KOMPAS - Selasa, 03 Jun 2003 Halaman: 32 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 5783
KOTA TANPA GELANDANGAN
BEKERJA keras! Itulah motto hidup warga Pulau Bangka, termasukpenduduk Kota Pangkalpinang. Mereka tidak mau menjadi pengangguranyang menjadi parasit bagi orang lain.
Membanting tulang sudah pastijauh lebih menjanjikan dan terhormat dibandingkan menjadi pengemis,misalnya.
Mungkin karena penduduknya yang suka bekerja keras itulah di KotaPangkalpinang tidak dijumpai gelandangan dan pengemis. Paling tidak,itulah yang terlihat ketika Kompas selama beberapa hari mengelilingiibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pertengahan Mei 2003.
Apakah tidak adanya gelandangan atau pengemis yang berkeliaran dijalan-jalan dalam kota pertanda warga Pangkalpinang makmur? Ternyatajawabannya belum tentu. Jika diukur, masih banyaknya warga setempatyang hidup di bawah garis kemiskinan.
Data dari Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pangkalpinangdisebutkan, di kota itu terdapat sekitar 3.177 keluarga yangtergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, warga yang hidupnyapas-pasan itu pun ternyata tidak memilih menjadi pengemis.
Merekamemilih tetap bekerja sebagai buruh kasar, baik di lokasi-lokasipenambangan timah, di pasar, atau tempat lainnya.Jumlah penduduk kota yang akan berusia 47 tahun pada 16 November2003 itu sebenarnya tidak terlalu banyak, yakni sekitar 134.000 jiwa.Mereka umumnya mengandalkan hidup dari sektor perdagangan, jasa, danindustri.
Sekretaris Kota Pangkalpinang Zulkarnaen Karim menyebutkan, 58persen penduduk setempat mencari nafkah dari sektor primer, sepertiperdagangan, jasa, dan industri. Sementara yang menggantungkanhidupnya dari sektor sekunder berupa bidang pengolahan sepertikerajinan sebesar 22 persen.
Sisanya, 20 persen, bergerak dalambidang pertanian, perikanan, dan peternakan.Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, ungkap Zulkarnaen,menyadari lilitan kemiskinan yang dialami sebagian warganya harusdilepaskan. Upaya yang dilakukan pemkot di antaranya denganmemberikan santunan Rp 50.000 per keluarga setiap bulannya.
"Anggarannya diambil dari dana abadi yang disimpan di bank. Uangitu berasal dari bantuan masyarakat, seperti kalangan pengusaha,"ujar Zulkarnaen.
Penghimpunan dana dan pemberian bantuan kemanusiaan seperti itu,menurut Zulkarnaen, merupakan wujud dari kesetiakawanan sosial yangditunjukkan warganya. Pembinaan kesetiakawanan sosial seperti itudiperlukan agar warga bersama-sama secara swadaya membantu sesamanyayang hidup dalam kemiskinan.Kesetiakawanan sosial itu ditanamkan kepada warga setempat sejakmereka masih sekolah.
"Setiap bulan Agustus, semua pelajar diPangkalpinang menghimpun beras. Jumlah beras yang dikumpulkan darisetiap siswa tidak banyak, semampu mereka masing-masing. Pengumpulanberas pada bulan Agustus itu sekaligus pula menanamkan jiwanasionalisme bagi pelajar," ucap Zulkarnaen.
TIDAK terlihatnya gelandangan atau pengemis berkeliaran di dalamkota memang tidak menjadi tolok ukur wilayah itu makmur secarakeseluruhan. Seandainya bentuk "penyakit masyarakat" lain yaknipelacuran juga menjadi acuan ketidakmakmuran warganya, KotaPangkalpinang sama seperti sebagian besar daerah lain di Indonesia,masih miskin.
Praktik pelacuran begitu nyata di kota yang mempunyai mottopembangunan Berarti (bersih, aman, rapi, tertib, dan indah) itu. Padamalam hari, misalnya, puluhan wanita pekerja seks komersial (PSK)bertebaran di seputar Lapangan Merdeka.
Di kawasan pusat kota yangterletak di depan rumah dinas Wali Kota Pangkalpinang itu denganbebas wanita PSK menjajakan diri.Berdampingan dengan Lapangan Merdeka, bentuk prostitusi lain jugadengan mudah ditemukan di Kompleks Taman Sari. Namun, di lokasi iniyang menjajakan diri berasal dari kalangan waria.
Praktik prostitusi di Pangkalpinang bisa ditemukan pula di dualokasi lain, yakni di kawasan Teluk Bayur dan Parit Enam. Mungkin,sulitnya mencari nafkah di zaman yang masih serba sulit sekarang yangmendorong sebagian perempuan muda menjadi PSK di Pangkalpinang.
Tak adanya gelandangan dan pengemis memang tak menjadi ukuranPangkalpinang adalah kota yang makmur. Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang sampai tahun anggaran 2003pun masih bergantung sepenuhnya ke pemerintah pusat.
Dari APBD sebesar Rp 141 miliar pada tahun 2003, hanya Rp 9miliar yang ditargetkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD)sendiri. Sebagian besar anggaran berasal dari DAU (dana alokasi umum)yang diberikan pemerintah pusat.
Rendahnya PAD tersebut diakuiZulkarnaen Karim.Menurut dia, Kota Pangkalpinang memang tidakmemiliki sumber daya alam memadai. PAD kota ini hanya mengandalkandari retribusi seperti izin tempat usaha dan izin mendirikanbangunan. Lainnya berasal dari pajak penerangan jalan umum, pajakhotel, dan restoran.
Pemkot Pangkalpinang sendiri tentu saja tidak tinggal diam. Salahsatu upaya mendongkrak PAD tersebut, misalnya, berasal dari pajaksarang burung walet. Di kota itu sekarang terdapat lebih dari 70lokasi sarang burung walet.
Di Pangkalpinang memang tidak ditemukan gelandangan, pengemis,bahkan pengamen sekalipun. Di kota yang sebagian penduduknya hidupmiskin itu, kehidupan yang diwarnai pula praktik prostitusi, kerjakeras terus dilakukan warganya agar hidup layak dan lebih layak.
Pada era otonomi daerah sekarang, Pangkalpinang dianggapZulkarnaen lebih makmur dari pada tahun-tahun sebelumnya. Kalaupunmasih dililit kesulitan ekonomi, itu lebih karena imbas keterpurukanekonomi secara nasional selama lima tahun ini. (Agus Mulyadi)
Tampilkan postingan dengan label miskin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label miskin. Tampilkan semua postingan
Rabu, 16 Juli 2008
Kamis, 15 November 2007
KEMIKINAN di INDRAMAYU
KEMISKINAN DI INDRAMAYU
Setelah empat tahun di Palembang, Sumatera Selatan, saya kembali ke Jakarta awal Desember 2006. Saya kembali pula melihat, memantau, mendengar, tentang kehidupan di Ibu Kota. Jakarta ternyata makin banyak dihuni orang miskin.
Kehidupan yang semakin sulit, mungkin akibat kurang mampunya para pengelola negara ini memakmurkan rakyatnya, menyebabkan perempatan jalan semakin banyak dipenuhi pengemis, pedagang asongan, dan orang-orang "terbuang" lainnya. Kolong tol pun semakin penuh dihuni warga miskin. Demikian pula tepian rel KA dan kolong jembatan, serta rawa-rawa di Jakarta Utara.
Bagi saya, yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa sebagian di antara mereka berasal dari Indramayu. Ini penanda. Ini bukti tentang kemiskinan di Bumi Wiralodra sana. Baik info dari teman-teman maupun yang saya lihat sendiri, di hampir semua perempatan jalan, pengemis-pengemis itu berasal dari Indramayu. Pedagang asongan pun demikian. Pemulung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sebagian dari Indramayu pula.
Bahkan saat pengosongan kolong jalan tol di Jakarta Utara, sebagian ternyata berasal dari kabupaten yang merupakan lumbung padi terbesar di Jawa Barat dan Indonesia itu. Saat terjadi kebakaran di kawasan rumah liar di daerah Jagakarsa, September 2007, dari 200-an rumah yang terbakar, sebagian besar penghuninya juga berasal dari daerah penghasil mangga itu.
Dan yang paling menyedihkan, di hampir semua tempat hiburan di Jakarta, banyak ditemui perempuan-perempuan muda asal desa-desa di Indramayu. Di kawasan Manga Besar, Lokasari, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pangeran Jayakarta, dan wilayah Jakarta lain, dengan mudah ditemui perempuan (penghibur) asal kabupaten penghasil minyak dan gas bumi cukup besar itu. Logat mereka saat bicara, baik dengan sesama teman maupun tamu yang tengah ditemani, tidak dapat menyembunyikan daerah asal mereka.
Fakta-fakta itu dapat menjadi bukti bahwa kemiskinan masih menghiasi Bumi Indramayu. Pembangunan selama bertahun-tahun, termasuk pertanian, belum membawa perubahan cukup berarti untuk memerangi kemiskinan. Demikian pula, eksploitasi habis-habisan migas sejak awal 1970-an, tetap membuat kemiskinan di daerah pesisir utara Jawa Barat itu.
Entah apa yang dilakukan pemerintah daerah Indramayu selama ini. Mengapa kekayaan alam yang melimpah, bumi yang subur, dan penduduknya yang dikenal sebagai pekerja keras, seperti menjadi sebuah kutukan?
Begitu banyak migas yang disedot dari Indramayu. Begitu banyak pula ikan hasil tangkapan nelayan yang dikirim ke Jakarta dan daerah lain. Belum lagi lahan pertanian (tanaman padi) yang mampu memproduksi 1,3 juta gabah kering giling. Itu semua tidak mampu mengubah Indramayu menjadi lebih baik. Sebagian penduduknya terus dililit kemiskinan.
Laki-laki dan perempuan terpaksa keluar kampung, merantau ke daerah-daerah yang sebelumnya asing bagi mereka. Batam, Pekanbaru, Dumai, Jambi, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, serta beberapa daerah di Kalimantan. Sebagian perempuan muda yang merantau akhirnya terjerumus di tempat-tempat prostitusi.
Sebagian perempuan muda Indramayu lain memenuhi tempat-tempat hiburan di Jakarta, seperti panti pijat, diskotek, atau lokalisasi. Ratusan ribu laki-laki dan perempuan lain, dengan gagah berani masuk ke negara lain, seperti negara-negara di Timur Tengah, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan lainnya.baik sekadar menjadi pembantu rumah tangga atau sopir. Sebagian di antara mereka disiksa majikan. Ada yang cacat seumur hidup ada pula meninggal dunia.
Sebagian tenaga kerja wanita asal Indramayu tersebut, tertipu dan dipaksa masuk ke tempat hiburan di negara lain. Di Kuala Lumpur (kawasan Bukit Bintang), Singapura, Sabah, Sarawak (Kinibalu dan Sandakan), mereka konon terjerumus ke dalam "lumpur"..
Belakangan, sebagian bahkan nekat "bekerja" di Jepang. Konon di negara Matahari Terbit itu pun perempuan-perempuan muda tersebut menjadi wanita penghibur. Konon pula, pengiriman mereka ke Jepang berkedok misi kebudayaan.
Kemelaratan memang telah membuat sebagian penduduk Indramayu mencari jalan pintas untuk bertahan hidup, atau mencari kehidupan lebih baik bagi dirinya dan keluarga. Jika kampung halaman mampu memberi sumber nafkah, tentu tidak akan begitu banyak penduduk Indramayu berbondong-bondong mencari uang dengan cara mengemis, memulung, mengamen, menjadi penghibur, atau menjadi pembantu rumah tangga di negara orang.
Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu (udah ah capek)
Setelah empat tahun di Palembang, Sumatera Selatan, saya kembali ke Jakarta awal Desember 2006. Saya kembali pula melihat, memantau, mendengar, tentang kehidupan di Ibu Kota. Jakarta ternyata makin banyak dihuni orang miskin.
Kehidupan yang semakin sulit, mungkin akibat kurang mampunya para pengelola negara ini memakmurkan rakyatnya, menyebabkan perempatan jalan semakin banyak dipenuhi pengemis, pedagang asongan, dan orang-orang "terbuang" lainnya. Kolong tol pun semakin penuh dihuni warga miskin. Demikian pula tepian rel KA dan kolong jembatan, serta rawa-rawa di Jakarta Utara.
Bagi saya, yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa sebagian di antara mereka berasal dari Indramayu. Ini penanda. Ini bukti tentang kemiskinan di Bumi Wiralodra sana. Baik info dari teman-teman maupun yang saya lihat sendiri, di hampir semua perempatan jalan, pengemis-pengemis itu berasal dari Indramayu. Pedagang asongan pun demikian. Pemulung, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sebagian dari Indramayu pula.
Bahkan saat pengosongan kolong jalan tol di Jakarta Utara, sebagian ternyata berasal dari kabupaten yang merupakan lumbung padi terbesar di Jawa Barat dan Indonesia itu. Saat terjadi kebakaran di kawasan rumah liar di daerah Jagakarsa, September 2007, dari 200-an rumah yang terbakar, sebagian besar penghuninya juga berasal dari daerah penghasil mangga itu.
Dan yang paling menyedihkan, di hampir semua tempat hiburan di Jakarta, banyak ditemui perempuan-perempuan muda asal desa-desa di Indramayu. Di kawasan Manga Besar, Lokasari, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pangeran Jayakarta, dan wilayah Jakarta lain, dengan mudah ditemui perempuan (penghibur) asal kabupaten penghasil minyak dan gas bumi cukup besar itu. Logat mereka saat bicara, baik dengan sesama teman maupun tamu yang tengah ditemani, tidak dapat menyembunyikan daerah asal mereka.
Fakta-fakta itu dapat menjadi bukti bahwa kemiskinan masih menghiasi Bumi Indramayu. Pembangunan selama bertahun-tahun, termasuk pertanian, belum membawa perubahan cukup berarti untuk memerangi kemiskinan. Demikian pula, eksploitasi habis-habisan migas sejak awal 1970-an, tetap membuat kemiskinan di daerah pesisir utara Jawa Barat itu.
Entah apa yang dilakukan pemerintah daerah Indramayu selama ini. Mengapa kekayaan alam yang melimpah, bumi yang subur, dan penduduknya yang dikenal sebagai pekerja keras, seperti menjadi sebuah kutukan?
Begitu banyak migas yang disedot dari Indramayu. Begitu banyak pula ikan hasil tangkapan nelayan yang dikirim ke Jakarta dan daerah lain. Belum lagi lahan pertanian (tanaman padi) yang mampu memproduksi 1,3 juta gabah kering giling. Itu semua tidak mampu mengubah Indramayu menjadi lebih baik. Sebagian penduduknya terus dililit kemiskinan.
Laki-laki dan perempuan terpaksa keluar kampung, merantau ke daerah-daerah yang sebelumnya asing bagi mereka. Batam, Pekanbaru, Dumai, Jambi, Lubuk Linggau, Palembang, Bandar Lampung, serta beberapa daerah di Kalimantan. Sebagian perempuan muda yang merantau akhirnya terjerumus di tempat-tempat prostitusi.
Sebagian perempuan muda Indramayu lain memenuhi tempat-tempat hiburan di Jakarta, seperti panti pijat, diskotek, atau lokalisasi. Ratusan ribu laki-laki dan perempuan lain, dengan gagah berani masuk ke negara lain, seperti negara-negara di Timur Tengah, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan lainnya.baik sekadar menjadi pembantu rumah tangga atau sopir. Sebagian di antara mereka disiksa majikan. Ada yang cacat seumur hidup ada pula meninggal dunia.
Sebagian tenaga kerja wanita asal Indramayu tersebut, tertipu dan dipaksa masuk ke tempat hiburan di negara lain. Di Kuala Lumpur (kawasan Bukit Bintang), Singapura, Sabah, Sarawak (Kinibalu dan Sandakan), mereka konon terjerumus ke dalam "lumpur"..
Belakangan, sebagian bahkan nekat "bekerja" di Jepang. Konon di negara Matahari Terbit itu pun perempuan-perempuan muda tersebut menjadi wanita penghibur. Konon pula, pengiriman mereka ke Jepang berkedok misi kebudayaan.
Kemelaratan memang telah membuat sebagian penduduk Indramayu mencari jalan pintas untuk bertahan hidup, atau mencari kehidupan lebih baik bagi dirinya dan keluarga. Jika kampung halaman mampu memberi sumber nafkah, tentu tidak akan begitu banyak penduduk Indramayu berbondong-bondong mencari uang dengan cara mengemis, memulung, mengamen, menjadi penghibur, atau menjadi pembantu rumah tangga di negara orang.
Kondisi seperti ini tentunya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Indramayu (udah ah capek)
Rabu, 14 November 2007
Ketika Buruh Mulai Menghitung Hari
KOMPAS - Kamis, 21 Nov 2002 Halaman: 1 Penulis: mul; cal Ukuran: 6307
KETIKA BURUH MULAI MENGHITUNG HARI
ALAM rupanya masih mau bersahabat dengan orang-orang kecil. Kota
Tangerang yang biasanya dipanggang terik Matahari, sepanjang Selasa
(19/11) lalu terasa lebih sejuk. Mendung yang memayungi Kota
Tangerang membantu ketahanan tubuh ribuan buruh PT Doson Indonesia
yang tengah melakukan aksi jalan kaki di jalan-jalan kota tetangga
DKI Jakarta itu.
Namun, rupanya pada hari itu hanya alam yang masih mau bersahabat
dengan ribuan buruh PT Doson. Perlakuan adil yang seharusnya
diperoleh buruh ternyata masih jauh panggang dari api. Nasib baik
belum mau memayungi buruh yang tengah menuntut hak uang pesangon
tersebut.
Sebanyak 6.822 buruh PT Doson Indonesia di Jalan Raya Legok,
Kabupaten Tangerang, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
siang itu menuntut pihak pengusaha untuk membayar pesangon yang
menjadi hak mereka. Ribuan buruh tersebut sengaja berjalan kaki di
jalan-jalan utama Kota Tangerang dalam rangka menarik perhatian orang
banyak agar peduli terhadap nasib mereka.
Beberapa menit sebelum aksi turun ke jalan itu, para pengunjuk
rasa menerima kabar buruk dari panitera di Pengadilan Negeri (PN)
Tangerang, tempat buruh PT Doson berunjuk rasa sejak pagi.
Disebutkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan
gugatan pihak manajemen PT Doson terhadap Surat Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SK Mennakertrans) Nomor Kep.197/
MEN/2002 tanggal 11 Oktober 2002. Di dalam SK itu ditetapkan besarnya
pesangon buruh Doson sebesar dua kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(PMTK) Nomor 150/2000.
Mendengar kabar itu, mereka semakin frustrasi. Ribuan buruh Doson
tersebut akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan berjalan kaki
sejauh empat kilometer, yang berujung pada pembubaran paksa yang
dilakukan oleh aparat kepolisian saat mereka memasuki gerbang tol
Tangerang dan jalan tol Jakarta-Tangerang.
"HARI (Rabu-Red) ini kami sementara menghentikan aksi unjuk rasa.
Aksi kami selanjutnya akan mendatangi kantor pusat PT Doson di Jalan
Sudirman, Jakarta. Pak Mennakertrans juga akan menyatakan banding
terhadap putusan PTUN Jakarta. Kami tidak akan menyerah dan tetap
akan berjuang menuntut pesangon," kata Djoko Haryono, Ketua Pengurus
Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (PUK SPTSK) PT
Doson, melalui telepon, kemarin.
Perjuangan mendapatkan hak pesangon sesuai dengan penetapan
Mennakertrans Jacob Nuwa Wea, saat ini menjadi idaman buruh Doson.
Mereka sadar, uang itulah nanti yang bakal memperpanjang napas
mereka, baik untuk mencari pekerjaan baru maupun sekadar bertahan
hidup.
Perjuangan ribuan buruh Doson di bulan Puasa ini, bahkan semakin
gigih dilakukan. Salah satu sebabnya, Hari Idul Fitri sudah di depan
mata. "Saya tidak yakin pesangon bisa diperoleh sebelum Lebaran. Ini
kenyataan pahit, sebab kami kini sungguh tidak memiliki uang lagi,"
kata Suryati (22), salah seorang buruh Doson.
Suryati dan teman-temannya, termasuk Diani (26), mengaku gaji
mereka selama ini yang besarnya hanya sedikit lebih besar dari upah
minimum kabupaten (UMK) Tangerang, sebesar Rp 590.000 per bulan,
hampir tidak bersisa.
"Bahkan, untuk membayar uang kontrakan rumah bulan depan, saya
tidak punya uang lagi. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kami bisa
merayakan Lebaran," kata Diani, buruh asal Bima, Nusa Tenggara Barat.
Diani dan Suryati menyatakan, saat ini mereka berdua bahkan sudah
mulai berutang kiri dan kanan. Warung makanan di dekat tempat mereka
mengontrak rumah bedeng adalah salah satu tempat yang paling sering
menjadi "korban" utang. "Saya hanya bisa berharap pengusaha segera
membayar pesangon kami sesuai dengan keputusan Pak Menteri
(Menakertrans-Red)," ujar Diani.
Sama seperti Suryati, Diani, dan ribuan buruh PT Doson lainnya,
Ny Imung (38) dipastikan tidak dapat berlebaran di kampung halaman
maupun di tempat mereka sekarang berdomisili di Tangerang. Karena
faktor uang itu, Imung memastikan dirinya tidak pulang kampung pada
Lebaran tahun ini.
Buruh yang sudah delapan tahun bekerja di PT Doson itu, kini
bahkan tinggal menghitung hari. Persediaan uangnya semakin menipis
sehingga semakin pupus harapan dia dan keluarganya untuk mengarungi
hidup di masa depan dengan lebih baik.
Padahal, sebelumnya Imung telah berencana untuk berlebaran di
rumah mertuanya di Solo, Jawa Tengah. Niat itu muncul, karena telah
beberapa tahun ini Imung dan keluarganya tidak pulang ke Solo untuk
berlebaran.
"Suami saya pada tahun ini sebenarnya ingin sekali pulang
berlebaran ke Solo. Apalagi saya mendengar, mertua saya yang sudah
berusia 90 tahun menyatakan sudah rindu ingin bertemu dengan anak dan
cucu-cucunya," kata Imung.
Gara-gara PT Doson melakukan PHK secara massal, dan sampai kini
buruh belum mendapatkan pesangon, Imung, suaminya, Sutoyo, dan
anak-anak mereka terpaksa harus memendam rindu yang mendalam kepada
orangtua yang mereka kasihi.
Baik Imung maupun Sutoyo yang sama-sama bekerja di PT Doson,
hanya mengandalkan pesangon dari bekas perusahaan tempat mereka
bekerja. Uang pesangon tersebut akan mereka gunakan untuk
melampiaskan rasa kangen pada ibu yang sangat dikasihi, dan juga
dapat dimanfaatkan untuk memulai hidup baru. Setelah itu, mereka
tidak tahu harus bagaimana menghadapi hari-hari berikutnya.
Seorang buruh PT Doson lainnya, Sari Siregar (32), juga
menyatakan ketidaksanggupannya untuk mudik Lebaran ke Medan. "Ongkos
bus untuk pulang kampung ke Medan pada tahun lalu Rp 230.000, sekali
jalan. Kami sekarang tidak punya uang sebanyak itu lagi supaya bisa
pulang kampung," ujar Sari dengan suara pelan.
Buruh PT Doson sekarang umumnya merasa pesimistis dapat pulang
dan berlebaran di kampung halaman. Pihak pengusaha yang selama
belasan tahun memerah tenaga buruh pabrik sepatu tersebut dianggap
tidak lagi memperhatikan nasib mereka, yang kini laksana tertutup
awan hitam.
Mendung yang menghadang hidup mereka di masa kini dan
mendatang tampaknya tak senyaman mendung yang meneduhi mereka saat
berjalan kaki di jalan-jalan Kota Tangerang siang itu.... (agus mulyadi/cal)
KETIKA BURUH MULAI MENGHITUNG HARI
ALAM rupanya masih mau bersahabat dengan orang-orang kecil. Kota
Tangerang yang biasanya dipanggang terik Matahari, sepanjang Selasa
(19/11) lalu terasa lebih sejuk. Mendung yang memayungi Kota
Tangerang membantu ketahanan tubuh ribuan buruh PT Doson Indonesia
yang tengah melakukan aksi jalan kaki di jalan-jalan kota tetangga
DKI Jakarta itu.
Namun, rupanya pada hari itu hanya alam yang masih mau bersahabat
dengan ribuan buruh PT Doson. Perlakuan adil yang seharusnya
diperoleh buruh ternyata masih jauh panggang dari api. Nasib baik
belum mau memayungi buruh yang tengah menuntut hak uang pesangon
tersebut.
Sebanyak 6.822 buruh PT Doson Indonesia di Jalan Raya Legok,
Kabupaten Tangerang, yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK),
siang itu menuntut pihak pengusaha untuk membayar pesangon yang
menjadi hak mereka. Ribuan buruh tersebut sengaja berjalan kaki di
jalan-jalan utama Kota Tangerang dalam rangka menarik perhatian orang
banyak agar peduli terhadap nasib mereka.
Beberapa menit sebelum aksi turun ke jalan itu, para pengunjuk
rasa menerima kabar buruk dari panitera di Pengadilan Negeri (PN)
Tangerang, tempat buruh PT Doson berunjuk rasa sejak pagi.
Disebutkan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan
gugatan pihak manajemen PT Doson terhadap Surat Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SK Mennakertrans) Nomor Kep.197/
MEN/2002 tanggal 11 Oktober 2002. Di dalam SK itu ditetapkan besarnya
pesangon buruh Doson sebesar dua kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(PMTK) Nomor 150/2000.
Mendengar kabar itu, mereka semakin frustrasi. Ribuan buruh Doson
tersebut akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan berjalan kaki
sejauh empat kilometer, yang berujung pada pembubaran paksa yang
dilakukan oleh aparat kepolisian saat mereka memasuki gerbang tol
Tangerang dan jalan tol Jakarta-Tangerang.
"HARI (Rabu-Red) ini kami sementara menghentikan aksi unjuk rasa.
Aksi kami selanjutnya akan mendatangi kantor pusat PT Doson di Jalan
Sudirman, Jakarta. Pak Mennakertrans juga akan menyatakan banding
terhadap putusan PTUN Jakarta. Kami tidak akan menyerah dan tetap
akan berjuang menuntut pesangon," kata Djoko Haryono, Ketua Pengurus
Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (PUK SPTSK) PT
Doson, melalui telepon, kemarin.
Perjuangan mendapatkan hak pesangon sesuai dengan penetapan
Mennakertrans Jacob Nuwa Wea, saat ini menjadi idaman buruh Doson.
