setiap
kali panen," ujarnya. Ditambahkan, lahan kebun cabai sebelumnya juga
bekas perkebunan karet yang telah dikuasai pengembang pemiliknya.
Kendati tanaman cabai terbukti bisa tumbuh subur di Maja, ternyata
belum menarik minat warga setempat untuk menanamnya. Sama seperti
tumbuhnya perumahan di kawasan itu, tumbuhnya cabai pun hanya bisa
ditonton warga Maja. Mereka tidak bisa merasakan keuntungan pedasnya
harga cabai tersebut.
Paling banter warga setempat hanya bisa menjadi penjaga, dan
buruh kasar di perkebunan cabai itu. Mereka hanya puas menerima upah
Rp 7.000 per hari dari pemilik kebun, tanpa bisa merasakan keuntungan
mahalnya harga cabai yang pernah melambung sampai puluhan ribu rupiah
per kilogramnya. Warga Maja tetap masih menjadi penonton di daerahnya
sendiri. (mul)
Akan Lahir Kota Baru di Maja
KOMPAS - Jumat, 27 Dec 1996 Halaman: 18 Penulis: MUL/BOY Ukuran: 6391
AKAN LAHIR KOTA BARU DI MAJA
Mengapa mereka mencari kerja jauh dari tempat mereka menguburkan
orangtuanya? Mengapa mereka lari dari desa, di mana mereka disunat?
Mengapa mereka lebih suka mencari keteduhan pohon yang tumbuh di sana,
daripada naungan hutan-hutan kita? Banyak orang yang sebenarnya anak
kita, tapi meninggalkan Lebak........ Mengapa pohon bertanya: di mana
orang yang kulihat bermain sebagai anak kecil di kakiku dulu?
* * *
EDUARD Douwes Dekker alias Multatuli, sudah merisaukan kondisi
Kabupaten Lebak saat dia datang ke daerah tetangga Kabupaten Tangerang
sebelah barat itu. Kutipan di atas adalah penggalan pidatonya, sehari
sesudah dia datang di Rangkasbitung -ibu kota Kabupaten Lebak- dalam
kedudukannya sebagai Asisten Residen Lebak tahun 1856. Kutipan
ucapannya tersebut dimuat dalam bukunya yang terkenal, "Max Havelaar".
Kerisauan Multatuli terhadap kondisi Lebak, lebih disebabkan
kurangnya perhatian warga setempat memanfaatkan potensi daerah itu.
Pada zaman itu warga Lebak sudah berpencaran mencari nafkah ke daerah
lain. Lebak dipandang sebelah mata. Dan mungkin karena kondisi seperti
itulah, yang membuat daerah ini sampai sekarang merupakan kabupaten
paling miskin di Jawa Barat.
Namun itu dulu, hampir satu setengah abad lalu. Kini Lebak sudah
mulai diincar orang, untuk menanamkan modalnya di daerah itu. Kalangan
pengusaha mulai memasuki Lebak, dan mencoba membangun kawasan miskin
itu. Setidaknya kini belasan developer perumahan telah menanamkan
uangnya untuk menuai keuntungan di Kecamatan Maja, salah satu
kecamatan di Kabupaten Lebak di bagian paling timur.
Lantas mengapa Maja yang dipilih? Bukankah lokasi kawasan itu
jauh dari pangsa pasar terbesar perumahan, yakni pekerja Jakarta dan
Tangerang. Lokasi Maja pun cukup jauh dari zona industri Serang yang
terdekat?
Dari Jakarta ke Maja misalnya, harus ditempuh melalui jalan darat
dengan jarak sekitar 70 kilometer. Jalan tercepat saat ini hanya bisa
ditempuh dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Maja, sekitar satu
setengah jam.
Belasan kompleks perumahan akan dibangun di kecamatan Maja yang
juga termasuk kategori miskin, seperti terlihat pada kehadiran 18 desa
kategori desa tertinggal (IDT/Inpres Desa Tertinggal). Dari 21 desa di
kecamatan itu, hanya tiga desa tidak termasuk dalam kategori desa IDT.
