KOMPAS - Senin, 28 Jun 1999 Halaman: 21 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 9008
KOTA TENJO DIJARAH, GAGAL GEMERLAP
DUA perempuan setengah baya jalan beriringan di jalan setapak di
Desa Cikasungka, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, akhir April
1999 lalu. Masing-masing membawa beban berat di atas kepala: kusen
pintu. Tak tampak rasa khawatir di wajah keduanya, meski tahu kusen
yang dijunjung itu mereka copot tanpa izin dari kawasan perumahan Kota
Tenjo.
KOTA Tenjo mulai dibangun sejak 1998. Pengembangnya, PT Prasetya
Mulya. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini langsung dirasakan PT
Prasetya Mulya. Apalagi setelah Bank BHS yang mendanai pembangunan
perumahan itu dilikuidasi, PT Prasetya Mulya langsung bangkrut.
Setahun setelah krisis moneter, PT Prasetya Mulya hengkang dari
lokasi, meski sudah cukup banyak rumah yang telah selesai dibangun.
Hanya empat Satpam ditinggalkan menjaga lokasi. Agaknya, minimnya
penjaga itulah yang mendorong orang-orang tak dikenal datang menjarah.
Mereka mengambil apa saja yang bisa dijadikan uang atau dipakai
sendiri. Semisal genteng, kusen, kaca jendela, daun pintu dan jendela
serta marmer.
Penjarahan tidak hanya malam hari, juga siang hari. Hingga
sekarang penjarahan belum berakhir, seperti yang dilakukan dua
perempuan setengah baya itu.
"Biasanya penjarahan dilakukan malam hari. Bila siang hari,
kadang-kadang kami masih bisa menghalau mereka," kata Kemasnayni,
satpam perumahan Kota Tenjo. Menurut dia, penjarahan bisa leluasa
karena kurangnya tenaga satpam. Sejak pengembangnya bangkrut jumlah
satpam dikurangi dari sebelumnya 27 orang menjadi empat orang.
Sekitar 50 meter dari lokasi perumahan Kota Tenjo terdapat pos
polisi.
Penjarahan serupa tidak hanya terjadi di Kota Tenjo. Di perumahan
tetangganya, Persada Tridaya Agung, di sebelah barat, penjarahan juga
terjadi. Bahkan di perumahan ini, dari 208 unit rumah yang telah
selesai dibangun, satu pun tidak memiliki kaca jendela lagi. Semuanya
hilang atau dipecahkan orang tidak dikenal. Sebagian genting rumah
juga tidak lagi di tempatnya.
Sebagian rumah lain di Persada Tridaya Agung yang belum selesai
dibangun, malah telah rata dengan tanah. Sama seperti di perumahan
Kota Tenjo, bangunan rumah itu dirubuhkan untuk diambil besi betonnya.
Penjarahan hanya terjadi di dua kawasan perumahan itu. Kompleks
perumahan yang persis berdampingan dengan Kota Tenjo, yakni perumahan
Bukit Cikasungka, aman-aman saja. Mungkin karena sebagian rumah telah
berpenghuni dan satpam yang menjaga cukup banyak, para penjarah tidak
berani beraksi di Bukit Cikasungka.
KOTA Tenjo terletak di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten
Bogor. Lokasi kawasan perumahan itu, di sebelah utara berdampingan
dengan kompleks perumahan Bukit Cikasungka dan Taman Adiayasa,
Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Di sebelah barat, Kota Tenjo
berdampingan dengan Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak. Di Maja, lahan
seluas 4.775 hektar telah dikuasai 15 pengembang perumahan. Namun
pembangunan perumahan di daerah itu pun kini telah rontok.
Memasuki kompleks perumahan Kota Tenjo, tidak ubahnya seperti
memasuki belantara hutan beton mati. Sebanyak 800 unit rumah yang
telah dibangun, tidak berpenghuni. Bahkan sebagian rumah yang
menyebar di hampir semua blok, kini tidak seperti dalam ujudnya
semula.
Rumah-rumah tipe 18, 21, 27, 36, dan 45 itu telah dirusak.
Kusen-kusen jendela dan pintu tidak berada di tempatnya lagi. Daun
pintu dan jendela serta kacanya, juga raib. Genteng rumah, besi beton,
telah diambil oleh tangan-tangan jahil. Puluhan rumah dihancurkan dan
dirubuhkan, agar besi betonnya mudah diambil.
S
iapa pelaku penjarahan di dua kompleks perumahan, Kota Tenjo dan
Persada Tridaya Agung, sampai sekarang belum diketahui. Orang-orang
tidak dikenal itu entah datang dari mana.
Kota Tenjo dan Persada Tridaya Agung dibangun di atas bekas lahan
perladangan rakyat setempat. Kendati sebagian besar lahan yang
digunakan merupakan tanah negara, warga setempat sejak lama telah
memanfaatkannya sebagai sumber nafkah hidupnya.
Sebelum berubah menjadi hutan beton, dan lahan gersang tanpa
tanaman karena telah diratakan pengembangnya, lahan di Desa Tenjo dan
Desa Cikasungka yang ditempati Kota Tenjo dan Persada Agung, ditanami
berbagai jenis palawija. Kacang tanah, kacang bogor, pisang, ubi jalar,
singkong, dan padi, bisa tumbuh subur di atasnya. Rambutan dan pohon
keras lainnya, juga menjadi andalan warga untuk menyambung hidup.
Ketika pada tahun 1995 datang pengembang, warga pun tidak bisa
berbuat apa-apa. Dengan membawa alasan demi pembangunan, orang berduit
itu pun membebaskan lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga.
Dengan harga pembebasan yang bisa disebut tidak manusiawi, lahan
produktif itu pun berpindah tangan. Dan dengan alasan bahwa sebagian
besar tanah itu milik negara, ganti rugi yang diberikan kepada warga
penggarap, sangat murah. Tanah negara yang akhirnya berpindah tangan
itu, membentang di kawasan Tenjo dan Cikasungka.
"
Petani yang menggarap lahan di sini hanya mendapat ganti rugi Rp
150 sampai Rp 200 per meter persegi. Kami tidak bisa berbuat apa-apa,
karena tanah di kawasan ini memang tanah negara," kata Sarnata (35),
warga Desa Tenjo.
Kerugian petani tidak hanya sangat rendahnya harga ganti rugi
tanah garapan mereka. Sebagian lahan yang mereka garap pun sampai
sekarang, belum mendapatkan ganti rugi. Kendati sudah berubah bentuk
setelah diacak-acak buldoser, sehingga petani tidak bisa bercocok
tanam lagi, mereka tidak bisa menuntut ganti rugi. Apalagi sekarang,
setelah pengembang yang membangun perumahan Kota Tenjo dan Persada
Agung bangkrut.
Dari ladang di atas tanah negara tersebut, Sarnata misalnya, bisa
memanen singkong yang kalau dinilai uang sekitar Rp 300.000 setiap
musim tanam, padi sebanyak rata-rata lima kuintal lebih per musim
tanam, ubi jalar sampai 1,5 kuintal sekali panen. Dia juga menanam
kacang bogor yang terkenal enak rasanya. Hasil bumi itulah yang bisa
menghidupi Sarnata dan keluarganya, serta ribuan warga lainnya.
Kesengsaraan lain yang dialami warga akibat datangnya pengembang
perumahan, belasan hektar sawah di Desa Cikasungka kini tidak bisa
digarap. Persawahan yang terletak di tepi tanah urugan perumahan
Persada Tridaya Agung, telah tertutup tanah yang berasal dari urugan
perumahan. Karena tidak dipagari dinding pembatas, tanah urugan yang
sekitar dua meter lebih tinggi dari sawah, terbawa air dan menutup
permukaan sawah.
"Sudah empat musim tanam sawah tidak bisa ditanami padi," kata
seorang warga Cikasungka. Para pemilik sawah sebenarnya berharap,
pengembang yang membangun perumahan Persada Agung sekalian membebaskan
lahan mereka. Jangan seperti sekarang, gara-gara tidak bisa dibebaskan
dulu, warga "diteror" dengan pengiriman lumpur saat hujan yang
menutupi sawah mereka.
KINI setelah sektor properti ambruk, Kota Tenjo dan Persada
Tridaya Agung pun turut terhenti pembangunannya. Kawasan itu
sebagian telah berubah menjadi lahan beton. Sedangkan lahan yang
telah diratakan oleh pengembang, tidak ubahnya padang tandus.
Hanya sebagian lahan telantar yang masih bisa digarap warga untuk
bertani.
Tidak diketahui pasti penyebab sampai terjadinya penjarahan itu.
Apakah pengambilan perlengkapan rumah secara paksa itu merupakan wujud
"dendam", dari orang-orang yang sebelumnya telah dirugikan oleh
kehadiran perumahan? Apakah mereka membalas pengambilan secara
sepihak, seperti yang sebelumnya dilakukan pengembang terhadap lahan
yang menjadi sumber nafkah mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu
pun sulit diperoleh jawabannya.
Namun kini setelah ratusan rumah di Kota Tenjo rusak, demikian
juga dengan di Persada Tridaya Agung, pihak pengembang yang
membangunnya tentu mempunyai tanggung jawab lain yang harus
diembannya. Pengembang tentu tidak hanya terjerat utang bank, yang
bunganya terus melambung. Mereka pun harus bertanggung jawab kepada
konsumen yang telah membayar uang muka, atau sekadar membayar booking
fee sebagai tanda jadi atas rumah yang mereka pesan.
Kota Tenjo dan Persada Tridaya Agung kini semakin merana. Kawasan
perladangan dan perkebunan yang hendak berubah menjadi kota nan
gemerlap itu kini senyap tanpa penghuni. Kawasan itu telah berubah
menjadi seperti kawasan kota mati dan padang gersang. Tidak ada
manfaat bagi manusia. Kecuali untuk para penjarah... (agus mulyadi)
Teksfoto:
Kompas/mul
DIJARAH - Tidak dihuninya rumah-rumah yang sudah dibangun di Perumahan Kota
Tenjo, memancing orang untuk menjarahnya. Perlengkapan rumah, seperti kusen,
genteng, sampai besi beton pun diambil paksa. Kalau perlu dinding rumah
diruntuhkan, agar lebih mudah mengambilnya. Foto diambil akhir April 1999
lalu.
Tampilkan postingan dengan label bogor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bogor. Tampilkan semua postingan
Kamis, 15 November 2007
Jonggol Terlalu Lama Terkungkung
KOMPAS - Senin, 23 Dec 1996 Halaman: 1 Penulis: MUL/BOY/IRA/LOM Ukuran: 10454
JONGGOL, TERLALU LAMA TERKUNGKUNG
YAKUN (21) begitu bersemangat menjelaskan masa depan Jonggol.
Tangan kanan kecuali ibu jari, empat lainnya ditekuk menunjuk
bergantian ke semua arah. Raut wajahnya sangat ceria, menjelaskan apa
saja yang akan dibangun. Di sana hotel, di situ vila, di sana lagi
kolam renang, dan restoran.
"Pokoknya, pariwisata Jonggol mau menyaingi Puncak," katanya.
Siapa yang mau membangun?
"Orang-orang Jakarta. Sebagian besar bukit dan lembah di sini sudah
dibeli mereka. Ada yang mau bangun hotel, vila, dan sebagainya. Ada
juga yang mau menjualnya bila harga cocok. Peranan saya, menghubungkan
calon pembeli dengan pemilik... siapa tahu dapat komisi," tutur Yakun.
Orang-orang Jakarta?
"Betul, persinggungan Jonggol dengan mereka dimulai sekitar 1971,"
kata H Omi (67), sesepuh warga Jonggol yang ditemui di Dusun
Gunungbatu. Dia lahir dan besar di Jonggol selatan.
Ketika jalan aspal dari Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, mulai
dibangun menuju kawasan perbukitan di selatan, jumlah orang-orang
Jakarta yang datang makin banyak. Sebelumnya, kalau pun ada yang
datang hanya untuk berburu rusa, kelinci, dan ayam hutan.
"Dan sejak itu terjadi transaksi jual-beli tanah," kata H Omi.
Dia tidak tahu persis luas areal yang sudah dikuasai orang-orang
Jakarta. "Tetapi, rasanya yang kini menjadi milik warga hanyalah
lahan-lahan pertapakan rumah," katanya.
Kepala Dusun I Desa Sukajaya, Encun, melukiskannya dengan angka.
Katanya, di dusun itu 70 hektar lahan warga sudah dijual kepada
orang-orang Jakarta.
"Artinya, seluruh dusun sudah dijual, kecuali pertapakan rumah," kata
Encun.
Di Desa Sukadamai, menurut seorang warganya, Rachmat, 200 hektar
lahan pertanian kering sudah dijual kepada orang-orang Jakarta. Itu
mencakup semua lahan usaha pertanian warga. Yang masih tersisa hanyalah
tanah pertapakan dan pekarangan rumah.
H Omi percaya, kasus sama juga terjadi di desa-desa lain.
"Lembah dan lereng-lereng perbukitan di selatan ini, hampir bisa
dipastikan sudah milik orang-orang Jakarta," katanya.
Karena tak lagi memiliki lahan, menurut H Omi, warga tak hirau tentang
rencana Jonggol akan dijadikan kawasan pariwisata seperti yang dituturkan
Yakun. Seperti juga Yakun, warga lain sering mendengar rencana itu. Tetapi,
karena "tanah Jonggol bukan lagi milik mereka", warga merasa rencana itu
tak ada kaitan dengan mereka.
Pemilik baru orang-orang Jakarta lalu menanam cengkeh dan menggaji
warga mengurusnya. Awalnya pohon cengkeh tumbuh bagus, tetapi setelah
3-4 tahun lalu mati. Orang-orang Jakarta kecewa dan menitipkan
tanahnya kepada warga dengan pesan, boleh mengolah dan menikmati
hasilnya. Dengan cara itu, gaji pun dihentikan. Pemilik baru juga
berpesan bila ada yang mau membeli, dijual saja.
SEJAK November Jonggol memang menjadi buah bibir. Sebuah perusahaan
swasta, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) mengajukan gagasan membangun
sebuah kawasan kota mandiri namanya Bukit Jonggol Asri di Jonggol.
Luasnya 30.000 hektar, separoh luas Jakarta atau dua kali luas
Kotamadya Bandung.
Gagasan itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat bulan Mei 1995
dan bulan Oktober 1995 Gubernur R Nuriana mengirim surat kepada Bupati
Bogor. Isinya, supaya bupati mengamankan lokasi kota mandiri tersebut.
Diawasi, tidak terjadi jual-beli tanah, apalagi bila tujuannya adalah
untuk spekulasi.
Hanya sebatas itu kabar yang diketahui aparat Kecamatan Jonggol.
"Lokasinya, kita tak tahu persis," kata Henry Bahawan, Kepala Urusan
Pemerintahan Kecamatan Jonggol.
Kabar yang diterima aparat kecamatan dan kabar itu diakui belum
pernah dikonfirmasikan kota mandiri BJA akan berlokasi di Jonggol
selatan. Warga menyebut kawasan itu lingkar selatan. Sebuah kawasan
perbukitan yang bersambung di selatan dengan Megamendung - Puncak -
Pacet. Di tenggara bertetangga dengan Kecamatan Cariu yang belakangan
ini menjadi jalur alternatif ke Cianjur apabila jalur Puncak Padat.
"Yang membangun, swasta bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat," kata
gubernur.
Lokasi yang diajukan PT BJA berada di 16 desa di kawasan perbukitan
Jonggol selatan. Luas 16 desa itu sekitar 13.000 hektar sudah
termasuk 6.100 hektar kawasan hutan atau hampir separoh luas
kecamatan (24.640 hektar) itu sendiri. Dihuni 59.116 jiwa,
terpecah-pecah dalam perkampungan-perkampungan kecil. Jumlah penduduk
kecamatan, 129.621 jiwa dengan kepadatan 414 jiwa/kilometer persegi.