Mereka sadar, uang itulah nanti yang bakal memperpanjang napas
mereka, baik untuk mencari pekerjaan baru maupun sekadar bertahan
hidup.
Perjuangan ribuan buruh Doson di bulan Puasa ini, bahkan semakin
gigih dilakukan. Salah satu sebabnya, Hari Idul Fitri sudah di depan
mata. "Saya tidak yakin pesangon bisa diperoleh sebelum Lebaran. Ini
kenyataan pahit, sebab kami kini sungguh tidak memiliki uang lagi,"
kata Suryati (22), salah seorang buruh Doson.
Suryati dan teman-temannya, termasuk Diani (26), mengaku gaji
mereka selama ini yang besarnya hanya sedikit lebih besar dari upah
minimum kabupaten (UMK) Tangerang, sebesar Rp 590.000 per bulan,
hampir tidak bersisa.
"Bahkan, untuk membayar uang kontrakan rumah bulan depan, saya
tidak punya uang lagi. Kalau sudah seperti itu, bagaimana kami bisa
merayakan Lebaran," kata Diani, buruh asal Bima, Nusa Tenggara Barat.
Diani dan Suryati menyatakan, saat ini mereka berdua bahkan sudah
mulai berutang kiri dan kanan. Warung makanan di dekat tempat mereka
mengontrak rumah bedeng adalah salah satu tempat yang paling sering
menjadi "korban" utang. "Saya hanya bisa berharap pengusaha segera
membayar pesangon kami sesuai dengan keputusan Pak Menteri
(Menakertrans-Red)," ujar Diani.
Sama seperti Suryati, Diani, dan ribuan buruh PT Doson lainnya,
Ny Imung (38) dipastikan tidak dapat berlebaran di kampung halaman
maupun di tempat mereka sekarang berdomisili di Tangerang. Karena
faktor uang itu, Imung memastikan dirinya tidak pulang kampung pada
Lebaran tahun ini.
Buruh yang sudah delapan tahun bekerja di PT Doson itu, kini
bahkan tinggal menghitung hari. Persediaan uangnya semakin menipis
sehingga semakin pupus harapan dia dan keluarganya untuk mengarungi
hidup di masa depan dengan lebih baik.
Padahal, sebelumnya Imung telah berencana untuk berlebaran di
rumah mertuanya di Solo, Jawa Tengah. Niat itu muncul, karena telah
beberapa tahun ini Imung dan keluarganya tidak pulang ke Solo untuk
berlebaran.
"Suami saya pada tahun ini sebenarnya ingin sekali pulang
berlebaran ke Solo. Apalagi saya mendengar, mertua saya yang sudah
berusia 90 tahun menyatakan sudah rindu ingin bertemu dengan anak dan
cucu-cucunya," kata Imung.
Gara-gara PT Doson melakukan PHK secara massal, dan sampai kini
buruh belum mendapatkan pesangon, Imung, suaminya, Sutoyo, dan
anak-anak mereka terpaksa harus memendam rindu yang mendalam kepada
orangtua yang mereka kasihi.
Baik Imung maupun Sutoyo yang sama-sama bekerja di PT Doson,
hanya mengandalkan pesangon dari bekas perusahaan tempat mereka
bekerja. Uang pesangon tersebut akan mereka gunakan untuk
melampiaskan rasa kangen pada ibu yang sangat dikasihi, dan juga
dapat dimanfaatkan untuk memulai hidup baru. Setelah itu, mereka
tidak tahu harus bagaimana menghadapi hari-hari berikutnya.
Seorang buruh PT Doson lainnya, Sari Siregar (32), juga
menyatakan ketidaksanggupannya untuk mudik Lebaran ke Medan. "Ongkos
bus untuk pulang kampung ke Medan pada tahun lalu Rp 230.000, sekali
jalan. Kami sekarang tidak punya uang sebanyak itu lagi supaya bisa
pulang kampung," ujar Sari dengan suara pelan.
Buruh PT Doson sekarang umumnya merasa pesimistis dapat pulang
dan berlebaran di kampung halaman. Pihak pengusaha yang selama
belasan tahun memerah tenaga buruh pabrik sepatu tersebut dianggap
tidak lagi memperhatikan nasib mereka, yang kini laksana tertutup
awan hitam.
Mendung yang menghadang hidup mereka di masa kini dan
mendatang tampaknya tak senyaman mendung yang meneduhi mereka saat
berjalan kaki di jalan-jalan Kota Tangerang siang itu.... (agus mulyadi/cal)
Mendung Menggantung di Langit Dozon
KOMPAS - Senin, 05 Aug 2002 Halaman: 14 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 4368
MENDUNG MENGGANTUNG DI LANGIT DOSON
PARYANTO (32) terlihat asyik menuliskan pasangan angka-angka di
selembar kertas usang. Tangan kirinya memegang beberapa lembar uang
kertas pecahan ribuan. Beberapa temannya yang berdiri di sebelahnya
masih tenggelam dalam lamunan. Tangan mereka masing-masing memegang
secarik kertas fotokopian, berisi tulisan angka-angka dan gambar.
Masih di sebelah mereka, seorang laki-laki muda melayani teman
Paryanto lainnya yang tengah menyerahkan angka pasangannya, sambil
menyerahkan beberapa lembar uang ribuan. Udara panas, gerah, dan
lembab di tengah hari itu seperti tidak mereka rasakan.
Para buruh PT Doson Indonesia di Jalan Raya Legok, Kabupaten
Tangerang, itu tengah mencari peruntungan dengan memasang kupon judi
pakong. Mereka tidak usah jauh-jauh memasangnya karena bandar judi
menggelar usahanya di salah satu warung di luar pagar pabrik.
Paryanto dan buruh lainnya memanfaatkan waktu senggang di sela-sela
istirahat makan siang untuk memasang judi pakong.
Siapa tahu mereka beruntung!
"Ya Mas, siapa tahu kali ini saya beruntung. Dari pada pusing
memikirkan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang bakal terjadi, saya
coba-coba mencari uang tambahan," ujar Paryanto yang telah lima tahun
bekerja di PT Doson.
PHK massal mulai awal pekan ini memang tengah menghantui buruh PT
Doson. Itu terjadi setelah produsen sepatu terkemuka dunia Nike Inc
memastikan menghentikan order sepatu merek Nike dari pabrik yang
mempekerjakan 6.890 buruh tersebut. Dihentikannya order akan
menyebabkan pabrik tidak bisa berproduksi lagi dan buruh-buruhnya pun
menganggur.
JALAN pintas mendapatkan uang yang dilakukan sejumlah buruh PT
Doson tersebut terpaksa dilakukan karena sejak beberapa bulan ini
mereka sudah merasa tertekan. Tekanan itu begitu dalam dirasakan
ketika pada 29 Juli lalu pihak PUK (Pengurus Unit Kerja) Serikat
Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit menerima surat pemberitahuan
penghentian order dari General Manager Nike Indonesia Jeff Du Mont.
Ribuan buruh pabrik yang berdiri sejak tahun 1993 itu merasa
shock. Mereka dipastikan akan kehilangan sumber nafkah, ketika PHK
datang nanti. Padahal, di zaman serba sulit sekarang, mencari kerja
di pabrik atau di sektor lain mereka ketahui sulit.
"Saya belum bisa berpikir, kemana nanti akan mencari pekerjaan
baru. Sekarang ini banyak pengangguran, sementara pabrik-pabrik juga
banyak yang mengurangi pekerjanya," ujar Wahidi (34), buruh yang
telah bekerja delapan tahun di PT Doson.
Namun, bayangan suram di masa depan, saat ini belum begitu
menghantui Wahidi. Istrinya, Sulastri, saat ini masih bekerja menjadi
buruh pabrik sepatu yang memproduksi merek Nike di JalanRaya Serpong.
Dengan begitu, asap dapur rumah kontrakan Wahidi yang memiliki
puteri tunggal yang sudah duduk di bangku SLTP itu masih akan tetap
mengepul, juga untuk membayar sewa kontrakan rumah seharga Rp 150.000
di kawasan Kebon Nanas, Tangerang.
Kondisi Wahidi berbeda dengan Paryanto. Istri buruh asal
Semarang, Jawa Tengah, itu juga bekerja sebagai buruh di PT Doson.
Ketika musibah PHK datang menghantam pasangan suami istri buruh itu,
sumber nafkah mereka pasti akan mati. Ayah seorang anak, Murniati,
yang masih berusia enam bulan itu mengaku merasa shock mendengar
kabar buruk, penghentian order sepatu Nike.
"Saya tidak habis pikir, mengapa Nike menghentikan order
sepatunya dari PT Doson. Padahal, setahu saya, mutu sepatu yang
diproduksi di sini tidak kalah dengan pabrik lainnya. Kami pun bisa
mengerjakan model-model sepatu yang tidak bisa dikerjakan pabrik
sepatu Nike lain," kata Wahidi.
Wahidi tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakan di kawasan
Bitung, Tangerang, yang disewanya Rp 115.000 per bulan. Uang sewa
diambilnya dari upah dia bersama istrinya, masing-masing Rp 630.000
per bulan.
Lebih parah lagi yang bakal dialami Dalmani (28), buruh yang baru
bekerja dua tahun di PT Doson, yang merupakan sumber nafkah tunggal
keluarganya. Istrinya, Hartati, tidak bekerja. "Saya tidak tahu lagi
harus bekerja di mana. Masa depan anak kami, Mayangsari yang masih
berusia tiga tahun, kini menjadi suram," ujar Dalmani dengan suara
pelan. (Agus Mulyadi)
MENDUNG MENGGANTUNG DI LANGIT DOSON
PARYANTO (32) terlihat asyik menuliskan pasangan angka-angka di
selembar kertas usang. Tangan kirinya memegang beberapa lembar uang
kertas pecahan ribuan. Beberapa temannya yang berdiri di sebelahnya
masih tenggelam dalam lamunan. Tangan mereka masing-masing memegang
secarik kertas fotokopian, berisi tulisan angka-angka dan gambar.
Masih di sebelah mereka, seorang laki-laki muda melayani teman
Paryanto lainnya yang tengah menyerahkan angka pasangannya, sambil
menyerahkan beberapa lembar uang ribuan. Udara panas, gerah, dan
lembab di tengah hari itu seperti tidak mereka rasakan.
Para buruh PT Doson Indonesia di Jalan Raya Legok, Kabupaten
Tangerang, itu tengah mencari peruntungan dengan memasang kupon judi
pakong. Mereka tidak usah jauh-jauh memasangnya karena bandar judi
menggelar usahanya di salah satu warung di luar pagar pabrik.
Paryanto dan buruh lainnya memanfaatkan waktu senggang di sela-sela
istirahat makan siang untuk memasang judi pakong.
Siapa tahu mereka beruntung!
"Ya Mas, siapa tahu kali ini saya beruntung. Dari pada pusing
memikirkan PHK (pemutusan hubungan kerja) yang bakal terjadi, saya
coba-coba mencari uang tambahan," ujar Paryanto yang telah lima tahun
bekerja di PT Doson.
PHK massal mulai awal pekan ini memang tengah menghantui buruh PT
Doson. Itu terjadi setelah produsen sepatu terkemuka dunia Nike Inc
memastikan menghentikan order sepatu merek Nike dari pabrik yang
mempekerjakan 6.890 buruh tersebut. Dihentikannya order akan
menyebabkan pabrik tidak bisa berproduksi lagi dan buruh-buruhnya pun
menganggur.
JALAN pintas mendapatkan uang yang dilakukan sejumlah buruh PT
Doson tersebut terpaksa dilakukan karena sejak beberapa bulan ini
mereka sudah merasa tertekan. Tekanan itu begitu dalam dirasakan
ketika pada 29 Juli lalu pihak PUK (Pengurus Unit Kerja) Serikat
Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit menerima surat pemberitahuan
penghentian order dari General Manager Nike Indonesia Jeff Du Mont.
Ribuan buruh pabrik yang berdiri sejak tahun 1993 itu merasa
shock. Mereka dipastikan akan kehilangan sumber nafkah, ketika PHK
datang nanti. Padahal, di zaman serba sulit sekarang, mencari kerja
di pabrik atau di sektor lain mereka ketahui sulit.
"Saya belum bisa berpikir, kemana nanti akan mencari pekerjaan
baru. Sekarang ini banyak pengangguran, sementara pabrik-pabrik juga
banyak yang mengurangi pekerjanya," ujar Wahidi (34), buruh yang
telah bekerja delapan tahun di PT Doson.
Namun, bayangan suram di masa depan, saat ini belum begitu
menghantui Wahidi. Istrinya, Sulastri, saat ini masih bekerja menjadi
buruh pabrik sepatu yang memproduksi merek Nike di JalanRaya Serpong.
Dengan begitu, asap dapur rumah kontrakan Wahidi yang memiliki
puteri tunggal yang sudah duduk di bangku SLTP itu masih akan tetap
mengepul, juga untuk membayar sewa kontrakan rumah seharga Rp 150.000
di kawasan Kebon Nanas, Tangerang.
Kondisi Wahidi berbeda dengan Paryanto. Istri buruh asal
Semarang, Jawa Tengah, itu juga bekerja sebagai buruh di PT Doson.
Ketika musibah PHK datang menghantam pasangan suami istri buruh itu,
sumber nafkah mereka pasti akan mati. Ayah seorang anak, Murniati,
yang masih berusia enam bulan itu mengaku merasa shock mendengar
kabar buruk, penghentian order sepatu Nike.
"Saya tidak habis pikir, mengapa Nike menghentikan order
sepatunya dari PT Doson. Padahal, setahu saya, mutu sepatu yang
diproduksi di sini tidak kalah dengan pabrik lainnya. Kami pun bisa
mengerjakan model-model sepatu yang tidak bisa dikerjakan pabrik
sepatu Nike lain," kata Wahidi.
Wahidi tinggal bersama keluarganya di rumah kontrakan di kawasan
Bitung, Tangerang, yang disewanya Rp 115.000 per bulan. Uang sewa
diambilnya dari upah dia bersama istrinya, masing-masing Rp 630.000
per bulan.
Lebih parah lagi yang bakal dialami Dalmani (28), buruh yang baru
bekerja dua tahun di PT Doson, yang merupakan sumber nafkah tunggal
keluarganya. Istrinya, Hartati, tidak bekerja. "Saya tidak tahu lagi
harus bekerja di mana. Masa depan anak kami, Mayangsari yang masih
berusia tiga tahun, kini menjadi suram," ujar Dalmani dengan suara
pelan. (Agus Mulyadi)
Menunggu Gaji Dibayar Masak Nasi di DKK
KOMPAS - Rabu, 03 Apr 2002 Halaman: 17 Penulis: mul Ukuran: 3257
MENUNGGU GAJI DIBAYAR MASAK NASI DI DKK
SEKITAR 100 buruh pabrik PT Indolim Utama Garment di Jalan Nambo
Raya, Kota Tangerang, Selasa (2/4) siang terlihat tidur berimpitan di
lantai mushala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan (DKK) setempat.
Raut wajah buruh yang semuanya perempuan itu umumnya tampak kuyu dan
lelah.
Sementara di halaman Gedung DKK, bergerombol pula ratusan buruh
lainnya. Raut mereka sama, kuyu dan lelah. Raut muka orang-orang
kecil itu terkesan pasrah.
Poster-poster berisi tulisan kecaman terhadap pihak manajemen PT
Indolim terpampang di dinding-dinding Gedung DKK. Sebagian poster
berisi tulisan yang bermaksud mengetuk hati pengelola PT Indolim agar
memperhatikan nasib sekitar 700 buruh yang sebagian besar kaum
perempuan itu.
Selasa kemarin merupakan hari kedua keberadaan mereka di Gedung
DKK dalam pekan ini. Pada pekan sebelumnya, selama tiga hari dua
malam mereka berada di Gedung DKK.
Mereka datang ke instansi yang mengurusi tenaga kerja di Kota
Tangerang itu untuk mencari bantuan dan menuntut keadilan. Para buruh
itu merasa diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh pihak
manajemen PT Indolim.
"Gaji kami bulan Februari dan Maret belum dibayar. Kami sudah
tidak punya uang lagi, bahkan untuk makan sekalipun," kata Wati,
salah seorang buruh perempuan.
Upah terakhir yang mereka terima pada Januari 2002 jauh di bawah
ketentuan upah minimum kota (UMK) Tangerang. Selama sekitar dua
tahun, para buruh pembuat celana itu hanya menerima upah Rp 300.000
per bulan. Padahal, UMK Tangerang 2002 telah ditetapkan Rp 590.000
per bulan. Bahkan, buruh PT Indolim tidak menikmati UMK 2001 sebesar
Rp 426.500.
Meskipun sudah tidak punya uang, buruh PT Indolim memaksakan diri
berjuang menuntut hak mereka dengan mendatangi DKK Kota Tangerang.
Padahal, agar tiba di tempat itu, mereka butuh uang untuk ongkos
angkutan umum. Selama berada di DKK pun mereka harus makan dan minum.
"Kami datang ke sini masing-masing berbekal satu liter beras.
Kami memasak di sini dengan lauk seadanya, seperti tempe, yang dibeli
dengan cara patungan. Mandi pun kami harus antre bergantian. Sebagian
teman malah tidak mandi," ujar seorang buruh perempuan.
KEPALA Sub-Dinas Tenaga Kerja DKK Kota Tangerang Adang Turwana
menyebutkan, pihak pengusaha sudah menyerah karena mengaku order
garmen sedang sepi.
Dikemukakan, tanah dan gedung tempat pabrik berdiri ternyata
bukan aset PT Indolim. Kompleks pabrik itu disewa dari pengusaha
lain. Biayanya untuk delapan bulan sebesar Rp 500 juta belum dibayar.
Aset yang dimiliki pengusaha tinggal ratusan mesin jahit. Seandainya
dijual, harganya pun tidak lebih dari Rp 500 juta pula.
Berkaitan dengan masalah buruh PT Indolim, Adang mengaku telah
mengirimkan surat ke berbagai pihak, seperti Menteri Perindustrian,
Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Wali Kota
Tangerang. Isi surat berupa pemberitahuan tentang kondisi sebenarnya
PT Indolim dan yang dialami buruhnya. "Saya juga telah mengirimkan
surat kepada pengusahanya agar membayar ratusan buruhnya yang kini
telantar," ucap Adang. (agus mulyadi)
MENUNGGU GAJI DIBAYAR MASAK NASI DI DKK
SEKITAR 100 buruh pabrik PT Indolim Utama Garment di Jalan Nambo
Raya, Kota Tangerang, Selasa (2/4) siang terlihat tidur berimpitan di
lantai mushala Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan (DKK) setempat.
Raut wajah buruh yang semuanya perempuan itu umumnya tampak kuyu dan
lelah.
Sementara di halaman Gedung DKK, bergerombol pula ratusan buruh
lainnya. Raut mereka sama, kuyu dan lelah. Raut muka orang-orang
kecil itu terkesan pasrah.
Poster-poster berisi tulisan kecaman terhadap pihak manajemen PT
Indolim terpampang di dinding-dinding Gedung DKK. Sebagian poster
berisi tulisan yang bermaksud mengetuk hati pengelola PT Indolim agar
memperhatikan nasib sekitar 700 buruh yang sebagian besar kaum
perempuan itu.
Selasa kemarin merupakan hari kedua keberadaan mereka di Gedung
DKK dalam pekan ini. Pada pekan sebelumnya, selama tiga hari dua
malam mereka berada di Gedung DKK.
Mereka datang ke instansi yang mengurusi tenaga kerja di Kota
Tangerang itu untuk mencari bantuan dan menuntut keadilan. Para buruh
itu merasa diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh pihak
manajemen PT Indolim.
"Gaji kami bulan Februari dan Maret belum dibayar. Kami sudah
tidak punya uang lagi, bahkan untuk makan sekalipun," kata Wati,
salah seorang buruh perempuan.
Upah terakhir yang mereka terima pada Januari 2002 jauh di bawah
ketentuan upah minimum kota (UMK) Tangerang. Selama sekitar dua
tahun, para buruh pembuat celana itu hanya menerima upah Rp 300.000
per bulan. Padahal, UMK Tangerang 2002 telah ditetapkan Rp 590.000
per bulan. Bahkan, buruh PT Indolim tidak menikmati UMK 2001 sebesar
Rp 426.500.
Meskipun sudah tidak punya uang, buruh PT Indolim memaksakan diri
berjuang menuntut hak mereka dengan mendatangi DKK Kota Tangerang.
Padahal, agar tiba di tempat itu, mereka butuh uang untuk ongkos
angkutan umum. Selama berada di DKK pun mereka harus makan dan minum.
"Kami datang ke sini masing-masing berbekal satu liter beras.
Kami memasak di sini dengan lauk seadanya, seperti tempe, yang dibeli
dengan cara patungan. Mandi pun kami harus antre bergantian. Sebagian
teman malah tidak mandi," ujar seorang buruh perempuan.
KEPALA Sub-Dinas Tenaga Kerja DKK Kota Tangerang Adang Turwana
menyebutkan, pihak pengusaha sudah menyerah karena mengaku order
garmen sedang sepi.
Dikemukakan, tanah dan gedung tempat pabrik berdiri ternyata
bukan aset PT Indolim. Kompleks pabrik itu disewa dari pengusaha
lain. Biayanya untuk delapan bulan sebesar Rp 500 juta belum dibayar.
Aset yang dimiliki pengusaha tinggal ratusan mesin jahit. Seandainya
dijual, harganya pun tidak lebih dari Rp 500 juta pula.
Berkaitan dengan masalah buruh PT Indolim, Adang mengaku telah
mengirimkan surat ke berbagai pihak, seperti Menteri Perindustrian,
Menteri Tenaga Kerja, Menteri Kehakiman dan HAM, dan Wali Kota
Tangerang. Isi surat berupa pemberitahuan tentang kondisi sebenarnya
PT Indolim dan yang dialami buruhnya. "Saya juga telah mengirimkan
surat kepada pengusahanya agar membayar ratusan buruhnya yang kini
telantar," ucap Adang. (agus mulyadi)
Kenaikan Upah Sulit Menutupi Kebutuhan
KOMPAS - Senin, 21 Jan 2002 Halaman: 33 Penulis: Mulyadi, Agus; Wresti, M Clara Ukuran: 7815
KENAIKAN UPAH SULIT MENUTUPI KEBUTUHAN
IIS (24) terlihat tidak terlalu gembira, ketika mengetahui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Kamis (17/1),
menggugurkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota
Tangerang, yang menuntut agar Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang 2002
ditangguhkan. Dengan digugurkannya gugatan, Iis dan ratusan ribu
buruh lain di Kota Tangerang, menerima gaji baru sesuai UMK 2002
sebesar Rp 590.000 per bulan.
Kurang antusiasnya sambutan buruh perempuan pabrik garmen PT Adi
Cipta Garmindo, Tangerang, itu disebabkan semakin sulitnya bertahan
hidup di masa sekarang ini. Penyebabnya, harga-harga kebutuhan hidup
telah meroket sejak beberapa minggu ini. Sebelum buruh menikmati UMK
baru, harga-harga barang telah terlebih dahulu naik dan sulit
dikendalikan.
"Percuma saja gaji naik. Harga-harga sudah terlebih dahulu naik.
Meskipun gaji naik, sulit untuk menutup kebutuhan hidup," ujar Iis,
yang tinggal di rumah kontrakan di kawasan Periuk Jaya, Kota
Tangerang.
Sewa rumah kontrakan yang ditinggalinya bersama seorang temannya
satu pabrik, juga akan dinaikkan pemiliknya. Mereka telah mendengar
kabar, biaya sewa rumah kontrakan akan naik dari Rp 100.000 menjadi
Rp 150.000 per bulan. Dengan kenaikan itu, Iis dan temannya masing-
masing akan mengeluarkan uang Rp 75.000 per bulan, atau lebih tinggi
Rp 25.000 dibandingkan sekarang ini.
Bertambahnya pengeluaran rutin bulanan tersebut, tentu akan
semakin menguras isi dompet Iis. Kenaikan UMK akan langsung berkurang
Rp 25.000 hanya untuk biaya sewa rumah.
Meskipun kenaikan UMK cukup tinggi, dari Rp 426.500 pada 2001
menjadi Rp 590.000 pada 2002, pengeluaran Iis dipastikan akan lebih
besar. Biaya makan di warung tegal sehari-hari saja, saat ini sudah
naik. Karena itu, kenaikan gaji sebesar Rp 163.500 per bulan tidak
memberi jaminan bagi Iis untuk dapat hidup lebih baik.
Sebelum harga-harga melambung seperti sekarang, Iis mengaku hanya
bisa hidup pas-pasan dengan gaji yang diterimanya. Meskipun telah
empat tahun bekerja, dia sama sekali tidak memiliki barang-barang
berharga. "Dari mana uangnya, kalau gaji hanya bisa untuk makan
saja," katanya.
Penghasilan per bulan buruh itu sekarang ini, memang telah lebih
tinggi dari UMK 2001 sebesar Rp 426.500. Termasuk dengan upah bekerja
lembur, dia mendapatkan uang sekitar Rp 170.000 per minggu. Namun,
tidak berarti kehidupan buruh lantas membaik.
KENAIKAN upah itu sendiri merupakan hak kaum buruh, terlebih lagi
di saat harga-harga barang yang tidak karuan sekarang. Mereka merasa
yakin, pengusaha mampu membayar upah sesuai dengan UMK baru.
Keyakinan bahwa pengusaha mampu membayar UMK sebesar Rp 590.000
per bulan dikemukakan Rostinah, pengurus Federasi Serikat Buruh Karya
Utama (SBKU). Menurut dia, "Dari semua pengurus unit kerja SBKU di
berbagai pabrik di Tangerang, saya mendapat informasi, pengusaha mau
membayar sesuai dengan UMK baru. Pengusaha tinggal menunggu apa
keputusan PTUN. Kalau PTUN menggugurkan gugatan Apindo, pengusaha
tentunya akan membayar buruh seusai UMK baru."
Namun, keyakinan para buruh itu hanyalah keyakinan dari
penglihatan mata. Mereka tidak pernah tahu bagaimana kondisi riil
dari keuangan perusahaan. Ketidaktahuan itu dapat dimaklumi karena
sangat jarang perusahaan mau transparan terhadap karyawannya.
"Jangankan pembukuannya, peraturan perusahaan saja ditutup-tutupi
agar kami tidak tahu. Yang boleh kami ketahui hanya kewajiban dan
larangan saja. Sedangkan yang menjadi hak kami, tidak pernah
diumumkan," kata Endah (32), buruh garmen di Citeurep.
Contohnya, cuti melahirkan. Dalam peraturan pemerintah memang
dikatakan kalau cuti melahirkan selama tiga bulan diambil 1,5 bulan
sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun, perusahaannya
mengizinkan cuti tersebut diambil penuh tiga bulan setelah
melahirkan.