Para pengembang kawasan perumahan itu, akan mencoba mengubah daerah
Maja menjadi kawasan permukiman baru. Kantor BPN (Badan Pertanahan
Nasional) Lebak, sudah memberikan izin lokasi kepada 16 developer pada
lahan seluas 4.785 ha.
Kehadiran belasan pengusaha swasta itu sendiri dikhawatirkan akan
menggusur warga setempat dari daerahnya. Kehadiran ratusan ribu
perumahan yang akan dibangun, dan sekitar satu juta penghuninya
dikhawatirkan akan menyisihkan warga setempat makin ke pinggiran.
Paling tidak hal itu sudah mulai terjadi, sejak pembebasan lahan
mulai dilakukan tahun 1994. Yang sudah dan mulai tergusur adalah sumber
hidup warga berupa kebun, ladang, dan sawah warga.
Di atas lahan kawasan itu akan berdiri kompleks perumahan Bukit
Sangiang Indah, yang dibangun PT Graha Bina Sentosa, di atas lahan
160 ha.
Pembebasan lahan sawah itu sendiri, dibantah oleh Mujiono, Mantri
Polisi Kecamatan Maja. Menurut dia, tidak ada sawah yang dibebaskan
untuk pembangunan kawasan perumahan. Hanya tanah kering, kebun, tanah
telantar, dan bekas areal perkebunan karet yang akan dijadikan lahan
perumahan.
Hal serupa ditegaskan pula oleh Ir Aan Kusdinar, Kepala Seksi Tata
Ruang Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten
Lebak. Dia mengatakan, tidak ada sawah yang dibebaskan. Lagi pula,
katanya, sawah di Kecamatan Maja tidak ada yang beririgasi teknis.
Semuanya sawah tadah hujan. Dipastikan pula, tidak akan ada permukiman
penduduk yang digusur untuk pembangunan kompleks-kompleks perumahan.
* * *
DI kawasan itu akan dibangun sekitar 250.000 rumah berbagai tipe.
Mulai dari rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), sampai
rumah menengah dan mewah. Kalau rumah-rumah itu laku dijual,
diperkirakan lebih dari satu juta jiwa warga baru Maja akan
menempatinya.
Kompleks perumahan Maja akan dibangun oleh 16 pengembang. Lokasinya
tersebar di 16 desa dari 21 desa yang ada di kecamatan itu. Perumahan-
perumahan yang akan dibangun di Maja secara terpadu di antara 16
developer, dan terpadu pula dengan kompleks perumahan di kabupaten
tetangganya, Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Serang.
Ke-16 developer yang akan membangun perumahan di Maja, telah
mengantungi izin prinsip dari Pemda Kabupaten Lebak dan izin lokasi
dari BPN setempat. Mereka adalah PT Jabaragro Nusatama (seluas 400
ha), PT Agrindo Adyapratama (800 ha), PT Armidian Karyatama (250 ha),
PT Grahabina Sentosa (200 ha), PT Cubama Karya Griya (200 ha), PT
Bambu Kuning Metropolitan (75 ha), PT Persada Internusa (500 ha),
PT Equator Kartika (500 ha).
Developer lainnya, PT Bukit Nusa Indah (250 ha), PT Majasani Pratama
(200 ha), Perum Perumnas (500 ha), PT Darmaraya Properindo (200 ha),
Bambu Kuning Mitra Serasi (200 ha), dan Putra Surya Perkasa (700 ha).
Dan developer paling buncit PT Caso Utama (50 ha), meski sampai saat
in baru izin prinsip yang telah dikeluarkan Pemda Lebak, tetapi izin
lokasinya belum.