Terpadat, di Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, dihuni 10.412 jiwa,
sementara luas desa hanya 64 hektar.
Karena tidak mencukupi 30.000 hektar, kekurangannya diajukan PT BJA
dari sejumlah desa di Kecamatan Cariu tetangga Jonggol di tenggara -
serta Citeureup dan melebar ke kawasan Sentul.
"SECARA fisik, Jonggol dekat dengan Jakarta tetapi jauh dari
pembangunan," kata H Omi yang mengaku tidak tahu dan belum pernah
mendengar gagasan kota mandiri itu. Karena itu, bila benar mau
dibangun, menurut dia memang sudah saatnya Jonggol diperhatikan.
Hari Rabu (18/12) Presiden Soeharto sudah menyetujui pembangunan
kota mandiri BJA dengan catatan, pembangunan itu harus sesuai dengan
cita-cita bangsa. Yakni mencapai masyarakat adil dan makmur dan bukan
justru memelaratkannya (Kompas, 19/12).
"Puluhan tahun ini kita hanya bisa menikmati kemajuan daerah lain,"
kata H Omi sambil menunjuk ke sebuah tempat yang lebih tinggi di bawah
kaki Gunungbatu. "Bila cuaca baik, di malam hari kita bisa lihat
gemerlapnya lampu-lampu Cileungsi atau Jakarta dari situ" katanya.
Listrik baru bisa dinikmati lima dari 16 desa di lingkar selatan itu.
Sejumlah bangunan rumah permanen memang bermunculan sejak orang-orang
Jakarta membeli tanah di situ. Tetapi, kehadiran rumah-rumah bagus itu
tak ada artinya untuk warga. "Kalau misalnya itu vila dan pelancong
silih-ganti, mungkin sayur dan pisang warga bisa dijual," kata H Omi.
Yang terjadi, rumah-rumah itu lebih sering kosong. Pemilik hanya
sesekali datang, itu pun sudah lengkap membawa persediaan makanan dari
kota. Orang-orang Jakarta menggaji warga setempat -semisal pekerjaan
Yakun sekarang menjaga rumah dan tanahnya. Tetapi H Omi dan warga
lainnya bisa memahami mengapa rumah-rumah bagus itu lebih sering tak
dihuni.
"Jalan saja belum beres," kata H Omi menunjuk salah satu soal dan
sudah lama menjadi biang dari beragam soal yang kemudian muncul di
Jonggol. Salah satunya, warga justru gembira melepas tanahnya begitu
ditawar orang-orang Jakarta karena tak tahu harus berbuat apa lagi
dengan lahan itu. Proses itulah yang terjadi sehingga akhirnya
orang-orang Jakarta bagaikan semut ramai-ramai memborong tanah di
Jonggol selatan.
JALAN aspal tetapi kondisinya kini berlubang-lubang dan aspalnya
sebagian besar sudah terkelupas dari Desa Jonggol ke desa-desa di
selatan baru mencapai Dusun Gunungbatu-I, panjang sekitar 29
kilometer. Jalan itu dibangun secara bertahap sejak 1971 dan baru tiba
di Dusun Gunungbatu tahun 1994.
"Satu tahun kadang hanya dikerjakan satu kilometer," kata H Omi.
Alhasil, jalan yang panjangnya 29 kilometer itu baru selesai setelah
23 tahun. Sementara membangun maju ke depan, jalan "di belakangnya"
sudah pula mulai rusak. Berlubang-lubang lagi dan itu artinya kembali
ke kondisi awal - ketika masih berupa jalan tanah -yang dulu membuat
kawasan selatan tersebut terisolasi.
Hasil pertanian: padi, pisang, bawang panjang, jagung, petai, jengkol,
dan durian (durian Jonggol terkenal enak) tak bisa dipasarkan langsung
oleh petani ke Jakarta atau Bekasi untuk mendapat harga bagus.
Terpaksa dijual kepada pedagang pengumpul yang turun ke desa-desa.
"Soal harga, mereka yang tentukan," kata H Omi.
Pisang misalnya, dibeli pedagang pengumpul Rp 500/tandan besar. Bila
dibawa langsung ke Jakarta atau Bekasi bisa dijual kepada pedagang
eceran Rp 3.000. "Yang menjadi soal, angkutan," kata H Omi.
Desa-desa di selatan dilayani angkutan pik-up hanya sekali dalam
sehari. Pagi berangkat dari Desa Jonggol ibu kota kecamatan dan
siang kembali lagi. Dari Desa Jonggol sudah banyak pilihan, baik ke
Jakarta atau Bekasi. Tetapi, karena berangkat dari desa sudah siang,
tiba di Desa Jonggol kadang sudah malam. Sebab, jarak 29 kilometer itu
karena kondisinya ditempuh sekitar empat jam.
Pisang bisa juga dijual di Desa Jonggol. Tetapi perbedaan harga tak
ada artinya bagi petani. "Paling-paling Rp 100-Rp 200 di atas ongkos.
Ongkos satu tandan besar/kecil, Rp 1.000. Pedagang eceran atau
pengumpul di Desa Jonggol paling membelinya dengan harga Rp 1.700 atau
Rp 1.800," kata H Omi.
Karena itu, petani selatan tak pernah mau menjualnya di ibu kota
kecamatan. Perbedaan harga yang diterimanya cuma seratus-dua ratus
rupiah dibanding dijual kepada pedagang pengumpul. Untuk mendapat
harga bagus harus ke Jakarta atau Bekasi. Tetapi itu artinya
perjalanan dua-setengah hari. Bila tiba di Desa Jonggol malam hari,
menginap dulu dan esoknya baru ke Jakarta atau Bekasi.
Lalu, kembali lagi ke Jonggol, hari sudah siang. Mobil pik-up sudah
keburu berangkat. Terpaksa tunggu lagi satu malam. Bisa juga petani
memilih naik ojek yang jumlahnya cukup banyak di Desa Jonggol. Ongkos
satu orang, Rp 5.000 untuk jarak 29 kilometer itu. "Padahal, yang
dijual hanya 2-3 tandan." kata H Omi.
Kondisi itu membuat petani memilih "diatur" oleh pedagang pengumpul.
"Sepintas orang lalu mengira kami ini pemalas," kata H Omi. Harga yang
ditentukan sepihak oleh pedagang pengumpul dan selalu harus diterima,
selain tidak ada pilihan juga kebutuhan dapur mendesak membuat petani
kecewa dan tertekan. Pada gilirannya, petani lalu "ogah-ogahan" dengan
hidupnya.
PASAR lain untuk hasil-hasil pertanian Jonggol selatan adalah
kawasan wisata Puncak-Pacet-Megamendung. Petani bisa mencapai pasar itu
dari Desa Sukawangi. Sukawangi Cimacan sudah dihubungkan oleh jalan
aspal meski masih jalan desa yang mulus.
Sukawangi belum terhubungkan dengan desa-desa lain, karena jalan
aspal baru sampai Desa Gunungbatu. (agus mulyadi/boy/ira/lom)
JONGGOL, TERLALU LAMA TERKUNGKUNG
YAKUN (21) begitu bersemangat menjelaskan masa depan Jonggol.
Tangan kanan kecuali ibu jari, empat lainnya ditekuk menunjuk
bergantian ke semua arah. Raut wajahnya sangat ceria, menjelaskan apa
saja yang akan dibangun. Di sana hotel, di situ vila, di sana lagi
kolam renang, dan restoran.
"Pokoknya, pariwisata Jonggol mau menyaingi Puncak," katanya.
Siapa yang mau membangun?
"Orang-orang Jakarta. Sebagian besar bukit dan lembah di sini sudah
dibeli mereka. Ada yang mau bangun hotel, vila, dan sebagainya. Ada
juga yang mau menjualnya bila harga cocok. Peranan saya, menghubungkan
calon pembeli dengan pemilik... siapa tahu dapat komisi," tutur Yakun.
Orang-orang Jakarta?
"Betul, persinggungan Jonggol dengan mereka dimulai sekitar 1971,"
kata H Omi (67), sesepuh warga Jonggol yang ditemui di Dusun
Gunungbatu. Dia lahir dan besar di Jonggol selatan.
Ketika jalan aspal dari Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, mulai
dibangun menuju kawasan perbukitan di selatan, jumlah orang-orang
Jakarta yang datang makin banyak. Sebelumnya, kalau pun ada yang
datang hanya untuk berburu rusa, kelinci, dan ayam hutan.
"Dan sejak itu terjadi transaksi jual-beli tanah," kata H Omi.
Dia tidak tahu persis luas areal yang sudah dikuasai orang-orang
Jakarta. "Tetapi, rasanya yang kini menjadi milik warga hanyalah
lahan-lahan pertapakan rumah," katanya.
Kepala Dusun I Desa Sukajaya, Encun, melukiskannya dengan angka.
Katanya, di dusun itu 70 hektar lahan warga sudah dijual kepada
orang-orang Jakarta.
"Artinya, seluruh dusun sudah dijual, kecuali pertapakan rumah," kata
Encun.
Di Desa Sukadamai, menurut seorang warganya, Rachmat, 200 hektar
lahan pertanian kering sudah dijual kepada orang-orang Jakarta. Itu
mencakup semua lahan usaha pertanian warga. Yang masih tersisa hanyalah
tanah pertapakan dan pekarangan rumah.
H Omi percaya, kasus sama juga terjadi di desa-desa lain.
"Lembah dan lereng-lereng perbukitan di selatan ini, hampir bisa
dipastikan sudah milik orang-orang Jakarta," katanya.
Karena tak lagi memiliki lahan, menurut H Omi, warga tak hirau tentang
rencana Jonggol akan dijadikan kawasan pariwisata seperti yang dituturkan
Yakun. Seperti juga Yakun, warga lain sering mendengar rencana itu. Tetapi,
karena "tanah Jonggol bukan lagi milik mereka", warga merasa rencana itu
tak ada kaitan dengan mereka.
Pemilik baru orang-orang Jakarta lalu menanam cengkeh dan menggaji
warga mengurusnya. Awalnya pohon cengkeh tumbuh bagus, tetapi setelah
3-4 tahun lalu mati. Orang-orang Jakarta kecewa dan menitipkan
tanahnya kepada warga dengan pesan, boleh mengolah dan menikmati
hasilnya. Dengan cara itu, gaji pun dihentikan. Pemilik baru juga
berpesan bila ada yang mau membeli, dijual saja.
SEJAK November Jonggol memang menjadi buah bibir. Sebuah perusahaan
swasta, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) mengajukan gagasan membangun
sebuah kawasan kota mandiri namanya Bukit Jonggol Asri di Jonggol.
Luasnya 30.000 hektar, separoh luas Jakarta atau dua kali luas
Kotamadya Bandung.
Gagasan itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat bulan Mei 1995
dan bulan Oktober 1995 Gubernur R Nuriana mengirim surat kepada Bupati
Bogor. Isinya, supaya bupati mengamankan lokasi kota mandiri tersebut.
Diawasi, tidak terjadi jual-beli tanah, apalagi bila tujuannya adalah
untuk spekulasi.
Hanya sebatas itu kabar yang diketahui aparat Kecamatan Jonggol.
"Lokasinya, kita tak tahu persis," kata Henry Bahawan, Kepala Urusan
Pemerintahan Kecamatan Jonggol.
Kabar yang diterima aparat kecamatan dan kabar itu diakui belum
pernah dikonfirmasikan kota mandiri BJA akan berlokasi di Jonggol
selatan. Warga menyebut kawasan itu lingkar selatan. Sebuah kawasan
perbukitan yang bersambung di selatan dengan Megamendung - Puncak -
Pacet. Di tenggara bertetangga dengan Kecamatan Cariu yang belakangan
ini menjadi jalur alternatif ke Cianjur apabila jalur Puncak Padat.
"Yang membangun, swasta bekerja sama dengan Pemda Jawa Barat," kata
gubernur.
Lokasi yang diajukan PT BJA berada di 16 desa di kawasan perbukitan
Jonggol selatan. Luas 16 desa itu sekitar 13.000 hektar sudah
termasuk 6.100 hektar kawasan hutan atau hampir separoh luas
kecamatan (24.640 hektar) itu sendiri. Dihuni 59.116 jiwa,
terpecah-pecah dalam perkampungan-perkampungan kecil. Jumlah penduduk
kecamatan, 129.621 jiwa dengan kepadatan 414 jiwa/kilometer persegi.
Terpadat, di Desa Jonggol, ibu kota kecamatan, dihuni 10.412 jiwa,
sementara luas desa hanya 64 hektar.
Karena tidak mencukupi 30.000 hektar, kekurangannya diajukan PT BJA
dari sejumlah desa di Kecamatan Cariu tetangga Jonggol di tenggara -
serta Citeureup dan melebar ke kawasan Sentul.
"SECARA fisik, Jonggol dekat dengan Jakarta tetapi jauh dari
pembangunan," kata H Omi yang mengaku tidak tahu dan belum pernah
mendengar gagasan kota mandiri itu. Karena itu, bila benar mau
dibangun, menurut dia memang sudah saatnya Jonggol diperhatikan.
Hari Rabu (18/12) Presiden Soeharto sudah menyetujui pembangunan
kota mandiri BJA dengan catatan, pembangunan itu harus sesuai dengan
cita-cita bangsa. Yakni mencapai masyarakat adil dan makmur dan bukan
justru memelaratkannya (Kompas, 19/12).
"Puluhan tahun ini kita hanya bisa menikmati kemajuan daerah lain,"
kata H Omi sambil menunjuk ke sebuah tempat yang lebih tinggi di bawah
kaki Gunungbatu. "Bila cuaca baik, di malam hari kita bisa lihat
gemerlapnya lampu-lampu Cileungsi atau Jakarta dari situ" katanya.
Listrik baru bisa dinikmati lima dari 16 desa di lingkar selatan itu.
Sejumlah bangunan rumah permanen memang bermunculan sejak orang-orang
Jakarta membeli tanah di situ. Tetapi, kehadiran rumah-rumah bagus itu
tak ada artinya untuk warga. "Kalau misalnya itu vila dan pelancong
silih-ganti, mungkin sayur dan pisang warga bisa dijual," kata H Omi.
Yang terjadi, rumah-rumah itu lebih sering kosong. Pemilik hanya
sesekali datang, itu pun sudah lengkap membawa persediaan makanan dari
kota. Orang-orang Jakarta menggaji warga setempat -semisal pekerjaan
Yakun sekarang menjaga rumah dan tanahnya. Tetapi H Omi dan warga
lainnya bisa memahami mengapa rumah-rumah bagus itu lebih sering tak
dihuni.
"Jalan saja belum beres," kata H Omi menunjuk salah satu soal dan
sudah lama menjadi biang dari beragam soal yang kemudian muncul di
Jonggol. Salah satunya, warga justru gembira melepas tanahnya begitu
ditawar orang-orang Jakarta karena tak tahu harus berbuat apa lagi
dengan lahan itu. Proses itulah yang terjadi sehingga akhirnya
orang-orang Jakarta bagaikan semut ramai-ramai memborong tanah di
Jonggol selatan.
JALAN aspal tetapi kondisinya kini berlubang-lubang dan aspalnya
sebagian besar sudah terkelupas dari Desa Jonggol ke desa-desa di
selatan baru mencapai Dusun Gunungbatu-I, panjang sekitar 29
kilometer. Jalan itu dibangun secara bertahap sejak 1971 dan baru tiba
di Dusun Gunungbatu tahun 1994.
"Satu tahun kadang hanya dikerjakan satu kilometer," kata H Omi.