"Izin itu hanya diketahui sedikit orang karena tidak
pernah diumumkan. Orang-orang yang tahu bisa mengambil cutinya tiga
bulan setelah melahirkan, sementara yang tidak tahu terpaksa
mengambil 1,5 bulan sebelum melahirkan. Padahal, mereka masih mampu
bekerja dan ingin menyusui anaknya lebih lama lagi," kata Endah.
Begitu juga soal cuti haid. Sebenarnya kalau para buruhnya mau
mengambil cuti diperbolehkan, namun karena tidak pernah ada
pengumuman akhirnya tidak ada yang cuti. Bahkan, mereka pun tidak
mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang.
Tidak adanya transparansi dari pihak pengusaha inilah, yang
menyulitkan rasa memiliki tumbuh di antara para buruh. Kalau sudah
begitu, yang terjadi hanya rasa curiga antara buruh dan pengusaha.
KECILNYA marjin yang dimiliki para buruh, dan ketidaktahuan akan
hak-haknya sudah pasti tidak menguntungkan bagi buruh. Mereka tidak
bisa menikmati manfaat dari hak-hak yang seharusnya diperolehnya.
Upah yang diterima hampir semuanya habis untuk makan. Bahkan, untuk
menabung pun mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menyisihkan sedikit
uang untuk mengikuti arisan bersama teman-temannya satu pabrik.
"Arisan dilaksanakan satu kali seminggu, dan setiap peserta membayar
Rp 20.000. Peserta arisan 30 orang. Lumayan sekali narik mendapatkan
Rp 600.000," ujar Iis.
Dari uang arisan itulah, Iis sekali waktu dapat membantu orang
tuanya di kampung halaman. Dari uang itu dia berusaha meringankan
beban hidup orang tua dan saudara-saudaranya.
Iis tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia, misalnya, tidak
memanfaatkan uang arisan untuk membeli perhiasan emas, atau sekadar
mini compo. "Uang arisan tetap tidak cukup untuk membelinya. Lagi
pula selain untuk mengirimi orangtua, uang yang didapat dari arisan
juga untuk membayar utang di warung," katanya.
Meskipun mendapat imbalan gaji yang pas-pasan untuk makan, buruh
perempuan tetap masih memikirkan orang-orang dekatnya. Semampu
mungkin dia membantu keuangan, meskipun kecil-kecilan jumlahnya.
Sebagian dari mereka malah menjadi tiang penyangga keluarga.
Amsani (20), misalnya. Sejak suaminya, Hamdani (26), aktivis
buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Karya Utama ditahan dalam
kasus sandal bolong, terpaksa sendirian menghidupi dirinya dan anak
yang tengah dikandungnya. Namun, buruh perempuan PT Osaga Mas Utama
itu masih membantu orangtuanya, meskipun terbatas.
Buruh perempuan yang bekerja di pabrik tekstil PT Idola di
kawasan Periuk Jaya, Ati (30), juga memberi andil besar bagi
kelangsungan hidup keluarganya. Dengan uang gaji yang diterimanya,
dia ikut membantu suaminya yang juga buruh pabrik, untuk melakoni
hidup menjadi sedikit lebih baik dari pada buruh perempaun lajang.
Meskipun hidup di rumah kontrakan sempit dengan sewa Rp 100.000
per bulan, Ati dan suaminya memiliki pesawat televisi 14 inci,
misalnya. Keluarga itu pun mampu menyisihkan uang untuk ditabung.
Namun, karena hidup di rantau seperti di Tangerang memang mahal, Ati
terpaksa menitipkan anak tunggalnya di rumah orangtuanya di kampung
halaman.
Bagi buruh perempuan seperti Lia, Amsani, Ati, dan Endah,
kenaikan UMK tentu saja menggembirakan. Dengan naiknya gaji, mereka
mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, kenaikan harga-harga yang
menggila sekarang, tetap tidak akan membuat kehidupan mereka akan
menjadi lebih baik. Malah keduanya merasa khawatir, kenaikan gaji
tidak mampu untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Upah yang minim dan tuntutan sebagai tiang keluarga bukanlah
beban yang ringan bagi buruh perempuan. Maka, rasanya tidak adil,
bila mereka masih terus dibohongi para majikannya.
(Agus Mulyadi/M Clara Wresti)
KENAIKAN UPAH SULIT MENUTUPI KEBUTUHAN
IIS (24) terlihat tidak terlalu gembira, ketika mengetahui
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada Kamis (17/1),
menggugurkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota
Tangerang, yang menuntut agar Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang 2002
ditangguhkan. Dengan digugurkannya gugatan, Iis dan ratusan ribu
buruh lain di Kota Tangerang, menerima gaji baru sesuai UMK 2002
sebesar Rp 590.000 per bulan.
Kurang antusiasnya sambutan buruh perempuan pabrik garmen PT Adi
Cipta Garmindo, Tangerang, itu disebabkan semakin sulitnya bertahan
hidup di masa sekarang ini. Penyebabnya, harga-harga kebutuhan hidup
telah meroket sejak beberapa minggu ini. Sebelum buruh menikmati UMK
baru, harga-harga barang telah terlebih dahulu naik dan sulit
dikendalikan.
"Percuma saja gaji naik. Harga-harga sudah terlebih dahulu naik.
Meskipun gaji naik, sulit untuk menutup kebutuhan hidup," ujar Iis,
yang tinggal di rumah kontrakan di kawasan Periuk Jaya, Kota
Tangerang.
Sewa rumah kontrakan yang ditinggalinya bersama seorang temannya
satu pabrik, juga akan dinaikkan pemiliknya. Mereka telah mendengar
kabar, biaya sewa rumah kontrakan akan naik dari Rp 100.000 menjadi
Rp 150.000 per bulan. Dengan kenaikan itu, Iis dan temannya masing-
masing akan mengeluarkan uang Rp 75.000 per bulan, atau lebih tinggi
Rp 25.000 dibandingkan sekarang ini.
Bertambahnya pengeluaran rutin bulanan tersebut, tentu akan
semakin menguras isi dompet Iis. Kenaikan UMK akan langsung berkurang
Rp 25.000 hanya untuk biaya sewa rumah.
Meskipun kenaikan UMK cukup tinggi, dari Rp 426.500 pada 2001
menjadi Rp 590.000 pada 2002, pengeluaran Iis dipastikan akan lebih
besar. Biaya makan di warung tegal sehari-hari saja, saat ini sudah
naik. Karena itu, kenaikan gaji sebesar Rp 163.500 per bulan tidak
memberi jaminan bagi Iis untuk dapat hidup lebih baik.
Sebelum harga-harga melambung seperti sekarang, Iis mengaku hanya
bisa hidup pas-pasan dengan gaji yang diterimanya. Meskipun telah
empat tahun bekerja, dia sama sekali tidak memiliki barang-barang
berharga. "Dari mana uangnya, kalau gaji hanya bisa untuk makan
saja," katanya.
Penghasilan per bulan buruh itu sekarang ini, memang telah lebih
tinggi dari UMK 2001 sebesar Rp 426.500. Termasuk dengan upah bekerja
lembur, dia mendapatkan uang sekitar Rp 170.000 per minggu. Namun,
tidak berarti kehidupan buruh lantas membaik.
KENAIKAN upah itu sendiri merupakan hak kaum buruh, terlebih lagi
di saat harga-harga barang yang tidak karuan sekarang. Mereka merasa
yakin, pengusaha mampu membayar upah sesuai dengan UMK baru.
Keyakinan bahwa pengusaha mampu membayar UMK sebesar Rp 590.000
per bulan dikemukakan Rostinah, pengurus Federasi Serikat Buruh Karya
Utama (SBKU). Menurut dia, "Dari semua pengurus unit kerja SBKU di
berbagai pabrik di Tangerang, saya mendapat informasi, pengusaha mau
membayar sesuai dengan UMK baru. Pengusaha tinggal menunggu apa
keputusan PTUN. Kalau PTUN menggugurkan gugatan Apindo, pengusaha
tentunya akan membayar buruh seusai UMK baru."
Namun, keyakinan para buruh itu hanyalah keyakinan dari
penglihatan mata. Mereka tidak pernah tahu bagaimana kondisi riil
dari keuangan perusahaan. Ketidaktahuan itu dapat dimaklumi karena
sangat jarang perusahaan mau transparan terhadap karyawannya.
"Jangankan pembukuannya, peraturan perusahaan saja ditutup-tutupi
agar kami tidak tahu. Yang boleh kami ketahui hanya kewajiban dan
larangan saja. Sedangkan yang menjadi hak kami, tidak pernah
diumumkan," kata Endah (32), buruh garmen di Citeurep.
Contohnya, cuti melahirkan. Dalam peraturan pemerintah memang
dikatakan kalau cuti melahirkan selama tiga bulan diambil 1,5 bulan
sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Namun, perusahaannya
mengizinkan cuti tersebut diambil penuh tiga bulan setelah
melahirkan.
"Izin itu hanya diketahui sedikit orang karena tidak
pernah diumumkan. Orang-orang yang tahu bisa mengambil cutinya tiga
bulan setelah melahirkan, sementara yang tidak tahu terpaksa
mengambil 1,5 bulan sebelum melahirkan. Padahal, mereka masih mampu
bekerja dan ingin menyusui anaknya lebih lama lagi," kata Endah.
Begitu juga soal cuti haid. Sebenarnya kalau para buruhnya mau
mengambil cuti diperbolehkan, namun karena tidak pernah ada
pengumuman akhirnya tidak ada yang cuti. Bahkan, mereka pun tidak
mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang.
Tidak adanya transparansi dari pihak pengusaha inilah, yang
menyulitkan rasa memiliki tumbuh di antara para buruh. Kalau sudah
begitu, yang terjadi hanya rasa curiga antara buruh dan pengusaha.
KECILNYA marjin yang dimiliki para buruh, dan ketidaktahuan akan
hak-haknya sudah pasti tidak menguntungkan bagi buruh. Mereka tidak
bisa menikmati manfaat dari hak-hak yang seharusnya diperolehnya.
Upah yang diterima hampir semuanya habis untuk makan. Bahkan, untuk
menabung pun mereka tidak bisa. Mereka hanya bisa menyisihkan sedikit
uang untuk mengikuti arisan bersama teman-temannya satu pabrik.
"Arisan dilaksanakan satu kali seminggu, dan setiap peserta membayar
Rp 20.000. Peserta arisan 30 orang. Lumayan sekali narik mendapatkan
Rp 600.000," ujar Iis.
Dari uang arisan itulah, Iis sekali waktu dapat membantu orang
tuanya di kampung halaman. Dari uang itu dia berusaha meringankan
beban hidup orang tua dan saudara-saudaranya.
Iis tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia, misalnya, tidak
memanfaatkan uang arisan untuk membeli perhiasan emas, atau sekadar
mini compo. "Uang arisan tetap tidak cukup untuk membelinya. Lagi
pula selain untuk mengirimi orangtua, uang yang didapat dari arisan
juga untuk membayar utang di warung," katanya.
Meskipun mendapat imbalan gaji yang pas-pasan untuk makan, buruh
perempuan tetap masih memikirkan orang-orang dekatnya. Semampu
mungkin dia membantu keuangan, meskipun kecil-kecilan jumlahnya.
Sebagian dari mereka malah menjadi tiang penyangga keluarga.
Amsani (20), misalnya. Sejak suaminya, Hamdani (26), aktivis
buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Karya Utama ditahan dalam
kasus sandal bolong, terpaksa sendirian menghidupi dirinya dan anak
yang tengah dikandungnya. Namun, buruh perempuan PT Osaga Mas Utama
itu masih membantu orangtuanya, meskipun terbatas.
Buruh perempuan yang bekerja di pabrik tekstil PT Idola di
kawasan Periuk Jaya, Ati (30), juga memberi andil besar bagi
kelangsungan hidup keluarganya. Dengan uang gaji yang diterimanya,
dia ikut membantu suaminya yang juga buruh pabrik, untuk melakoni
hidup menjadi sedikit lebih baik dari pada buruh perempaun lajang.
Meskipun hidup di rumah kontrakan sempit dengan sewa Rp 100.000
per bulan, Ati dan suaminya memiliki pesawat televisi 14 inci,
misalnya. Keluarga itu pun mampu menyisihkan uang untuk ditabung.
Namun, karena hidup di rantau seperti di Tangerang memang mahal, Ati
terpaksa menitipkan anak tunggalnya di rumah orangtuanya di kampung
halaman.
Bagi buruh perempuan seperti Lia, Amsani, Ati, dan Endah,
kenaikan UMK tentu saja menggembirakan. Dengan naiknya gaji, mereka
mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, kenaikan harga-harga yang
menggila sekarang, tetap tidak akan membuat kehidupan mereka akan
menjadi lebih baik. Malah keduanya merasa khawatir, kenaikan gaji
tidak mampu untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Upah yang minim dan tuntutan sebagai tiang keluarga bukanlah
beban yang ringan bagi buruh perempuan. Maka, rasanya tidak adil,
bila mereka masih terus dibohongi para majikannya.
(Agus Mulyadi/M Clara Wresti)
Hidup Buruh Tangerang Gali Lubang Tutup Lubang
KOMPAS - Minggu, 13 Jan 2002 Halaman: 27 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 5821
HIDUP BURUH TANGERANG GALI LUBANG TUTUP LUBANG
ISTIQOMAH (24) dan Lili (26) tengah terbaring di lantai rumah
kontrakannya di tepi Jalan Arya Kemuning, Periuk Jaya, Tangerang.
Kamis sore lalu, di luar rumah kontrakan berukuran 2,5x5 meter
persegi itu hujan tengah turun. Dinginnya lantai berlapis karpet
plastik tidak mereka pedulikan. Sudah seharian mereka bekerja.
"Kami sudah biasa tiduran di lantai," kata Istiqomah, gadis
kelahiran Semarang. "Habis mau tidur di mana lagi, kalau bukan di
lantai ini."
Di lantai ruang depan itu pula pada malam hari keduanya
memejamkan mata. Kasur busa tipis digelar menjadi tempat tidur mereka
untuk menahan rasa dingin lantai.
Rumah yang hanya terdiri atas satu ruangan itu disewa keduanya
dengan ongkos Rp 100.000 per bulan. Ruangan itu disekat papan
setinggi satu meter supaya ada tempat terpisah untuk menyimpan
pakaian dan sedikit barang mereka.
"Kami patungan membayar sewa rumah ini," kata Lili asal Tegal.
"Seorang Rp 50.000."
Tidak terlihat benda-benda berharga mahal di rumah kontrakan itu.
Bahkan sarana hiburan murah seperti radio tidak mereka miliki.
Padahal sudah empat tahun ini mereka bekerja banting tulang sebagai
buruh di pabrik garmen PT Adi Cipta Garmindo, Kota Tangerang.
"Gaji yang saya dapat habis untuk makan dan kebutuhan lainnya,"
kata Istiqomah. "Saya tidak punya tabungan uang." Lili yang duduk di
sampingnya menambahkan, "Kalau pun ada sedikit uang sisa gaji yang
bisa disimpan, sekali waktu habis untuk keperluan mendadak."
Dua buruh perempuan lantas mengemukakan meskipun gaji yang mereka
terima telah di atas upah minimum kota Tangerang tahun 2001 sebesar
Rp 426.500 per bulan, tetap saja mereka tidak bisa berbuat banyak
dengan gaji itu.
Istiqomah dan dan Lili menerima gaji secara mingguan. "Total
pendapatan saya Rp 170.000 per minggu," kata Istiqomah. "Gaji sebesar
itu sudah termasuk dengan upah dari lembur yang memang selalu ada
setiap minggunya."
Dengan penghasilan sebesar itu, Istiqomah, Lili, dan ratusan ribu
buruh lain di Tangerang tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Upah
selalu habis untuk makan sehari-hari. "Kami bekerja hanya untuk bisa
makan," kata Lili.
Biaya yang harus dikeluarkan untuk makan setiap harinya
masing-masing berkisar Rp 10.000-Rp 15.000. Setiap hari pula mereka
berdua harus mengeluarkan uang untuk sekadar jajan. Mereka sekali
waktu harus membeli sabun, pasta gigi, bedak, lipstik, dan barang
kebutuhan rutin lain, termasuk pembalut wanita.
Belakangan ini pengeluaran untuk biaya hidup sehari-hari itu
semakin memberati beban hidup mereka. Harga kebutuhan pokok dan
barang lainnya terus menanjak. "Saya hitung-hitung harga makanan
sekarang ini sudah lebih mahal Rp 700 sampai Rp 1.000 untuk sekali
makan," kata Istiqomah.
MELAMBUNGNYA harga-harga barang belakangan ini membuat buruh
perempuan lajang seperti Istiqomah dan Lili semakin tidak pasti
menatap masa depan. Dengan upah yang belum naik, sementara harga-
harga telah semakin melangit, keduanya hanya bisa pasrah.
"Presidennya wanita kok malah jadi begini," kata Lili. "Semuanya
semakin mahal."
Karena itu, bagi Istiqomah dan Lili, kenaikan UMK menjadi percuma
saja. Kenaikan UMK tetap tidak akan menolong mereka menghadapi
kesulitan hidup yang bakal dihadapi.
"UMK naik memang akan sedikit menolong," kata Edi (25) buruh PT
Adi Cipta Garmindo. "Tapi kalau harga-harga telah ngaco seperti
sekarang ini percuma saja naik."
Sama seperti dua buruh perempuan temannya, Edi mengiaskan hidup
sebagai buruh pabrik dengan ungkapan gali lubang tutup lubang.
Sebelum gajian mingguan tiba, mereka harus berutang makan di warung
langganan. Saat gajian, sebagian besar uang langsung habis untuk
membayar utang.
Karena tidak ada pilihan lain, selain menjalani kehidupan sebagai
buruh pabrik, bujangan kelahiran Padang, Sumatera Barat itu terpaksa
menjalani kehidupan yang disebutnya gali lubang tutup lubang.
Kehidupan yang sedikit lebih baik dialami oleh buruh-buruh yang
telah berkeluarga, asalkan suami dan istri sama-sama bekerja. Dengan
penghasilan dari dua sumber, kehidupan mereka sedikit lebih baik
daripada buruh-buruh lajang.
Seno (34) yang bekerja di bagian asembling pabrik sepatu PT KSP
(Dongha Perkasa) di Jalan Arya Kemuning, Tangerang, misalnya,
mempunyai sarana hiburan televisi dan pesawat radio. "Gaji saya
sekarang ini sekitar Rp 500.000. Tidak ada tambahan lainnya," kata
Seno. "Sedangkan gaji istri saya sekitar Rp 170.000 setiap minggunya,
namun kami tetap hidup pas-pasan."
Laki-laki kelahiran Klaten, Jawa Tengah yang telah bekerja
sebagai buruh selama 10 tahun itu tingal di rumah kontrakan bertarif
Rp 95.000 per bulan. Dia hanya tinggal bersama istrinya, Saniati,
yang bekerja di pabrik berbeda. Anak tunggal mereka, Indah Suci, yang
sudah duduk di kelas dua Sekolah Dasar tinggal bersama neneknya di
Klaten.
Buruh perempuan lain, Suryani, yang bekerja di pabrik sepatu
Nike, PT Hardaya Aneka Shoes Industry, di kawasan Jatiuwung juga
menjalani hidup yang sedikit lebih baik. Suaminya, Aswan, bekerja
sebagai sales makanan. Namun, Aswan mengaku hidup mereka tetap pas-
pasan. Katanya, barang-barang sekarang semakin mahal.
Buruh di Tangerang saat ini berharap UMK 2002 seperti yang
ditetapkan Wali Kota Tangerang, HM Thamrin, sebesar Rp 590.000 per
bulan dipatuhi pengusaha. Pembayaran UMK 2002 di Tangerang sekarang
masih terganjal setelah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) Bandung
mengabulkan gugatan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) setempat
untuk menangguhkan kenaikan itu. (Agus Mulyadi)
HIDUP BURUH TANGERANG GALI LUBANG TUTUP LUBANG
ISTIQOMAH (24) dan Lili (26) tengah terbaring di lantai rumah
kontrakannya di tepi Jalan Arya Kemuning, Periuk Jaya, Tangerang.
Kamis sore lalu, di luar rumah kontrakan berukuran 2,5x5 meter
persegi itu hujan tengah turun. Dinginnya lantai berlapis karpet
plastik tidak mereka pedulikan. Sudah seharian mereka bekerja.
"Kami sudah biasa tiduran di lantai," kata Istiqomah, gadis
kelahiran Semarang. "Habis mau tidur di mana lagi, kalau bukan di
lantai ini."
Di lantai ruang depan itu pula pada malam hari keduanya
memejamkan mata. Kasur busa tipis digelar menjadi tempat tidur mereka
untuk menahan rasa dingin lantai.
Rumah yang hanya terdiri atas satu ruangan itu disewa keduanya
dengan ongkos Rp 100.000 per bulan. Ruangan itu disekat papan
setinggi satu meter supaya ada tempat terpisah untuk menyimpan
pakaian dan sedikit barang mereka.
"Kami patungan membayar sewa rumah ini," kata Lili asal Tegal.
"Seorang Rp 50.000."
Tidak terlihat benda-benda berharga mahal di rumah kontrakan itu.
Bahkan sarana hiburan murah seperti radio tidak mereka miliki.
Padahal sudah empat tahun ini mereka bekerja banting tulang sebagai
buruh di pabrik garmen PT Adi Cipta Garmindo, Kota Tangerang.
"Gaji yang saya dapat habis untuk makan dan kebutuhan lainnya,"
kata Istiqomah. "Saya tidak punya tabungan uang." Lili yang duduk di
sampingnya menambahkan, "Kalau pun ada sedikit uang sisa gaji yang
bisa disimpan, sekali waktu habis untuk keperluan mendadak."
Dua buruh perempuan lantas mengemukakan meskipun gaji yang mereka
terima telah di atas upah minimum kota Tangerang tahun 2001 sebesar
Rp 426.500 per bulan, tetap saja mereka tidak bisa berbuat banyak
dengan gaji itu.
Istiqomah dan dan Lili menerima gaji secara mingguan. "Total
pendapatan saya Rp 170.000 per minggu," kata Istiqomah. "Gaji sebesar
itu sudah termasuk dengan upah dari lembur yang memang selalu ada
setiap minggunya."
Dengan penghasilan sebesar itu, Istiqomah, Lili, dan ratusan ribu
buruh lain di Tangerang tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. Upah
selalu habis untuk makan sehari-hari. "Kami bekerja hanya untuk bisa
makan," kata Lili.
Biaya yang harus dikeluarkan untuk makan setiap harinya
masing-masing berkisar Rp 10.000-Rp 15.000. Setiap hari pula mereka
berdua harus mengeluarkan uang untuk sekadar jajan. Mereka sekali
waktu harus membeli sabun, pasta gigi, bedak, lipstik, dan barang
kebutuhan rutin lain, termasuk pembalut wanita.
Belakangan ini pengeluaran untuk biaya hidup sehari-hari itu
semakin memberati beban hidup mereka. Harga kebutuhan pokok dan
barang lainnya terus menanjak. "Saya hitung-hitung harga makanan
sekarang ini sudah lebih mahal Rp 700 sampai Rp 1.000 untuk sekali
makan," kata Istiqomah.
MELAMBUNGNYA harga-harga barang belakangan ini membuat buruh
perempuan lajang seperti Istiqomah dan Lili semakin tidak pasti
menatap masa depan. Dengan upah yang belum naik, sementara harga-
harga telah semakin melangit, keduanya hanya bisa pasrah.
"Presidennya wanita kok malah jadi begini," kata Lili. "Semuanya
semakin mahal."
Karena itu, bagi Istiqomah dan Lili, kenaikan UMK menjadi percuma
saja. Kenaikan UMK tetap tidak akan menolong mereka menghadapi
kesulitan hidup yang bakal dihadapi.
"UMK naik memang akan sedikit menolong," kata Edi (25) buruh PT
Adi Cipta Garmindo. "Tapi kalau harga-harga telah ngaco seperti
sekarang ini percuma saja naik."
Sama seperti dua buruh perempuan temannya, Edi mengiaskan hidup
sebagai buruh pabrik dengan ungkapan gali lubang tutup lubang.
Sebelum gajian mingguan tiba, mereka harus berutang makan di warung
langganan. Saat gajian, sebagian besar uang langsung habis untuk
membayar utang.
Karena tidak ada pilihan lain, selain menjalani kehidupan sebagai
buruh pabrik, bujangan kelahiran Padang, Sumatera Barat itu terpaksa
menjalani kehidupan yang disebutnya gali lubang tutup lubang.
Kehidupan yang sedikit lebih baik dialami oleh buruh-buruh yang
telah berkeluarga, asalkan suami dan istri sama-sama bekerja. Dengan
penghasilan dari dua sumber, kehidupan mereka sedikit lebih baik
daripada buruh-buruh lajang.
Seno (34) yang bekerja di bagian asembling pabrik sepatu PT KSP
(Dongha Perkasa) di Jalan Arya Kemuning, Tangerang, misalnya,
mempunyai sarana hiburan televisi dan pesawat radio. "Gaji saya
sekarang ini sekitar Rp 500.000. Tidak ada tambahan lainnya," kata
Seno. "Sedangkan gaji istri saya sekitar Rp 170.000 setiap minggunya,
namun kami tetap hidup pas-pasan."
Laki-laki kelahiran Klaten, Jawa Tengah yang telah bekerja
sebagai buruh selama 10 tahun itu tingal di rumah kontrakan bertarif
Rp 95.000 per bulan. Dia hanya tinggal bersama istrinya, Saniati,
yang bekerja di pabrik berbeda. Anak tunggal mereka, Indah Suci, yang
sudah duduk di kelas dua Sekolah Dasar tinggal bersama neneknya di
Klaten.
Buruh perempuan lain, Suryani, yang bekerja di pabrik sepatu
Nike, PT Hardaya Aneka Shoes Industry, di kawasan Jatiuwung juga
menjalani hidup yang sedikit lebih baik. Suaminya, Aswan, bekerja
sebagai sales makanan. Namun, Aswan mengaku hidup mereka tetap pas-
pasan. Katanya, barang-barang sekarang semakin mahal.