Sementara desa-desa yang sebagian lahannya sudah dibebaskan dan
dikuasai para developer, antara lain Desa Maja, Sangiang, Mayak,
Padasuka, Pasirkembang, Cilangkap, Cilayung, Ciburuy, Cipining,
Cidadap, Pasirkecapi, Mekarsari, Cibeureum, Tanjungsari, Curugbadak,
dan Curugbitung. Hanya lima desa tidak dimasuki developer yakni Desa
Guradog, Sekarwangi, Candi, Sukamulia, dan Binong.
Lahan seluas hampir 5.000 yang dialokasikan untuk perumahan, hampir
separuh dari total luas wilayah Kecamatan Maja yang sekitar 13.236 ha.
Jumlah warganya tercatat 56.567 jiwa (1.322 KK). Dengan kepadatan
penduduknya hanya 17 jiwa per kilometer.
Di kawasan itu nantinya akan dibangun 250.000 unit rumah berbagai
tipe, dari sangat sederhana sampai rumah mewah. Kalau rumah laku,
diperkirakan sekitar 1 juta jiwa warga baru akan datang menempati
Maja. (mul/boy)
AKAN LAHIR KOTA BARU DI MAJA
Mengapa mereka mencari kerja jauh dari tempat mereka menguburkan
orangtuanya? Mengapa mereka lari dari desa, di mana mereka disunat?
Mengapa mereka lebih suka mencari keteduhan pohon yang tumbuh di sana,
daripada naungan hutan-hutan kita? Banyak orang yang sebenarnya anak
kita, tapi meninggalkan Lebak........ Mengapa pohon bertanya: di mana
orang yang kulihat bermain sebagai anak kecil di kakiku dulu?
* * *
EDUARD Douwes Dekker alias Multatuli, sudah merisaukan kondisi
Kabupaten Lebak saat dia datang ke daerah tetangga Kabupaten Tangerang
sebelah barat itu. Kutipan di atas adalah penggalan pidatonya, sehari
sesudah dia datang di Rangkasbitung -ibu kota Kabupaten Lebak- dalam
kedudukannya sebagai Asisten Residen Lebak tahun 1856. Kutipan
ucapannya tersebut dimuat dalam bukunya yang terkenal, "Max Havelaar".
Kerisauan Multatuli terhadap kondisi Lebak, lebih disebabkan
kurangnya perhatian warga setempat memanfaatkan potensi daerah itu.
Pada zaman itu warga Lebak sudah berpencaran mencari nafkah ke daerah
lain. Lebak dipandang sebelah mata. Dan mungkin karena kondisi seperti
itulah, yang membuat daerah ini sampai sekarang merupakan kabupaten
paling miskin di Jawa Barat.
Namun itu dulu, hampir satu setengah abad lalu. Kini Lebak sudah
mulai diincar orang, untuk menanamkan modalnya di daerah itu. Kalangan
pengusaha mulai memasuki Lebak, dan mencoba membangun kawasan miskin
itu. Setidaknya kini belasan developer perumahan telah menanamkan
uangnya untuk menuai keuntungan di Kecamatan Maja, salah satu
kecamatan di Kabupaten Lebak di bagian paling timur.
Lantas mengapa Maja yang dipilih? Bukankah lokasi kawasan itu
jauh dari pangsa pasar terbesar perumahan, yakni pekerja Jakarta dan
Tangerang. Lokasi Maja pun cukup jauh dari zona industri Serang yang
terdekat?
Dari Jakarta ke Maja misalnya, harus ditempuh melalui jalan darat
dengan jarak sekitar 70 kilometer. Jalan tercepat saat ini hanya bisa
ditempuh dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Maja, sekitar satu
setengah jam.
Belasan kompleks perumahan akan dibangun di kecamatan Maja yang
juga termasuk kategori miskin, seperti terlihat pada kehadiran 18 desa
kategori desa tertinggal (IDT/Inpres Desa Tertinggal). Dari 21 desa di
kecamatan itu, hanya tiga desa tidak termasuk dalam kategori desa IDT.
Para pengembang kawasan perumahan itu, akan mencoba mengubah daerah
Maja menjadi kawasan permukiman baru. Kantor BPN (Badan Pertanahan
Nasional) Lebak, sudah memberikan izin lokasi kepada 16 developer pada
lahan seluas 4.785 ha.