Alhasil, jalan yang panjangnya 29 kilometer itu baru selesai setelah
23 tahun. Sementara membangun maju ke depan, jalan "di belakangnya"
sudah pula mulai rusak. Berlubang-lubang lagi dan itu artinya kembali
ke kondisi awal - ketika masih berupa jalan tanah -yang dulu membuat
kawasan selatan tersebut terisolasi.
Hasil pertanian: padi, pisang, bawang panjang, jagung, petai, jengkol,
dan durian (durian Jonggol terkenal enak) tak bisa dipasarkan langsung
oleh petani ke Jakarta atau Bekasi untuk mendapat harga bagus.
Terpaksa dijual kepada pedagang pengumpul yang turun ke desa-desa.
"Soal harga, mereka yang tentukan," kata H Omi.
Pisang misalnya, dibeli pedagang pengumpul Rp 500/tandan besar. Bila
dibawa langsung ke Jakarta atau Bekasi bisa dijual kepada pedagang
eceran Rp 3.000. "Yang menjadi soal, angkutan," kata H Omi.
Desa-desa di selatan dilayani angkutan pik-up hanya sekali dalam
sehari. Pagi berangkat dari Desa Jonggol ibu kota kecamatan dan
siang kembali lagi. Dari Desa Jonggol sudah banyak pilihan, baik ke
Jakarta atau Bekasi. Tetapi, karena berangkat dari desa sudah siang,
tiba di Desa Jonggol kadang sudah malam. Sebab, jarak 29 kilometer itu
karena kondisinya ditempuh sekitar empat jam.
Pisang bisa juga dijual di Desa Jonggol. Tetapi perbedaan harga tak
ada artinya bagi petani. "Paling-paling Rp 100-Rp 200 di atas ongkos.
Ongkos satu tandan besar/kecil, Rp 1.000. Pedagang eceran atau
pengumpul di Desa Jonggol paling membelinya dengan harga Rp 1.700 atau
Rp 1.800," kata H Omi.
Karena itu, petani selatan tak pernah mau menjualnya di ibu kota
kecamatan. Perbedaan harga yang diterimanya cuma seratus-dua ratus
rupiah dibanding dijual kepada pedagang pengumpul. Untuk mendapat
harga bagus harus ke Jakarta atau Bekasi. Tetapi itu artinya
perjalanan dua-setengah hari. Bila tiba di Desa Jonggol malam hari,
menginap dulu dan esoknya baru ke Jakarta atau Bekasi.
Lalu, kembali lagi ke Jonggol, hari sudah siang. Mobil pik-up sudah
keburu berangkat. Terpaksa tunggu lagi satu malam. Bisa juga petani
memilih naik ojek yang jumlahnya cukup banyak di Desa Jonggol. Ongkos
satu orang, Rp 5.000 untuk jarak 29 kilometer itu. "Padahal, yang
dijual hanya 2-3 tandan." kata H Omi.
Kondisi itu membuat petani memilih "diatur" oleh pedagang pengumpul.
"Sepintas orang lalu mengira kami ini pemalas," kata H Omi. Harga yang
ditentukan sepihak oleh pedagang pengumpul dan selalu harus diterima,
selain tidak ada pilihan juga kebutuhan dapur mendesak membuat petani
kecewa dan tertekan. Pada gilirannya, petani lalu "ogah-ogahan" dengan
hidupnya.
PASAR lain untuk hasil-hasil pertanian Jonggol selatan adalah
kawasan wisata Puncak-Pacet-Megamendung. Petani bisa mencapai pasar itu
dari Desa Sukawangi. Sukawangi Cimacan sudah dihubungkan oleh jalan
aspal meski masih jalan desa yang mulus.
Sukawangi belum terhubungkan dengan desa-desa lain, karena jalan
aspal baru sampai Desa Gunungbatu. (agus mulyadi/boy/ira/lom)
Jonggol Diamankan sejak Oktober 1995
KOMPAS - Jumat, 06 Dec 1996 Halaman: 12 Penulis: PUN/MUL/BOY/LOM Ukuran: 4063
JONGGOL DIAMANKAN SEJAK OKTOBER 1995
BUPATI Kabupaten Bogor sudah diminta mengamankan lokasi yang
direncanakan untuk pembangunan kota mandiri Bukit Jonggol Asri (BJA).
Langkah pengamanan tersebut untuk mencegah terjadinya spekulasi tanah.
Karena itu, mutasi atau peralihan hak atas tanah harus diawasi.
Permintaan pengamanan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat R
Nuriana lewat suratnya bertanggal 9 Oktober 1995. Informasi yang
dihimpun di kantor Kabupaten Bogor hari Kamis (5/12) itu berbeda
dengan pernyataan sejumlah pegawai di kantor Kecamatan Jonggol.
"Kita sih sudah mendengar rencana itu, tetapi hanya sekadar dengar. Apakah
betul atau tidak, kita tak tahu," kata Kepala Urusan Pemerintahan
Kecamatan Jonggol Henry Bahawan (Kompas, 4/11).
Menurut informasi itu, bulan Mei 1995, sebuah perusahaan swasta, PT
BJA (Bukit Jonggol Asri) mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa
Barat membangun kota mandiri yang diberi nama Bukit Jonggol Asri (BJA)
di Kecamatan Jonggol. Lima bulan setelah proposal diajukan, gubernur
mengirim surat kepada Bupati Bogor minta lokasi yang direncanakan
untuk BJA, diamankan.
Lokasi untuk kota mandiri BJA tersebut meliputi areal seluas 30.000
hektar, terletak di Kabupaten Bogor meliputi Kecamatan Jonggol,
Cileungsi, Cariu dan Citeureup. Di dalamnya termasuk areal hutan
seluas 6.000 hektar.
Areal hutan itu akan diganti dan penggantinya dicadangkan di Kabupaten
Bogor. Bila kurang diarahkan ke Kabupaten Bandung, Cianjur,
Majalengka, Garut, Ciamis dan Tasikmalaya. Masing-masing bupati di
situ sudah diminta untuk menyediakan calon lahan pengganti, dengan
tetap memperhatikan aspek tata ruang, tata guna tanah dan kejelasan
status tanah.
Untuk lahan pengganti, harus diutamakan berada pada lahan kritis di
sekitar DAS. Seperti di DAS Citarum (Bandung dan Cianjur), DAS
Ciliwung - Cisadane (Bogor) dan DAS Citanduy - Cisanggarung
(Tasikmalaya dan Ciamis).
Bupati juga diminta mengawasi persyaratan pelaksanaan penggantian
lahan, sesuai ketentuan menteri kehutanan. Harus sesuai dengan ratio
penggantian, dan tak dibenarkan diambil dari tanah negara bebas.
Menurut keterangan yang dihimpun Kompas di kantor Kecamatan Jonggol,
lokasi yang disebut-sebut direncanakan untuk kota mandiri BJA berada
di 11 desa dari 23 desa di kecamatan tersebut. Yakni, Sukaresmi,
Sukadamai, Sukaharja, Wargajaya, Sukawangi, Sukajaya, Sukamakmur,
Sukamulia, Sirnajaya, Cibadak dan Pakuaran.
Menurut proposal yang diajukan PT BJA, lokasi itu mencakup 15 desa.
Selain ke-11 desa itu, ditambah lagi lima desa. Yakni, Cibodas,
Sukanegara, Singasari, Singajaya dan Sukamaju. Luas Kecamatan Jonggol
(23 desa) 24.000 hektar. Karena PT BJA mengajukan 30.000 hektar, maka
kekurangannya diambil dari tiga desa di Citeureup dan lima desa di
Cariu.
Kota mandiri itu rencananya dihuni 1,5 juta jiwa. Atau, kepadatan
hanya 50 jiwa/kilometer persegi.
SAAT ini kepadatan penduduk di Kecamatan Jonggol 414 jiwa/kilometer
persegi. Bila kepadatan diturunkan menjadi 50 jiwa/kilometer persegi,
warga Jonggol menjadi ragu apakah mereka masih dibenarkan tinggal di
desanya apabila rencana kota mandiri itu terlaksana. "Tetapi, kami tak
berkomentar. Kita tunggu saja apa yang terjadi," kata warga. Namun,
warga sangat berharap bisa ikut menikmati kota mandiri itu.
Menurut data 1996, jumlah penduduk di 11 desa itu, 59.166 jiwa atau
45,65 persen seluruh penduduk di Kecamatan Jonggol. Sedangkan di
Kecamatan Jonggol, jumlah penduduknya 129.621 jiwa dengan luas wilayah
24.460 hektar.
Namun, dari 23 desa yang ada di Kecamatan Jonggol, Desa Jonggol
sebagai ibu kota kecamatan memiliki angka kepadatan penduduk
tertinggi. Jumlah penduduk 10.412 jiwa, sedangkan luas lahannya hanya
640 hektar.
Dari jumlah itu, sekitar 45 ribu jiwa bergantung pada sektor
pertanian, 12 ribu jiwa sektor industri dan 9 ribu jiwa sektor
perdagangan. (pun/boy/lom/agus mulyadi)
JONGGOL DIAMANKAN SEJAK OKTOBER 1995
BUPATI Kabupaten Bogor sudah diminta mengamankan lokasi yang
direncanakan untuk pembangunan kota mandiri Bukit Jonggol Asri (BJA).
Langkah pengamanan tersebut untuk mencegah terjadinya spekulasi tanah.
Karena itu, mutasi atau peralihan hak atas tanah harus diawasi.
Permintaan pengamanan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat R
Nuriana lewat suratnya bertanggal 9 Oktober 1995. Informasi yang
dihimpun di kantor Kabupaten Bogor hari Kamis (5/12) itu berbeda
dengan pernyataan sejumlah pegawai di kantor Kecamatan Jonggol.
"Kita sih sudah mendengar rencana itu, tetapi hanya sekadar dengar. Apakah
betul atau tidak, kita tak tahu," kata Kepala Urusan Pemerintahan
Kecamatan Jonggol Henry Bahawan (Kompas, 4/11).
Menurut informasi itu, bulan Mei 1995, sebuah perusahaan swasta, PT
BJA (Bukit Jonggol Asri) mengajukan proposal kepada Gubernur Jawa
Barat membangun kota mandiri yang diberi nama Bukit Jonggol Asri (BJA)
di Kecamatan Jonggol. Lima bulan setelah proposal diajukan, gubernur
mengirim surat kepada Bupati Bogor minta lokasi yang direncanakan
untuk BJA, diamankan.
Lokasi untuk kota mandiri BJA tersebut meliputi areal seluas 30.000
hektar, terletak di Kabupaten Bogor meliputi Kecamatan Jonggol,
Cileungsi, Cariu dan Citeureup. Di dalamnya termasuk areal hutan
seluas 6.000 hektar.
Areal hutan itu akan diganti dan penggantinya dicadangkan di Kabupaten
Bogor. Bila kurang diarahkan ke Kabupaten Bandung, Cianjur,
Majalengka, Garut, Ciamis dan Tasikmalaya. Masing-masing bupati di
situ sudah diminta untuk menyediakan calon lahan pengganti, dengan
tetap memperhatikan aspek tata ruang, tata guna tanah dan kejelasan
status tanah.
Untuk lahan pengganti, harus diutamakan berada pada lahan kritis di
sekitar DAS. Seperti di DAS Citarum (Bandung dan Cianjur), DAS
Ciliwung - Cisadane (Bogor) dan DAS Citanduy - Cisanggarung
(Tasikmalaya dan Ciamis).
Bupati juga diminta mengawasi persyaratan pelaksanaan penggantian
lahan, sesuai ketentuan menteri kehutanan. Harus sesuai dengan ratio
penggantian, dan tak dibenarkan diambil dari tanah negara bebas.
Menurut keterangan yang dihimpun Kompas di kantor Kecamatan Jonggol,
lokasi yang disebut-sebut direncanakan untuk kota mandiri BJA berada
di 11 desa dari 23 desa di kecamatan tersebut. Yakni, Sukaresmi,
Sukadamai, Sukaharja, Wargajaya, Sukawangi, Sukajaya, Sukamakmur,
Sukamulia, Sirnajaya, Cibadak dan Pakuaran.
Menurut proposal yang diajukan PT BJA, lokasi itu mencakup 15 desa.
Selain ke-11 desa itu, ditambah lagi lima desa. Yakni, Cibodas,
Sukanegara, Singasari, Singajaya dan Sukamaju. Luas Kecamatan Jonggol
(23 desa) 24.000 hektar. Karena PT BJA mengajukan 30.000 hektar, maka
kekurangannya diambil dari tiga desa di Citeureup dan lima desa di
Cariu.
Kota mandiri itu rencananya dihuni 1,5 juta jiwa. Atau, kepadatan
hanya 50 jiwa/kilometer persegi.
SAAT ini kepadatan penduduk di Kecamatan Jonggol 414 jiwa/kilometer
persegi. Bila kepadatan diturunkan menjadi 50 jiwa/kilometer persegi,
warga Jonggol menjadi ragu apakah mereka masih dibenarkan tinggal di
desanya apabila rencana kota mandiri itu terlaksana. "Tetapi, kami tak
berkomentar. Kita tunggu saja apa yang terjadi," kata warga. Namun,
warga sangat berharap bisa ikut menikmati kota mandiri itu.
Menurut data 1996, jumlah penduduk di 11 desa itu, 59.166 jiwa atau
45,65 persen seluruh penduduk di Kecamatan Jonggol. Sedangkan di
Kecamatan Jonggol, jumlah penduduknya 129.621 jiwa dengan luas wilayah
24.460 hektar.
Namun, dari 23 desa yang ada di Kecamatan Jonggol, Desa Jonggol
sebagai ibu kota kecamatan memiliki angka kepadatan penduduk
tertinggi. Jumlah penduduk 10.412 jiwa, sedangkan luas lahannya hanya
640 hektar.
Dari jumlah itu, sekitar 45 ribu jiwa bergantung pada sektor
pertanian, 12 ribu jiwa sektor industri dan 9 ribu jiwa sektor
perdagangan. (pun/boy/lom/agus mulyadi)
Kartu Nama dan Petugas yang Sempat Ragu
KOMPAS - Sabtu, 13 Apr 1996 Halaman: 12 Penulis: MUL Ukuran: 5100
KARTU NAMA DAN PETUGAS YANG SEMPAT RAGU
OPERASI pembongkaran tiga vila bermasalah di kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor, Kamis (11/4), hampir saja tidak berjalan mulus.
Soalnya, satu di antara tiga vila itu hampir tidak jadi dibongkar.
Pemilik vila itu-sambil menyodorkan sebuah kartu nama-minta
pembongkaran ditunda.
Petugas tampak ragu setelah membaca "nama" pada kartu nama itu.
Menurut pemilik vila berukuran 14 meter kali sembilan meter di atas
lahan 2.000 meter persegi itu, penangguhan diperlukan karena masih
akan dipakai untuk keperluan syuting sinetron. Lokasi vila itu memang
sangat menawan, berada di atas tebing dan dari sana bisa melihat
pemandangan indah di sekitarnya.
Si empunya hajat pembuatan sinetron adalah relasinya, seorang
pengusaha di Jakarta. Sebelum pembongkaran, pemilik vila masih
menunggu dua orang kenalannya yang lain, dari dua lembaga pemerintah
berbeda di Jakarta.
Ketua Tim Operasi Wibawa Praja (OWP), H Fauzi Siin, yang memimpin
pembongkaran, semula tampak bimbang. Dan ketika datang rombongan
Bupati Bogor, HM Edie Yoso Martadipura, Danrem 061/Suryakencana Kol
Inf Eddi Budianto, dan anggota muspida lainnya, Fauzi segera
memberitahukan hal itu.