Buruh di Tangerang saat ini berharap UMK 2002 seperti yang
ditetapkan Wali Kota Tangerang, HM Thamrin, sebesar Rp 590.000 per
bulan dipatuhi pengusaha. Pembayaran UMK 2002 di Tangerang sekarang
masih terganjal setelah PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negeri) Bandung
mengabulkan gugatan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) setempat
untuk menangguhkan kenaikan itu. (Agus Mulyadi)
Sandal Bolong Menjerat Hamdani
KOMPAS - Sabtu, 05 Jan 2002 Halaman: 1 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 7252 Foto: 1
SANDAL BOLONG MENJERAT HAMDANI
PENEGAKAN hukum di negeri ini memang menimbulkan banyak
pertanyaan. Sementara sejumlah orang yang diduga kuat melakukan
tindak pidana korupsi, bahkan masuk kategori kelas kakap, bisa
berlenggang menghirup udara bebas, tak tersentuh hukum, ada warga
yang gara-gara mengenakan sandal yang sudah tidak utuh lagi harus
kehilangan kemerdekaannya.
Adalah Hamdani (25), mantan buruh pabrik sandal PT Osaga Mas
Utama di Jalan Moh Toha, Kota Tangerang, yang harus mengalami hal
itu. Sejak 23 Oktober 2001 pukul 16.00, Hamdani harus mendekam di
balik terali besi di Blok E Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pemuda
Tangerang, hanya gara-gara mengenakan sandal bolong (berlubang).
Anak ketiga pasangan Ijin dan Khodijah itu pun terpaksa berpisah
dengan tujuh saudara kandungnya. Sudah dua bulan lebih ini pula,
Hamdani terpaksa hidup terpisah dari istrinya tercinta, Amsani, yang
baru beberapa bulan ini dinikahinya.
"Istri saya saat ini tengah hamil empat bulan," ujar Hamdani
dengan nada pelan, ketika ditemui di LP Pemuda pada hari Jumat (4/1)
siang.
GARA-gara sandal berlubang -disebut teman-teman Hamdani dari
Serikat Buruh Karya Utama dengan nama sandal bolong-mantan buruh
warga Kampung Kosambi, Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang masih
berstatus terdakwa itu kini berteman dengan ratusan penjahat atau
yang baru menjadi terdakwa di dalam LP.
Hari-hari ini Hamdani tengah
menunggu saat-saat tibanya vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri
(PN) Tangerang, yang tengah mengadili dan akan menentukan nasibnya.
Jaksa Penuntut Umum Misbah telah menuntut Hamdani dengan hukuman
penjara selama lima bulan potong masa tahanan sementara. Misbah
menyeret terdakwa dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana
pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana). (Kompas, 4/1)
Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Hamdani telah mencuri sandal
contoh milik PT Osaga yang tengah disimpan di dalam gudang pabrik.
Hamdani ditangkap petugas satpam perusahaan sandal itu pada 4
September 2000 pukul 16.30, atau lebih dari satu tahun sebelum dia
mendekam di tahanan dan menjalani persidangan. Saat itu, Hamdani baru
selesai melakukan shalat Ashar, dan tengah berjalan kaki menggunakan
sandal contoh yang tengah dilubangi dari mushala menuju gudang.
"Saya tidak mencuri sandal itu. Memang benar saya mengambil
sandal itu dari dalam gudang, tapi saya hanya menggunakan untuk
keperluan shalat. Untuk mengambil air wudu, saya menggunakan sandal
yang hendak dimusnahkan itu. Saya tahu dari petugas gudang, sandal
itu tinggal menunggu waktu untuk dimusnahkan. Lagi pula, selama empat
tahun saya bekerja di PT Osaga, saya dan karyawan lain sudah biasa
menggunakan sandal contoh yang hendak dimusnahkan, sekadar untuk
mengambil wudu," tutur Hamdani.
Seusai shalat, Hamdani pun menaruh sandal bolong yang dipakainya
di dalam gudang karena di tempat itulah sepatu yang dikenakannya
untuk bekerja ditinggalkan. Seusai shalat, dia kembali mengenakan
sepatunya, dan meninggalkan sandal bolong di tempatnya semula.
"Kalau benar mencuri, sandal itu tentunya akan saya bawa keluar
pabrik," katanya.
Sandal bolong itu diambil Hamdani dari dalam gudang pabrik, dua
minggu sebelum dia ditangkap petugas satpam pabrik. Sejak sandal itu
keluar dari pembungkusnya di dalam gudang, tidak hanya dipakai
Hamdani sendiri. Sejumlah buruh lain yang hendak melakukan shalat pun
memakainya. Sandal, yang disebut contoh oleh pihak manajemen PT
Osaga, dipakai secara beramai-ramai.
"Pada hari ditangkap satpam, saya terpaksa menandatangani surat
pernyataan telah mengambil sandal dari dalam gudang, dan surat
pengunduran diri dari PT Osaga. Saat membuat itu saya tengah merasa
tertekan. Saya menandatanganinya agar persoalan cepat selesai dan
tidak berlanjut ke polisi," ujar Hamdani.
Namun, persoalannya ternyata berbuntut panjang. Pada 12 September
2000, Kepala Gudang PT Osaga Ketut Supardi mengundang Hamdani dan
mengajaknya ke Kepolisian Sektor (Polsek) Jatiuwung. Di tempat ini
Hamdani diperiksa sebagai tersangka. Namun, polisi setempat
menyatakan apa yang dilakukan Hamdani bukan pencurian. Hamdani yang
diperiksa dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP, akhirnya diperbolehkan
pulang.
Setelah itu Hamdani berupaya mencari keadilan, agar dapat kembali
bekerja di PT Osaga. Dia berjuang karena merasa dijebak pihak
perusahaan yang tetap melaporkannya ke polisi. Dia pun sempat meminta
bantuan ke Komnas HAM. Namun, upayanya tidak berhasil.
Tujuh bulan kemudian, April 2001, Hamdani malah kembali diperiksa
di Polsek Jatiuwung. Dia diperiksa masih tetap berkaitan dengan
sandal bolong. "Namun, saat itu saya diperiksa dengan tuduhan
pencurian," kata Hamdani.
Tujuh bulan berikutnya, pada 23 Oktober 2001, ia datang bersama
penasihat hukum yang mendampinginya, Veronica Purwaningsih, ke
Kejaksaan Negeri Tangerang. Namun, yang diterima di tempat itu
adalah perintah penahanan dirinya.
SANDAL bolong telah menjerat Hamdani. Namun, kasus sandal yang
kalau dijual di pasaran tidak laku itu diduga Hamdani hanya dijadikan
alat pihak manajemen PT Osaga untuk mematikan gerakan buruh di
perusahaan itu. "Saya sengaja dikorbankan untuk dijadikan contoh agar
teman buruh lain tidak melakukan lagi perjuangan memperbaiki nasib,"
katanya.
Di PT Osaga, Hamdani adalah Wakil Ketua Serikat Buruh Karya
Utama. Dia dikenal lantang bersuara, baik saat berunjuk rasa maupun
berunding dengan manajemen pabrik.
Sebelum diciduk petugas satpam dengan tuduhan mencuri, Hamdani
yang lulusan SMP itu sempat melakukan unjuk rasa pada Agustus 2000.
Sesudah ditangkap, yaitu pada 8-15 September 2000, dia pun masih
sempat tiga kali mengikuti aksi unjuk rasa yang dilakukan bersama
buruh PT Osaga lainnya.
"Kami melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib 23 buruh PT
Osaga lain yang dipecat secara sepihak," ucap Hamdani.
Perjuangannya membuahkan hasil, karena 21 buruh temannya kemudian
kembali diterima bekerja. Seorang buruh temannya memilih mundur, dan
seorang lainnya tetap diperjuangkan Hamdani dan kawan-kawan agar
diterima kembali di PT Osaga.
Hamdani menduga, aktivitasnya itulah yang melatarbelakangi
dijeratnya dia dengan tuduhan pencurian sandal bolong. Malah jaksa
pun telah menuntut agar Hamdani dihukum selama lima bulan penjara.
(Agus Mulyadi)
Foto: 1
Warta Kota/adhy kelana
TERDAKWA SANDAL BOLONG-Hamdani (25), mantan buruh pabrik sandal PT
Osaga Mas Utama di Jalan Moh Toha, Kota Tangerang, saat diadili di
Pengadilan Negeri Tangerang. Sejak 23 Oktober 2001 pukul 16.00,
Hamdani harus mendekam di balik terali besi di Blok E Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Pemuda Tangerang gara-gara memakai sandal bolong
(berlubang). Ini cukup ironis mengigat sejumlah orang yang diduga
kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga membuat negeri
ini bangkrut, masih berlenggang, tak tersentuh hukum.
SANDAL BOLONG MENJERAT HAMDANI
PENEGAKAN hukum di negeri ini memang menimbulkan banyak
pertanyaan. Sementara sejumlah orang yang diduga kuat melakukan
tindak pidana korupsi, bahkan masuk kategori kelas kakap, bisa
berlenggang menghirup udara bebas, tak tersentuh hukum, ada warga
yang gara-gara mengenakan sandal yang sudah tidak utuh lagi harus
kehilangan kemerdekaannya.
Adalah Hamdani (25), mantan buruh pabrik sandal PT Osaga Mas
Utama di Jalan Moh Toha, Kota Tangerang, yang harus mengalami hal
itu. Sejak 23 Oktober 2001 pukul 16.00, Hamdani harus mendekam di
balik terali besi di Blok E Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pemuda
Tangerang, hanya gara-gara mengenakan sandal bolong (berlubang).
Anak ketiga pasangan Ijin dan Khodijah itu pun terpaksa berpisah
dengan tujuh saudara kandungnya. Sudah dua bulan lebih ini pula,
Hamdani terpaksa hidup terpisah dari istrinya tercinta, Amsani, yang
baru beberapa bulan ini dinikahinya.
"Istri saya saat ini tengah hamil empat bulan," ujar Hamdani
dengan nada pelan, ketika ditemui di LP Pemuda pada hari Jumat (4/1)
siang.
GARA-gara sandal berlubang -disebut teman-teman Hamdani dari
Serikat Buruh Karya Utama dengan nama sandal bolong-mantan buruh
warga Kampung Kosambi, Sepatan, Kabupaten Tangerang, yang masih
berstatus terdakwa itu kini berteman dengan ratusan penjahat atau
yang baru menjadi terdakwa di dalam LP.
Hari-hari ini Hamdani tengah
menunggu saat-saat tibanya vonis majelis hakim di Pengadilan Negeri
(PN) Tangerang, yang tengah mengadili dan akan menentukan nasibnya.
Jaksa Penuntut Umum Misbah telah menuntut Hamdani dengan hukuman
penjara selama lima bulan potong masa tahanan sementara. Misbah
menyeret terdakwa dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana
pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana). (Kompas, 4/1)
Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Hamdani telah mencuri sandal
contoh milik PT Osaga yang tengah disimpan di dalam gudang pabrik.
Hamdani ditangkap petugas satpam perusahaan sandal itu pada 4
September 2000 pukul 16.30, atau lebih dari satu tahun sebelum dia
mendekam di tahanan dan menjalani persidangan. Saat itu, Hamdani baru
selesai melakukan shalat Ashar, dan tengah berjalan kaki menggunakan
sandal contoh yang tengah dilubangi dari mushala menuju gudang.
"Saya tidak mencuri sandal itu. Memang benar saya mengambil
sandal itu dari dalam gudang, tapi saya hanya menggunakan untuk
keperluan shalat. Untuk mengambil air wudu, saya menggunakan sandal
yang hendak dimusnahkan itu. Saya tahu dari petugas gudang, sandal
itu tinggal menunggu waktu untuk dimusnahkan. Lagi pula, selama empat
tahun saya bekerja di PT Osaga, saya dan karyawan lain sudah biasa
menggunakan sandal contoh yang hendak dimusnahkan, sekadar untuk
mengambil wudu," tutur Hamdani.
Seusai shalat, Hamdani pun menaruh sandal bolong yang dipakainya
di dalam gudang karena di tempat itulah sepatu yang dikenakannya
untuk bekerja ditinggalkan. Seusai shalat, dia kembali mengenakan
sepatunya, dan meninggalkan sandal bolong di tempatnya semula.
"Kalau benar mencuri, sandal itu tentunya akan saya bawa keluar
pabrik," katanya.
Sandal bolong itu diambil Hamdani dari dalam gudang pabrik, dua
minggu sebelum dia ditangkap petugas satpam pabrik. Sejak sandal itu
keluar dari pembungkusnya di dalam gudang, tidak hanya dipakai
Hamdani sendiri. Sejumlah buruh lain yang hendak melakukan shalat pun
memakainya. Sandal, yang disebut contoh oleh pihak manajemen PT
Osaga, dipakai secara beramai-ramai.
"Pada hari ditangkap satpam, saya terpaksa menandatangani surat
pernyataan telah mengambil sandal dari dalam gudang, dan surat
pengunduran diri dari PT Osaga. Saat membuat itu saya tengah merasa
tertekan. Saya menandatanganinya agar persoalan cepat selesai dan
tidak berlanjut ke polisi," ujar Hamdani.
Namun, persoalannya ternyata berbuntut panjang. Pada 12 September
2000, Kepala Gudang PT Osaga Ketut Supardi mengundang Hamdani dan
mengajaknya ke Kepolisian Sektor (Polsek) Jatiuwung. Di tempat ini
Hamdani diperiksa sebagai tersangka. Namun, polisi setempat
menyatakan apa yang dilakukan Hamdani bukan pencurian. Hamdani yang
diperiksa dengan tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 335 KUHP, akhirnya diperbolehkan
pulang.
Setelah itu Hamdani berupaya mencari keadilan, agar dapat kembali
bekerja di PT Osaga. Dia berjuang karena merasa dijebak pihak
perusahaan yang tetap melaporkannya ke polisi. Dia pun sempat meminta
bantuan ke Komnas HAM. Namun, upayanya tidak berhasil.
Tujuh bulan kemudian, April 2001, Hamdani malah kembali diperiksa
di Polsek Jatiuwung. Dia diperiksa masih tetap berkaitan dengan
sandal bolong. "Namun, saat itu saya diperiksa dengan tuduhan
pencurian," kata Hamdani.
Tujuh bulan berikutnya, pada 23 Oktober 2001, ia datang bersama
penasihat hukum yang mendampinginya, Veronica Purwaningsih, ke
Kejaksaan Negeri Tangerang. Namun, yang diterima di tempat itu
adalah perintah penahanan dirinya.
SANDAL bolong telah menjerat Hamdani. Namun, kasus sandal yang
kalau dijual di pasaran tidak laku itu diduga Hamdani hanya dijadikan
alat pihak manajemen PT Osaga untuk mematikan gerakan buruh di
perusahaan itu. "Saya sengaja dikorbankan untuk dijadikan contoh agar
teman buruh lain tidak melakukan lagi perjuangan memperbaiki nasib,"
katanya.
Di PT Osaga, Hamdani adalah Wakil Ketua Serikat Buruh Karya
Utama. Dia dikenal lantang bersuara, baik saat berunjuk rasa maupun
berunding dengan manajemen pabrik.
Sebelum diciduk petugas satpam dengan tuduhan mencuri, Hamdani
yang lulusan SMP itu sempat melakukan unjuk rasa pada Agustus 2000.
Sesudah ditangkap, yaitu pada 8-15 September 2000, dia pun masih
sempat tiga kali mengikuti aksi unjuk rasa yang dilakukan bersama
buruh PT Osaga lainnya.
"Kami melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan nasib 23 buruh PT
Osaga lain yang dipecat secara sepihak," ucap Hamdani.
Perjuangannya membuahkan hasil, karena 21 buruh temannya kemudian
kembali diterima bekerja. Seorang buruh temannya memilih mundur, dan
seorang lainnya tetap diperjuangkan Hamdani dan kawan-kawan agar
diterima kembali di PT Osaga.
Hamdani menduga, aktivitasnya itulah yang melatarbelakangi
dijeratnya dia dengan tuduhan pencurian sandal bolong. Malah jaksa
pun telah menuntut agar Hamdani dihukum selama lima bulan penjara.
(Agus Mulyadi)
Foto: 1
Warta Kota/adhy kelana
TERDAKWA SANDAL BOLONG-Hamdani (25), mantan buruh pabrik sandal PT
Osaga Mas Utama di Jalan Moh Toha, Kota Tangerang, saat diadili di
Pengadilan Negeri Tangerang. Sejak 23 Oktober 2001 pukul 16.00,
Hamdani harus mendekam di balik terali besi di Blok E Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Pemuda Tangerang gara-gara memakai sandal bolong
(berlubang). Ini cukup ironis mengigat sejumlah orang yang diduga
kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga membuat negeri
ini bangkrut, masih berlenggang, tak tersentuh hukum.
Mereka Bekerja Keras, Juga Mengecat Rambut
KOMPAS - Minggu, 18 Nov 2001 Halaman: 14 Penulis: mul; arn; ody Ukuran: 8814 Foto: 1
MEREKA BEKERJA KERAS, JUGA MENGECAT RAMBUT
DI tengah himpitan kesulitan ekonomi dan tekanan sistem
perburuhan yang eksploatatif, para perempuan buruh masih mencoba
menikmati sejumlah kesenangan yang bisa direguk. Kehidupan buruh
tidak melulu harus berupa jiwa yang teralienasi. Mereka, masih sempat
merias wajah dan ke salon.
Marni (39), pekerja pabrik garmen PT Kencana Indah Garmenindo
(KIG), Tangerang, terlihat "paling menonjol" di antara kerumunan
teman-temannya. Kulit mukanya putih oleh make up pemutih. Alisnya
melengkung hitam dengan potlot alis. Dia mengenakan baju berwarna
biru muda terang-berbeda dibanding teman-temannya yang warna bajunya
banyak yang kusam.
"Kami biasanya membeli baju dengan angsuran. Tidak ada waktu
khusus kapan beli bajunya. Kalau ada teman menjual yang cocok selera,
ya saya beli," kata Marni, yang sudah bekerja selama 12 tahun di
pabrik itu sebagai tenaga potong kain (cutting). Ia kini tengah
menghadapi kesusahan karena sekitar satu setengah bulan terakhir dia
terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).
Dalam pengalamannya bekerja di pabrik, selalu ada saja di antara
sesama pekerja perempuan yang sepabrik jumlahnya total 800 orang itu,
menawarkan baju. Harganya katanya berkisar antara Rp 40.000-Rp
50.000, diangsur dalam tiga-empat kali pembayaran. Mekanisme
mengkredit barang itu-dari barang kebutuhan rumah tangga sampai
pakaian-merupakan cara yang umum dilakukan para buruh untuk
mendapatkan sesuatu yang diidamkannya.
GAJI para pekerja pabrik seperti ini biasanya sekitar Rp 500.000
(jumlah itu biasanya sudah ditambah uang lembur). Jadi, memang bisa
dibayangkan bagaimana harus mencukup-cukupkan uang itu untuk
kebutuhan sehari-hari.
Nana (24), buruh pabrik PT Kumatex, Cikokol-Tangerang, mengaku
gajinya per bulan bahkan tidak sampai Rp 500.000 (UMR Rp 426.500
ditambah dengan uang lembur). Biasanya gaji tadi langsung habis, tak
bisa menabung. "Jangankan menabung, kadang makan pun ngebon,"
katanya. Untuk makan tiga kali sehari, rata-rata Nana menghabiskan
antara Rp 8.000-Rp 10.000. Belum lagi membeli kebutuhan mandi,
pembalut, pakaian, arisan, dan membayar angsuran kredit barang.
"Saya memang tidak menabung, tetapi saya ikut arisan. Tiap bulan
Rp 10.000 dan dapatnya Rp 400.000. Pernah saya ikut arisan yang Rp
50.000 per bulan, dapatnya juga lumayan, bisa Rp 1 juta. Tetapi
lama-lama terasa berat. Setelah putarannya habis, saya tidak mau ikut
lagi," tutur Nana.
Ia mengaku, setiap bulan menghabiskan dana sekitar Rp 50.000
untuk hobi berdandannya. Uang itu dipakainya untuk membeli lipstik,
pinsil alis, minyak wangi, dan creambath atau potong rambut. "Semua
itu tentu tidak berbarengan dalam satu bulan saya lakukan. Kalau
bedaknya masih ada, ya tidak beli lagi. Begitu juga untuk minyak
wangi dan urusan rambut. Misalnya bulan ini saya potong rambut,
berarti bulan depan saya creambath," cerita Nana, janda dengan satu
anak.
"Kalau tidak buat ini lalu buat apa lagi? Anak saya ditanggung
kakak. Paling-paling saya hanya memberikan Rp 50.000-Rp 75.000 untuk
tiap bulannya. Setelah itu apa lagi?" tambahnya.
Adakah berdandan karena ingin mendapat suami lagi? Nana tertawa.
Katanya, "Orang sudah dandan aja belum dapat, apalagi tidak dandan."
ERLIN (23), buruh pabrik lampu PT Osram, Tangerang, yang saat ini
sedang tidak bekerja karena terkena PHK, mengaku dengan menjadi buruh
di Tangerang dia menikmati kebebasan sebagai "anak kos". Dia berasal
dari Kediri (Jatim), dan hijrah ke Tangerang karena tak ada lagi
lowongan kerja di kota asalnya. Sebelum mendapat pekerjaan di
tangeran, dia memang menumpang di rumah teman. Namun setelah bekerja,
dia memutuskan kos sendiri.
"Malu kalau menumpang terus-menerus.
Sudah punya uang sendiri, kok masih nebeng," katanya.
Dengan indekos sendiri dia mengaku lebih bebas, bisa mengatur
kamarnya sendiri seperti apa, tidak ada yang melarang. "Kalau dulu,
namanya ikut orang, mau meletakkan baju di lemarinya saja takut dan
khawatir," tuturnya.
Gajinya per bulan katanya Rp 540.000 termasuk uang lembur.
Diakuinya, gaji itu sering tidak cukup. "Tetapi saya bisa utang dulu
kepada teman. Yang penting saya tidak merepotkan orangtua," katanya.
Ia mengaku hidup dengan sangat berhemat. Katanya,
"Saya memilih kos yang paling murah, hanya Rp 450.000 per bulan.
Saya juga jarang pergi-pergi ke mal atau supermarket.
Hiburan yang saya lakukan hanya nonton TV di rumah tetangga,
ngobrol, atau tidur. Lagi pula, pulang kerja rasanya badan sudah
capek sekali, sehingga malas untuk keluar."
Untuk mengurus kecantikan katanya dia juga tidak mengeluarkan
banyak uang. Sehari-hari dia memakai bedak wajah bermerk Pixy dan
bedak bayi untuk tubuh. Baju yang dikenakannya dibeli di pasar dekat
rumah atau kredit pada teman.
INI tentang Nana (25) yang lain lagi, buruh pabrik garmen PT KIG.
Dia saat ini juga tak jelas nasibnya, karena pabrik tempatnya bekerja
berhenti berproduksi. Saat itu Nana bersama sejumlah temannya berada
di "posko" perjuangan buruh PT KIG, menunggu masalah PHK-nya
selesai.
Selama bekerja di pabrik garmen yang memproduksi berbagai jenis
baju, jaket, dan T-shirt merek-merek terkenal seperti Nike dan Adidas
itu, Nana mengaku hidup cukup bagi ukurannya. "Saya bisa mengontrak
kamar bersama teman, makan cukup, dan punya uang untuk jalan-jalan ke
mal," kata Nana yang berasal dari Rangkasbitung, Banten.
Selain kontrak kamar Rp 40.000 per bulan, pengeluaran Nana yang
jumlahnya tidak sedikit katanya adalah kosmetik. Wanita lulusan SMP
ini mengaku selalu memakau bedak merek Sari Ayu yang dibelinya dengan
harga Rp 20.000. Untuk pemerah bibir, dia biasa menggunakan merek
Avon seharga Rp 25.000. "Saya beli di mal di de-kat tempat kos,"
katanya.
Penampilan Nana memang tidak ketinggalan zaman. Saat ditemui di
poskonya tadi, dia mengenakan celana jeans dan T-shirt ketat.
Bibirnya dipoles pemerah, sementara rambutnya yang sebahu diikat ke
belakang.
Bagi Nana, perubahan hidup ke arah lebih baik katanya akan datang
dengan sendirinya jika waktunya tiba. Apakah itu kalau ada lelaki
yang datang padanya nanti, seorang calon suami dengan penghasilan
cukup? Nana hanya tersenyum manis.
ODAH (30), perempuan beranak satu, merasa harus ikut menghidupi
keluarga bersama suaminya, seorang pedagang buah-buahan keliling.
Mengenai penghasilan suaminya dia berucap, "Tidak tentu. Kadang-
kadang dia mendapat untung, kadang-kadang tidak."
Dia mengaku sudah bekerja di PT KIG selama sekitar 10 tahun. Dia
bekerja sekuat tenaga, ber-usaha agar anak tunggalnya bisa terus
bersekolah. "Anak saya sudah kelas tiga SMP. Saya menikah waktu
berumur 12 tahun," katanya.
Karena kebutuhan rumah tangga yang tinggi, ia mengaku sudah tak
punya waktu lagi untuk memperhatikan penampilan dirinya. "Semua gaji
saya habis untuk keperluan sehari-hari. Saya hanya kadang-kadang saja
beli baju, celana, atau keperluan lainnya," kata Odah.
DI tengah kehidupan para wanita buruh ini, ada berbagai usaha
untuk menarik mereka, termasuk salon seperti Salon Siska, milik
seorang lelaki yang lebih suka dipanggil Siska. Salon berukuran 3x3
meter yang menempati sebuah rumah di belakang pabrik lampu Osram ini
memajang poster bermacam model rambut untuk dipilih oleh para
pelanggannya. Katanya, sehari dia bisa melayani sampai 10 buruh
pabrik.
Para pelanggan ini kata Siska tidak hanya datang untuk memotong
rambut, tetapi juga me-ngecat rambut dengan berbagai warna seperti
tengah menjadi trend sekarang.
"Mengecat rambut memang tidak semua, tetapi ada saja yang senang
rambutnya dicat. Memang tidak semua dibuat berwarna, cuma
sedikit-sedikit saja. Mereka kan juga ingin tampil modis dong.
Zamannya kan sudah lain," kata Siska kemayu.
Dengan setting itu semua, kita memang bisa melihat satu dua
wanita buruh yang tidak saja berpenampilan modis, tetapi juga dengan
rambut dicat, mungkin warna pirang. Mereka menjadi kelompok yang
tidak hanya spartan dengan kerja kerasnya, tetapi juga bergaya.
(agus mulyadi/arn/ody)
Foto: 1
Kompas/agus mulyadi
JAJAN - Sejumlah buruh perempuan di salah satu pabrik di Jl Imam
Bonjol, Kota Tangerang, membeli aneka jajanan yang sengaja datang ke
depan pabrik mereka. Jajanan pada saat istirahat, serta segala macam
kebutuhan hidup lain, harganya harus sesuai dengan kemampuan isi
dompet mereka.