Kehadiran belasan pengusaha swasta itu sendiri dikhawatirkan akan
menggusur warga setempat dari daerahnya. Kehadiran ratusan ribu
perumahan yang akan dibangun, dan sekitar satu juta penghuninya
dikhawatirkan akan menyisihkan warga setempat makin ke pinggiran.
Paling tidak hal itu sudah mulai terjadi, sejak pembebasan lahan
mulai dilakukan tahun 1994. Yang sudah dan mulai tergusur adalah sumber
hidup warga berupa kebun, ladang, dan sawah warga.
Di atas lahan kawasan itu akan berdiri kompleks perumahan Bukit
Sangiang Indah, yang dibangun PT Graha Bina Sentosa, di atas lahan
160 ha.
Pembebasan lahan sawah itu sendiri, dibantah oleh Mujiono, Mantri
Polisi Kecamatan Maja. Menurut dia, tidak ada sawah yang dibebaskan
untuk pembangunan kawasan perumahan. Hanya tanah kering, kebun, tanah
telantar, dan bekas areal perkebunan karet yang akan dijadikan lahan
perumahan.
Hal serupa ditegaskan pula oleh Ir Aan Kusdinar, Kepala Seksi Tata
Ruang Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten
Lebak. Dia mengatakan, tidak ada sawah yang dibebaskan. Lagi pula,
katanya, sawah di Kecamatan Maja tidak ada yang beririgasi teknis.
Semuanya sawah tadah hujan. Dipastikan pula, tidak akan ada permukiman
penduduk yang digusur untuk pembangunan kompleks-kompleks perumahan.
* * *
DI kawasan itu akan dibangun sekitar 250.000 rumah berbagai tipe.
Mulai dari rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), sampai
rumah menengah dan mewah. Kalau rumah-rumah itu laku dijual,
diperkirakan lebih dari satu juta jiwa warga baru Maja akan
menempatinya.
Kompleks perumahan Maja akan dibangun oleh 16 pengembang. Lokasinya
tersebar di 16 desa dari 21 desa yang ada di kecamatan itu. Perumahan-
perumahan yang akan dibangun di Maja secara terpadu di antara 16
developer, dan terpadu pula dengan kompleks perumahan di kabupaten
tetangganya, Kabupaten Bogor, Tangerang, dan Serang.
Ke-16 developer yang akan membangun perumahan di Maja, telah
mengantungi izin prinsip dari Pemda Kabupaten Lebak dan izin lokasi
dari BPN setempat. Mereka adalah PT Jabaragro Nusatama (seluas 400
ha), PT Agrindo Adyapratama (800 ha), PT Armidian Karyatama (250 ha),
PT Grahabina Sentosa (200 ha), PT Cubama Karya Griya (200 ha), PT
Bambu Kuning Metropolitan (75 ha), PT Persada Internusa (500 ha),
PT Equator Kartika (500 ha).
Developer lainnya, PT Bukit Nusa Indah (250 ha), PT Majasani Pratama
(200 ha), Perum Perumnas (500 ha), PT Darmaraya Properindo (200 ha),
Bambu Kuning Mitra Serasi (200 ha), dan Putra Surya Perkasa (700 ha).
Dan developer paling buncit PT Caso Utama (50 ha), meski sampai saat
in baru izin prinsip yang telah dikeluarkan Pemda Lebak, tetapi izin
lokasinya belum.
Sementara desa-desa yang sebagian lahannya sudah dibebaskan dan
dikuasai para developer, antara lain Desa Maja, Sangiang, Mayak,
Padasuka, Pasirkembang, Cilangkap, Cilayung, Ciburuy, Cipining,
Cidadap, Pasirkecapi, Mekarsari, Cibeureum, Tanjungsari, Curugbadak,
dan Curugbitung. Hanya lima desa tidak dimasuki developer yakni Desa
Guradog, Sekarwangi, Candi, Sukamulia, dan Binong.