Si pemilik vila juga terlihat menghampiri Bupati Bogor. Entah apa
yang dibicarakan, tetapi akhirnya diputuskan vila itu tetap dibongkar
seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut Eddie Yoso, tiga
vila yang dibongkar tim, sebelumnya telah diberi surat perintah
bongkar sampai tiga kali. Tapi pemiliknya tidak mau membongkar
sendiri.
"Kalau tidak jadi dibongkar, nanti akan merusak sistem dan bisa
jadi preseden," kata Fauzi kepada wartawan.
Namun adanya "sedikit hambatan" itu membuat pembongkaran sedikit
terhambat. Tim petugas yang telah selesai membongkar dua vila lainnya,
harus menunggu barang-barang di dalam vila dikeluarkan terlebih
dahulu, sebelum penggusuran dilaksanakan. Akibatnya, jam kerja tim itu
pun molor sampai sekitar pukul 12.00 Wib. Padahal dalam
pembongkaran-pembongkaran vila sebelumnya, biasanya tim yang mulai
bekerja pukul 06.00 itu sudah bisa menyelesaikannya paling lambat
sekitar pukul 09.00 Wib.
BEKING orang kuat yang melindungi vila bermasalah di Puncak, atau
orang-orang kuat di Jakarta itu sendiri yang memiliki vila, kerap
seperti menjadi hambatan penataan kembali kawasan resapan berhawa
sejuk itu. Pihak Pemda Kabupaten Bogor, harus benar-benar berhitung
menghadapi kondisi seperti itu.
Namun dalam beberapa kesempatan, Bupati Bogor HM Eddie Yoso
Martadipura menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu. Artinya,
siapa pun pemilik vila kalau memang bermasalah tetap akan diratakan
dengan tanah. Upaya itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi
konservasi lingkungan kawasan Puncak.
Dalam operasi pembongkaran tiga vila Kamis lalu, upaya pemda
menertibkan Puncak mendapat dukungan pejabat pemerintah di tingkat
pusat. Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmaja, dan Jaksa
Agung Singgih bersama puluhan anggota rombongan, datang meninjau
pembongkaran.
Kedatangan dua pejabat tinggi itu, seakan menambah dukungan moral
bagi aparat pemda setempat untuk terus menertibkan bangunan bermasalah
di Puncak. Dengan dukungan penuh tersebut, diharapkan pemda tidak
ragu-ragu lagi untuk terus menjalankan tugasnya.
Sarwono mengatakan bahwa pembongkaran bangunan bermasalah di
Puncak merupakan wewenang pemda setempat, dan tidak akan diambil alih
pusat. Sarwono menegaskan, dukungannya terhadap upaya pemda.
"Kami dari kejaksaan memberikan dukungan kepada aparat di daerah
supaya jangan ragu-ragu. Tetapi juga, seperti yang sudah saya
sampaikan kepada bupati dan anggota muspida, supaya diteliti yang
benar. Artinya, secara cermat apakah menurut ketentuan hukum itu
benar-benar terjadi pelanggaran atau tidak. Kalau terjadi pelanggaran,
apakah itu ada premannya, apa ada bekingnya, pokoknya jangan
ragu-ragu," kata Jaksa Agung Singgih pula (Kompas, 12/4).
Dukungan pejabat tingkat pusat itu, setidaknya akan makin menambah
semangat kerja tim pembongkar. Sebab ke depan ini, tampaknya Tim OWP
akan semakin sering turun ke lapangan membongkar bangunan-bangunan
bermasalah. Setidaknya sekitar 100 lagi vila bermasalah, kata Fauzi
Siin, menjadi sasaran prioritas pertama pembongkaran.
Menurut Fauzi Siin, sasaran utama operasi pembongkaran vila oleh
tim yang dipimpinnya adalah bangunan yang menyalahi tiga aspek
sekaligus. Yakni, dibangun di atas tanah negara, melanggar peruntukkan
sesuai RDTR (rencana detail tata ruang), dan tidak memiliki IMB (izin
mendirikan bangunan).
Setelah itu, bangunan-bangunan dengan satu atau dua masalah dari
tiga masalah yang disebutkan di atas. Berapa jumlahnya, belum
diberitahu oleh Fauzi. Hanya saja, dukungan langsung pejabat pusat
tampak telah berhasil mendorong "keberanian" petugas.
Ke depan ini mungkin akan muncul bukan lagi satu, tetapi tiga atau
sepuluh kartu nama... (agus mulyadi)
KARTU NAMA DAN PETUGAS YANG SEMPAT RAGU
OPERASI pembongkaran tiga vila bermasalah di kawasan Puncak,
Kabupaten Bogor, Kamis (11/4), hampir saja tidak berjalan mulus.
Soalnya, satu di antara tiga vila itu hampir tidak jadi dibongkar.
Pemilik vila itu-sambil menyodorkan sebuah kartu nama-minta
pembongkaran ditunda.
Petugas tampak ragu setelah membaca "nama" pada kartu nama itu.
Menurut pemilik vila berukuran 14 meter kali sembilan meter di atas
lahan 2.000 meter persegi itu, penangguhan diperlukan karena masih
akan dipakai untuk keperluan syuting sinetron. Lokasi vila itu memang
sangat menawan, berada di atas tebing dan dari sana bisa melihat
pemandangan indah di sekitarnya.
Si empunya hajat pembuatan sinetron adalah relasinya, seorang
pengusaha di Jakarta. Sebelum pembongkaran, pemilik vila masih
menunggu dua orang kenalannya yang lain, dari dua lembaga pemerintah
berbeda di Jakarta.
Ketua Tim Operasi Wibawa Praja (OWP), H Fauzi Siin, yang memimpin
pembongkaran, semula tampak bimbang. Dan ketika datang rombongan
Bupati Bogor, HM Edie Yoso Martadipura, Danrem 061/Suryakencana Kol
Inf Eddi Budianto, dan anggota muspida lainnya, Fauzi segera
memberitahukan hal itu.
Si pemilik vila juga terlihat menghampiri Bupati Bogor. Entah apa
yang dibicarakan, tetapi akhirnya diputuskan vila itu tetap dibongkar
seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Menurut Eddie Yoso, tiga
vila yang dibongkar tim, sebelumnya telah diberi surat perintah
bongkar sampai tiga kali. Tapi pemiliknya tidak mau membongkar
sendiri.
"Kalau tidak jadi dibongkar, nanti akan merusak sistem dan bisa
jadi preseden," kata Fauzi kepada wartawan.
Namun adanya "sedikit hambatan" itu membuat pembongkaran sedikit
terhambat. Tim petugas yang telah selesai membongkar dua vila lainnya,
harus menunggu barang-barang di dalam vila dikeluarkan terlebih
dahulu, sebelum penggusuran dilaksanakan. Akibatnya, jam kerja tim itu
pun molor sampai sekitar pukul 12.00 Wib. Padahal dalam
pembongkaran-pembongkaran vila sebelumnya, biasanya tim yang mulai
bekerja pukul 06.00 itu sudah bisa menyelesaikannya paling lambat
sekitar pukul 09.00 Wib.
BEKING orang kuat yang melindungi vila bermasalah di Puncak, atau
orang-orang kuat di Jakarta itu sendiri yang memiliki vila, kerap
seperti menjadi hambatan penataan kembali kawasan resapan berhawa
sejuk itu. Pihak Pemda Kabupaten Bogor, harus benar-benar berhitung
menghadapi kondisi seperti itu.
Namun dalam beberapa kesempatan, Bupati Bogor HM Eddie Yoso
Martadipura menegaskan, pihaknya tidak akan pandang bulu. Artinya,
siapa pun pemilik vila kalau memang bermasalah tetap akan diratakan
dengan tanah. Upaya itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi
konservasi lingkungan kawasan Puncak.
Dalam operasi pembongkaran tiga vila Kamis lalu, upaya pemda
menertibkan Puncak mendapat dukungan pejabat pemerintah di tingkat
pusat. Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmaja, dan Jaksa
Agung Singgih bersama puluhan anggota rombongan, datang meninjau
pembongkaran.
Kedatangan dua pejabat tinggi itu, seakan menambah dukungan moral
bagi aparat pemda setempat untuk terus menertibkan bangunan bermasalah
di Puncak. Dengan dukungan penuh tersebut, diharapkan pemda tidak
ragu-ragu lagi untuk terus menjalankan tugasnya.
Sarwono mengatakan bahwa pembongkaran bangunan bermasalah di
Puncak merupakan wewenang pemda setempat, dan tidak akan diambil alih
pusat. Sarwono menegaskan, dukungannya terhadap upaya pemda.
"Kami dari kejaksaan memberikan dukungan kepada aparat di daerah
supaya jangan ragu-ragu. Tetapi juga, seperti yang sudah saya
sampaikan kepada bupati dan anggota muspida, supaya diteliti yang
benar. Artinya, secara cermat apakah menurut ketentuan hukum itu
benar-benar terjadi pelanggaran atau tidak. Kalau terjadi pelanggaran,
apakah itu ada premannya, apa ada bekingnya, pokoknya jangan
ragu-ragu," kata Jaksa Agung Singgih pula (Kompas, 12/4).
Dukungan pejabat tingkat pusat itu, setidaknya akan makin menambah
semangat kerja tim pembongkar. Sebab ke depan ini, tampaknya Tim OWP
akan semakin sering turun ke lapangan membongkar bangunan-bangunan
bermasalah. Setidaknya sekitar 100 lagi vila bermasalah, kata Fauzi
Siin, menjadi sasaran prioritas pertama pembongkaran.
Menurut Fauzi Siin, sasaran utama operasi pembongkaran vila oleh
tim yang dipimpinnya adalah bangunan yang menyalahi tiga aspek
sekaligus. Yakni, dibangun di atas tanah negara, melanggar peruntukkan
sesuai RDTR (rencana detail tata ruang), dan tidak memiliki IMB (izin
mendirikan bangunan).
Setelah itu, bangunan-bangunan dengan satu atau dua masalah dari
tiga masalah yang disebutkan di atas. Berapa jumlahnya, belum
diberitahu oleh Fauzi. Hanya saja, dukungan langsung pejabat pusat
tampak telah berhasil mendorong "keberanian" petugas.
Ke depan ini mungkin akan muncul bukan lagi satu, tetapi tiga atau
sepuluh kartu nama... (agus mulyadi)
KOMPAS - Sabtu, 30 Mar 1996 Halaman: 8 Penulis: SUR/LOM/MUL/PUN Ukuran: 6319
KEBAKARAN GEDUNG DAN PINTU DARURAT
KORBAN kebakaran Pasar Kembang atau Pasar Anyar Bogor sampai hari
kedua kemarin meningkat menjadi sedikitnya 78 orang. Sebelumnya tidak
diperkirakan korban akan sedemikian banyak, seandainya petugas pemadam
kebakaran diinformasikan ada puluhan pekerja terkurung di ruangan
Toserba Ramayana.
Dengan berbekal informasi itu petugas pemadam kebakaran bisa
melakukan evakuasi segera setibanya di lokasi kejadian. Terbukti
kebanyakan jenazah korban, menurut keterangan petugas yang
mengevakuasinya, ditemukan berada di sepanjang tepi jendela kaca
gedung semi permanen Toserba Ramayana, di lantai paling atas berusaha
mencari jalan keluar.
Korban, yang kebanyakan karyawan Toserba Ramayana, tidak berhasil
menerobos jendela. Kemungkinan besar sebelum terbakar korban sudah
lebih dulu meninggal karena teracuni oleh asap tebal. Lebih dulu
meninggal karena kekurangan oksigen atau menghirup asap beracun dari
bahan plastik yang terbakar.
Sama seperti juga korban kecelakaan bus yang terbakar, korban
kebakaran Pasar Kembang tidak bisa menyelamatkan diri karena tidak ada
pintu keluar atau pintu daruratnya.
Korban mungkin bisa dihindari atau paling tidak dikurangi jika
pembangunan gedung pasar betul-betul memperhatikan segala prosedur
keselamatan dari kebakaran, bukan sekadar adanya pintu darurat.
Beberapa fakta yang ditemukan menunjukkan gedung itu tidak dilengkapi
fasilitas penyelamatan dari kebakaran.
Menurut keterangan yang dikumpulkan Kompas, beberapa fakta yang
menunjukkan ketidakpedulian itu antara lain bangunan yang dipergunakan
oleh Ramayana adalah bagian tambahan gedung berupa bangunan semi
permanen, yang tidak dilengkapi dengan pendeteksi asap, alarm
kebakaran, penyembur air otomatis.
Gedung Toserba Ramayana itu tidak memiliki tangga darurat
kebakaran, selain itu ketika terjadi kebakaran semua pintu keluar
tertutup rapat. Praktis tidak ada komunikasi dari dalam ke luar
gedung.
Semua bagian gedung yang seharusnya dibiarkan kosong untuk parkir
mobil pemadam kebakaran malahan dipenuhi oleh perlengkapan pedagang
kaki lima. Semua hidran yang dipasang ketika membangun gedung tidak
bisa digunakan karena tidak ada airnya. Petugas pemadam kebakaran
terpaksa menggunakan hidran PDAM.
Kelengkapan
Apa saja kelengkapan alat menghadapai bahaya kebakaran dalam suatu
gedung?
Usaha pertama ialah menghindari jangan sampai muncul api yang
tidak terkendali. Mungkin kebakaran tidak bisa dihindari, tetapi
korban jiwa bisa dikurangi jika sesegera mungkin semua orang dalam
gedung mengetahui terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran.
Pendeteksi asap, yang kemudian secara otomatis menyalakan alarm
dan mengaktifkan semprotan air otomatis yang dipasang di langit-langit
ruangan, adalah alat pertama untuk menghindari kebakaran. Asap tebal
akan mengaktifkan pendeteksi asap.
Sejumlah tips diungkapkan Kapten Bud Gundersen, Kepala Departemen
Pemadam Kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat, bagi bangunan usaha
bisnis kecil, antara lain tangga darurat harus bersih dari segala
barang sepanjang waktu. Padahal kebanyakan gedung-gedung di Indonesia
tangga darurat sering dimanfaatkan sebagai tempat barang bagaikan
gudang yang akan menghambat lalu-lintas.
Sering kali dengan pertimbangan keamanan pemilik usaha mengunci
pintu keluar, seperti yang dilakukan oleh pengelola Ramayana saat
pegawainya melakukan pencatatan stok. Menurut Gundersen semua pintu
keluar harus tidak dikunci pada saat jam kerja atau ada alat khusus
yang bisa digunakan oleh pegawai untuk membuka pintu dari dalam tanpa
kunci ketika terjebak api.
Departemen Pemadam Kebakaran Kota Vancouver (Vancouver Fire and
Rescue Services) mewajibkan gedung-gedung malakukan tes pencegahan
kebakaran, mulai dari alarm sampai tempat parkir mobil pemadam
kebakaran. Setiap bulan pemilik gedung diharuskan menjalankan beberapa
tes kesiagaan sistem keamanan dari kebakarannya.
Tes-tes itu antara lain mulai dari alarm harus berfungsi, paling
tidak satu alarm manual bisa berfungsi, lampu darurat ber-fungsi
(sering kali ketika kebakaran aliran listrik mati jadi perlu lampu
darurat bertenaga baterai), alat pemadam kebakaran berfungsi, sampai
tempat parkir mobil pemadam kebakaran harus selalu kosong.
Di Amerika Serikat, di mana peraturan mengenai keselamatan dan
kesadaran masyarakatnya yang tinggi, bencana kebakaran termasuk
bencana yang mengambil korban jiwa tinggi. Selama tahun 1994 saja
menurut catatan National Fire Protection Association 4.275 penduduk
sipil meninggal dan 27.250 luka parah akibat kebakaran.