MEREKA BEKERJA KERAS, JUGA MENGECAT RAMBUT
DI tengah himpitan kesulitan ekonomi dan tekanan sistem
perburuhan yang eksploatatif, para perempuan buruh masih mencoba
menikmati sejumlah kesenangan yang bisa direguk. Kehidupan buruh
tidak melulu harus berupa jiwa yang teralienasi. Mereka, masih sempat
merias wajah dan ke salon.
Marni (39), pekerja pabrik garmen PT Kencana Indah Garmenindo
(KIG), Tangerang, terlihat "paling menonjol" di antara kerumunan
teman-temannya. Kulit mukanya putih oleh make up pemutih. Alisnya
melengkung hitam dengan potlot alis. Dia mengenakan baju berwarna
biru muda terang-berbeda dibanding teman-temannya yang warna bajunya
banyak yang kusam.
"Kami biasanya membeli baju dengan angsuran. Tidak ada waktu
khusus kapan beli bajunya. Kalau ada teman menjual yang cocok selera,
ya saya beli," kata Marni, yang sudah bekerja selama 12 tahun di
pabrik itu sebagai tenaga potong kain (cutting). Ia kini tengah
menghadapi kesusahan karena sekitar satu setengah bulan terakhir dia
terkena PHK (pemutusan hubungan kerja).
Dalam pengalamannya bekerja di pabrik, selalu ada saja di antara
sesama pekerja perempuan yang sepabrik jumlahnya total 800 orang itu,
menawarkan baju. Harganya katanya berkisar antara Rp 40.000-Rp
50.000, diangsur dalam tiga-empat kali pembayaran. Mekanisme
mengkredit barang itu-dari barang kebutuhan rumah tangga sampai
pakaian-merupakan cara yang umum dilakukan para buruh untuk
mendapatkan sesuatu yang diidamkannya.
GAJI para pekerja pabrik seperti ini biasanya sekitar Rp 500.000
(jumlah itu biasanya sudah ditambah uang lembur). Jadi, memang bisa
dibayangkan bagaimana harus mencukup-cukupkan uang itu untuk
kebutuhan sehari-hari.
Nana (24), buruh pabrik PT Kumatex, Cikokol-Tangerang, mengaku
gajinya per bulan bahkan tidak sampai Rp 500.000 (UMR Rp 426.500
ditambah dengan uang lembur). Biasanya gaji tadi langsung habis, tak
bisa menabung. "Jangankan menabung, kadang makan pun ngebon,"
katanya. Untuk makan tiga kali sehari, rata-rata Nana menghabiskan
antara Rp 8.000-Rp 10.000. Belum lagi membeli kebutuhan mandi,
pembalut, pakaian, arisan, dan membayar angsuran kredit barang.
"Saya memang tidak menabung, tetapi saya ikut arisan. Tiap bulan
Rp 10.000 dan dapatnya Rp 400.000. Pernah saya ikut arisan yang Rp
50.000 per bulan, dapatnya juga lumayan, bisa Rp 1 juta. Tetapi
lama-lama terasa berat. Setelah putarannya habis, saya tidak mau ikut
lagi," tutur Nana.
Ia mengaku, setiap bulan menghabiskan dana sekitar Rp 50.000
untuk hobi berdandannya. Uang itu dipakainya untuk membeli lipstik,
pinsil alis, minyak wangi, dan creambath atau potong rambut. "Semua
itu tentu tidak berbarengan dalam satu bulan saya lakukan. Kalau
bedaknya masih ada, ya tidak beli lagi. Begitu juga untuk minyak
wangi dan urusan rambut. Misalnya bulan ini saya potong rambut,
berarti bulan depan saya creambath," cerita Nana, janda dengan satu
anak.
"Kalau tidak buat ini lalu buat apa lagi? Anak saya ditanggung
kakak. Paling-paling saya hanya memberikan Rp 50.000-Rp 75.000 untuk
tiap bulannya. Setelah itu apa lagi?" tambahnya.
Adakah berdandan karena ingin mendapat suami lagi? Nana tertawa.
Katanya, "Orang sudah dandan aja belum dapat, apalagi tidak dandan."
ERLIN (23), buruh pabrik lampu PT Osram, Tangerang, yang saat ini
sedang tidak bekerja karena terkena PHK, mengaku dengan menjadi buruh
di Tangerang dia menikmati kebebasan sebagai "anak kos". Dia berasal
dari Kediri (Jatim), dan hijrah ke Tangerang karena tak ada lagi
lowongan kerja di kota asalnya. Sebelum mendapat pekerjaan di
tangeran, dia memang menumpang di rumah teman. Namun setelah bekerja,
dia memutuskan kos sendiri.
"Malu kalau menumpang terus-menerus.
Sudah punya uang sendiri, kok masih nebeng," katanya.
Dengan indekos sendiri dia mengaku lebih bebas, bisa mengatur
kamarnya sendiri seperti apa, tidak ada yang melarang. "Kalau dulu,
namanya ikut orang, mau meletakkan baju di lemarinya saja takut dan
khawatir," tuturnya.
Gajinya per bulan katanya Rp 540.000 termasuk uang lembur.
Diakuinya, gaji itu sering tidak cukup. "Tetapi saya bisa utang dulu
kepada teman. Yang penting saya tidak merepotkan orangtua," katanya.
Ia mengaku hidup dengan sangat berhemat. Katanya,
"Saya memilih kos yang paling murah, hanya Rp 450.000 per bulan.
Saya juga jarang pergi-pergi ke mal atau supermarket.
Hiburan yang saya lakukan hanya nonton TV di rumah tetangga,
ngobrol, atau tidur. Lagi pula, pulang kerja rasanya badan sudah
capek sekali, sehingga malas untuk keluar."
Untuk mengurus kecantikan katanya dia juga tidak mengeluarkan
banyak uang. Sehari-hari dia memakai bedak wajah bermerk Pixy dan
bedak bayi untuk tubuh. Baju yang dikenakannya dibeli di pasar dekat
rumah atau kredit pada teman.
INI tentang Nana (25) yang lain lagi, buruh pabrik garmen PT KIG.
Dia saat ini juga tak jelas nasibnya, karena pabrik tempatnya bekerja
berhenti berproduksi. Saat itu Nana bersama sejumlah temannya berada
di "posko" perjuangan buruh PT KIG, menunggu masalah PHK-nya
selesai.
Selama bekerja di pabrik garmen yang memproduksi berbagai jenis
baju, jaket, dan T-shirt merek-merek terkenal seperti Nike dan Adidas
itu, Nana mengaku hidup cukup bagi ukurannya. "Saya bisa mengontrak
kamar bersama teman, makan cukup, dan punya uang untuk jalan-jalan ke
mal," kata Nana yang berasal dari Rangkasbitung, Banten.
Selain kontrak kamar Rp 40.000 per bulan, pengeluaran Nana yang
jumlahnya tidak sedikit katanya adalah kosmetik. Wanita lulusan SMP
ini mengaku selalu memakau bedak merek Sari Ayu yang dibelinya dengan
harga Rp 20.000. Untuk pemerah bibir, dia biasa menggunakan merek
Avon seharga Rp 25.000. "Saya beli di mal di de-kat tempat kos,"
katanya.
Penampilan Nana memang tidak ketinggalan zaman. Saat ditemui di
poskonya tadi, dia mengenakan celana jeans dan T-shirt ketat.
Bibirnya dipoles pemerah, sementara rambutnya yang sebahu diikat ke
belakang.
Bagi Nana, perubahan hidup ke arah lebih baik katanya akan datang
dengan sendirinya jika waktunya tiba. Apakah itu kalau ada lelaki
yang datang padanya nanti, seorang calon suami dengan penghasilan
cukup? Nana hanya tersenyum manis.
ODAH (30), perempuan beranak satu, merasa harus ikut menghidupi
keluarga bersama suaminya, seorang pedagang buah-buahan keliling.
Mengenai penghasilan suaminya dia berucap, "Tidak tentu. Kadang-
kadang dia mendapat untung, kadang-kadang tidak."
Dia mengaku sudah bekerja di PT KIG selama sekitar 10 tahun. Dia
bekerja sekuat tenaga, ber-usaha agar anak tunggalnya bisa terus
bersekolah. "Anak saya sudah kelas tiga SMP. Saya menikah waktu
berumur 12 tahun," katanya.
Karena kebutuhan rumah tangga yang tinggi, ia mengaku sudah tak
punya waktu lagi untuk memperhatikan penampilan dirinya. "Semua gaji
saya habis untuk keperluan sehari-hari. Saya hanya kadang-kadang saja
beli baju, celana, atau keperluan lainnya," kata Odah.
DI tengah kehidupan para wanita buruh ini, ada berbagai usaha
untuk menarik mereka, termasuk salon seperti Salon Siska, milik
seorang lelaki yang lebih suka dipanggil Siska. Salon berukuran 3x3
meter yang menempati sebuah rumah di belakang pabrik lampu Osram ini
memajang poster bermacam model rambut untuk dipilih oleh para
pelanggannya. Katanya, sehari dia bisa melayani sampai 10 buruh
pabrik.
Para pelanggan ini kata Siska tidak hanya datang untuk memotong
rambut, tetapi juga me-ngecat rambut dengan berbagai warna seperti
tengah menjadi trend sekarang.
"Mengecat rambut memang tidak semua, tetapi ada saja yang senang
rambutnya dicat. Memang tidak semua dibuat berwarna, cuma
sedikit-sedikit saja. Mereka kan juga ingin tampil modis dong.
Zamannya kan sudah lain," kata Siska kemayu.
Dengan setting itu semua, kita memang bisa melihat satu dua
wanita buruh yang tidak saja berpenampilan modis, tetapi juga dengan
rambut dicat, mungkin warna pirang. Mereka menjadi kelompok yang
tidak hanya spartan dengan kerja kerasnya, tetapi juga bergaya.
(agus mulyadi/arn/ody)
Foto: 1
Kompas/agus mulyadi
JAJAN - Sejumlah buruh perempuan di salah satu pabrik di Jl Imam
Bonjol, Kota Tangerang, membeli aneka jajanan yang sengaja datang ke
depan pabrik mereka. Jajanan pada saat istirahat, serta segala macam
kebutuhan hidup lain, harganya harus sesuai dengan kemampuan isi
dompet mereka.
PHK Besar-besaran Ancam Buruh Tangerang
KOMPAS - Sabtu, 17 Nov 2001 Halaman: 36 Penulis: mul Ukuran: 10007 Foto: 1
PHK BESAR-BESARAN ANCAM BURUH TANGERANG
PERUSAHAAN dilanda masalah, buruh yang ikut terkena getahnya.
Mereka terancam kelaparan. Persoalan seperti itu dialami 897 buruh
pabrik garmen PT Kencana Indah Garmen (KIG) di kawasan Cikokol, Kota
Tangerang. Gara-gara pihak perusahaan tidak lagi mendapatkan order
yang memadai, pabrik ditutup, dan mesin-mesin jahit tidak
dioperasikan lagi.
Buruh pun tidak dapat bekerja lagi di pabrik, untuk membuat
berbagai jenis pakaian anak-anak untuk diekspor ke Amerika Serikat
dan Eropa, seperti selama ini mereka lakukan. Selain harus menjadi
pengangguran, ratusan buruh PT KIG telantar. Pihak pengusaha tidak
lagi memperhatikan mereka.
"Pihak perusahaan tidak bertanggung jawab. Kami ditinggalkan
begitu saja. Kalau pun harus berhenti bekerja, beri kami pesangon
sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar sejumlah buruh PT KIG
yang kebanyakan perempuan, Senin (12/11).
Pada hari itu, ratusan buruh PT KIG kembali mendatangi DPRD Kota
Tangerang. Mereka kembali meminta bantuan kepada wakil rakyat kota
itu, agar pihak manajemen PT KIG segera memenuhi hak-hak mereka,
termasuk pesangon kalau memang pabrik harus ditutup. Mereka tidak mau
ditinggalkan begitu saja, tanpa mendapatkan apa-apa.
Buruh PT KIG kini mulai dilanda kesulitan mendapatkan pangan,
karena tidak lagi mempunyai uang untuk membelinya. Mereka masih
bertahan hidup dari bantuan pihak lain dan berutang. "Mereka makan
dari sumbangan yang datang dari pengurus unit kerja (PUK) pabrik
lain," kata PO Abas Sunarya, Ketua Komisi E DPRD Kota Tangerang, di
sela-sela menerima buruh PT KIG.
Menurut Abas, buruh hanya meminta agar mereka mendapatkan
pesangon sesuai ketentuan yang berlaku, yakni satu kali Peraturan
Menteri Tenaga Kerja (PMTK). Mereka butuh secepatnya mendapatkan
pesangon, karena sudah tidak mempunyai uang untuk makan sekali pun.
Persoalan buruh PT KIG saat ini sudah berada di Panitia
Penyelesaian Perselisihan Pekerja tingkat Pusat (P4P). Di lembaga ini
akan diputuskan nasib buruh selanjutnya, terutama tentang berapa
besar pesangon yang sudah selayaknya mereka terima. Masalah pesangon
mengemuka, karena kelanjutan hidup perusahaan diperkirakan tidak akan
dapat diselamatkan lagi.
"Keputusan mengenai nasib kami, saat ini berada di P4P," ujar
Rohim, salah seorang buruh laki-laki PT KIG, ketika ditemui di posko
perjuangan buruh di kompleks pabrik PT KIG, Kamis pekan lalu. Buruh
menyebutkan, pihak manajemen PT KIG seharusnya bertanggung jawab
terhadap nasib mereka.
Pihak pengusaha jangan begitu saja
meninggalkan para buruhnya telantar seperti sekarang ini. "Sebelum
ada keputusan PHK, gaji bulan Oktober juga harus dibayar," kata
Mahar, seorang buruh PT KIG lainnya.
Mahar menyebutkan kasus perburuhan yang terjadi di perusahaan
tempatnya bekerja, bermula dari terjadinya aksi unjuk rasa pada pekan
terakhir September lalu. Unjuk rasa saat itu dilakukan untuk menuntut
perbaikan kesejahteraan, salah satu di antaranya bagi puluhan buruh
yang masih belum diangkat sebagai karyawan tetap. "Mereka mendapat di
bawah upah minimum," katanya.
Aksi unjuk rasa itu ternyata berbuntut tidak bagus bagi buruh.
Ketika mereka hendak kembali bekerja tiga hari kemudian sesuai dengan
kesepakatan yang diambil bersama, pintu gerbang pabrik telah ditutup
pengelolanya. Sejak saat itulah masa depan buruh menjadi gelap. Pihak
manajemen perusahan membiarkan buruh telantar, seiring tidak pernah
dioperasikannya kembali mesin pabrik.
Meskipun setiap hari buruh datang ke kompleks pabrik, mereka
tidak pernah bertemu pihak manajemen yang entah pergi ke mana. "Kami
harus awasi pula, agar pihak pengusaha jangan sampai menjual aset
perusahaan," kata Emi, salah seorang buruh perempuan yang telah
bekerja selama 10 tahun.
Nasib 879 buruh PT KIG sampai kini masih terkatung-katung.
Perjuangan mereka dengan mendatangi beberapa instansi terkait di Kota
Tangerang, sampai saat ini belum membuahkan hasil. "Seandainya kami
memang harus terkena PHK, asalkan pesangonnya sesuai dengan
ketentuan, kami akan menerimanya," ujar Mahar.
Abas Sunarya menambahkan, pihaknya sudah menyurati P4P. Isi surat
berupa permintaan agar keputusan yang diambil tidak merugikan buruh.
Pihak perusahaan agar patuh pada peraturan yang berlaku.
NASIB buruk seperti buruh PT KIG, dialami pula oleh buruh PT
Fajar Sun Master di Jalan H Agus Salim, Kota Tangerang. Sekitar 200
buruh pabrik yang memproduksi berbagai alat rumah tangga bermacam
merek tersebut, salah satunya merek Cosmos, terkena PHK. Pengumuman
atas nasib mereka, telah dipampangkan dalam selembar kertas
pengumuman di kompleks pabrik pada 25 Oktober lalu.
PHK yang dialami 200 orang dari jumlah 500 buruh PT Fajar,
diawali pula berbagai aksi unjuk rasa mereka sejak 13 September 2001.
Buruh Fajar pun menuntut perbaikan kesejahteraan, seperti upah yang
mereka anggap masih di bawah upah minimum, keikutsertaan dalam
program Jamsostek, uang transpor, dan juga uang makan.
Perjuangan menggapai hak-hak yang terabaikan selama ini berujung
PHK bagi sebagian dari mereka. Pihak manajemen PT Fajar melakukan PHK
massal secara sepihak. Buruh menduga, PHK itu dilakukan sebagai
bentuk balas dendam terhadap aksi mereka.
Namun, menurut Yohannes, dari Bagian Personalia PT Fajar, PHK
terpaksa diambil karena sepinya order yang masuk seperti biasanya.
Dia menyebutkan, sepinya pesanan barang terjadi sejak mencuatnya aksi
mogok kerja buruh.
Lebih dari 100 orang buruh pabrik lain dari PT Star Album
Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang, juga mengalami nasib
serupa. Mereka terkena PHK karena pihak perusahaan kekurangan pesanan
album dari para pembelinya di luar negeri.
PHK saat ini tengah mengancam pula ribuan buruh pabrik lain di
Tangerang. Abas Sunarya mengungkapkan, kemungkinan terjadinya
gelombang PHK terutama sekali mengancam pabrik-pabrik padat karya.
Perusahaan-perusahaan yang masing-masing mempekerjakan ribuan buruh
tersebut, umumnya pabrik-pabrik sepatu dan tekstil.
"Yang paling gawat saat ini nasib perusahaan-perusahaan tekstil,
termasuk garmen. Order semua produk tekstil di Indonesia, termasuk di
Tangerang, sudah turun sekitar 40 persen," ujarnya.
Abas menyebutkan, pesanan produk tekstil untuk tahun 2002 sampai
dengan saat ini belum diterima perusahaan-perusahaan di Tangerang,
dan daerah lain di Indonesia. Seandainya pesanan tetap tidak kunjung
datang pada awal tahun depan, diperkirakan bakal terjadi gelombang
PHK di banyak perusahaan yang memproduksi tekstil.
"Saat ini saja, sejumlah industri tekstil yang berskala kecil
sudah mulai tutup, karena tidak ada pesanan lagi yang masuk. Beberapa
perusahaan besar, saya dengar akan mulai merumahkan para pekerjanya.
Kalau pemerintah pusat tidak bisa membantu mencarikan jalan keluar
dari kemelut ini, akan banyak pabrik tekstil yang tutup dan melakukan
PHK terhadap ribuan pekerjanya," ujar Abas.
Menurut keterangan yang dihimpun Kompas, saat ini sudah ada
pabrik tekstil di Tangerang yang mengurangi jam kerja buruhnya. PT
Indo Taichen Textil Industry (ITTI) di Uwung Jaya, Jatiuwung,
misalnya, telah melakukan itu. Ratusan buruhnya tidak lagi dibagi
dalam tiga shift kerja. Di beberapa bagian, buruhnya diliburkan atau
bekerja secara bergantian.
Asisten Direktur PT ITTI Kiandoko Limarga menyatakan dalam
suratnya ke Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Tangerang
beberapa waktu lalu, pengurangan jam kerja dilakukan karena sepinya
order. Sepinya pesanan terjadi, setelah peristiwa pengeboman menara
kembar WTC New York, 11 September lalu. Saat ini produksi perusahaan
itu hanya 35 persen dari biasanya, dan semuanya untuk dipasarkan di
dalam negeri.
PHK, pengurangan jam kerja, bekerja secara bergantian,
pengurangan shift kerja, semua terjadi gara-gara sepinya pesanan dari
pembeli asal luar negeri. Di salah satu pabrik sepatu di Balaraja,
Tangerang, PT Tae Hwa Indonesia, akibat yang sudah diterima 4.600
buruhnya saat ini adalah tidak bisa bekerja lembur. Padahal kerja
lembur, merupakan penopang hidup mereka selama ini.
"Seandainya buruh hanya menerima upah minimum saja, pasti tidak
akan cukup untuk hidup mereka," ujar seorang pengusaha sepatu di
kawasan Pasarkemis, Tangerang.
Sejumlah pabrik sepatu di Tangerang yang memproduksi merek-merek
terkenal seperti Nike, Adidas, Reebok, dan Fila, umumnya tidak
mempunyai kepastian untuk mengarungi tahun 2002. Penyebabnya, sama
seperti pabrik tekstil sampai dengan saat ini, belum ada pesanan yang
masuk untuk tahun itu.
Kondisi seperti itu, tentu merupakan ancaman bagi puluhan ribu
buruh di pabrik-pabrik sepatu di Tangerang. Ancaman serupa dialami
pula puluhan ribu buruh tekstil. Ribuan buruh pabrik yang memproduksi
barang ekspor lainnya, juga sama terancam nasib buruk seperti itu.
Pemerintah pusat tentu perlu turun tangan menghadapi situasi yang
tidak bagus seperti itu. Ancaman PHK terhadap buruh pabrik jangan
sampai menjadi kenyataan. (agus mulyadi)
Foto: 1
Dok Kompas/alif ichwan
PUTUS - Pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini tengah mengancam
ribuan buruh pabrik di Tangerang. Terjadinya gelombang PHK terutama
sekali mengancam pabrik-pabrik padat karya. Perusahaan-perusahaan
yang masing-masing mempekerjakan ribuan buruh tersebut, umumnya
pabrik-pabrik sepatu dan tekstil. Yang paling gawat saat ini nasib
perusahaan-perusahaan tekstil, termasuk garmen. Order semua produk
tekstil di Indonesia, termasuk di Tangerang, sudah turun sekitar 40
persen. Buruh pabrik rata-rata berusia muda, malah tak sedikit yang
bergelar sarjana. Serombongan buruh sedang meninggalkan tempat kerja
di sebuah pabrik di Tangerang.
PHK BESAR-BESARAN ANCAM BURUH TANGERANG
PERUSAHAAN dilanda masalah, buruh yang ikut terkena getahnya.
Mereka terancam kelaparan. Persoalan seperti itu dialami 897 buruh
pabrik garmen PT Kencana Indah Garmen (KIG) di kawasan Cikokol, Kota
Tangerang. Gara-gara pihak perusahaan tidak lagi mendapatkan order
yang memadai, pabrik ditutup, dan mesin-mesin jahit tidak
dioperasikan lagi.
Buruh pun tidak dapat bekerja lagi di pabrik, untuk membuat
berbagai jenis pakaian anak-anak untuk diekspor ke Amerika Serikat
dan Eropa, seperti selama ini mereka lakukan. Selain harus menjadi
pengangguran, ratusan buruh PT KIG telantar. Pihak pengusaha tidak
lagi memperhatikan mereka.
"Pihak perusahaan tidak bertanggung jawab. Kami ditinggalkan
begitu saja. Kalau pun harus berhenti bekerja, beri kami pesangon
sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujar sejumlah buruh PT KIG
yang kebanyakan perempuan, Senin (12/11).
Pada hari itu, ratusan buruh PT KIG kembali mendatangi DPRD Kota
Tangerang. Mereka kembali meminta bantuan kepada wakil rakyat kota
itu, agar pihak manajemen PT KIG segera memenuhi hak-hak mereka,
termasuk pesangon kalau memang pabrik harus ditutup. Mereka tidak mau
ditinggalkan begitu saja, tanpa mendapatkan apa-apa.
Buruh PT KIG kini mulai dilanda kesulitan mendapatkan pangan,
karena tidak lagi mempunyai uang untuk membelinya. Mereka masih
bertahan hidup dari bantuan pihak lain dan berutang. "Mereka makan
dari sumbangan yang datang dari pengurus unit kerja (PUK) pabrik
lain," kata PO Abas Sunarya, Ketua Komisi E DPRD Kota Tangerang, di
sela-sela menerima buruh PT KIG.
Menurut Abas, buruh hanya meminta agar mereka mendapatkan
pesangon sesuai ketentuan yang berlaku, yakni satu kali Peraturan
Menteri Tenaga Kerja (PMTK). Mereka butuh secepatnya mendapatkan
pesangon, karena sudah tidak mempunyai uang untuk makan sekali pun.
Persoalan buruh PT KIG saat ini sudah berada di Panitia
Penyelesaian Perselisihan Pekerja tingkat Pusat (P4P). Di lembaga ini
akan diputuskan nasib buruh selanjutnya, terutama tentang berapa
besar pesangon yang sudah selayaknya mereka terima. Masalah pesangon
mengemuka, karena kelanjutan hidup perusahaan diperkirakan tidak akan
dapat diselamatkan lagi.
"Keputusan mengenai nasib kami, saat ini berada di P4P," ujar
Rohim, salah seorang buruh laki-laki PT KIG, ketika ditemui di posko
perjuangan buruh di kompleks pabrik PT KIG, Kamis pekan lalu. Buruh
menyebutkan, pihak manajemen PT KIG seharusnya bertanggung jawab
terhadap nasib mereka.
Pihak pengusaha jangan begitu saja
meninggalkan para buruhnya telantar seperti sekarang ini. "Sebelum
ada keputusan PHK, gaji bulan Oktober juga harus dibayar," kata
Mahar, seorang buruh PT KIG lainnya.
Mahar menyebutkan kasus perburuhan yang terjadi di perusahaan
tempatnya bekerja, bermula dari terjadinya aksi unjuk rasa pada pekan
terakhir September lalu. Unjuk rasa saat itu dilakukan untuk menuntut
perbaikan kesejahteraan, salah satu di antaranya bagi puluhan buruh
yang masih belum diangkat sebagai karyawan tetap. "Mereka mendapat di
bawah upah minimum," katanya.
Aksi unjuk rasa itu ternyata berbuntut tidak bagus bagi buruh.
Ketika mereka hendak kembali bekerja tiga hari kemudian sesuai dengan
kesepakatan yang diambil bersama, pintu gerbang pabrik telah ditutup
pengelolanya. Sejak saat itulah masa depan buruh menjadi gelap. Pihak
manajemen perusahan membiarkan buruh telantar, seiring tidak pernah
dioperasikannya kembali mesin pabrik.
Meskipun setiap hari buruh datang ke kompleks pabrik, mereka
tidak pernah bertemu pihak manajemen yang entah pergi ke mana. "Kami
harus awasi pula, agar pihak pengusaha jangan sampai menjual aset
perusahaan," kata Emi, salah seorang buruh perempuan yang telah
bekerja selama 10 tahun.
Nasib 879 buruh PT KIG sampai kini masih terkatung-katung.
Perjuangan mereka dengan mendatangi beberapa instansi terkait di Kota
Tangerang, sampai saat ini belum membuahkan hasil. "Seandainya kami
memang harus terkena PHK, asalkan pesangonnya sesuai dengan
ketentuan, kami akan menerimanya," ujar Mahar.