Lahan seluas hampir 5.000 yang dialokasikan untuk perumahan, hampir
separuh dari total luas wilayah Kecamatan Maja yang sekitar 13.236 ha.
Jumlah warganya tercatat 56.567 jiwa (1.322 KK). Dengan kepadatan
penduduknya hanya 17 jiwa per kilometer.
Di kawasan itu nantinya akan dibangun 250.000 unit rumah berbagai
tipe, dari sangat sederhana sampai rumah mewah. Kalau rumah laku,
diperkirakan sekitar 1 juta jiwa warga baru akan datang menempati
Maja. (mul/boy)
Mendung Menggantung di Langit Maja
KOMPAS - Jumat, 27 Dec 1996 Halaman: 18 Penulis: MUL/BOY Ukuran: 6273
MENDUNG MENGGANTUNG DI LANGIT MAJA
NENEK Min mengaku menyesal. Lahan sawahnya seluas tiga petak
terpaksa dijual kepada salah satu developer yang akan membangun
perumahan di Kecamatan Maja. Sebelum dilepas hampir tiap hari dia
didatangi calo, minta tiga petak sawahnya seluas kurang dari 2.000 m2
itu dijual saja.
Karena tidak tahan, nenek berusia sekitar 80 tahun yang tinggal
bersama seorang anak dan menantunya, akhirnya melepas sawahnya. Uang
hasil penjualan sawah, sekitar Rp 1,4 juta, sudah habis untuk berbagai
keperluan.
Dia menyesal, karena tak ada lagi miliknya yang berharga. Kini
sawahnya sudah diuruk untuk pembangunan kompleks perumahan. Selama
puluhan tahun sawah itu menjadi sumber nafkah utama. Bisa ditanami
dua kali dalam setahun.
Tetapi, nenek Min tidaklah sendirian. Karena masih puluhan warga
Tanjungsari lainnya menuturkan penyesalan sama. Sawah dan kebun dibeli
developer yang akan membangun perumahan. Sebagian hingga kini memang
masih bisa menikmati uang hasil penjualan, karena masih ada yang
tersisa. Tetapi launnya, sudah ludes. Dan celakanya, uang ludes mereka
belum juga mendapatkan pekerjaan.
Dan untuk Kecamatan Maja, keadaan sama dialami ribuan warga.
Seperti juga warga Tanjungsari, sebagian warga 15 desa lain di Maja
telah menjual harta mereka paling berharga, tanah. Tidak ada data pasti,
berapa banyak warga yang kehilangan lahannya yang telah dibebaskan
atau mau dibebaskan developer perumahan.
Setalah tanah dijual, memang tampak perubahan. Di Tanjungsari,
Sangiang, atau Cipining dan desa lain yang terkena proyek perumahan,
rumah-rumah warga sudah berubah bentuk. Rumah bergaya kuno, kusen
rumah yang kusam karena sudah lama tidak dicat, atau lantai yang masih
tanah, diubah dan perbaiki dengan uang hasil penjualan tanah.
"Hampir semua warga sini dan Tanjungsari yang menjual tanahnya,
dihabiskan untuk memperbaiki rumah. Terutama warga yang tanahnya tidak
terlalu luas," kata H Ajid (50), warga Desa Sangiang yang bertetangga
dengan Tanjungsari.
Sementara bagi warga yang menjual tanah cukup luas, lebih dari
satu hektar, selain untuk memperbaiki atau membangun rumah, sebagian
uangnya juga dibelikan kendaraan atau untuk modal berdagang. Semisal
Hasimin (45), warga Desa Padasuka misalnya, memilih berdagang kamping
dan kerbau.
Ayah tiga anak itu memperoleh modal dari hasil penjualan satu hektar
tanahnya. Sekarang dia memiliki dua ekor kerbau dan 10 ekor kambing.
Di luar itu, dia tak mempunyai kesibukan lain yang bisa menghasilkan.
Beda dibanding ketika masih menjadi petani dulu.