Melihat bencana kebakaran, bus terbakar maupun pasar terbakar,
sangat jelas pengelola gedung atau juga pengembang yang membangun
gedung tidak menempatkan keselamatan dari kebakaran pada tempat
pertama. (sur/lom/pun/agus mulyadi)
Foto:
PENUH BARANG- Lorong-lorong yang memang dipersiapkan untuk parkir mobil pemadam
kebakaran (dekat keran hidran) penuh dengan barang-barang dagangan. Selain itu
hidran yang disiapkan pengelola gedung semuanya tidak berfungsi. Hidran-hidran
itu menggunakan air tanah. Kondisi seperti itu menghambat penyelamatan maupun
usaha pemdaman api.
KEBAKARAN GEDUNG DAN PINTU DARURAT
KORBAN kebakaran Pasar Kembang atau Pasar Anyar Bogor sampai hari
kedua kemarin meningkat menjadi sedikitnya 78 orang. Sebelumnya tidak
diperkirakan korban akan sedemikian banyak, seandainya petugas pemadam
kebakaran diinformasikan ada puluhan pekerja terkurung di ruangan
Toserba Ramayana.
Dengan berbekal informasi itu petugas pemadam kebakaran bisa
melakukan evakuasi segera setibanya di lokasi kejadian. Terbukti
kebanyakan jenazah korban, menurut keterangan petugas yang
mengevakuasinya, ditemukan berada di sepanjang tepi jendela kaca
gedung semi permanen Toserba Ramayana, di lantai paling atas berusaha
mencari jalan keluar.
Korban, yang kebanyakan karyawan Toserba Ramayana, tidak berhasil
menerobos jendela. Kemungkinan besar sebelum terbakar korban sudah
lebih dulu meninggal karena teracuni oleh asap tebal. Lebih dulu
meninggal karena kekurangan oksigen atau menghirup asap beracun dari
bahan plastik yang terbakar.
Sama seperti juga korban kecelakaan bus yang terbakar, korban
kebakaran Pasar Kembang tidak bisa menyelamatkan diri karena tidak ada
pintu keluar atau pintu daruratnya.
Korban mungkin bisa dihindari atau paling tidak dikurangi jika
pembangunan gedung pasar betul-betul memperhatikan segala prosedur
keselamatan dari kebakaran, bukan sekadar adanya pintu darurat.
Beberapa fakta yang ditemukan menunjukkan gedung itu tidak dilengkapi
fasilitas penyelamatan dari kebakaran.
Menurut keterangan yang dikumpulkan Kompas, beberapa fakta yang
menunjukkan ketidakpedulian itu antara lain bangunan yang dipergunakan
oleh Ramayana adalah bagian tambahan gedung berupa bangunan semi
permanen, yang tidak dilengkapi dengan pendeteksi asap, alarm
kebakaran, penyembur air otomatis.
Gedung Toserba Ramayana itu tidak memiliki tangga darurat
kebakaran, selain itu ketika terjadi kebakaran semua pintu keluar
tertutup rapat. Praktis tidak ada komunikasi dari dalam ke luar
gedung.
Semua bagian gedung yang seharusnya dibiarkan kosong untuk parkir
mobil pemadam kebakaran malahan dipenuhi oleh perlengkapan pedagang
kaki lima. Semua hidran yang dipasang ketika membangun gedung tidak
bisa digunakan karena tidak ada airnya. Petugas pemadam kebakaran
terpaksa menggunakan hidran PDAM.
Kelengkapan
Apa saja kelengkapan alat menghadapai bahaya kebakaran dalam suatu
gedung?
Usaha pertama ialah menghindari jangan sampai muncul api yang
tidak terkendali. Mungkin kebakaran tidak bisa dihindari, tetapi
korban jiwa bisa dikurangi jika sesegera mungkin semua orang dalam
gedung mengetahui terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran.
Pendeteksi asap, yang kemudian secara otomatis menyalakan alarm
dan mengaktifkan semprotan air otomatis yang dipasang di langit-langit
ruangan, adalah alat pertama untuk menghindari kebakaran. Asap tebal
akan mengaktifkan pendeteksi asap.
Sejumlah tips diungkapkan Kapten Bud Gundersen, Kepala Departemen
Pemadam Kebakaran Los Angeles, Amerika Serikat, bagi bangunan usaha
bisnis kecil, antara lain tangga darurat harus bersih dari segala
barang sepanjang waktu. Padahal kebanyakan gedung-gedung di Indonesia
tangga darurat sering dimanfaatkan sebagai tempat barang bagaikan
gudang yang akan menghambat lalu-lintas.
Sering kali dengan pertimbangan keamanan pemilik usaha mengunci
pintu keluar, seperti yang dilakukan oleh pengelola Ramayana saat
pegawainya melakukan pencatatan stok. Menurut Gundersen semua pintu
keluar harus tidak dikunci pada saat jam kerja atau ada alat khusus
yang bisa digunakan oleh pegawai untuk membuka pintu dari dalam tanpa
kunci ketika terjebak api.
Departemen Pemadam Kebakaran Kota Vancouver (Vancouver Fire and
Rescue Services) mewajibkan gedung-gedung malakukan tes pencegahan
kebakaran, mulai dari alarm sampai tempat parkir mobil pemadam
kebakaran. Setiap bulan pemilik gedung diharuskan menjalankan beberapa
tes kesiagaan sistem keamanan dari kebakarannya.
Tes-tes itu antara lain mulai dari alarm harus berfungsi, paling
tidak satu alarm manual bisa berfungsi, lampu darurat ber-fungsi
(sering kali ketika kebakaran aliran listrik mati jadi perlu lampu
darurat bertenaga baterai), alat pemadam kebakaran berfungsi, sampai
tempat parkir mobil pemadam kebakaran harus selalu kosong.
Di Amerika Serikat, di mana peraturan mengenai keselamatan dan
kesadaran masyarakatnya yang tinggi, bencana kebakaran termasuk
bencana yang mengambil korban jiwa tinggi. Selama tahun 1994 saja
menurut catatan National Fire Protection Association 4.275 penduduk
sipil meninggal dan 27.250 luka parah akibat kebakaran.
Melihat bencana kebakaran, bus terbakar maupun pasar terbakar,
sangat jelas pengelola gedung atau juga pengembang yang membangun
gedung tidak menempatkan keselamatan dari kebakaran pada tempat
pertama. (sur/lom/pun/agus mulyadi)
Foto:
PENUH BARANG- Lorong-lorong yang memang dipersiapkan untuk parkir mobil pemadam
kebakaran (dekat keran hidran) penuh dengan barang-barang dagangan. Selain itu
hidran yang disiapkan pengelola gedung semuanya tidak berfungsi. Hidran-hidran
itu menggunakan air tanah. Kondisi seperti itu menghambat penyelamatan maupun
usaha pemdaman api.
Keppres dan Mental Aparat
KOMPAS - Selasa, 27 Feb 1996 Halaman: 8 Penulis: BAR/MUL Ukuran: 6985
KEPPRES DAN MENTAL APARAT (2-HABIS)
MASALAH pembangunan liar di Puncak, Jawa Barat sudah merebak
sejak tahun 1980-an. Setiap pakar lingkungan meramaikannya di media
massa. Namun pimpinan daerah di Jawa Barat, baik tingkat I atau II,
selalu mengatakan, segala bentuk penyimpangan mengenai pembangunan di
kawasan Bogor- Puncak-Cianjur (Bopunjur) akan ditindak tegas!
Belasan tahun kemudian, kerugian yang ditimbulkan hancurnya
kawasan Bopunjur makin besar dan menjadi "mimpi buruk" bagi warga Ibu
Kota. Bukan hanya jalan dan rumah yang tenggelam, tapi semua kegiatan
berhenti. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja
mengatakan, nilai kerugian itu jika dirupiahkan bisa mencapai
trilyunan rupiah.
Kerusakan gedung, jalan, kendaraan, alat-alat rumah tangga,
peralatan elektronik, barang-barang berharga, tertundanya atau
batalnya keberangkatan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan
batalnya transaksi-transaksi ekonomi penting yang nilainya sangat
besar.
Misalnya, kerugian PT Telkom yang mencapai milyaran rupiah
akibat terendamnya sentral telepon di Jl. Gatot Subroto, serta
hilangnya ribuan pulsa akibat putusnya hubungan telepon itu. PT Astra
melaporkan, 4.000 unit mobil yang sudah siap dipasarkan, rusak berat
akibat banjir karena terendam.
Demikian pula dengan kerugian yang tak ternilai harganya, yaitu
hilangnya 22 jiwa akibat banjir tersebut. Sedang jawaban pimpinan
daerah di Jawa Barat masih sama dengan belasan tahun lalu, yakni bahwa
segala bentuk penyimpangan itu akan ditindak tegas. Bahkan masih
dibumbui kata-kata, tidak ada yang kebal hukum!
KENYATANNYA ribuan vila-vila mewah, kompleks perumahan,
perdagangan, industri, dan lapangan golf muncul di kawasan Bopunjur.
Wajar jika kuat dugaan bahwa ada yang "tak beres" pada aparat pemberi
izin dan pengawas pembangunan di kawasan itu, atau memang benar ada
"kekuatan" besar yang berdiri di belakang pembangunan vila-vila itu.
Berdasarkan pengamatan Kompas, pada lahan milik negara pun vila
itu sudah bermunculan. Misalnya di kawasan resapan Desa Cibeureum,
Kecamatan Cisarua. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan resapan
air itu bahkan sudah beberapa kali pindah tangan diperjualbelikan.
Misalnya di blok Barusireum, dimana berdiri sejumlah vila yang
belum lama selesai dibangun. Satu di antaranya berada tidak jauh dari
vila yang pernah dibongkar tim OWP (Operasi Wibawa Praja) Pemda
Kabupaten bogor pertengahan Januari 1996 lalu.
Di Desa Cibeureum itu pun saat ini mulai dibangun sebuah kawasan
vila bernama Bukit Nirwana. Dari lahan-lahan yang sudah dikavling dan
sedang dipasarkan itu, sudah selesai dibangun 7 vila mewah.
Penyimpangan penggunaan lahan juga terjadi di atas tanah negara bekas
Perkebunan Cisarua Selatan yang telah habis HGU (hak guna usaha)-nya
pada tahun 1970-an.
Seorang pejabat di Pemda TK II Bogor mengakui bahwa dari 150 vila
di desa Cibeureum itu, yang berdiri di atas tanah negara maupun hak
milik, hanya 40 yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ditambahkannya, di Desa Jogjogan, Blok Curug, saat ini 6 unit vila
baru selesai dibangun. Di desa itu hampir semua lahan pertanian sudah
dibeli "orang Jakarta".
Menurut dia, penyimpangan pembangunan di kawasan Bopunjur itu
sesungguhnya berhubungan dengan "ketidakberesan" pejabat.
Dicontohkannya, mantan Bupati Cianjur periode 1983-88, Ir Arifin
Yoesoef sebelum meletakkan jabatannya, bekerja sama dengan DPRD
Kabupaten Cianjur sudah mengeluarkan Perda Nomor 3, yang menyangkut
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Puncak.
Pada RDTR itu sudah ditetapkan kawasan-kawasan lindung, kawasan
penyangga, kawasan budidaya nonpertanian, dan kawasan jalur pengaman
aliran sungai dan mata air. Namun pada era Bupati berikutnya, yang
dipegang H. Eddi Soekardi, muncul keputusan Pemda TK II Cianjur yang
baru, yang membuat lahan-lahan pertanian produktif di desa-desa
seperti Sukarngalih, Sindangjaya, Ciloto, Cibadak dan Ciwelan diubah
menjadi "hutan beton" oleh developer.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Masyarakat Cianjur
Untuk Lingkungan Hidup (KMCULH) pernah memprotes keras keputusan
pribadi Bupati Eddi Soekardi tersebut. Waktu itu KMCULH itu bahkan
berani memberikan bukti bahwa tidak satu pun proyek pembangunan
perumahan yang diizinkan Pemda Cianjur itu memiliki Amdal (Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan). Hasilnya, semua protes itu berlalu begitu
saja.
Tiap tahun jumlah vila di Bopunjur terus bertambah. Kepala Desa
Megamendung, HA Djadjat kepada Kompas menambahkan, selama hampir 10
tahun terakhir, jumlah vila di desanya telah bertambah lebih dari 300
persen. Ketika dia mulai menjadi Kades Megamendung tahun 1978, jumlah
vila baru sekitar 60 unit. Sekarang ini vila yang tercatat di kantor
desanya sudah sekitar 200 unit. Jumlahnya diperkirakan masih banyak
lagi, karena separuh dari vila yang ada di kawasan itu diduga tak
memiliki IMB, jadi tak diberitahukan ke kecamatan setempat.
GUNA melindungi kawasan Puncak, tidak tanggung- tanggung, telah
muncul 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 1983 dan Nomor 79
Tahun 1985 yang mengatur penataan ruang kawasan Bopunjur. Bahkan masih
ada satu lagi, yakni Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan
kawasan tata air, yakni ketentuan mengenai permukaan tanah sebagai
resapan air, seperti persawahan dan sungai.
Namun semuanya dianggap sepi. Salah seorang pemilik vila
menceritakan, sebenarnya tidak perlu beking pejabat tinggi di pusat
untuk memperoleh IMB mendirikan vila. Asal punya "pelor" (uang),
ujarnya, jangankan membangun di lereng-lereng puncak atau gunung, di
puncak gunung sekali pun pasti diizinkan.
Diungkapkannya, proses untuk mendapatkan izin lokasi terlebih
dahulu harus ada rekomendasi dari TAT (Tim Asistensi Teknik), yang
beranggotakan pegawai dari Badan Perencana Pembangunan Daerah
(Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Asisten I, Dinas
Pertanian, Dinas Parawisata, dan Camat.
Ditambahkan, pengeluaran uang bukan cuma untuk anggota TAT itu,
tapi biaya rapat-rapat mereka di hotel-hotel di Puncak pun harus
ditanggung developer. Menurut dia, pasaran pengeluaran "dana taktis"
itu beberapa waktu lalu di Puncak adalah Rp 300 juta untuk pembangunan
vila-vila yang memakai lahan seluas 15 hektar.
Ucapan pemilik vila itu cukup mencengangkan. Bayangkan, dia mampu
"membayar" sebuah tim yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari
berbagai instansi. Dan memang, walau sudah berkali-kali Panglima
Daerah, Gubernur, hingga Menteri (bahkan Keppres) mengancam akan
menindak tegas penyimpangan itu, kenyatannya bangunan-bangunan vila
terus bermunculan di kawasan Bopunjur.
Lalu siapa lagi yang bisa dipercaya dalam kasus Bopunjur ini?
(bar/agus mulyadi)
KEPPRES DAN MENTAL APARAT (2-HABIS)
MASALAH pembangunan liar di Puncak, Jawa Barat sudah merebak
sejak tahun 1980-an. Setiap pakar lingkungan meramaikannya di media
massa. Namun pimpinan daerah di Jawa Barat, baik tingkat I atau II,
selalu mengatakan, segala bentuk penyimpangan mengenai pembangunan di
kawasan Bogor- Puncak-Cianjur (Bopunjur) akan ditindak tegas!
Belasan tahun kemudian, kerugian yang ditimbulkan hancurnya
kawasan Bopunjur makin besar dan menjadi "mimpi buruk" bagi warga Ibu
Kota. Bukan hanya jalan dan rumah yang tenggelam, tapi semua kegiatan
berhenti. Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja
mengatakan, nilai kerugian itu jika dirupiahkan bisa mencapai
trilyunan rupiah.
Kerusakan gedung, jalan, kendaraan, alat-alat rumah tangga,
peralatan elektronik, barang-barang berharga, tertundanya atau
batalnya keberangkatan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dan
batalnya transaksi-transaksi ekonomi penting yang nilainya sangat
besar.