Abas Sunarya menambahkan, pihaknya sudah menyurati P4P. Isi surat
berupa permintaan agar keputusan yang diambil tidak merugikan buruh.
Pihak perusahaan agar patuh pada peraturan yang berlaku.
NASIB buruk seperti buruh PT KIG, dialami pula oleh buruh PT
Fajar Sun Master di Jalan H Agus Salim, Kota Tangerang. Sekitar 200
buruh pabrik yang memproduksi berbagai alat rumah tangga bermacam
merek tersebut, salah satunya merek Cosmos, terkena PHK. Pengumuman
atas nasib mereka, telah dipampangkan dalam selembar kertas
pengumuman di kompleks pabrik pada 25 Oktober lalu.
PHK yang dialami 200 orang dari jumlah 500 buruh PT Fajar,
diawali pula berbagai aksi unjuk rasa mereka sejak 13 September 2001.
Buruh Fajar pun menuntut perbaikan kesejahteraan, seperti upah yang
mereka anggap masih di bawah upah minimum, keikutsertaan dalam
program Jamsostek, uang transpor, dan juga uang makan.
Perjuangan menggapai hak-hak yang terabaikan selama ini berujung
PHK bagi sebagian dari mereka. Pihak manajemen PT Fajar melakukan PHK
massal secara sepihak. Buruh menduga, PHK itu dilakukan sebagai
bentuk balas dendam terhadap aksi mereka.
Namun, menurut Yohannes, dari Bagian Personalia PT Fajar, PHK
terpaksa diambil karena sepinya order yang masuk seperti biasanya.
Dia menyebutkan, sepinya pesanan barang terjadi sejak mencuatnya aksi
mogok kerja buruh.
Lebih dari 100 orang buruh pabrik lain dari PT Star Album
Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang, juga mengalami nasib
serupa. Mereka terkena PHK karena pihak perusahaan kekurangan pesanan
album dari para pembelinya di luar negeri.
PHK saat ini tengah mengancam pula ribuan buruh pabrik lain di
Tangerang. Abas Sunarya mengungkapkan, kemungkinan terjadinya
gelombang PHK terutama sekali mengancam pabrik-pabrik padat karya.
Perusahaan-perusahaan yang masing-masing mempekerjakan ribuan buruh
tersebut, umumnya pabrik-pabrik sepatu dan tekstil.
"Yang paling gawat saat ini nasib perusahaan-perusahaan tekstil,
termasuk garmen. Order semua produk tekstil di Indonesia, termasuk di
Tangerang, sudah turun sekitar 40 persen," ujarnya.
Abas menyebutkan, pesanan produk tekstil untuk tahun 2002 sampai
dengan saat ini belum diterima perusahaan-perusahaan di Tangerang,
dan daerah lain di Indonesia. Seandainya pesanan tetap tidak kunjung
datang pada awal tahun depan, diperkirakan bakal terjadi gelombang
PHK di banyak perusahaan yang memproduksi tekstil.
"Saat ini saja, sejumlah industri tekstil yang berskala kecil
sudah mulai tutup, karena tidak ada pesanan lagi yang masuk. Beberapa
perusahaan besar, saya dengar akan mulai merumahkan para pekerjanya.
Kalau pemerintah pusat tidak bisa membantu mencarikan jalan keluar
dari kemelut ini, akan banyak pabrik tekstil yang tutup dan melakukan
PHK terhadap ribuan pekerjanya," ujar Abas.
Menurut keterangan yang dihimpun Kompas, saat ini sudah ada
pabrik tekstil di Tangerang yang mengurangi jam kerja buruhnya. PT
Indo Taichen Textil Industry (ITTI) di Uwung Jaya, Jatiuwung,
misalnya, telah melakukan itu. Ratusan buruhnya tidak lagi dibagi
dalam tiga shift kerja. Di beberapa bagian, buruhnya diliburkan atau
bekerja secara bergantian.
Asisten Direktur PT ITTI Kiandoko Limarga menyatakan dalam
suratnya ke Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Tangerang
beberapa waktu lalu, pengurangan jam kerja dilakukan karena sepinya
order. Sepinya pesanan terjadi, setelah peristiwa pengeboman menara
kembar WTC New York, 11 September lalu. Saat ini produksi perusahaan
itu hanya 35 persen dari biasanya, dan semuanya untuk dipasarkan di
dalam negeri.
PHK, pengurangan jam kerja, bekerja secara bergantian,
pengurangan shift kerja, semua terjadi gara-gara sepinya pesanan dari
pembeli asal luar negeri. Di salah satu pabrik sepatu di Balaraja,
Tangerang, PT Tae Hwa Indonesia, akibat yang sudah diterima 4.600
buruhnya saat ini adalah tidak bisa bekerja lembur. Padahal kerja
lembur, merupakan penopang hidup mereka selama ini.
"Seandainya buruh hanya menerima upah minimum saja, pasti tidak
akan cukup untuk hidup mereka," ujar seorang pengusaha sepatu di
kawasan Pasarkemis, Tangerang.
Sejumlah pabrik sepatu di Tangerang yang memproduksi merek-merek
terkenal seperti Nike, Adidas, Reebok, dan Fila, umumnya tidak
mempunyai kepastian untuk mengarungi tahun 2002. Penyebabnya, sama
seperti pabrik tekstil sampai dengan saat ini, belum ada pesanan yang
masuk untuk tahun itu.
Kondisi seperti itu, tentu merupakan ancaman bagi puluhan ribu
buruh di pabrik-pabrik sepatu di Tangerang. Ancaman serupa dialami
pula puluhan ribu buruh tekstil. Ribuan buruh pabrik yang memproduksi
barang ekspor lainnya, juga sama terancam nasib buruk seperti itu.
Pemerintah pusat tentu perlu turun tangan menghadapi situasi yang
tidak bagus seperti itu. Ancaman PHK terhadap buruh pabrik jangan
sampai menjadi kenyataan. (agus mulyadi)
Foto: 1
Dok Kompas/alif ichwan
PUTUS - Pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini tengah mengancam
ribuan buruh pabrik di Tangerang. Terjadinya gelombang PHK terutama
sekali mengancam pabrik-pabrik padat karya. Perusahaan-perusahaan
yang masing-masing mempekerjakan ribuan buruh tersebut, umumnya
pabrik-pabrik sepatu dan tekstil. Yang paling gawat saat ini nasib
perusahaan-perusahaan tekstil, termasuk garmen. Order semua produk
tekstil di Indonesia, termasuk di Tangerang, sudah turun sekitar 40
persen. Buruh pabrik rata-rata berusia muda, malah tak sedikit yang
bergelar sarjana. Serombongan buruh sedang meninggalkan tempat kerja
di sebuah pabrik di Tangerang.
KOMPAS - Kamis, 25 Jan 2001 Halaman: 1 Penulis: mul Ukuran: 6237 Foto: 1
DEMI PERUT, BURUH SIAP TERIMA RISIKO
DEMI mendapatkan hak-hak yang telah terampas atau belum dapat
diraih, orang kadang menempuh jalan penuh risiko. Itu yang dilakukan
oleh ribuan buruh PT Prima Inreksa Industries, pabrik sepatu yang
memproduksi sepatu merek Adidas.
Meskipun tidak semua buruh -dari jumlah seluruhnya sekitar
6.000-mau menghadapi dan siap menerima risiko besar, upaya
mendapatkan hak itu sejak seminggu lalu tengah mereka lakukan.
Bermula dari unjuk rasa di kawasan pabrik pada tanggal 16 Januari
lalu, keesokan harinya mereka mengadu ke DPRD.
Karena tetap belum membuahkan hasil, besoknya, Kamis, "orang-
orang kecil" itu kembali mogok kerja di pabrik di Jalan Industri Raya
Blok A No 8, Desa Bunder, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Namun,
perundingan yang dilakukan tetap belum mencapai kesepakatan.
Pada hari Jumat, buruh PT Prima kembali mengadu ke DPRD. Pada
hari itu, keadaan sedikit membaik. Pihak pengusaha yang baru sore
hari datang ke DPRD untuk berunding mau memenuhi gaji sebesar UMK
(upah minimum kabupaten) Tangerang tahun 2001 sebesar Rp 426.500 per
bulan.
Akan tetapi, belasan tuntutan lainnya, yang berkaitan dengan uang
tunjangan dan tuntutan non-normatif lainnya, tetap belum bisa
dipenuhi. Eddy Purwanto dari Komisi E DPRD Kabupaten Tangerang ketika
itu menyarankan agar masalah-masalah itu diselesaikan secara
bipartit, antara buruh dengan pihak pengusaha.
Tuntutan buruh PT Prima lainnya adalah dibayarkannya premi hadir,
Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung perusahaan, tunjangan kesehatan
keluarga, cuti haid antara Rp 10.000-Rp 30.000 tidak dipotong, uang
makan Rp 5.000/hari (naik dari Rp 1.200), uang transpor Rp 4.000/
hari, uang shift kerja satu dan dua Rp 1.500 dan Rp 2.500, dan uang
premi shift bagian pres antara Rp 50.000-Rp 100.000.
Buruh juga menuntut sejumlah perbaikan lainnya, seperti perbedaan
gaji antara karyawan baru dengan yang lama disesuaikan dengan masa
kerja, saldo akhir tahun Jamsostek diberitahukan kepada buruh,
pembenahan di tubuh pelaksana unit kerja Federasi SPSI (Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia) setempat, dan digantinya manajer HRD
(pengembangan sumber daya manusia).
Belum dipenuhinya semua tuntutan tidak membuat buruh terus-
menerus mogok. Sejak Sabtu lalu, mereka telah bekerja kembali. Namun,
tuntutan-tuntutan mereka, sampai dengan Rabu, ternyata belum juga
dipenuhi.
"Saya dengar masih ada perundingan antara wakil buruh dan
pengusaha. Tempatnya di office. Saya juga tidak tahu mengapa belum
tercapai kesepakatan mengenai tuntutan kami. Padahal, janjinya hari
ini akan ada pengumuman soal itu," kata Abdul, salah seorang buruh PT
Prima, ketika ditemui di warung di depan pabrik.
Kepala Kantor Depnaker Tangerang Apon Suryana menyatakan,
perundingan untuk mencapai kesepakatan itu bisa memakan waktu cukup
lama. Kesepakatan bisa dicapai dalam waktu seminggu atau sebulan.
Sejumlah buruh yang ditemui menyatakan, mereka akan terus
berjuang agar sejumlah tuntutan dipenuhi pihak pengusaha.
"Kalau tidak diperjuangkan, kami akan terus dilecehkan. Sudah
terlalu lama kami diperlakukan tidak sepantasnya. Kalau tuntutan
tidak dipenuhi juga, kami akan mogok kerja kembali. Saya tidak peduli
pihak pengusaha kesal dan nantinya akan menutup pabrik ini," ujar
seorang buruh di bagian pres dengan bersemangat.
MOGOK kerja buruh memang ditakuti pengusaha karena itu berarti
produksi terhenti dan pengusaha akan menanggung rugi. Buruh menyadari
aksi mogok dapat membuat pabrik bangkrut, atau dipindahkan ke negara
lain, seperti Vietnam, yang lebih menguntungkan pengusaha.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)
Djimanto, Jumat lalu, mengungkapkan, sebanyak 12 perusahaan sepatu di
Indonesia sedang memproses diversifikasi usaha ke Vietnam karena
unjuk rasa buruh yang tidak tertib. Kenyataan itu mengakibatkan
negara berpotensi kehilangan pemasukan 480 juta dollar AS per tahun
dari penyerapan tenaga kerja dan perolehan pajak.
Ketika ancaman sejumlah pengusaha pabrik sepatu ditanyakan kepada
buruh PT Prima, jawaban mereka beragam. Buruh yang masih lajang tidak
peduli kalau pabrik mereka pindah ke negara lain. Yang sudah
berkeluarga berharap agar pabrik tidak sampai ditutup.
"Pokoknya pihak pengusaha harus memenuhi tuntutan kami. Yang kami
tuntut itu, kan, seharusnya telah lama kami peroleh. Masak perusahan
sebesar ini, dan semua produksi sepatunya untuk ekspor, tidak mau
memenuhi tuntutan yang tidak besar itu," kata seorang buruh laki-laki
bujangan di bagian rolling.
Kalau pabrik harus ditutup karena dipindah ke luar negeri, para
buruh lajang, terutama laki-laki, akan mencari kerja di tempat lain.
"Kalau tetap sulit mencari kerja, saya pulang saja ke Jawa
Tengah," ujar seorang buruh di bagian pres.
Meskipun umumnya berbicara penuh semangat, mereka rata-rata
meminta agar namanya tidak
ditulis. Mereka rupanya takut menerima risiko secara sendiri-sendiri.
Para buruh yang berkeluarga, meskipun tetap menuntut agar
tuntutan mereka dipenuhi, merasa khawatir kalau pabrik ditutup.
"Saat melakukan unjuk rasa, terpikir juga kalau-kalau pabrik
nantinya ditutup. Namun, aksi mogok kerja yang kami lakukan tetap
untuk memperbaiki hidup sehingga saya mendukungnya. Kalaupun tuntutan
tidak dipenuhi 100 persen, paling tidak 80 persen tuntutan kami
dipenuhi pengusaha," kata seorang buruh pabrik di bagian pres.
Bagi buruh, perjuangan dengan melakukan mogok kerja merupakan
sarana yang dianggap ampuh untuk mewujudkan harapan mereka. Demi
kebutuhan hidup yang lebih layak, buruh tidak peduli pabrik akan
ditutup atau dipindah ke luar negeri. Harapan buruh ini semestinya
dipenuhi pengusaha yang selama ini telah memeras tenaga mereka. (agus mulyadi)
Foto: 1
Iwan
MEMILIH JADI BURUH-Buruh yang rata-rata masih muda usia ini memilih
jadi buruh ketimbang menganggur di tengah sulitnya kehidupan akibat
krisis ekonomi. Foto ini dimabil, Rabu (24/1), di salah satu pabrik
sepatu dan sandal di Tangerang yang mempekerjakan sekitar 700 orang.
DEMI PERUT, BURUH SIAP TERIMA RISIKO
DEMI mendapatkan hak-hak yang telah terampas atau belum dapat
diraih, orang kadang menempuh jalan penuh risiko. Itu yang dilakukan
oleh ribuan buruh PT Prima Inreksa Industries, pabrik sepatu yang
memproduksi sepatu merek Adidas.
Meskipun tidak semua buruh -dari jumlah seluruhnya sekitar
6.000-mau menghadapi dan siap menerima risiko besar, upaya
mendapatkan hak itu sejak seminggu lalu tengah mereka lakukan.
Bermula dari unjuk rasa di kawasan pabrik pada tanggal 16 Januari
lalu, keesokan harinya mereka mengadu ke DPRD.
Karena tetap belum membuahkan hasil, besoknya, Kamis, "orang-
orang kecil" itu kembali mogok kerja di pabrik di Jalan Industri Raya
Blok A No 8, Desa Bunder, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Namun,
perundingan yang dilakukan tetap belum mencapai kesepakatan.
Pada hari Jumat, buruh PT Prima kembali mengadu ke DPRD. Pada
hari itu, keadaan sedikit membaik. Pihak pengusaha yang baru sore
hari datang ke DPRD untuk berunding mau memenuhi gaji sebesar UMK
(upah minimum kabupaten) Tangerang tahun 2001 sebesar Rp 426.500 per
bulan.
Akan tetapi, belasan tuntutan lainnya, yang berkaitan dengan uang
tunjangan dan tuntutan non-normatif lainnya, tetap belum bisa
dipenuhi. Eddy Purwanto dari Komisi E DPRD Kabupaten Tangerang ketika
itu menyarankan agar masalah-masalah itu diselesaikan secara
bipartit, antara buruh dengan pihak pengusaha.
Tuntutan buruh PT Prima lainnya adalah dibayarkannya premi hadir,
Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung perusahaan, tunjangan kesehatan
keluarga, cuti haid antara Rp 10.000-Rp 30.000 tidak dipotong, uang
makan Rp 5.000/hari (naik dari Rp 1.200), uang transpor Rp 4.000/
hari, uang shift kerja satu dan dua Rp 1.500 dan Rp 2.500, dan uang
premi shift bagian pres antara Rp 50.000-Rp 100.000.
Buruh juga menuntut sejumlah perbaikan lainnya, seperti perbedaan
gaji antara karyawan baru dengan yang lama disesuaikan dengan masa
kerja, saldo akhir tahun Jamsostek diberitahukan kepada buruh,
pembenahan di tubuh pelaksana unit kerja Federasi SPSI (Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia) setempat, dan digantinya manajer HRD
(pengembangan sumber daya manusia).
Belum dipenuhinya semua tuntutan tidak membuat buruh terus-
menerus mogok. Sejak Sabtu lalu, mereka telah bekerja kembali. Namun,
tuntutan-tuntutan mereka, sampai dengan Rabu, ternyata belum juga
dipenuhi.
"Saya dengar masih ada perundingan antara wakil buruh dan
pengusaha. Tempatnya di office. Saya juga tidak tahu mengapa belum
tercapai kesepakatan mengenai tuntutan kami. Padahal, janjinya hari
ini akan ada pengumuman soal itu," kata Abdul, salah seorang buruh PT
Prima, ketika ditemui di warung di depan pabrik.
Kepala Kantor Depnaker Tangerang Apon Suryana menyatakan,
perundingan untuk mencapai kesepakatan itu bisa memakan waktu cukup
lama. Kesepakatan bisa dicapai dalam waktu seminggu atau sebulan.
Sejumlah buruh yang ditemui menyatakan, mereka akan terus
berjuang agar sejumlah tuntutan dipenuhi pihak pengusaha.
"Kalau tidak diperjuangkan, kami akan terus dilecehkan. Sudah
terlalu lama kami diperlakukan tidak sepantasnya. Kalau tuntutan
tidak dipenuhi juga, kami akan mogok kerja kembali. Saya tidak peduli
pihak pengusaha kesal dan nantinya akan menutup pabrik ini," ujar
seorang buruh di bagian pres dengan bersemangat.
MOGOK kerja buruh memang ditakuti pengusaha karena itu berarti
produksi terhenti dan pengusaha akan menanggung rugi. Buruh menyadari
aksi mogok dapat membuat pabrik bangkrut, atau dipindahkan ke negara
lain, seperti Vietnam, yang lebih menguntungkan pengusaha.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo)
Djimanto, Jumat lalu, mengungkapkan, sebanyak 12 perusahaan sepatu di
Indonesia sedang memproses diversifikasi usaha ke Vietnam karena
unjuk rasa buruh yang tidak tertib. Kenyataan itu mengakibatkan
negara berpotensi kehilangan pemasukan 480 juta dollar AS per tahun
dari penyerapan tenaga kerja dan perolehan pajak.
Ketika ancaman sejumlah pengusaha pabrik sepatu ditanyakan kepada
buruh PT Prima, jawaban mereka beragam. Buruh yang masih lajang tidak
peduli kalau pabrik mereka pindah ke negara lain. Yang sudah
berkeluarga berharap agar pabrik tidak sampai ditutup.
"Pokoknya pihak pengusaha harus memenuhi tuntutan kami. Yang kami
tuntut itu, kan, seharusnya telah lama kami peroleh. Masak perusahan
sebesar ini, dan semua produksi sepatunya untuk ekspor, tidak mau
memenuhi tuntutan yang tidak besar itu," kata seorang buruh laki-laki
bujangan di bagian rolling.
Kalau pabrik harus ditutup karena dipindah ke luar negeri, para
buruh lajang, terutama laki-laki, akan mencari kerja di tempat lain.
"Kalau tetap sulit mencari kerja, saya pulang saja ke Jawa
Tengah," ujar seorang buruh di bagian pres.
Meskipun umumnya berbicara penuh semangat, mereka rata-rata
meminta agar namanya tidak
ditulis. Mereka rupanya takut menerima risiko secara sendiri-sendiri.
Para buruh yang berkeluarga, meskipun tetap menuntut agar
tuntutan mereka dipenuhi, merasa khawatir kalau pabrik ditutup.
"Saat melakukan unjuk rasa, terpikir juga kalau-kalau pabrik
nantinya ditutup. Namun, aksi mogok kerja yang kami lakukan tetap
untuk memperbaiki hidup sehingga saya mendukungnya. Kalaupun tuntutan
tidak dipenuhi 100 persen, paling tidak 80 persen tuntutan kami
dipenuhi pengusaha," kata seorang buruh pabrik di bagian pres.
Bagi buruh, perjuangan dengan melakukan mogok kerja merupakan
sarana yang dianggap ampuh untuk mewujudkan harapan mereka. Demi
kebutuhan hidup yang lebih layak, buruh tidak peduli pabrik akan
ditutup atau dipindah ke luar negeri. Harapan buruh ini semestinya
dipenuhi pengusaha yang selama ini telah memeras tenaga mereka. (agus mulyadi)
Foto: 1
Iwan
MEMILIH JADI BURUH-Buruh yang rata-rata masih muda usia ini memilih
jadi buruh ketimbang menganggur di tengah sulitnya kehidupan akibat
krisis ekonomi. Foto ini dimabil, Rabu (24/1), di salah satu pabrik
sepatu dan sandal di Tangerang yang mempekerjakan sekitar 700 orang.
Brunei Bukan Lagi Negara Impian
KOMPAS - Kamis, 12 Oct 2000 Halaman: 29 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 13095 Foto: 1
BRUNEI BUKAN LAGI NEGARA IMPIAN
BRUNEI bukan negara impian! Kalimat singkat itu, benar-benar
terpateri kuat di hati ratusan hingga ribuan tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang pernah dan saat ini masih merasakannya sendiri di Brunei
Darussalam. Negara seluas lebih dari 5.765 kilometer persegi itu
tidak seindah yang diimpikan para TKI sebelum berangkat dari kampung
halaman masing-masing.
Dengan penuh pengorbanan, meninggalkan anak,
istri, dan keluarga di rumah, mereka mencoba mengadu nasib. Uang
dalam jumlah tidak sedikit pun telah dikeluarkan dan diberikan kepada
agen yang mengirimkan mereka ke Brunei. Dengan harapan bisa mengubah
nasib, ribuan TKI meninggalkan semua yang dicintainya. Mereka pun
umumnya meninggalkan utang tidak sedikit, yang digunakan untuk
membayar ke agen pengerah tenaga kerja yang mengirim mereka.
Namun, apa lacur sesampainya di negara yang semula sempat
diimpikan, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Boro-boro akan
mendapatkan uang sampai jutaan rupiah sebulan. Lapangan pekerjaan pun
tidak mereka dapatkan. Jadilah mereka pengangguran.
"Kami ini sebenarnya orang-orang hebat dan kaya. Untuk menjadi
pengangguran di negara orang pun terlebih dahulu harus keluar biaya
jutaan rupiah," ujar beberapa TKI yang ditemui Kompas di Terminal Bus
Bandar Seri Begawan (BSB) dengan nada getir, akhir September 2000. Di
terminal yang terletak di pusat Kota BSB itu, setiap hari puluhan
hingga ratusan TKI pengangguran mangkal.
Cerita-cerita duka pun akhirnya terekam dari sejumlah TKI yang
menjadi korban di negara tetangga itu, ketika Kompas menelusuri
kehidupan mereka di Brunei. Impian indah yang bakal dapat diwujudkan
di negara kaya-raya dengan penduduk 330.000 jiwa itu, buyar setelah
satu-dua hari TKI menginjakkan kakinya di Brunei. Mereka tidak bisa
berbuat apa-apa, ketika dihadapkan berbagai persoalan yang
menghadang, terutama ketiadaan lapangan pekerjaan.
"Saya bersama delapan teman-teman sedesa di Pebayuran, Kabupaten
Bekasi, dijanjikan agen yang mengirim kami akan dipekerjakan di
peternakan milik keluarga Kerajaan Brunei. Kenyataannya, ketika
sampai di Brunei ternyata agen kami di negara ini, tidak memiliki
lowongan pekerjaan. Akhirnya kami luntang-lantung tidak karuan. Kerja
apa saja kami lakukan, agar dapat makan," ujar Candra (32), warga
Pebayuran yang datang ke Brunei pada April 2000.
Padahal agar bisa pergi ke Brunei Candra dan delapan temannya,
masing-masing dipungut Rp 14 juta oleh agen pengerah tenaga kerja
bernama Budi, warga Jatinegara, Jakarta Timur. Candra, teman akrabnya
Ujang (36), yang sama-sama mantan pegawai negeri di Pebayuran, dan
tujuh orang yang juga satu desa dengan mereka, mau pergi ke Brunei,
karena dijanjikan mendapat gaji Rp 4 juta per bulan atau 800 dollar
Brunei (ringgit).
"Modal Rp 14 juta yang saya serahkan kepada agen pengerah tenaga
kerja, saya hitung-hitung akan kembali hanya dalam waktu sekitar
empat bulan. Makanya saya nekad menjual beberapa barang di rumah,"
kata Ujang, yang terpaksa meninggalkan istri dan empat anaknya.
Kini Ujang, Candra, dan ratusan hingga ribuan TKI lain di Brunei
yang senasib dengan mereka, akhirnya hanya bisa kerja serabutan
dengan bantuan teman TKI yang mempunyai pekerjaan. Apa pun
pekerjaannya asal menghasilkan uang (halal), akan mereka
lakukan. "
Sejak kecil di Bekasi saya tidak pernah digigit lintah.
Eh, di Brunei saya digigit lintah, ketika bekerja membuka alang-alang
di rawa yang akan dijadikan lahan percontohan pertanian. Gara-gara
digigit lintah, saya sakit tiga hari," kata Candra.
Gaji di proyek pembukaan lahan pertanian itu hanya sebesar 13 ringgit per hari.
Kardi (25) asal Ponorogo, Jawa Timur, pada 22 September akhirnya
merasa lega, karena bisa kembali pulang ke Tanah Air. "Tetapi, saya
tidak membawa uang," katanya.
Bagi Kardi dan ratusan hingga ribuan TKI lainnya, pulang dengan
tangan hampa berarti malapetaka. Bencana lain akan menghadang mereka
di kampung halaman, yakni melunasi utang yang dijadikan mereka
sebagai modal untuk pergi ke Brunei. Tanpa membawa uang saat pulang
untuk membayar utang, bencana akan menghadang.
"Bagaimana kami bisa pulang dengan tenang, kalau masih banyak utang," ujar Ari (23),
perempuan TKI asal Malang ketika ditemui di tempat penampungan TKI
yang mendapat masalah. Mereka berkumpul di Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam.