Murdi (50) warga Cipining, lain lagi. Meski lahan sawahnya sudah
dijual kepada developer, sampai saat ini dia masih bisa bercocok tanam
di situ. Entah sampai kapan. "Kalau sudah tidak boleh lagi, yah, baru
kita pikirkan mau kerja apa lagi", katanya.
* * *
BOLEH dibilang, sebagian besar petani itu kini menjadi
pengangguran. Dan dalam keadaan menganggur itu, mereka berharap bisa
bekerja di proyek pembangunan perumahan itu. Menjadi buruh bangunan,
bila proyek sudah dimulai. Tetapi, proyek belum juga dimulai. Dan
keadaan itu sangat mereka sesalkan. "Coba kalau yang dibangun pabrik,
pasti banyak penduduk daerah ini bisa menjadi pekerjanya," kata Ny
Mamari (35), warga Tanjungsari.
Begitupun, warga tetap berharap poyek perumahan di Maja, bisa
mendongkrak hidup mereka. Andai kata tidak diterima sebagai buruh,
mereka berharap kehadiran warga baru perumahan itu bisa melahirkan
lapanagan kerja.
Catatan menyebutkan, total luas izin lokasi di Maja, 4.785 ha.
Lebih dari 60 persen di antaranya telah dibebaskan dari pemiliknya.
Tanah warga dibebaskan sejak 1994 dengan harga sekitar Rp 700/m2.
Dan pada 1996 ini dengan harga antara Rp 1.300-Rp 1.500/m2.
Menurut Mujiono, Mantri Polisi Kecamatan Maja, pembebasan lahan
di 16 desa tidak mengambil lahan sawah. Lagi pula sawah di Maja tidak
ada yang beririgasi teknis. Sementara lima desa lainnya, tetap akan
dipertahankan sebagai penghasil rambutan tangkue, khas Lebak.
* * *
MARAKNYA pembebasan lahan di Maja, ternyata mengundang pula
spekulan tanah datang ke daerah itu. Orang-orang berduit dari kota,
ikut menekan harga.
Mereka bekerja sama dengan calo setempat. Salah seorang di antaranya,
Sahlan (45) warga Cilangkap, menuturkan bahwa dia hanya mendapatkan
komisi. Uang itu diterimanya sebagai upah atas jasa yang diberikannya,
mencari tanah.
Menurut warga, seorang spekulan tanah asal Jakarta saat ini sudah
menguasai lebih dari 1.000 ha. Mereka tidak tahu untuk apa tanah itu
"diborong".
Menurut Ir Aan Kusdinar, Kepala Seksi Tata Ruang Bappeda Kabupaten
Lebak, tidak semua lahan yang dibebaskan developer adalah milik warga.
Sebagian merupakan tanah-tanah negara, di antaranya bekas perkebunan
karet yang telah habis HGU (hak guna usaha)-nya. Lahan itu dipergunakan
oleh dua developer yakni PT Argrindo Adyapratama dan PT Jabaragro
Nusatama, yang masing-masing memegang izin lokasi seluas 800 ha dan
400 ha.
Luas lahan bekas perkebunan yang turut dibebaskan itu, katanya,
sekitar 60 persen dari total luas izin lokasi yang dipegang dua
developer tersebut. "Sebagian lahan lain yang dibebaskan, juga
merupakan lahan tidak produktif," ujar Aan, didampingi Kabag Humas
Pemda Lebak, Tony Fathony BA.
Mendung tengah menggantung di Maja. Petani menganggur. Sementara
di depan mata lahan-lahan pertanian itu masih dibiarkan oleh pemilik
barusang developer perumahan-kosong. (mul/boy)
Foto:
Kompas/boy
MEMBURUH - Sebagian besar petani Maja kini menganggur setelah lahan
usaha dijual kepada developer perumahan. Ada yang beruntung menjadi
pedagang kerbau dan kambing. Ada juga yang menjadi buruh bangunan
atau mengerjakan apa saja asalkan bisa mendapat Rp 1.000/hari. Dua
petani tengah melintas di lahan kosong yang kini dikuasai developer.