Misalnya, kerugian PT Telkom yang mencapai milyaran rupiah
akibat terendamnya sentral telepon di Jl. Gatot Subroto, serta
hilangnya ribuan pulsa akibat putusnya hubungan telepon itu. PT Astra
melaporkan, 4.000 unit mobil yang sudah siap dipasarkan, rusak berat
akibat banjir karena terendam.
Demikian pula dengan kerugian yang tak ternilai harganya, yaitu
hilangnya 22 jiwa akibat banjir tersebut. Sedang jawaban pimpinan
daerah di Jawa Barat masih sama dengan belasan tahun lalu, yakni bahwa
segala bentuk penyimpangan itu akan ditindak tegas. Bahkan masih
dibumbui kata-kata, tidak ada yang kebal hukum!
KENYATANNYA ribuan vila-vila mewah, kompleks perumahan,
perdagangan, industri, dan lapangan golf muncul di kawasan Bopunjur.
Wajar jika kuat dugaan bahwa ada yang "tak beres" pada aparat pemberi
izin dan pengawas pembangunan di kawasan itu, atau memang benar ada
"kekuatan" besar yang berdiri di belakang pembangunan vila-vila itu.
Berdasarkan pengamatan Kompas, pada lahan milik negara pun vila
itu sudah bermunculan. Misalnya di kawasan resapan Desa Cibeureum,
Kecamatan Cisarua. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan resapan
air itu bahkan sudah beberapa kali pindah tangan diperjualbelikan.
Misalnya di blok Barusireum, dimana berdiri sejumlah vila yang
belum lama selesai dibangun. Satu di antaranya berada tidak jauh dari
vila yang pernah dibongkar tim OWP (Operasi Wibawa Praja) Pemda
Kabupaten bogor pertengahan Januari 1996 lalu.
Di Desa Cibeureum itu pun saat ini mulai dibangun sebuah kawasan
vila bernama Bukit Nirwana. Dari lahan-lahan yang sudah dikavling dan
sedang dipasarkan itu, sudah selesai dibangun 7 vila mewah.
Penyimpangan penggunaan lahan juga terjadi di atas tanah negara bekas
Perkebunan Cisarua Selatan yang telah habis HGU (hak guna usaha)-nya
pada tahun 1970-an.
Seorang pejabat di Pemda TK II Bogor mengakui bahwa dari 150 vila
di desa Cibeureum itu, yang berdiri di atas tanah negara maupun hak
milik, hanya 40 yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Ditambahkannya, di Desa Jogjogan, Blok Curug, saat ini 6 unit vila
baru selesai dibangun. Di desa itu hampir semua lahan pertanian sudah
dibeli "orang Jakarta".
Menurut dia, penyimpangan pembangunan di kawasan Bopunjur itu
sesungguhnya berhubungan dengan "ketidakberesan" pejabat.
Dicontohkannya, mantan Bupati Cianjur periode 1983-88, Ir Arifin
Yoesoef sebelum meletakkan jabatannya, bekerja sama dengan DPRD
Kabupaten Cianjur sudah mengeluarkan Perda Nomor 3, yang menyangkut
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Puncak.
Pada RDTR itu sudah ditetapkan kawasan-kawasan lindung, kawasan
penyangga, kawasan budidaya nonpertanian, dan kawasan jalur pengaman
aliran sungai dan mata air. Namun pada era Bupati berikutnya, yang
dipegang H. Eddi Soekardi, muncul keputusan Pemda TK II Cianjur yang
baru, yang membuat lahan-lahan pertanian produktif di desa-desa
seperti Sukarngalih, Sindangjaya, Ciloto, Cibadak dan Ciwelan diubah
menjadi "hutan beton" oleh developer.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Masyarakat Cianjur
Untuk Lingkungan Hidup (KMCULH) pernah memprotes keras keputusan
pribadi Bupati Eddi Soekardi tersebut. Waktu itu KMCULH itu bahkan
berani memberikan bukti bahwa tidak satu pun proyek pembangunan
perumahan yang diizinkan Pemda Cianjur itu memiliki Amdal (Analisa
Mengenai Dampak Lingkungan). Hasilnya, semua protes itu berlalu begitu
saja.
Tiap tahun jumlah vila di Bopunjur terus bertambah. Kepala Desa
Megamendung, HA Djadjat kepada Kompas menambahkan, selama hampir 10
tahun terakhir, jumlah vila di desanya telah bertambah lebih dari 300
persen. Ketika dia mulai menjadi Kades Megamendung tahun 1978, jumlah
vila baru sekitar 60 unit. Sekarang ini vila yang tercatat di kantor
desanya sudah sekitar 200 unit. Jumlahnya diperkirakan masih banyak
lagi, karena separuh dari vila yang ada di kawasan itu diduga tak
memiliki IMB, jadi tak diberitahukan ke kecamatan setempat.
GUNA melindungi kawasan Puncak, tidak tanggung- tanggung, telah
muncul 2 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 48 Tahun 1983 dan Nomor 79
Tahun 1985 yang mengatur penataan ruang kawasan Bopunjur. Bahkan masih
ada satu lagi, yakni Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan
kawasan tata air, yakni ketentuan mengenai permukaan tanah sebagai
resapan air, seperti persawahan dan sungai.
Namun semuanya dianggap sepi. Salah seorang pemilik vila
menceritakan, sebenarnya tidak perlu beking pejabat tinggi di pusat
untuk memperoleh IMB mendirikan vila. Asal punya "pelor" (uang),
ujarnya, jangankan membangun di lereng-lereng puncak atau gunung, di
puncak gunung sekali pun pasti diizinkan.
Diungkapkannya, proses untuk mendapatkan izin lokasi terlebih
dahulu harus ada rekomendasi dari TAT (Tim Asistensi Teknik), yang
beranggotakan pegawai dari Badan Perencana Pembangunan Daerah
(Bappeda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Asisten I, Dinas
Pertanian, Dinas Parawisata, dan Camat.
Ditambahkan, pengeluaran uang bukan cuma untuk anggota TAT itu,
tapi biaya rapat-rapat mereka di hotel-hotel di Puncak pun harus
ditanggung developer. Menurut dia, pasaran pengeluaran "dana taktis"
itu beberapa waktu lalu di Puncak adalah Rp 300 juta untuk pembangunan
vila-vila yang memakai lahan seluas 15 hektar.
Ucapan pemilik vila itu cukup mencengangkan. Bayangkan, dia mampu
"membayar" sebuah tim yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari
berbagai instansi. Dan memang, walau sudah berkali-kali Panglima
Daerah, Gubernur, hingga Menteri (bahkan Keppres) mengancam akan
menindak tegas penyimpangan itu, kenyatannya bangunan-bangunan vila
terus bermunculan di kawasan Bopunjur.
Lalu siapa lagi yang bisa dipercaya dalam kasus Bopunjur ini?
(bar/agus mulyadi)
Terus Berimpit-impit di KRL Jabotabek
KOMPAS - Jumat, 23 Feb 1996 Halaman: 8 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 4815
TERUS BERIMPIT-IMPIT DI KRL JABOTABEK
INI memang cerita lama. Suasana di gerbong-gerbong KRL (kereta rel
listrik) Jabotabek kelas ekonomi dari Bogor ke Jakarta tetap saja
pengap, panas, sesak, berimpitan, dan menebarkan seribu macam aroma
campur aduk. Selalu begitu setiap hari, tidak pernah berubah.
Namun masyarakat pengguna jasa kereta itu, selalu setia. Mereka
rela berdesakan, berimpitan selama bertahun-tahun. Malahan jumlah
masyarakat yang memanfaatkan KRL Jabotabek Bogor-Jakarta Kota pp
(pergi-pulang) terus meningkat.
"Kesetiaan" masyarakat terhadap angkutan massal ini, karena memang
tidak ada pilihan lain. Masyarakat harus nrimo keadaan itu. Sebab
kalau tidak, mereka akan lebih susah lagi mencari angkutan lain
menuju ke tempat bekerja di Jakarta dan pulang ke Bogor. Bus-bus yang
menghubungkan Jakarta-Bogor tidak bisa diandalkan. Selain mahal
jumlahnya juga terbatas. Belum lagi jika terjebak kemacetan lalu
lintas.
Masyarakat akhirnya tetap "harus setia" pada KRL Jabotabek. Lantas
tidak aneh jika 42 perjalanan KRL kelas ekonomi dari Bogor (atau 84
kali Bogor-Jakarta pp), selalu dijubeli penumpang. Sambil berdesakan
dan berebutan, penumpang pun naik dan turun di 22 stasiun KA yang
dilewati.
Sejak beberapa waktu lalu, untuk melayani kebutuhan penumpang
kelas bisnis dioperasikan pula KRL Pakuan. Naik kereta ini suasana
perjalanan sangat jauh berbeda. Selain penumpang tidak berjejal
-kecuali pada pagi dan petang hari- kereta ini hanya berhenti di
terminal tujuan akhir. Perjalanan menjadi jauh lebih singkat. Dalam
satu hari dari Bogor diberangkatkan enam kali atau 12 kali pp
perjalanan KRL Pakuan.
Menurut Kepala Stasiun Bogor, Ismanto, didampingi wakilnya,
Warsono, dalam satu hari dari Stasiun Bogor diangkut antara 12.000
sampai 21.000 penumpang. Sebagian dari jumlah itu adalah masyarakat
pekerja di Jakarta. Selebihnya mulai dari pelajar, mahasiswa,
pedagang, atau pengangguran yang mencoba mencari pekerjaan di Ibu
Kota.
Angka penumpang KRL dari Bogor yang mencapai 21.000 orang,
biasanya terjadi pada Senin. Sedangkan angka 12.000 pada hari Sabtu.
Hari lainnya berkisar 14.000 sampai 17.000 orang.
TINGGINYA kebutuhan masyarakat pekerja dari Bogor atas jasa
angkutan yang cepat dan murah seperti KRL Jabotabek, akan semakin
meningkat di waktu mendatang. Apalagi belakangan semakin banyak
tumbuh perumahan di wilayah selatan Jakarta. Masyarakat pekerja
benar-benar sangat bergantung pada angkutan massal itu.
Maka saat terjadi gangguan pada angkutan itu, masyarakat pun
kalang kabut. Misalnya saat ada KRL anjlok di Lentengagung, Jaksel,
beberapa waktu lalu yang menimbulkan perjalanan kereta terhambat,
sehingga ribuan orang pekerja terkena getahnya. Mereka berhamburan
mencari angkutan lain agar sampai ke tempat kerja di Jakarta.
Sebagian lagi terpaksa membawa surat keterangan terlambat masuk kerja
dari pihak Stasiun Bogor.
Berdiri berdesakan dalam gerbong kereta yang sumpek dan jauh dari
kenyamanan sudah menjadi bagian hidup warga Bogor yang ke Jakarta atau
sebaliknya. "Mas tolong tangannya diturunkan," kata seorang wanita
muda kepada pria di sebelahnya. Mereka berdua berada di tengah
himpitan penumpang yang menjejali KRL Jabotabek dari Jakarta ke Bogor
petang hari. Permintaan wanita muda tadi akibat terganggu bau busuk
dari ketiak pria di sebelahnya.
Kejadian seperti itu sudah teramat biasa. Berdesakan, saling
berbagi keringat atau bau tidak sedap.
Meski berdesakan, transportasi Bogor-Jakarta pp dengan kereta
terbilang murah. Sekadar contoh, harga tiket KRL ekonomi
Bogor-Jakarta Kota hanya Rp 700, KA Pakuan kelas bisnis non-AC Rp
2.500, dan Pakuan AC Rp 3.500.
Tarif itu menjadi lebih murah lagi kalau penumpang memakai sistem
bayar karcis langganan. Harga karcis abonemen untuk kelas bisnis
misalnya, hanya Rp 70.000 per bulan, sedangkan untuk KRL ekonomi Rp
11.800 per bulan.
Ringannya biaya itu dirasakan betul oleh Samiun, karyawan Bagian
Perlengkapan Depkes. Selain bayar tiket langganan Rp 11.800 per bulan,
dia tinggal mengeluarkan uang Rp 1.500 per hari untuk transpor ke dan
dari stasiun.
Sementara menurut Hasan, karyawan perusahaan swasta di kawasan
Plumpang, Jakut, dia memilih Bogor sebagai tempat tinggal karena
kemudahan transportasinya bila dibanding Tangerang atau Bekasi.
Seperti penumpang lainnya, kini harapan mereka terpusat pada
rencana penggunaan rel ganda, yang pembangunannya diharapkan selesai
tahun ini. "Mudah-mudahan nanti perjalanan KA lebih banyak lagi,
sehingga penumpang tidak terlalu berjubel," kata Hasan. (agus
mulyadi)
TERUS BERIMPIT-IMPIT DI KRL JABOTABEK
INI memang cerita lama. Suasana di gerbong-gerbong KRL (kereta rel
listrik) Jabotabek kelas ekonomi dari Bogor ke Jakarta tetap saja
pengap, panas, sesak, berimpitan, dan menebarkan seribu macam aroma
campur aduk. Selalu begitu setiap hari, tidak pernah berubah.
Namun masyarakat pengguna jasa kereta itu, selalu setia. Mereka
rela berdesakan, berimpitan selama bertahun-tahun. Malahan jumlah
masyarakat yang memanfaatkan KRL Jabotabek Bogor-Jakarta Kota pp
(pergi-pulang) terus meningkat.
"Kesetiaan" masyarakat terhadap angkutan massal ini, karena memang
tidak ada pilihan lain. Masyarakat harus nrimo keadaan itu. Sebab
kalau tidak, mereka akan lebih susah lagi mencari angkutan lain
menuju ke tempat bekerja di Jakarta dan pulang ke Bogor. Bus-bus yang
menghubungkan Jakarta-Bogor tidak bisa diandalkan. Selain mahal
jumlahnya juga terbatas. Belum lagi jika terjebak kemacetan lalu
lintas.
Masyarakat akhirnya tetap "harus setia" pada KRL Jabotabek. Lantas
tidak aneh jika 42 perjalanan KRL kelas ekonomi dari Bogor (atau 84
kali Bogor-Jakarta pp), selalu dijubeli penumpang. Sambil berdesakan
dan berebutan, penumpang pun naik dan turun di 22 stasiun KA yang
dilewati.
Sejak beberapa waktu lalu, untuk melayani kebutuhan penumpang
kelas bisnis dioperasikan pula KRL Pakuan. Naik kereta ini suasana
perjalanan sangat jauh berbeda. Selain penumpang tidak berjejal
-kecuali pada pagi dan petang hari- kereta ini hanya berhenti di
terminal tujuan akhir. Perjalanan menjadi jauh lebih singkat. Dalam
satu hari dari Bogor diberangkatkan enam kali atau 12 kali pp
perjalanan KRL Pakuan.
Menurut Kepala Stasiun Bogor, Ismanto, didampingi wakilnya,
Warsono, dalam satu hari dari Stasiun Bogor diangkut antara 12.000
sampai 21.000 penumpang. Sebagian dari jumlah itu adalah masyarakat
pekerja di Jakarta. Selebihnya mulai dari pelajar, mahasiswa,
pedagang, atau pengangguran yang mencoba mencari pekerjaan di Ibu
Kota.
Angka penumpang KRL dari Bogor yang mencapai 21.000 orang,
biasanya terjadi pada Senin. Sedangkan angka 12.000 pada hari Sabtu.
Hari lainnya berkisar 14.000 sampai 17.000 orang.
TINGGINYA kebutuhan masyarakat pekerja dari Bogor atas jasa
angkutan yang cepat dan murah seperti KRL Jabotabek, akan semakin
meningkat di waktu mendatang. Apalagi belakangan semakin banyak
tumbuh perumahan di wilayah selatan Jakarta. Masyarakat pekerja
benar-benar sangat bergantung pada angkutan massal itu.