Bersama dengan puluhan perempuan TKI lainnya, Ari terpaksa lari
ke KBRI untuk meminta bantuan. Upahnya selama tiga bulan tidak
dibayar majikan. Padahal dia telah bekerja tidak ubahnya seorang
budak dari pagi hingga dini hari. Selain TKI yang gajinya tidak
dibayar, di penampunagn KBRI mirip gudang, juga datang berlindung
perempuan TKI yang telah disiksa majikannya.
GAJI TKI yang tidak dibayar majikannya di Brunei Darussalam,
merupakan persoalan lain yang termasuk paling menonjol yang dialami
ratusan hingga ribuan TKI. Jerih payah, keringat, dan pengorbanan
mereka, sama sekali tidak dihargai oleh majikan warga Brunei.
"Saya heran kok orang Brunei tega melakukan itu. Tega-teganya mereka menipu
kami yang jauh-jauh datang dari Indonesia, dan telah mengeluarkan
modal cukup banyak agar dapat bekerja di sini (Brunei)," kata seorang
TKI di penampungan KBRI.
Kasus gaji tidak dibayar, selalu saja terdengar dari sebagian
besar TKI yang ditemui Kompas di Brunei Darussalam. Bagi perempuan,
TKI jalan yang ditempuh hanyalah dengan meminta bantuan kepada
petugas konsuler di KBRI. Sedangkan laki-laki TKI umumnya berusaha
sendiri, dengan terus memaksa majikannya agar membayar gaji mereka.
Lebih dari 40 orang setiap hari berjejalan di dalam dua ruangan
di gedung belakang KBRI yang lebih tepat disebut gudang. "Setiap hari
pasti ada TKI yang mendapat masalah dengan majikannya yang masuk
KBRI. Setiap hari pula ada TKI yang keluar karena persoalannya
selesai, seperti bekerja di majikan lain atau pulang ke Indonesia,"
kata Achmad DH Irfan, Sekretaris Dua KBRI.
Kasus-kasus yang menyebabkan TKI (terutama perempuan) menderita
gara-gara bekerja di Brunei, terbanyak memang kasus penipuan baik
tentang tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tempat kerja tidak
sesuai yang telah dijanjikan agen, maupun tidak dibayarnya gaji.
Kasus yang ditangani KBRI selama 2000 ini tercatat sebanyak 649
kasus. Sebagian dari kasus itu adalah penganiayaan oleh majikan.
Salah seorang TKI perempuan juga ada yang menjadi korban pemerkosaan
majikan laki-lakinya.
Seperti yang dialami Meri (27) TKI asal Depok yang fasih
berbahasa Inggris. Dia dijanjikan bekerja di hotel sebelum berangkat
ke Brunei tiga bulan lalu. Kenyataannya, wanita lajang yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempatnya bekerja di Jakarta, hanya
diberi pekerjaan sebagai pelayan kafe.
SEJUMLAH perlakuan tidak manusiawi yang dialami TKI dan sudah
pasti tidak seperti janji-janji yang sebelumnya mereka terima, lebih
disebabkan ulah sejumlah agen pengirim TKI baik liar (tidak resmi)
maupun yang tidak liar yang mengirim mereka. Agen-agen pengirim
berani mencari mangsa karena ada permintaan dari rekanan mereka di
Brunei, yang meminta untuk didatangkan sejumlah TKI.
Padahal seperti yang dikemukakan TKI yang terbilang cukup sukses
di Brunei, Mahmud Sailan (37), tidak semua agen penerima TKI di
Brunei (majikan) mempunyai lapangan pekerjaan. Menurut manajer salah
satu hotel dan kompleks pertokoan di Jalan Tutong ini, agen-agen di
Brunei yang meminta TKI hanya sekadar mencari keuntungan.
"Dengan mendapat kirimna TKI, majikan tersebut mendapatkan fee (bagian
keuntungan) berupa uang jaminan 600 ringgit (sekitar Rp 3 juta) per
orang," kata Mahmud yang juga Ketua Paguyuban TKI (Patki) perwakilan
Brunei Darussalam itu.
Sekretaris Patki pusat, Ali Ramadhan, juga menyatakan
kemasygulannya dengan ulah sebagian agen penerima TKI di Brunei
tersebut. Ade malah mensinyalir, sebagian TKI sengaja diperlakukan
tidak semestinya agar tidak betas hingga dia kabur dari majikan.
Kalau TKI tersebut berhenti sebelum waktunya, si agen akan
mendapatkan keuntungan, dapat memasukkan TKI lain yang menyebabkan
dia kembali mendapatkan keuntungan uang jaminan 600 ringgit.
Sebaliknya bagi TKI yang bersangkutan, kerugian yang diterima aan
berlipat-lipat. Seandainya mereka mendapat pekerjaan di tempat lain,
TKI tersebut harus membayar uang jaminan rutin setiap bulan sebesar
50 ringgit. "Padahal upah TKI yang bekerja sebagai amah (pembantu
rumah tangga) atau pekerja di kebun, hanya sekitar 200 ringgit," kata
Ali.
Adanya dugaan kesengajaan TKI diperlakukan semena-mena di Brunei
Darussalam, juga dikemukakan Ujang (37), warga Pebayuran, Kabupaten
Bekasi. Sesuai kontrak yang dijanjikan agen pengirimnya di Jakarta,
Ujang akan bekerja selama dua tahun. Namun, setelah sampai di Brunei,
ternyata dia hanya mendapat visa bekerja selama enam bulan.
"Rupanya saya hanya menjadi pengisi sisa waktu dari TKI lain yang pulang
karena sengaja diperlakukan tidak manusiawi. Ini semua ulah dari agen
di Brunei yang bekerja sama dengan agen di Indonesia. Sekarang saya
harus memperpanjang visa bekerja saya yang telah habis," katanya.
Semakin sulitnya TKI yang jauh-jauh datang ke Brunei untuk
mendapatkan pekerjaaan, selain akibat kenakalan agen di dua negara,
disebabkan pula oleh masih terpuruknya perekonomian negara kerajaan
itu. Seperti negara lain di Asia Tenggara, Brunei pun terimbas
"penyakit" sejumlah negara di dunia itu. Keterpurukan ekonomi itu,
telah menyebabkan warganya turut merasakannya pula.
Apalagi pemerintah setempat pun mulai memotong dan mengurangi
berbagai macam subsidi kepada warga negaranya. Salah satu
indikatornya, warga Brunei tidak lagi menikmati fasilitas gratis
untuk menikmati tempat rekreasi Jerudong Park, tempat wisata yang
mirip dengan Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta.
Data menyebutkan, angka pengangguran di Brunei sekitar 5,1
persen. Menurut Dewan Ekonomi Brunei (DEB), sekitar seperempat dari
tamatan sekolah antara tahun 1992-2001 akan sulit mendapatkan
pekerjaan. Selama ini, 75 persen angkatan kerja di Brunei bekerja di
pemerintahan. Belum diketahui data akhir tentang produk domestik
bruto Brunei. Pada tahun 1997 tercatat PDB Brunei sebesar 14.800
dollar AS, terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.
Segala macam latar belakang masalah yang tengah melanda Brunei
ternyata kurang mendapat tanggapan calon TKI. Mereka terus
berdatangan dan ingin ikut bertarung di negara kaya tersebut.
Warga negara Brunei sendiri, juga belum berubah sikap dalam
menghadapi masalah perekonomian negaranya. Mereka masih juga mau
mempekerjakan TKI, bahkan sebagai amah sekalipun. Kadang mereka
mendatangkan tenaga kerja asing termasuk TKI, hanya demi gengsi
dengan lingkungan sekitarnya.
GARA-gara gengsi sebagian warga Brunei itu pula lah, yang pada
akhirnya menyebabkan munculnya penderitaan pada kalangan TKI. Dalam
daftar yang tercatat di KBRI saja, jumlah TKI yang tidak dibayar
majikannya itu selama Januari-Agustus 2000 lebih dari 600 orang.
"Tetapi yang tidak melapor ke KBRI lebih banyak lagi Mas. Laki-laki
TKI kebanyakan berusaha sendiri meminta gajinya yang ditahan
majikan," ujar Kadir (23), TKI asal Kediri, Jawa Timur.
Berbagai persoalan yang dihadapi ratusan hingga ribuan TKI,
sebenarnya telah mendorong pihak KBRI di Brunei Darussalam untuk
berusaha sebisa mungkin mencegahnya. Atase Pertahanan KBRI, Slamet
Hariyanto, dalam pertemuannya dengan sejumlah TKI yang tergabung
dalam Patki di Brunei Darussalam mengingatkan, perlunya tindakan dari
aparat terkait untuk mengambil tindakan terhadap agen-agen liar
pengirim TKI di Tanah Air. Agen liar merupakan salah satu penyebab
utama persoalan yang dialami TKI.
Kasus tidak dibayarnya gaji TKI memang yang paling menonjol
terjadi di Brunei Darussalam. Dalam catatan KBRI disebutkan, selama
periode 1 April 1998-31 Maret 1999, sebanyak 268 TKI yang gajinya
tidak dibayar majikan. Urutan kedua sebanyak 246 kasus TKI
diperlakukan kasar oleh majikan. Selanjutnya, kerja tidak sesuai
kontrak 79 kasus, dan telantar/tertipu agensi/tidak ada kerja 59
kasus.
Cukup banyaknya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI di Brunei
Darussalam, sebagian dari mereka berharap agar pemerintah
menghentikan pengiriman TKI baru ke Brunei.
(Agus Mulyadi, dari Brunei Darussalam)
BRUNEI BUKAN LAGI NEGARA IMPIAN
BRUNEI bukan negara impian! Kalimat singkat itu, benar-benar
terpateri kuat di hati ratusan hingga ribuan tenaga kerja Indonesia
(TKI) yang pernah dan saat ini masih merasakannya sendiri di Brunei
Darussalam. Negara seluas lebih dari 5.765 kilometer persegi itu
tidak seindah yang diimpikan para TKI sebelum berangkat dari kampung
halaman masing-masing.
Dengan penuh pengorbanan, meninggalkan anak,
istri, dan keluarga di rumah, mereka mencoba mengadu nasib. Uang
dalam jumlah tidak sedikit pun telah dikeluarkan dan diberikan kepada
agen yang mengirimkan mereka ke Brunei. Dengan harapan bisa mengubah
nasib, ribuan TKI meninggalkan semua yang dicintainya. Mereka pun
umumnya meninggalkan utang tidak sedikit, yang digunakan untuk
membayar ke agen pengerah tenaga kerja yang mengirim mereka.
Namun, apa lacur sesampainya di negara yang semula sempat
diimpikan, ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Boro-boro akan
mendapatkan uang sampai jutaan rupiah sebulan. Lapangan pekerjaan pun
tidak mereka dapatkan. Jadilah mereka pengangguran.
"Kami ini sebenarnya orang-orang hebat dan kaya. Untuk menjadi
pengangguran di negara orang pun terlebih dahulu harus keluar biaya
jutaan rupiah," ujar beberapa TKI yang ditemui Kompas di Terminal Bus
Bandar Seri Begawan (BSB) dengan nada getir, akhir September 2000. Di
terminal yang terletak di pusat Kota BSB itu, setiap hari puluhan
hingga ratusan TKI pengangguran mangkal.
Cerita-cerita duka pun akhirnya terekam dari sejumlah TKI yang
menjadi korban di negara tetangga itu, ketika Kompas menelusuri
kehidupan mereka di Brunei. Impian indah yang bakal dapat diwujudkan
di negara kaya-raya dengan penduduk 330.000 jiwa itu, buyar setelah
satu-dua hari TKI menginjakkan kakinya di Brunei. Mereka tidak bisa
berbuat apa-apa, ketika dihadapkan berbagai persoalan yang
menghadang, terutama ketiadaan lapangan pekerjaan.
"Saya bersama delapan teman-teman sedesa di Pebayuran, Kabupaten
Bekasi, dijanjikan agen yang mengirim kami akan dipekerjakan di
peternakan milik keluarga Kerajaan Brunei. Kenyataannya, ketika
sampai di Brunei ternyata agen kami di negara ini, tidak memiliki
lowongan pekerjaan. Akhirnya kami luntang-lantung tidak karuan. Kerja
apa saja kami lakukan, agar dapat makan," ujar Candra (32), warga
Pebayuran yang datang ke Brunei pada April 2000.
Padahal agar bisa pergi ke Brunei Candra dan delapan temannya,
masing-masing dipungut Rp 14 juta oleh agen pengerah tenaga kerja
bernama Budi, warga Jatinegara, Jakarta Timur. Candra, teman akrabnya
Ujang (36), yang sama-sama mantan pegawai negeri di Pebayuran, dan
tujuh orang yang juga satu desa dengan mereka, mau pergi ke Brunei,
karena dijanjikan mendapat gaji Rp 4 juta per bulan atau 800 dollar
Brunei (ringgit).
"Modal Rp 14 juta yang saya serahkan kepada agen pengerah tenaga
kerja, saya hitung-hitung akan kembali hanya dalam waktu sekitar
empat bulan. Makanya saya nekad menjual beberapa barang di rumah,"
kata Ujang, yang terpaksa meninggalkan istri dan empat anaknya.
Kini Ujang, Candra, dan ratusan hingga ribuan TKI lain di Brunei
yang senasib dengan mereka, akhirnya hanya bisa kerja serabutan
dengan bantuan teman TKI yang mempunyai pekerjaan. Apa pun
pekerjaannya asal menghasilkan uang (halal), akan mereka
lakukan. "
Sejak kecil di Bekasi saya tidak pernah digigit lintah.
Eh, di Brunei saya digigit lintah, ketika bekerja membuka alang-alang
di rawa yang akan dijadikan lahan percontohan pertanian. Gara-gara
digigit lintah, saya sakit tiga hari," kata Candra.
Gaji di proyek pembukaan lahan pertanian itu hanya sebesar 13 ringgit per hari.
Kardi (25) asal Ponorogo, Jawa Timur, pada 22 September akhirnya
merasa lega, karena bisa kembali pulang ke Tanah Air. "Tetapi, saya
tidak membawa uang," katanya.
Bagi Kardi dan ratusan hingga ribuan TKI lainnya, pulang dengan
tangan hampa berarti malapetaka. Bencana lain akan menghadang mereka
di kampung halaman, yakni melunasi utang yang dijadikan mereka
sebagai modal untuk pergi ke Brunei. Tanpa membawa uang saat pulang
untuk membayar utang, bencana akan menghadang.
"Bagaimana kami bisa pulang dengan tenang, kalau masih banyak utang," ujar Ari (23),
perempuan TKI asal Malang ketika ditemui di tempat penampungan TKI
yang mendapat masalah. Mereka berkumpul di Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) di Brunei Darussalam.
Bersama dengan puluhan perempuan TKI lainnya, Ari terpaksa lari
ke KBRI untuk meminta bantuan. Upahnya selama tiga bulan tidak
dibayar majikan. Padahal dia telah bekerja tidak ubahnya seorang
budak dari pagi hingga dini hari. Selain TKI yang gajinya tidak
dibayar, di penampunagn KBRI mirip gudang, juga datang berlindung
perempuan TKI yang telah disiksa majikannya.
GAJI TKI yang tidak dibayar majikannya di Brunei Darussalam,
merupakan persoalan lain yang termasuk paling menonjol yang dialami
ratusan hingga ribuan TKI. Jerih payah, keringat, dan pengorbanan
mereka, sama sekali tidak dihargai oleh majikan warga Brunei.
"Saya heran kok orang Brunei tega melakukan itu. Tega-teganya mereka menipu
kami yang jauh-jauh datang dari Indonesia, dan telah mengeluarkan
modal cukup banyak agar dapat bekerja di sini (Brunei)," kata seorang
TKI di penampungan KBRI.
Kasus gaji tidak dibayar, selalu saja terdengar dari sebagian
besar TKI yang ditemui Kompas di Brunei Darussalam. Bagi perempuan,
TKI jalan yang ditempuh hanyalah dengan meminta bantuan kepada
petugas konsuler di KBRI. Sedangkan laki-laki TKI umumnya berusaha
sendiri, dengan terus memaksa majikannya agar membayar gaji mereka.
Lebih dari 40 orang setiap hari berjejalan di dalam dua ruangan
di gedung belakang KBRI yang lebih tepat disebut gudang. "Setiap hari
pasti ada TKI yang mendapat masalah dengan majikannya yang masuk
KBRI. Setiap hari pula ada TKI yang keluar karena persoalannya
selesai, seperti bekerja di majikan lain atau pulang ke Indonesia,"
kata Achmad DH Irfan, Sekretaris Dua KBRI.
Kasus-kasus yang menyebabkan TKI (terutama perempuan) menderita
gara-gara bekerja di Brunei, terbanyak memang kasus penipuan baik
tentang tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tempat kerja tidak
sesuai yang telah dijanjikan agen, maupun tidak dibayarnya gaji.
Kasus yang ditangani KBRI selama 2000 ini tercatat sebanyak 649
kasus. Sebagian dari kasus itu adalah penganiayaan oleh majikan.
Salah seorang TKI perempuan juga ada yang menjadi korban pemerkosaan
majikan laki-lakinya.
Seperti yang dialami Meri (27) TKI asal Depok yang fasih
berbahasa Inggris. Dia dijanjikan bekerja di hotel sebelum berangkat
ke Brunei tiga bulan lalu. Kenyataannya, wanita lajang yang terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK) di tempatnya bekerja di Jakarta, hanya
diberi pekerjaan sebagai pelayan kafe.
SEJUMLAH perlakuan tidak manusiawi yang dialami TKI dan sudah
pasti tidak seperti janji-janji yang sebelumnya mereka terima, lebih
disebabkan ulah sejumlah agen pengirim TKI baik liar (tidak resmi)
maupun yang tidak liar yang mengirim mereka. Agen-agen pengirim
berani mencari mangsa karena ada permintaan dari rekanan mereka di
Brunei, yang meminta untuk didatangkan sejumlah TKI.
Padahal seperti yang dikemukakan TKI yang terbilang cukup sukses
di Brunei, Mahmud Sailan (37), tidak semua agen penerima TKI di
Brunei (majikan) mempunyai lapangan pekerjaan. Menurut manajer salah
satu hotel dan kompleks pertokoan di Jalan Tutong ini, agen-agen di
Brunei yang meminta TKI hanya sekadar mencari keuntungan.
"Dengan mendapat kirimna TKI, majikan tersebut mendapatkan fee (bagian
keuntungan) berupa uang jaminan 600 ringgit (sekitar Rp 3 juta) per
orang," kata Mahmud yang juga Ketua Paguyuban TKI (Patki) perwakilan
Brunei Darussalam itu.
Sekretaris Patki pusat, Ali Ramadhan, juga menyatakan
kemasygulannya dengan ulah sebagian agen penerima TKI di Brunei
tersebut. Ade malah mensinyalir, sebagian TKI sengaja diperlakukan
tidak semestinya agar tidak betas hingga dia kabur dari majikan.
Kalau TKI tersebut berhenti sebelum waktunya, si agen akan
mendapatkan keuntungan, dapat memasukkan TKI lain yang menyebabkan
dia kembali mendapatkan keuntungan uang jaminan 600 ringgit.
Sebaliknya bagi TKI yang bersangkutan, kerugian yang diterima aan
berlipat-lipat. Seandainya mereka mendapat pekerjaan di tempat lain,
TKI tersebut harus membayar uang jaminan rutin setiap bulan sebesar
50 ringgit. "Padahal upah TKI yang bekerja sebagai amah (pembantu
rumah tangga) atau pekerja di kebun, hanya sekitar 200 ringgit," kata
Ali.
Adanya dugaan kesengajaan TKI diperlakukan semena-mena di Brunei
Darussalam, juga dikemukakan Ujang (37), warga Pebayuran, Kabupaten
Bekasi. Sesuai kontrak yang dijanjikan agen pengirimnya di Jakarta,
Ujang akan bekerja selama dua tahun. Namun, setelah sampai di Brunei,
ternyata dia hanya mendapat visa bekerja selama enam bulan.
"Rupanya saya hanya menjadi pengisi sisa waktu dari TKI lain yang pulang
karena sengaja diperlakukan tidak manusiawi. Ini semua ulah dari agen
di Brunei yang bekerja sama dengan agen di Indonesia. Sekarang saya
harus memperpanjang visa bekerja saya yang telah habis," katanya.
Semakin sulitnya TKI yang jauh-jauh datang ke Brunei untuk
mendapatkan pekerjaaan, selain akibat kenakalan agen di dua negara,
disebabkan pula oleh masih terpuruknya perekonomian negara kerajaan
itu. Seperti negara lain di Asia Tenggara, Brunei pun terimbas
"penyakit" sejumlah negara di dunia itu. Keterpurukan ekonomi itu,
telah menyebabkan warganya turut merasakannya pula.
Apalagi pemerintah setempat pun mulai memotong dan mengurangi
berbagai macam subsidi kepada warga negaranya. Salah satu
indikatornya, warga Brunei tidak lagi menikmati fasilitas gratis
untuk menikmati tempat rekreasi Jerudong Park, tempat wisata yang
mirip dengan Dunia Fantasi, Ancol, Jakarta.
Data menyebutkan, angka pengangguran di Brunei sekitar 5,1
persen. Menurut Dewan Ekonomi Brunei (DEB), sekitar seperempat dari
tamatan sekolah antara tahun 1992-2001 akan sulit mendapatkan
pekerjaan. Selama ini, 75 persen angkatan kerja di Brunei bekerja di
pemerintahan. Belum diketahui data akhir tentang produk domestik
bruto Brunei. Pada tahun 1997 tercatat PDB Brunei sebesar 14.800
dollar AS, terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.
Segala macam latar belakang masalah yang tengah melanda Brunei
ternyata kurang mendapat tanggapan calon TKI. Mereka terus
berdatangan dan ingin ikut bertarung di negara kaya tersebut.
Warga negara Brunei sendiri, juga belum berubah sikap dalam
menghadapi masalah perekonomian negaranya. Mereka masih juga mau
mempekerjakan TKI, bahkan sebagai amah sekalipun. Kadang mereka
mendatangkan tenaga kerja asing termasuk TKI, hanya demi gengsi
dengan lingkungan sekitarnya.
GARA-gara gengsi sebagian warga Brunei itu pula lah, yang pada
akhirnya menyebabkan munculnya penderitaan pada kalangan TKI. Dalam
daftar yang tercatat di KBRI saja, jumlah TKI yang tidak dibayar
majikannya itu selama Januari-Agustus 2000 lebih dari 600 orang.
"Tetapi yang tidak melapor ke KBRI lebih banyak lagi Mas. Laki-laki
TKI kebanyakan berusaha sendiri meminta gajinya yang ditahan
majikan," ujar Kadir (23), TKI asal Kediri, Jawa Timur.
Berbagai persoalan yang dihadapi ratusan hingga ribuan TKI,
sebenarnya telah mendorong pihak KBRI di Brunei Darussalam untuk
berusaha sebisa mungkin mencegahnya. Atase Pertahanan KBRI, Slamet
Hariyanto, dalam pertemuannya dengan sejumlah TKI yang tergabung
dalam Patki di Brunei Darussalam mengingatkan, perlunya tindakan dari
aparat terkait untuk mengambil tindakan terhadap agen-agen liar
pengirim TKI di Tanah Air. Agen liar merupakan salah satu penyebab
utama persoalan yang dialami TKI.
Kasus tidak dibayarnya gaji TKI memang yang paling menonjol
terjadi di Brunei Darussalam. Dalam catatan KBRI disebutkan, selama
periode 1 April 1998-31 Maret 1999, sebanyak 268 TKI yang gajinya
tidak dibayar majikan. Urutan kedua sebanyak 246 kasus TKI
diperlakukan kasar oleh majikan. Selanjutnya, kerja tidak sesuai
kontrak 79 kasus, dan telantar/tertipu agensi/tidak ada kerja 59
kasus.
Cukup banyaknya perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI di Brunei
Darussalam, sebagian dari mereka berharap agar pemerintah
menghentikan pengiriman TKI baru ke Brunei.
(Agus Mulyadi, dari Brunei Darussalam)
Tidur Hanya Beralaskan Karpet
KOMPAS - Senin, 17 Apr 2000 Halaman: 17 Penulis: MUL Ukuran: 2959
TIDUR HANYA BERALASKAN KARPET
KEHIDUPAN sehari-hari buruh pabrik di Tangerang, dan di daerah
lain di Indonesia, kadang bisa membuat orang lain yang melihat bisa
tersentuh rasa kemanusiaannya. Akibat rendahnya upah yang diterima
dari pabrik tempatnya bekerja, buruh kadang makan seadanya dan
bertempat tinggal di rumah atau kamar kontrakan seadanya pula.
Di ribuan rumah-rumah petak kontrakan buruh di Tangerang dan
daerah tetangganya di Kecamatan Kragilan, Serang, banyak dijumpai
tempat tinggal yang sederhana. Bagi buruh-buruh yang belum berkeluarga
atau hidup berpisah dengan anak dan istrinya, mereka biasanya bisa
tinggal bersama temannya di satu rumah kontrakan. Satu rumah petak
berukuran tiga kali empat meter, bisa ditinggali dua orang atau lebih.
Hampir pasti rumah kontrakan yang ditinggali buruh-buruh yang
belum berkeluarga, tidak dilengkapi perabotan memadai. Tidak ada
tempat tidur berkasur empuk atau meja kursi untuk bersantai. Rumah
kontrakan paling-paling hanya dilengkapi karpet multifungsi yang
digelar di dalam ruangan.
Di atas karpet itulah, buruh menerima tamu-tamunya. Di atas
karpet itu pula mereka tidur. Rumah kontrakan memang hanya benar-
benar menjadi tempat untuk tidur dan mandi. Isi rumah kontrakan
lain, paling hanya lemari plastik untuk menyimpan baju, meja
sekadarnya untuk menyimpan piring dan gelas, serta tape recorder.
Perlengkapan rumah seperti itulah yang dijumpai di tempat
tinggal Yadi (22) di sebuah rumah petak kontrakan di Desa
Kendayakan, Kragilan, yang disewa bersama seorang temannya. Biaya
sewa rumah petak sederhana itu setiap bulan Rp 90.000, dan
dibayar secara patungan oleh mereka berdua.
Di kawasan rumah-rumah petak kontrakan buruh di Kelurahan
Gandasari, Kota Tangerang, pemandangan serupa banyak dijumpai pula.
Buruh di kawasan itu umumnya mengaku tidak mampu untuk tinggal di
rumah yang lebih baik, dengan isi rumah yang lebih bagus dan lebih
layak pula. Penyebabnya tetap bermuara pada pas-pasannya upah yang
mereka terima sebagai buruh pabrik.