Foto:
Kompas/boy
STASIUN MAJA - Angkutan kereta api adalah satu-satunya andalan warga
Maja ke Jakarta. Kesederhanaan stasiun Maja tidak mengurangi pentingnya
angkutan kereta api bagi warga.
MENDUNG MENGGANTUNG DI LANGIT MAJA
NENEK Min mengaku menyesal. Lahan sawahnya seluas tiga petak
terpaksa dijual kepada salah satu developer yang akan membangun
perumahan di Kecamatan Maja. Sebelum dilepas hampir tiap hari dia
didatangi calo, minta tiga petak sawahnya seluas kurang dari 2.000 m2
itu dijual saja.
Karena tidak tahan, nenek berusia sekitar 80 tahun yang tinggal
bersama seorang anak dan menantunya, akhirnya melepas sawahnya. Uang
hasil penjualan sawah, sekitar Rp 1,4 juta, sudah habis untuk berbagai
keperluan.
Dia menyesal, karena tak ada lagi miliknya yang berharga. Kini
sawahnya sudah diuruk untuk pembangunan kompleks perumahan. Selama
puluhan tahun sawah itu menjadi sumber nafkah utama. Bisa ditanami
dua kali dalam setahun.
Tetapi, nenek Min tidaklah sendirian. Karena masih puluhan warga
Tanjungsari lainnya menuturkan penyesalan sama. Sawah dan kebun dibeli
developer yang akan membangun perumahan. Sebagian hingga kini memang
masih bisa menikmati uang hasil penjualan, karena masih ada yang
tersisa. Tetapi launnya, sudah ludes. Dan celakanya, uang ludes mereka
belum juga mendapatkan pekerjaan.
Dan untuk Kecamatan Maja, keadaan sama dialami ribuan warga.
Seperti juga warga Tanjungsari, sebagian warga 15 desa lain di Maja
telah menjual harta mereka paling berharga, tanah. Tidak ada data pasti,
berapa banyak warga yang kehilangan lahannya yang telah dibebaskan
atau mau dibebaskan developer perumahan.
Setalah tanah dijual, memang tampak perubahan. Di Tanjungsari,
Sangiang, atau Cipining dan desa lain yang terkena proyek perumahan,
rumah-rumah warga sudah berubah bentuk. Rumah bergaya kuno, kusen
rumah yang kusam karena sudah lama tidak dicat, atau lantai yang masih
tanah, diubah dan perbaiki dengan uang hasil penjualan tanah.
"Hampir semua warga sini dan Tanjungsari yang menjual tanahnya,
dihabiskan untuk memperbaiki rumah. Terutama warga yang tanahnya tidak
terlalu luas," kata H Ajid (50), warga Desa Sangiang yang bertetangga
dengan Tanjungsari.
Sementara bagi warga yang menjual tanah cukup luas, lebih dari
satu hektar, selain untuk memperbaiki atau membangun rumah, sebagian
uangnya juga dibelikan kendaraan atau untuk modal berdagang. Semisal
Hasimin (45), warga Desa Padasuka misalnya, memilih berdagang kamping
dan kerbau.
Ayah tiga anak itu memperoleh modal dari hasil penjualan satu hektar
tanahnya. Sekarang dia memiliki dua ekor kerbau dan 10 ekor kambing.
Di luar itu, dia tak mempunyai kesibukan lain yang bisa menghasilkan.
Beda dibanding ketika masih menjadi petani dulu.
Murdi (50) warga Cipining, lain lagi. Meski lahan sawahnya sudah
dijual kepada developer, sampai saat ini dia masih bisa bercocok tanam
di situ. Entah sampai kapan. "Kalau sudah tidak boleh lagi, yah, baru
kita pikirkan mau kerja apa lagi", katanya.