Maka saat terjadi gangguan pada angkutan itu, masyarakat pun
kalang kabut. Misalnya saat ada KRL anjlok di Lentengagung, Jaksel,
beberapa waktu lalu yang menimbulkan perjalanan kereta terhambat,
sehingga ribuan orang pekerja terkena getahnya. Mereka berhamburan
mencari angkutan lain agar sampai ke tempat kerja di Jakarta.
Sebagian lagi terpaksa membawa surat keterangan terlambat masuk kerja
dari pihak Stasiun Bogor.
Berdiri berdesakan dalam gerbong kereta yang sumpek dan jauh dari
kenyamanan sudah menjadi bagian hidup warga Bogor yang ke Jakarta atau
sebaliknya. "Mas tolong tangannya diturunkan," kata seorang wanita
muda kepada pria di sebelahnya. Mereka berdua berada di tengah
himpitan penumpang yang menjejali KRL Jabotabek dari Jakarta ke Bogor
petang hari. Permintaan wanita muda tadi akibat terganggu bau busuk
dari ketiak pria di sebelahnya.
Kejadian seperti itu sudah teramat biasa. Berdesakan, saling
berbagi keringat atau bau tidak sedap.
Meski berdesakan, transportasi Bogor-Jakarta pp dengan kereta
terbilang murah. Sekadar contoh, harga tiket KRL ekonomi
Bogor-Jakarta Kota hanya Rp 700, KA Pakuan kelas bisnis non-AC Rp
2.500, dan Pakuan AC Rp 3.500.
Tarif itu menjadi lebih murah lagi kalau penumpang memakai sistem
bayar karcis langganan. Harga karcis abonemen untuk kelas bisnis
misalnya, hanya Rp 70.000 per bulan, sedangkan untuk KRL ekonomi Rp
11.800 per bulan.
Ringannya biaya itu dirasakan betul oleh Samiun, karyawan Bagian
Perlengkapan Depkes. Selain bayar tiket langganan Rp 11.800 per bulan,
dia tinggal mengeluarkan uang Rp 1.500 per hari untuk transpor ke dan
dari stasiun.
Sementara menurut Hasan, karyawan perusahaan swasta di kawasan
Plumpang, Jakut, dia memilih Bogor sebagai tempat tinggal karena
kemudahan transportasinya bila dibanding Tangerang atau Bekasi.
Seperti penumpang lainnya, kini harapan mereka terpusat pada
rencana penggunaan rel ganda, yang pembangunannya diharapkan selesai
tahun ini. "Mudah-mudahan nanti perjalanan KA lebih banyak lagi,
sehingga penumpang tidak terlalu berjubel," kata Hasan. (agus
mulyadi)
Bogor, "Surga" Pedagang K-5
KOMPAS - Rabu, 24 Jan 1996 Halaman: 8 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 2752
BOGOR "SURGA" PEDAGANG K-5
AGAKNYA, Bogor bisa disebut "surganya" pedagang K-5. Kalau di
kota lain pedagang K-5 mungkin hanya menguasai tepi jalan, di Bogor
bahkan trotoar ikut digarap. Dan, Pemda Bogor sepertinya juga
"setuju" trotoar digarap pedagang K-5.
Alhasil, pejalan kaki harus berkorban, atau dikorbankan.
Pejalan kaki lantas harus "turun" ke jalan. Dan itu artinya ia harus
berbaur dengan kendaraan bermotor. Risikonya, ia bisa saja disenggol
atau ditabrak kendaraan bermotor dari belakang. Dan akibat lain,
lalu lintas yang memang sudah "kacau" makin kacau saja.
Di sejumlah trotoar, pedagang K-5 bahkan seperti dimanjakan
Pemda Kodya Bogor. Mereka diberi tempat di atas trotoar beratapkan
tenda auning berwarna kuning. Tidak ada tempat tersisa di lokasi itu
yang bisa dinikmati pejalan kaki. Dua lokasi trotoar yang bisa
menjadi contoh, di Jalan Dewi Sartika dan jalan depan Stasiun KA
(kereta api) Bogor.
Juga di Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Merdeka. Di dua lokasi
itu segala macam pedagang K-5 menggelar dagangannya. Para pemain
catur amatir pun menggelar peruntungannya di trotoar. Pejalan kaki,
kembali harus mengalah. Trotoar di Jembatan Merah, Bogor, yang kini
dicat kuning, juga sudah menjadi hak pedagang sepenuhnya.
Di atas sebagian trotoar di Jalan Merdeka sejak dua pekan lalu
bahkan telah disulap menjadi kios pedagang onderdil. Menurut Wali
Kota Bogor, Drs Eddy Gunardi, pemakaian trotoar di lokasi itu hanya
sementara, menunggu selesainya pembangunan pasar.
COBA, bagaimana jalan keluarnya, tanya Wali Kota Bogor Edy
Garnadi mengenai okupasi atau pengalihan fungsi trotoar itu.
"Pejalan kaki sendiri kadang tidak patuh. Mereka memilih badan jalan
untuk lewat, meski trotoar kosong," kilah Eddy Gunardi.
Disebutkannya, masih banyak trotoar di Kodya Bogor yang tidak
ditempati pedagang K-5, seperti Jalan Pajajaran dan Jalan Ir H
Juanda yang mengelilingi Kebun Raya dan Istana Bogor.
Tentang pemasangan tenda auning di sejumlah trotoar untuk
pedagang K-5, Eddy Gunardi memberi alasan bahwa hal itu didasarkan
pada asas kepatutan. Artinya, pedagang K-5 patut mendapatkan tempat
di atas trotoar. Patut, katanya, karena lokasi trotoar itu tidak
jauh dari pusat perbelanjaan.
Padahal beroperasinya pedagang K-5 itu pun semakin menambah
macetnya arus lalu lintas di Kota Hujan itu. Turunnya pejalan kaki
ke badan jalan, mempersempit arus kendaraan. Akibatnya antrean
panjang kerap terlihat di Bogor.
Kalau pengalihfungsian trotoar untuk pedagang K-5 dianggap
patut, entah disebut apa kalau satu saat misalnya terjadi pejalan
kaki diseruduk kendaraan. (agus mulyadi)
BOGOR "SURGA" PEDAGANG K-5
AGAKNYA, Bogor bisa disebut "surganya" pedagang K-5. Kalau di
kota lain pedagang K-5 mungkin hanya menguasai tepi jalan, di Bogor
bahkan trotoar ikut digarap. Dan, Pemda Bogor sepertinya juga
"setuju" trotoar digarap pedagang K-5.
Alhasil, pejalan kaki harus berkorban, atau dikorbankan.
Pejalan kaki lantas harus "turun" ke jalan. Dan itu artinya ia harus
berbaur dengan kendaraan bermotor. Risikonya, ia bisa saja disenggol
atau ditabrak kendaraan bermotor dari belakang. Dan akibat lain,
lalu lintas yang memang sudah "kacau" makin kacau saja.
Di sejumlah trotoar, pedagang K-5 bahkan seperti dimanjakan
Pemda Kodya Bogor. Mereka diberi tempat di atas trotoar beratapkan
tenda auning berwarna kuning. Tidak ada tempat tersisa di lokasi itu
yang bisa dinikmati pejalan kaki. Dua lokasi trotoar yang bisa
menjadi contoh, di Jalan Dewi Sartika dan jalan depan Stasiun KA
(kereta api) Bogor.
Juga di Jalan Kapten Muslihat dan Jalan Merdeka. Di dua lokasi
itu segala macam pedagang K-5 menggelar dagangannya. Para pemain
catur amatir pun menggelar peruntungannya di trotoar. Pejalan kaki,
kembali harus mengalah. Trotoar di Jembatan Merah, Bogor, yang kini
dicat kuning, juga sudah menjadi hak pedagang sepenuhnya.
Di atas sebagian trotoar di Jalan Merdeka sejak dua pekan lalu
bahkan telah disulap menjadi kios pedagang onderdil. Menurut Wali
Kota Bogor, Drs Eddy Gunardi, pemakaian trotoar di lokasi itu hanya
sementara, menunggu selesainya pembangunan pasar.
COBA, bagaimana jalan keluarnya, tanya Wali Kota Bogor Edy
Garnadi mengenai okupasi atau pengalihan fungsi trotoar itu.
"Pejalan kaki sendiri kadang tidak patuh. Mereka memilih badan jalan
untuk lewat, meski trotoar kosong," kilah Eddy Gunardi.
Disebutkannya, masih banyak trotoar di Kodya Bogor yang tidak
ditempati pedagang K-5, seperti Jalan Pajajaran dan Jalan Ir H
Juanda yang mengelilingi Kebun Raya dan Istana Bogor.
Tentang pemasangan tenda auning di sejumlah trotoar untuk
pedagang K-5, Eddy Gunardi memberi alasan bahwa hal itu didasarkan
pada asas kepatutan. Artinya, pedagang K-5 patut mendapatkan tempat
di atas trotoar. Patut, katanya, karena lokasi trotoar itu tidak
jauh dari pusat perbelanjaan.
Padahal beroperasinya pedagang K-5 itu pun semakin menambah
macetnya arus lalu lintas di Kota Hujan itu. Turunnya pejalan kaki
ke badan jalan, mempersempit arus kendaraan. Akibatnya antrean
panjang kerap terlihat di Bogor.
Kalau pengalihfungsian trotoar untuk pedagang K-5 dianggap
patut, entah disebut apa kalau satu saat misalnya terjadi pejalan
kaki diseruduk kendaraan. (agus mulyadi)
Bogor Dikepung Kemacetan
KOMPAS - Sabtu, 13 Jan 1996 Halaman: 8 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 4632
BOGOR DIKEPUNG KEMACETAN
LALU lintas kendaraan di Kota Hujan Bogor dari hari ke hari
makin semrawut. Tiada hari tanpa kemacetan lalu-lintas di kota yang
terletak sekitar 55 km selatan Jakarta ini. Tidak hanya di dalam
kota, kemacetan lalu lintas juga terjadi di jalan-jalan masuk
menuju kota itu. Bogor memang selalu dikepung macet.
Kondisi lalu lintas yang makin semrawut ini tidak terlepas dari
peran daerah ini sebagai penyangga Ibu Kota. Apalagi dalam tahun-
tahun terakhir, masyarakat pekerja di Jakarta memilih kawasan
selatan Jakarta sebagai tempat bermukim.
Berbondongnya masyarakat pekerja bermukim di Bogor dan semakin
pesatnya pertumbuhan permukiman, tentu saja menambah beban bagi
Bogor. Termasuk meningkatnya jumlah transportasi, baik kendaraan
pribadi maupun angkutan umum kota (angkot). Akibatnya, kemacetan
lalu lintas makin marak di jantung maupun pinggiran Kodya Bogor.
MEMASUKI Bogor dari jalan lama yakni Jalan Raya Bogor,
kemacetan sudah menghadang mulai kawasan Kedunghalang. Kendaraan
harus berjalan merambat. Titik penyumbat kemacetan yang selalu
berlangsung sepanjang hari adalah pertemuan kendaraan di pertigaan
Jalan Baru dan pertigaan Warung Jambu. Apalagi pertigaan Warung
Jambu tidak dilengkapi lampu lalu-lintas.
Kondisi buruk seperti itu diperparah lagi oleh berbarisnya
angkot di pinggir jalan pertigaan Warung Jambu, baik yang menuju ke
arah Jalan A Yani maupun yang ke arah Jalan Pajajaran. Akibatnya,
arus kendaraan dari Jalan Raya Bogor terhalang barisan angkot yang
berebut penumpang. Arus kendaraan dari dua jalan itu menuju Jalan
Raya Bogor juga mengalami nasib serupa.
Jika masuk dari arah Semplak melalui Jalan Dr Semeru, arus
kendaraan akan terhadang kemacetan di Jalan Mawar. Sebab jalan itu
menampung pula semua kendaraan yang datang dari Jalan Perintis
Kemerdekaan yang akan menuju Jalan Merdeka. Sedangkan jika masuk
dari arah Darmaga dan Gunung Batu, arus kendaraan terhadang macet
di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Sementara untuk kendaraan yang masuk dari arah Puncak-Ciawi,
kemacetan menghadang di perempatan Ciawi. Selepas perempatan itu,
kendaraan harus selalu merambat saat melalui Jalan Raya Tajur
sebelum memasuki kota Bogor.
Kondisi tidak jauh berbeda akan menghadang kendaraan yang masuk
dari jalan tol Jagorawi. Saat keluar tol, kemacetan di Jalan
Pajajaran sekitar Terminal Baranangsiang juga menghadang.
Para pemakai kendaraan yang sudah dihadang kemacetan di jalan
masuk ke Bogor, akan lebih menderita lagi saat berada di dalam kota.
Sulit mencari jalan-jalan yang nyaman. Semuanya macet, terutama pada
jam-jam sibuk.
MAKIN banyaknya angkot yang beroperasi di Kodya Bogor, dituding
sejumlah masyarakat setempat sebagai penyebab kemacetan di Kota
Hujan. Ribuan unit angkot ini berebut tempat di jalan dengan
kendaraan pribadi, truk, serta angkutan umum lain seperti bus yang
melintas, becak, sampai andong.
Jumlah angkot yang beroperasi di Bogor tiap hari menurut
seorang pengurus Organda Kabupaten Bogor, Herman Suriawijaya,
sekitar 12.000 unit. Jumlah sebanyak itu terdiri atas sekitar 8.000
unit angkot berasal dari Kabupaten Bogor, yakni yang berwarna biru.
Sisanya, antara 4.000-5.000 angkot berasal dari Kodya Bogor sendiri,
yakni yang berwarna hijau muda.
Namun Kepala cabang DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan)
Kodya Bogor, Ny Dewi Kurnia, membantah jumlah itu. Disebutkan,
angkot asal Kabupaten Bogor yang beroperasi di kotanya sekitar 6.000
unit. Sedangkan yang berasal dari Kodya Bogor hanya kurang dari
1.850 angkot.
Tentang jumlah kendaraan angkot yang beroperasi di Kodya Bogor
ini, Dewi Kurnia mengharapkan dapat ditangani bersama dengan
Kabupaten Bogor. Salah satu solusinya adalah dengan membangun sub-
sub terminal di perbatasan kota. Kelak kendaraan angkot kabupaten
hanya sampai sub-terminal itu. Tidak masuk kota. Di Kodya Bogor
cukup dilayani angkot setempat.
Gagasan ini sebenarnya mengundang tanda tanya. Kalau angkot
kabupaten hanya sampai pinggir kota, apakah angkot kodya cukup
untuk melayani masyarakat. Jangan-jangan setelah tidak ada angkot
kabupaten di dalam kota, akan dikeluarkan izin trayek baru secara
jor-joran, sehingga angkot kodya pun semakin banyak.
Memang perlu dicari jalan keluar memecahkan masalah rumit ini.
Sebab bisa terjadi, lima atau sepuluh tahun lagi, kendaraan di Bogor
sama sekali tidak bisa bergerak. Bogor macet total. (agus mulyadi)
BOGOR DIKEPUNG KEMACETAN
LALU lintas kendaraan di Kota Hujan Bogor dari hari ke hari
makin semrawut. Tiada hari tanpa kemacetan lalu-lintas di kota yang
terletak sekitar 55 km selatan Jakarta ini. Tidak hanya di dalam
kota, kemacetan lalu lintas juga terjadi di jalan-jalan masuk
menuju kota itu. Bogor memang selalu dikepung macet.
Kondisi lalu lintas yang makin semrawut ini tidak terlepas dari
peran daerah ini sebagai penyangga Ibu Kota. Apalagi dalam tahun-
tahun terakhir, masyarakat pekerja di Jakarta memilih kawasan
selatan Jakarta sebagai tempat bermukim.