Kondisi serupa dialami pula Aryataji (38), seorang buruh pabrik
yang mengontrak kamar di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Kamar
tempat tinggal yang disewanya dengan biaya Rp 30.000/bulan, hanya
berukuran dua kali dua setengah meter. Kamarnya hanya berlantai semen
dan berdinding anyaman bambu. Lokasi kamarnya hanya dua meter dari
tepi saluran Banjir Kanal yang airnya kerap luber ke permukiman
sekitar.
Di lokasi lain, dua orang gadis buruh pabrik pancing dan sikat
gigi PT Forinco Ancol, Jatiuwung, Kota Tangerang, juga hanya mampu
tinggal di rumah petakan berkamar kosong, tidak jauh dari tempat
mereka bekerja. Upah setiap bulan yang hanya pas-pasan untuk bertahan
hidup-sebagian untuk biaya sewa kontrakan Rp 60.000/ bulan yang
ditanggung bersama, membuat mereka hanya mampu membeli karpet untuk
tidur. (agus mulyadi)
TIDUR HANYA BERALASKAN KARPET
KEHIDUPAN sehari-hari buruh pabrik di Tangerang, dan di daerah
lain di Indonesia, kadang bisa membuat orang lain yang melihat bisa
tersentuh rasa kemanusiaannya. Akibat rendahnya upah yang diterima
dari pabrik tempatnya bekerja, buruh kadang makan seadanya dan
bertempat tinggal di rumah atau kamar kontrakan seadanya pula.
Di ribuan rumah-rumah petak kontrakan buruh di Tangerang dan
daerah tetangganya di Kecamatan Kragilan, Serang, banyak dijumpai
tempat tinggal yang sederhana. Bagi buruh-buruh yang belum berkeluarga
atau hidup berpisah dengan anak dan istrinya, mereka biasanya bisa
tinggal bersama temannya di satu rumah kontrakan. Satu rumah petak
berukuran tiga kali empat meter, bisa ditinggali dua orang atau lebih.
Hampir pasti rumah kontrakan yang ditinggali buruh-buruh yang
belum berkeluarga, tidak dilengkapi perabotan memadai. Tidak ada
tempat tidur berkasur empuk atau meja kursi untuk bersantai. Rumah
kontrakan paling-paling hanya dilengkapi karpet multifungsi yang
digelar di dalam ruangan.
Di atas karpet itulah, buruh menerima tamu-tamunya. Di atas
karpet itu pula mereka tidur. Rumah kontrakan memang hanya benar-
benar menjadi tempat untuk tidur dan mandi. Isi rumah kontrakan
lain, paling hanya lemari plastik untuk menyimpan baju, meja
sekadarnya untuk menyimpan piring dan gelas, serta tape recorder.
Perlengkapan rumah seperti itulah yang dijumpai di tempat
tinggal Yadi (22) di sebuah rumah petak kontrakan di Desa
Kendayakan, Kragilan, yang disewa bersama seorang temannya. Biaya
sewa rumah petak sederhana itu setiap bulan Rp 90.000, dan
dibayar secara patungan oleh mereka berdua.
Di kawasan rumah-rumah petak kontrakan buruh di Kelurahan
Gandasari, Kota Tangerang, pemandangan serupa banyak dijumpai pula.
Buruh di kawasan itu umumnya mengaku tidak mampu untuk tinggal di
rumah yang lebih baik, dengan isi rumah yang lebih bagus dan lebih
layak pula. Penyebabnya tetap bermuara pada pas-pasannya upah yang
mereka terima sebagai buruh pabrik.
Kondisi serupa dialami pula Aryataji (38), seorang buruh pabrik
yang mengontrak kamar di Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat. Kamar
tempat tinggal yang disewanya dengan biaya Rp 30.000/bulan, hanya
berukuran dua kali dua setengah meter. Kamarnya hanya berlantai semen
dan berdinding anyaman bambu. Lokasi kamarnya hanya dua meter dari
tepi saluran Banjir Kanal yang airnya kerap luber ke permukiman
sekitar.
Di lokasi lain, dua orang gadis buruh pabrik pancing dan sikat
gigi PT Forinco Ancol, Jatiuwung, Kota Tangerang, juga hanya mampu
tinggal di rumah petakan berkamar kosong, tidak jauh dari tempat
mereka bekerja. Upah setiap bulan yang hanya pas-pasan untuk bertahan
hidup-sebagian untuk biaya sewa kontrakan Rp 60.000/ bulan yang
ditanggung bersama, membuat mereka hanya mampu membeli karpet untuk
tidur. (agus mulyadi)
Terpaksa Bekerja dengan Anak Istri
KOMPAS - Selasa, 14 Mar 2000 Halaman: 19 Penulis: MUL Ukuran: 3858
TERPAKSA BERPISAH DENGAN ANAK ISTRI
BAGI Aryataji (38), jarak antara rumahnya di daerah Pasarkemis,
Kabupaten Tangerang, dengan tempatnya bekerja terasa begitu jauh.
Meskipun tempatnya selama empat tahun ini bekerja di PT Fajarindo
Faliman Zipper (FFJ) di Kelurahan Jurumudibaru, Batuceper, masih
berada di kawasan Tangerang, dia tidak bisa setiap hari bertemu
dengan istri dan empat anaknya.
Agar bisa dekat dengan tempatnya bekerja, Aryataji terpaksa
harus berpisah dengan anak dan istrinya. Dia tinggal di sebuah kamar
kontrakan yang terletak di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan
Kalideres, Jakarta Barat, yang hanya berjarak puluhan meter dari PT
FFZ.
Penyebab Aryataji harus mengontrak, karena biaya transpor ke
rumahnya di Pasarkemis yang berjarak lebih dari 20 km dari PT FFZ,
terlalu mahal untuk ukuran dia. Sementara upah yang diterima dari
tempatnya bekerja, sama seperti kebanyakan buruh pabrik lain di
Tangerang, hanya sekadar untuk bisa bertahan hidup.
"Kalau setiap hari berangkat dan pulang dari rumah ke pabrik,
gaji satu bulan bisa habis hanya untuk biaya naik angkutan umum,"
katanya ketika ditemui Kompas di kamar kontrakannya, Sabtu (11/3)
lalu.
Ongkos transpor ke pabrik yang harus dikeluarkan seandainya dia
tinggal di rumah, menghabiskan sekitar Rp 4.000 sehari. "Untuk makan
anak-anak saya tidak kebagian lagi," katanya.
Padahal upah yang diterimanya dari tempat bekerja bisa dikatakan
kecil, meskipun telah sesuai dengan upah minimum regional (UMR),
Rp 230. 000. Menurut Aryataji, upahnya setiap hari hanya Rp 7.700
ditambah uang prestasi Rp 700. Dengan upah hanya sebesar itu, kalau
dia nekat tinggal di rumah tentu akan habis untuk biaya transpor.
"Sekarang saja, seorang anak saya terpaksa berhenti sekolah karena
tidak ada biaya," ujarnya.
Menyadari kondisi keuangannya yang serba pas-pasan, Aryataji
akhirnya memilih berpisah dengan istri dan empat anaknya. Selama enam
hari dalam satu minggu, dia pendam rasa rindunya dengan orang-orang
yang dikasihi.
Agar keluarganya bisa bertahan hidup, Aryataji harus rela pula
tinggal di kamar kontrakan berukuran dua kali dua setengah meter,
berlantai semen dan berdinding anyaman bambu. Kamar kontrakan
tempatnya tinggal pun berada di kawasan permukiman yang biasa
disebut kumuh.
TIDAK cukupnya upah yang diterima buruh agar bisa hidup layak
-dan menjadi penyebab mereka berpisah dari anak dan istri- dialami
pula oleh Tugiyo (36). Sejak dia mulai bekerja sebagai buruh pabrik
di Tangerang sekitar 12 tahun lalu, Tugiyo hidup berpisah dengan
istrinya. Bahkan saat dia telah dikaruniai anak, keluarganya tetap
tinggal di daerah asalnya di Tegal.
"Hidup di kampung biayanya tidak terlalu mahal jika dibandingkan
tinggal di Tangerang," begitu alasannya.
Berpisahnya ayah dengan istri dan dua anaknya itu terjadi karena
upah di pabrik keramik tempatnya bekerja di PT Jatake Kramindo
Kharisma di Jl Kalisabi Km 4 Tangerang, tidaklah terlalu besar.
Padahal untuk mengontrak rumah petak saja, Tugiyo setiap bulan harus
keluar uang Rp 60.000. Sedangkan uang transpor pulang pergi ke Tegal
Rp 30.000.
Upah Tugiyo sebenarnya telah mencapai sekitar dua kali UMR yang
masih berlaku. Namun dia tetap merasa berat jika keluarganya juga
hidup di Tangerang yang jauh lebih mahal biayanya dibanding di kampung
halaman di Tegal.
Buruh lain yang seperti Aryataji dan Tugiyo mungkin jumlahnya
ribuan orang. Mereka terpaksa berpisah sementara dan memendam rindu
dengan orang-orang tercinta, hanya karena memang tidak mampu
mendapatkan penghasilan lebih baik. Ini semua gara-gara upah buruh
minim, yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pun belum
kesampaian. (agus mulyadi)
TERPAKSA BERPISAH DENGAN ANAK ISTRI
BAGI Aryataji (38), jarak antara rumahnya di daerah Pasarkemis,
Kabupaten Tangerang, dengan tempatnya bekerja terasa begitu jauh.
Meskipun tempatnya selama empat tahun ini bekerja di PT Fajarindo
Faliman Zipper (FFJ) di Kelurahan Jurumudibaru, Batuceper, masih
berada di kawasan Tangerang, dia tidak bisa setiap hari bertemu
dengan istri dan empat anaknya.
Agar bisa dekat dengan tempatnya bekerja, Aryataji terpaksa
harus berpisah dengan anak dan istrinya. Dia tinggal di sebuah kamar
kontrakan yang terletak di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan
Kalideres, Jakarta Barat, yang hanya berjarak puluhan meter dari PT
FFZ.
Penyebab Aryataji harus mengontrak, karena biaya transpor ke
rumahnya di Pasarkemis yang berjarak lebih dari 20 km dari PT FFZ,
terlalu mahal untuk ukuran dia. Sementara upah yang diterima dari
tempatnya bekerja, sama seperti kebanyakan buruh pabrik lain di
Tangerang, hanya sekadar untuk bisa bertahan hidup.
"Kalau setiap hari berangkat dan pulang dari rumah ke pabrik,
gaji satu bulan bisa habis hanya untuk biaya naik angkutan umum,"
katanya ketika ditemui Kompas di kamar kontrakannya, Sabtu (11/3)
lalu.
Ongkos transpor ke pabrik yang harus dikeluarkan seandainya dia
tinggal di rumah, menghabiskan sekitar Rp 4.000 sehari. "Untuk makan
anak-anak saya tidak kebagian lagi," katanya.
Padahal upah yang diterimanya dari tempat bekerja bisa dikatakan
kecil, meskipun telah sesuai dengan upah minimum regional (UMR),
Rp 230. 000. Menurut Aryataji, upahnya setiap hari hanya Rp 7.700
ditambah uang prestasi Rp 700. Dengan upah hanya sebesar itu, kalau
dia nekat tinggal di rumah tentu akan habis untuk biaya transpor.
"Sekarang saja, seorang anak saya terpaksa berhenti sekolah karena
tidak ada biaya," ujarnya.
Menyadari kondisi keuangannya yang serba pas-pasan, Aryataji
akhirnya memilih berpisah dengan istri dan empat anaknya. Selama enam
hari dalam satu minggu, dia pendam rasa rindunya dengan orang-orang
yang dikasihi.
Agar keluarganya bisa bertahan hidup, Aryataji harus rela pula
tinggal di kamar kontrakan berukuran dua kali dua setengah meter,
berlantai semen dan berdinding anyaman bambu. Kamar kontrakan
tempatnya tinggal pun berada di kawasan permukiman yang biasa
disebut kumuh.
TIDAK cukupnya upah yang diterima buruh agar bisa hidup layak
-dan menjadi penyebab mereka berpisah dari anak dan istri- dialami
pula oleh Tugiyo (36). Sejak dia mulai bekerja sebagai buruh pabrik
di Tangerang sekitar 12 tahun lalu, Tugiyo hidup berpisah dengan
istrinya. Bahkan saat dia telah dikaruniai anak, keluarganya tetap
tinggal di daerah asalnya di Tegal.
"Hidup di kampung biayanya tidak terlalu mahal jika dibandingkan
tinggal di Tangerang," begitu alasannya.
Berpisahnya ayah dengan istri dan dua anaknya itu terjadi karena
upah di pabrik keramik tempatnya bekerja di PT Jatake Kramindo
Kharisma di Jl Kalisabi Km 4 Tangerang, tidaklah terlalu besar.
Padahal untuk mengontrak rumah petak saja, Tugiyo setiap bulan harus
keluar uang Rp 60.000. Sedangkan uang transpor pulang pergi ke Tegal
Rp 30.000.
Upah Tugiyo sebenarnya telah mencapai sekitar dua kali UMR yang
masih berlaku. Namun dia tetap merasa berat jika keluarganya juga
hidup di Tangerang yang jauh lebih mahal biayanya dibanding di kampung
halaman di Tegal.
Buruh lain yang seperti Aryataji dan Tugiyo mungkin jumlahnya
ribuan orang. Mereka terpaksa berpisah sementara dan memendam rindu
dengan orang-orang tercinta, hanya karena memang tidak mampu
mendapatkan penghasilan lebih baik. Ini semua gara-gara upah buruh
minim, yang bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum pun belum
kesampaian. (agus mulyadi)
Hidup Buruh Masih Tetap Gali Lubang Tutup Lubang
KOMPAS - Selasa, 14 Mar 2000 Halaman: 1 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 5542
HIDUP BURUH MASIH TETAP GALI LUBANG TUTUP LUBANG
SULIT membayangkan bagaimana bisa bertahan hidup dengan gaji
sebesar Rp 230.000/bulan, sebagai satu-satunya sumber nafkah. Di
zaman di mana harga semua kebutuhan hidup yang serba mahal ini,
perlu seorang manajer keuangan profesional yang mungkin dapat
mengatur uang sebesar itu. Terlebih lagi untuk hidup di Tangerang
yang tergolong mahal.
Himpitan hidup yang sulit, saat ini, akhirnya menciptakan "manajer
profesional" di bidang keuangan. Mereka lahir dari kalangan ratusan
ribu buruh pabrik yang tersebar di seantero Tangerang. Karena dipaksa
keadaan, buruh pabrik dipaksa mengasah otak bagaimana cara mengatur
pengeluaran uang dari upahnya yang sebetulnya masih kurang layak itu.
"Siapa pun sebenarnya sulit bisa hidup dengan uang gaji hanya Rp
230.000 per bulan, tetapi kami masih tetap bertahan dengan kondisi
seperti ini," kata beberapa buruh pabrik keramik PT Jatake Kramindo
Kharisma (JKK) di Jl Kalisabi Km 4, Jatiuwung, Kota Tangerang, Jumat
(10/3). Mereka, ketika itu, tengah berunjuk rasa di halaman pabriknya,
menuntut perbaikan kesejahteraan dari pengusaha.
Sayadin (25), pekerja harian PT JKK yang telah lepas masa kontrak,
hanya mendapat gaji Rp 230.000/bulan. "Hanya itu yang saya dapat.
Tidak ada tambahan uang transpor, uang makan, atau tunjangan lainnya,"
kata calon ayah, yang istrinya tengah mengandung anak pertama.
Dengan gaji sebesar itu, cara Sayadin berhemat, salah satunya,
membayar uang kontrakan rumah bedeng Rp 60.000/bulan. Sisanya, untuk
biaya makan kebutuhan sehari-hari. Sayadin merasa malu menyebutkan
berapa besar uang yang dibelanjakan istrinya untuk membeli beras dan
kebutuhan pokok sehari-hari lainnya, serta transpor ke pabriknya.
Meskipun sudah begitu berhemat, upahnya tetap tidak dapat menutupi
kebutuhan pokok untuk bertahan hidup bersama istrinya. "Setiap bulan
saya selalu berutang kepada teman Rp 40.000 agar tetap bisa makan,"
kata Sayadin. Utangnya dibayar ketika gajian tiba.
Buruh JKK lain, Dadin (30), ayah dua anak, juga mengalami nasib
serupa, meskipun gajinya lebih tinggi, Rp 380.000/bulan. "Hidup
karyawan pabrik sudah biasa gali lubang tutup lubang. Pada minggu
ketiga, ketika uang gaji habis, terpaksa harus berutang yang dibayar
setelah gajian," katanya. Padahal Dadin dan istrinya telah berusaha
mencoba menambah penghasilan dengan berdagang kecil-kecilan.
Dua perempuan pekerja berusia 17 tahun, buruh pabrik pancing dan
sikat gigi PT Furinco Ancol, Jatiuwung, meskipun sudah menerima upah
sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 230.000, tetapi merasa
upah itu belum mencukupi untuk hidup layak selama satu bulan. Padahal
mereka merasa perlu membeli peralatan make up.
Keluhan serupa dilontarkan pula dua buruh pabrik bohlam, PT Osran
Indonesia, Jl Siliwangi, Kota Tangerang, yakni Suparno (22) dan Adi
(23). Dengan upah Rp 257.000, di mana Rp 30.000 di antaranya
digunakan untuk membayar uang kontrakan bersama teman, pengeluaran
harus dibuat seketat mungkin. Kalau tidak, untuk makan satu bulan pun
tidak akan mencukupi.
UPAH buruh pabrik di Tangerang -juga di daerah lain di
Indonesia-sampai saat ini tetap belum mampu memenuhi kebutuhan hidup
minimum (KHM), meskipun hampir semuanya telah memenuhi pembayaran
sesuai UMR.
Tahun ini, UMR baru yang rencananya akan mencapai sekitar
80 persen dari KHM, sempat membersitkan harapan di antara buruh. Namun
kenyataannya, UMR baru bahkan tetap di bawah janji awal, seperti yang
pernah diucapkan Menaker Bomer Pasaribu pada awal Maret 2000 lalu.
Di Tangerang yang jumlah buruhnya mencapai sekitar 400.000 orang,
kenaikan UMR baru mencapai 17,39 persen atau menjadi Rp 270.000/bulan.
Rencana kenaikan UMR ini disambut baik buruh, meskipun tetap tidak
akan mampu menutupi kebutuhan pokok hidup mereka sehari-hari.
"Kenaikan UMR menjadi Rp 270.000, paling-paling hanya bisa
mengurangi utang rutin saya kepada teman setiap bulannya," kata
Sayadin. Namun, itu dengan catatan semua barang harganya tidak
ikut naik.
Harapan itu mungkin akan tetap hanya tinggal harapan. Harga-harga
barang kebutuhan hidup, hampir dipastikan akan segera kembali melambung
ketika harga BBM dan listrik naik April nanti. Kenaikan BBM dan listrik
pasti diikuti naiknya harga-harga.
Bila itu terjadi nanti, buruh-buruh pabrik di Tangerang tetap
hanya bisa meratapi nasib. "Dengan upah yang diterima seperti ini,
kapan kami bisa menyimpan sebagian untuk menabung. Kalau punya uang
tabungan, mungkin kami buruh-buruh ini sedikit bisa menata dan
merencanakan kehidupan lebih baik dan manusiawi," kata buruh-buruh
pabrik seperti Adi, Dadin, Sayadin, Herman, dan lainnya.
Belum bisa membaiknya sistem pengupahan dengan penetapan UMR
baru yang ternyata nilainya belum manusiawi, secara langsung tetap
menempatkan kaum buruh selalu "gali lubang tutup lubang" sepanjang
hidupnya. Mereka memang alat produksi, tetapi mereka bukan mesin.
Mereka layak mendapat kesejahteraan yang lebih baik, dan pembagian
yang lebih adil dengan pemilik kapital. (agus mulyadi)
Teksfoto:
Kompas/agus mulyadi
MAKAN SEKADARNYA - Saat istirahat tiba, sejumlah buruh pabrik garmen di Jalan Imam Bonjol, Tangerang, keluar untuk mengisi perut. Buruh-buruh itu hanya bisa makan sekadarnya, yang dibeli dari pedagang kaki lima di depan pabrik. Yang penting perut terisi.
HIDUP BURUH MASIH TETAP GALI LUBANG TUTUP LUBANG
SULIT membayangkan bagaimana bisa bertahan hidup dengan gaji
sebesar Rp 230.000/bulan, sebagai satu-satunya sumber nafkah. Di
zaman di mana harga semua kebutuhan hidup yang serba mahal ini,
perlu seorang manajer keuangan profesional yang mungkin dapat
mengatur uang sebesar itu. Terlebih lagi untuk hidup di Tangerang
yang tergolong mahal.
Himpitan hidup yang sulit, saat ini, akhirnya menciptakan "manajer
profesional" di bidang keuangan. Mereka lahir dari kalangan ratusan
ribu buruh pabrik yang tersebar di seantero Tangerang. Karena dipaksa
keadaan, buruh pabrik dipaksa mengasah otak bagaimana cara mengatur
pengeluaran uang dari upahnya yang sebetulnya masih kurang layak itu.
"Siapa pun sebenarnya sulit bisa hidup dengan uang gaji hanya Rp
230.000 per bulan, tetapi kami masih tetap bertahan dengan kondisi
seperti ini," kata beberapa buruh pabrik keramik PT Jatake Kramindo
Kharisma (JKK) di Jl Kalisabi Km 4, Jatiuwung, Kota Tangerang, Jumat
(10/3). Mereka, ketika itu, tengah berunjuk rasa di halaman pabriknya,
menuntut perbaikan kesejahteraan dari pengusaha.
Sayadin (25), pekerja harian PT JKK yang telah lepas masa kontrak,
hanya mendapat gaji Rp 230.000/bulan. "Hanya itu yang saya dapat.
Tidak ada tambahan uang transpor, uang makan, atau tunjangan lainnya,"
kata calon ayah, yang istrinya tengah mengandung anak pertama.
Dengan gaji sebesar itu, cara Sayadin berhemat, salah satunya,
membayar uang kontrakan rumah bedeng Rp 60.000/bulan. Sisanya, untuk
biaya makan kebutuhan sehari-hari. Sayadin merasa malu menyebutkan
berapa besar uang yang dibelanjakan istrinya untuk membeli beras dan
kebutuhan pokok sehari-hari lainnya, serta transpor ke pabriknya.
Meskipun sudah begitu berhemat, upahnya tetap tidak dapat menutupi
kebutuhan pokok untuk bertahan hidup bersama istrinya. "Setiap bulan
saya selalu berutang kepada teman Rp 40.000 agar tetap bisa makan,"
kata Sayadin. Utangnya dibayar ketika gajian tiba.
Buruh JKK lain, Dadin (30), ayah dua anak, juga mengalami nasib
serupa, meskipun gajinya lebih tinggi, Rp 380.000/bulan. "Hidup
karyawan pabrik sudah biasa gali lubang tutup lubang. Pada minggu
ketiga, ketika uang gaji habis, terpaksa harus berutang yang dibayar
setelah gajian," katanya. Padahal Dadin dan istrinya telah berusaha
mencoba menambah penghasilan dengan berdagang kecil-kecilan.
Dua perempuan pekerja berusia 17 tahun, buruh pabrik pancing dan
sikat gigi PT Furinco Ancol, Jatiuwung, meskipun sudah menerima upah
sesuai Upah Minimum Regional (UMR) sebesar Rp 230.000, tetapi merasa
upah itu belum mencukupi untuk hidup layak selama satu bulan. Padahal
mereka merasa perlu membeli peralatan make up.
Keluhan serupa dilontarkan pula dua buruh pabrik bohlam, PT Osran
Indonesia, Jl Siliwangi, Kota Tangerang, yakni Suparno (22) dan Adi
(23). Dengan upah Rp 257.000, di mana Rp 30.000 di antaranya
digunakan untuk membayar uang kontrakan bersama teman, pengeluaran
harus dibuat seketat mungkin. Kalau tidak, untuk makan satu bulan pun
tidak akan mencukupi.
UPAH buruh pabrik di Tangerang -juga di daerah lain di
Indonesia-sampai saat ini tetap belum mampu memenuhi kebutuhan hidup
minimum (KHM), meskipun hampir semuanya telah memenuhi pembayaran
sesuai UMR.
Tahun ini, UMR baru yang rencananya akan mencapai sekitar
80 persen dari KHM, sempat membersitkan harapan di antara buruh. Namun
kenyataannya, UMR baru bahkan tetap di bawah janji awal, seperti yang
pernah diucapkan Menaker Bomer Pasaribu pada awal Maret 2000 lalu.
Di Tangerang yang jumlah buruhnya mencapai sekitar 400.000 orang,
kenaikan UMR baru mencapai 17,39 persen atau menjadi Rp 270.000/bulan.
Rencana kenaikan UMR ini disambut baik buruh, meskipun tetap tidak
akan mampu menutupi kebutuhan pokok hidup mereka sehari-hari.
"Kenaikan UMR menjadi Rp 270.000, paling-paling hanya bisa
mengurangi utang rutin saya kepada teman setiap bulannya," kata
Sayadin. Namun, itu dengan catatan semua barang harganya tidak
ikut naik.
Harapan itu mungkin akan tetap hanya tinggal harapan. Harga-harga
barang kebutuhan hidup, hampir dipastikan akan segera kembali melambung
ketika harga BBM dan listrik naik April nanti. Kenaikan BBM dan listrik
pasti diikuti naiknya harga-harga.
Bila itu terjadi nanti, buruh-buruh pabrik di Tangerang tetap
hanya bisa meratapi nasib. "Dengan upah yang diterima seperti ini,
kapan kami bisa menyimpan sebagian untuk menabung. Kalau punya uang
tabungan, mungkin kami buruh-buruh ini sedikit bisa menata dan
merencanakan kehidupan lebih baik dan manusiawi," kata buruh-buruh
pabrik seperti Adi, Dadin, Sayadin, Herman, dan lainnya.
Belum bisa membaiknya sistem pengupahan dengan penetapan UMR
baru yang ternyata nilainya belum manusiawi, secara langsung tetap
menempatkan kaum buruh selalu "gali lubang tutup lubang" sepanjang
hidupnya. Mereka memang alat produksi, tetapi mereka bukan mesin.
Mereka layak mendapat kesejahteraan yang lebih baik, dan pembagian
yang lebih adil dengan pemilik kapital. (agus mulyadi)
Teksfoto:
Kompas/agus mulyadi
MAKAN SEKADARNYA - Saat istirahat tiba, sejumlah buruh pabrik garmen di Jalan Imam Bonjol, Tangerang, keluar untuk mengisi perut. Buruh-buruh itu hanya bisa makan sekadarnya, yang dibeli dari pedagang kaki lima di depan pabrik. Yang penting perut terisi.
Langganan:
Postingan (Atom)