* * *
BOLEH dibilang, sebagian besar petani itu kini menjadi
pengangguran. Dan dalam keadaan menganggur itu, mereka berharap bisa
bekerja di proyek pembangunan perumahan itu. Menjadi buruh bangunan,
bila proyek sudah dimulai. Tetapi, proyek belum juga dimulai. Dan
keadaan itu sangat mereka sesalkan. "Coba kalau yang dibangun pabrik,
pasti banyak penduduk daerah ini bisa menjadi pekerjanya," kata Ny
Mamari (35), warga Tanjungsari.
Begitupun, warga tetap berharap poyek perumahan di Maja, bisa
mendongkrak hidup mereka. Andai kata tidak diterima sebagai buruh,
mereka berharap kehadiran warga baru perumahan itu bisa melahirkan
lapanagan kerja.
Catatan menyebutkan, total luas izin lokasi di Maja, 4.785 ha.
Lebih dari 60 persen di antaranya telah dibebaskan dari pemiliknya.
Tanah warga dibebaskan sejak 1994 dengan harga sekitar Rp 700/m2.
Dan pada 1996 ini dengan harga antara Rp 1.300-Rp 1.500/m2.
Menurut Mujiono, Mantri Polisi Kecamatan Maja, pembebasan lahan
di 16 desa tidak mengambil lahan sawah. Lagi pula sawah di Maja tidak
ada yang beririgasi teknis. Sementara lima desa lainnya, tetap akan
dipertahankan sebagai penghasil rambutan tangkue, khas Lebak.
* * *
MARAKNYA pembebasan lahan di Maja, ternyata mengundang pula
spekulan tanah datang ke daerah itu. Orang-orang berduit dari kota,
ikut menekan harga.
Mereka bekerja sama dengan calo setempat. Salah seorang di antaranya,
Sahlan (45) warga Cilangkap, menuturkan bahwa dia hanya mendapatkan
komisi. Uang itu diterimanya sebagai upah atas jasa yang diberikannya,
mencari tanah.
Menurut warga, seorang spekulan tanah asal Jakarta saat ini sudah
menguasai lebih dari 1.000 ha. Mereka tidak tahu untuk apa tanah itu
"diborong".
Menurut Ir Aan Kusdinar, Kepala Seksi Tata Ruang Bappeda Kabupaten
Lebak, tidak semua lahan yang dibebaskan developer adalah milik warga.
Sebagian merupakan tanah-tanah negara, di antaranya bekas perkebunan
karet yang telah habis HGU (hak guna usaha)-nya. Lahan itu dipergunakan
oleh dua developer yakni PT Argrindo Adyapratama dan PT Jabaragro
Nusatama, yang masing-masing memegang izin lokasi seluas 800 ha dan
400 ha.
Luas lahan bekas perkebunan yang turut dibebaskan itu, katanya,
sekitar 60 persen dari total luas izin lokasi yang dipegang dua
developer tersebut. "Sebagian lahan lain yang dibebaskan, juga
merupakan lahan tidak produktif," ujar Aan, didampingi Kabag Humas
Pemda Lebak, Tony Fathony BA.
Mendung tengah menggantung di Maja. Petani menganggur. Sementara
di depan mata lahan-lahan pertanian itu masih dibiarkan oleh pemilik
barusang developer perumahan-kosong. (mul/boy)
Foto:
Kompas/boy
MEMBURUH - Sebagian besar petani Maja kini menganggur setelah lahan
usaha dijual kepada developer perumahan. Ada yang beruntung menjadi
pedagang kerbau dan kambing. Ada juga yang menjadi buruh bangunan
atau mengerjakan apa saja asalkan bisa mendapat Rp 1.000/hari. Dua
petani tengah melintas di lahan kosong yang kini dikuasai developer.
Foto:
Kompas/boy
STASIUN MAJA - Angkutan kereta api adalah satu-satunya andalan warga
Maja ke Jakarta. Kesederhanaan stasiun Maja tidak mengurangi pentingnya
angkutan kereta api bagi warga.
Langganan:
Postingan (Atom)