Berbondongnya masyarakat pekerja bermukim di Bogor dan semakin
pesatnya pertumbuhan permukiman, tentu saja menambah beban bagi
Bogor. Termasuk meningkatnya jumlah transportasi, baik kendaraan
pribadi maupun angkutan umum kota (angkot). Akibatnya, kemacetan
lalu lintas makin marak di jantung maupun pinggiran Kodya Bogor.
MEMASUKI Bogor dari jalan lama yakni Jalan Raya Bogor,
kemacetan sudah menghadang mulai kawasan Kedunghalang. Kendaraan
harus berjalan merambat. Titik penyumbat kemacetan yang selalu
berlangsung sepanjang hari adalah pertemuan kendaraan di pertigaan
Jalan Baru dan pertigaan Warung Jambu. Apalagi pertigaan Warung
Jambu tidak dilengkapi lampu lalu-lintas.
Kondisi buruk seperti itu diperparah lagi oleh berbarisnya
angkot di pinggir jalan pertigaan Warung Jambu, baik yang menuju ke
arah Jalan A Yani maupun yang ke arah Jalan Pajajaran. Akibatnya,
arus kendaraan dari Jalan Raya Bogor terhalang barisan angkot yang
berebut penumpang. Arus kendaraan dari dua jalan itu menuju Jalan
Raya Bogor juga mengalami nasib serupa.
Jika masuk dari arah Semplak melalui Jalan Dr Semeru, arus
kendaraan akan terhadang kemacetan di Jalan Mawar. Sebab jalan itu
menampung pula semua kendaraan yang datang dari Jalan Perintis
Kemerdekaan yang akan menuju Jalan Merdeka. Sedangkan jika masuk
dari arah Darmaga dan Gunung Batu, arus kendaraan terhadang macet
di Jalan Perintis Kemerdekaan.
Sementara untuk kendaraan yang masuk dari arah Puncak-Ciawi,
kemacetan menghadang di perempatan Ciawi. Selepas perempatan itu,
kendaraan harus selalu merambat saat melalui Jalan Raya Tajur
sebelum memasuki kota Bogor.
Kondisi tidak jauh berbeda akan menghadang kendaraan yang masuk
dari jalan tol Jagorawi. Saat keluar tol, kemacetan di Jalan
Pajajaran sekitar Terminal Baranangsiang juga menghadang.
Para pemakai kendaraan yang sudah dihadang kemacetan di jalan
masuk ke Bogor, akan lebih menderita lagi saat berada di dalam kota.
Sulit mencari jalan-jalan yang nyaman. Semuanya macet, terutama pada
jam-jam sibuk.
MAKIN banyaknya angkot yang beroperasi di Kodya Bogor, dituding
sejumlah masyarakat setempat sebagai penyebab kemacetan di Kota
Hujan. Ribuan unit angkot ini berebut tempat di jalan dengan
kendaraan pribadi, truk, serta angkutan umum lain seperti bus yang
melintas, becak, sampai andong.
Jumlah angkot yang beroperasi di Bogor tiap hari menurut
seorang pengurus Organda Kabupaten Bogor, Herman Suriawijaya,
sekitar 12.000 unit. Jumlah sebanyak itu terdiri atas sekitar 8.000
unit angkot berasal dari Kabupaten Bogor, yakni yang berwarna biru.
Sisanya, antara 4.000-5.000 angkot berasal dari Kodya Bogor sendiri,
yakni yang berwarna hijau muda.
Namun Kepala cabang DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan)
Kodya Bogor, Ny Dewi Kurnia, membantah jumlah itu. Disebutkan,
angkot asal Kabupaten Bogor yang beroperasi di kotanya sekitar 6.000
unit. Sedangkan yang berasal dari Kodya Bogor hanya kurang dari
1.850 angkot.
Tentang jumlah kendaraan angkot yang beroperasi di Kodya Bogor
ini, Dewi Kurnia mengharapkan dapat ditangani bersama dengan
Kabupaten Bogor. Salah satu solusinya adalah dengan membangun sub-
sub terminal di perbatasan kota. Kelak kendaraan angkot kabupaten
hanya sampai sub-terminal itu. Tidak masuk kota. Di Kodya Bogor
cukup dilayani angkot setempat.
Gagasan ini sebenarnya mengundang tanda tanya. Kalau angkot
kabupaten hanya sampai pinggir kota, apakah angkot kodya cukup
untuk melayani masyarakat. Jangan-jangan setelah tidak ada angkot
kabupaten di dalam kota, akan dikeluarkan izin trayek baru secara
jor-joran, sehingga angkot kodya pun semakin banyak.
Memang perlu dicari jalan keluar memecahkan masalah rumit ini.
Sebab bisa terjadi, lima atau sepuluh tahun lagi, kendaraan di Bogor
sama sekali tidak bisa bergerak. Bogor macet total. (agus mulyadi)
Sungai Angker dan Muntaber di Leuwihiyeum
KOMPAS - Sabtu, 23 Sep 1995 Halaman: 8 Penulis: MUL Ukuran: 4512
SUNGAI ANGKER DAN MUNTABER DI LEUWIHIYEUM
SUNGAI Cipanggaur di Kampung Leuwihiyeum, Desa Argapura,
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, mendadak sepi. Tidak ada
penduduk yang mandi, cuci, atau buang air besar. Padahal biasanya,
sebelum fajar menyingsing sampai rembang petang, di sungai itu
denyut kehidupan penduduk setempat terus berdetak.
Sungai di kampung itu benar-benar telah berubah sesuai nama
kampungnya yakni Leuwihiyeum. Terjemahan bebas penduduk setempat
menyebutkan leuwihiyeum berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda,
leuwi (sungai) dan hiyeum (angker). Dengan kata lain, sungai di
Kampung Leuwihyeum telah menjadi sungai angker.
Suasana Leuwihiyem terletak sekitar 50 km barat kota Bogor.
Sungai yang lebar, dangkal, berair tenang, dikelilingi pepohonan
tinggi, pada musim kemarau ini perlahan mengalir, dengan kedalaman
paling tinggi sebatas lutut orang dewasa. Sebuah TPU (tempat
pemakaman umum) di seberang sungai, menyempurnakan keangkeran itu.
Penduduk Kampung Leuwihiyeum yang berjumlah sekitar 500 jiwa
atau 180-an KK (kepala keluarga), seolah terbenam di rumah masing-
masing. Mereka mandi dan mencuci di sumur dekat rumahnya, kecuali
buang hajat besar terpaksa masih di Sungai Cipanggaur (bukan Cipager
seperti berita hari Jumat (22/9).
Namun suasana angker dan sepi dari kegiatan itu ternyata hanya
bertahan dua hari. Mulai Jumat pagi kemarin, penduduk kembali
membanjiri kali yang melintas di kampungnya itu. Mereka mandi,
mencuci pakaian dan perlengkapan dapur, serta buang hajat di sungai,
seperti yang sudah turun temurun berlangsung.
Kampung Leuwihiyeum termasuk wilayah Desa Argapura. Menurut
Husnul Khotimah, Kaur Kemasyarakatan Desa Argapura, penduduk desa
itu 7.741 orang. Luas desa 3.681 ha, di antaranya terdiri atas sawah
319 ha, perkebunan mulik PTP XI (kelapa hibrida, cokelat, dan karet)
425 ha, dan hutan negara 180 ha.
Argapura terdiri atas enam kampung yakni Leuwihiyeum,
Leuwiceri, Bolang, Malangbong, Tipar, dan Cipining. Leuwihiyeum
sendiri dapat dijangkau melalui jalan antara Bunar-Parungpanjang.
Dari jalan itu, membelok ke barat satu kilometer lebih melalui jalan
berbatu di tengah-tengah kebun karet.
SELAMA dua hari dua malam, mulai Selasa malam hingga Kamis
siang lalu, warga setempat memang disibukkan oleh penyakit muntaber.
Sebanyak 96 warga harus berurusan dengan petugas kesehatan akibat
terjangkiti wabah ini, terdiri dari 92 orang penduduk Leuwihiyeum
dan 4 warga kampung tetangganya, Leuwihceri.
Dari jumlah itu, 20 pasien harus diinfus di Puskesmas Jasinga.
Seorang lainnya diinfus di posko yang dibentuk di salah satu rumah
penduduk Kampung Leuwihiyeum. Korban lainnya, 10 orang mendapat
pengobatan di Puskesmas Jasinga (tanpa rawat inap), dan sisanya 65
orang mendapat pengobatan di posko.
Tim kesehatan dari Puskesmas Lebakwangi yang dipimpin dr Ani
Supihani H, bahu-membahu mencegah semakin parahnya wabah muntaber.
Apalagi dalam serangan itu salah seorang penduduk, Ny Rumdayah (65),
meninggal saat dirawat di Puskesmas Jasinga. Korban lain di
puskesmas itu sudah pulang.
Sampai Jumat kemarin, di posko Leuwihiyeum tinggal seorang yang
masih diinfus, Ny Yoyo (25). Perempuan yang tengah hamil tujuh bulan
itu, diinfus mulai Jumat pagi. Dia termasuk korban paling akhir
terjangkit muntaber. Kemarin pagi, dua anak-anak juga harus diobati
tim kesehatan.
"Kami sudah membagikan oralit sebanyak 800 bungkus," kata dr
Ani, yang dibantu beberapa tenaga medis dari Puskesmas Lebakwangi.
Pengobatan di posko itu berlangsung sejak Rabu.
MUNTABER yang berjangkit di Leuwihiyeum diduga berhubungan
dengan kebiasaan hidup kurang bersih penduduk setempat. Yang paling
disoroti adalah kebiasaan mandi, mencuci, dan buang air besar di
Sungai Cipanggaur.
"Kami sudah terbiasa turun-temurun memanfaatkan sungai itu.
Meski penduduk di sini umumnya punya sumur, tetap saja mereka pergi
ke kali," kata Maad (60) penduduk setempat. Kebiasaan itu diakui
pula oleh Sekdes, H Mukmin. Dikatakan, hanya untuk masak dan minum,
penduduk setempat memakai air sumur.
Sungai Cipanggaur di Kampung Leuwihiyeum pun hanya berubah
angker dan tidak diminati selama dua hari. Karena kebutuhan dan
kebiasaan, mereka tetap kembali ke sungai itu. Mereka tidak sadar,
muntaber tetap mengancam. (agus mulyadi)
SUNGAI ANGKER DAN MUNTABER DI LEUWIHIYEUM
SUNGAI Cipanggaur di Kampung Leuwihiyeum, Desa Argapura,
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, mendadak sepi. Tidak ada
penduduk yang mandi, cuci, atau buang air besar. Padahal biasanya,
sebelum fajar menyingsing sampai rembang petang, di sungai itu
denyut kehidupan penduduk setempat terus berdetak.
Sungai di kampung itu benar-benar telah berubah sesuai nama
kampungnya yakni Leuwihiyeum. Terjemahan bebas penduduk setempat
menyebutkan leuwihiyeum berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda,
leuwi (sungai) dan hiyeum (angker). Dengan kata lain, sungai di
Kampung Leuwihyeum telah menjadi sungai angker.
Suasana Leuwihiyem terletak sekitar 50 km barat kota Bogor.
Sungai yang lebar, dangkal, berair tenang, dikelilingi pepohonan
tinggi, pada musim kemarau ini perlahan mengalir, dengan kedalaman
paling tinggi sebatas lutut orang dewasa. Sebuah TPU (tempat
pemakaman umum) di seberang sungai, menyempurnakan keangkeran itu.
Penduduk Kampung Leuwihiyeum yang berjumlah sekitar 500 jiwa
atau 180-an KK (kepala keluarga), seolah terbenam di rumah masing-
masing. Mereka mandi dan mencuci di sumur dekat rumahnya, kecuali
buang hajat besar terpaksa masih di Sungai Cipanggaur (bukan Cipager
seperti berita hari Jumat (22/9).
Namun suasana angker dan sepi dari kegiatan itu ternyata hanya
bertahan dua hari. Mulai Jumat pagi kemarin, penduduk kembali
membanjiri kali yang melintas di kampungnya itu. Mereka mandi,
mencuci pakaian dan perlengkapan dapur, serta buang hajat di sungai,
seperti yang sudah turun temurun berlangsung.
Kampung Leuwihiyeum termasuk wilayah Desa Argapura. Menurut
Husnul Khotimah, Kaur Kemasyarakatan Desa Argapura, penduduk desa
itu 7.741 orang. Luas desa 3.681 ha, di antaranya terdiri atas sawah
319 ha, perkebunan mulik PTP XI (kelapa hibrida, cokelat, dan karet)
425 ha, dan hutan negara 180 ha.
Argapura terdiri atas enam kampung yakni Leuwihiyeum,
Leuwiceri, Bolang, Malangbong, Tipar, dan Cipining. Leuwihiyeum
sendiri dapat dijangkau melalui jalan antara Bunar-Parungpanjang.
Dari jalan itu, membelok ke barat satu kilometer lebih melalui jalan
berbatu di tengah-tengah kebun karet.
SELAMA dua hari dua malam, mulai Selasa malam hingga Kamis
siang lalu, warga setempat memang disibukkan oleh penyakit muntaber.
Sebanyak 96 warga harus berurusan dengan petugas kesehatan akibat
terjangkiti wabah ini, terdiri dari 92 orang penduduk Leuwihiyeum
dan 4 warga kampung tetangganya, Leuwihceri.
Dari jumlah itu, 20 pasien harus diinfus di Puskesmas Jasinga.
Seorang lainnya diinfus di posko yang dibentuk di salah satu rumah
penduduk Kampung Leuwihiyeum. Korban lainnya, 10 orang mendapat
pengobatan di Puskesmas Jasinga (tanpa rawat inap), dan sisanya 65
orang mendapat pengobatan di posko.
Tim kesehatan dari Puskesmas Lebakwangi yang dipimpin dr Ani
Supihani H, bahu-membahu mencegah semakin parahnya wabah muntaber.
Apalagi dalam serangan itu salah seorang penduduk, Ny Rumdayah (65),
meninggal saat dirawat di Puskesmas Jasinga. Korban lain di
puskesmas itu sudah pulang.
Sampai Jumat kemarin, di posko Leuwihiyeum tinggal seorang yang
masih diinfus, Ny Yoyo (25). Perempuan yang tengah hamil tujuh bulan
itu, diinfus mulai Jumat pagi. Dia termasuk korban paling akhir
terjangkit muntaber. Kemarin pagi, dua anak-anak juga harus diobati
tim kesehatan.
"Kami sudah membagikan oralit sebanyak 800 bungkus," kata dr
Ani, yang dibantu beberapa tenaga medis dari Puskesmas Lebakwangi.
Pengobatan di posko itu berlangsung sejak Rabu.
MUNTABER yang berjangkit di Leuwihiyeum diduga berhubungan
dengan kebiasaan hidup kurang bersih penduduk setempat. Yang paling
disoroti adalah kebiasaan mandi, mencuci, dan buang air besar di
Sungai Cipanggaur.
"Kami sudah terbiasa turun-temurun memanfaatkan sungai itu.
Meski penduduk di sini umumnya punya sumur, tetap saja mereka pergi
ke kali," kata Maad (60) penduduk setempat. Kebiasaan itu diakui
pula oleh Sekdes, H Mukmin. Dikatakan, hanya untuk masak dan minum,
penduduk setempat memakai air sumur.
Sungai Cipanggaur di Kampung Leuwihiyeum pun hanya berubah
angker dan tidak diminati selama dua hari. Karena kebutuhan dan
kebiasaan, mereka tetap kembali ke sungai itu. Mereka tidak sadar,
muntaber tetap mengancam. (agus mulyadi)
Langganan:
Postingan (Atom)
