KOMPAS - Jumat, 20 Dec 1996 Halaman: 18 Penulis: MULYADI, AGUS/KUSUMA, BUYUNG WIJAYA Ukuran: 5571
GEMERLAP CILEGON, DARI
"FASTFOOD" SAMPAI KARAOKE
CILEGON awalnya hanya satu kecamatan di Kabupaten Serang. Tidak
ada yang istimewa dari daerah ini, kecuali menjadi daerah lintasan
kendaraan dari dan ke Pelabuhan Merak, 11 kilometer di sebelah barat.
Daerah ini baru menggeliat bangun dan diperhatikan, setelah PT
Krakatau Steel (KS) bermarkas di sana beberapa tahun lalu.
Sektor industri di Kotif Cilegon merupakan komponen penting dalam
pengembangan perekonomian masyarakatnya. Sekarang ini jumlah industri
yang ada antara lain, PT KS dengan 13 anak perusahaannya, serta
sekitar 80 industri berskala besar dan kecil lainnya.
Seperti juga lahirnya daerah baru lain yang didukung industri,
perubahan segera terjadi di Cilegon. Tidak hanya perubahan dalam
bangunan fisik wilayah, tetapi juga sikap hidup, baik penduduk asli
maupun warga pendatang.
Dalam perubahan Cilegon, pendatang memang dominan berperan. Berbagai
macam suku bangsa yang datang dari seantero Nusantara, sebagai pekerja
atau pemodal dari luar negeri, berdatangan ke daerah ini. Untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi Cilegon yang begitu pesat, kecamatan itu
diubah statusnya jadi Kota Administratif (Kotif) sejak 1986, agar bisa
lebih mengurus dirinya sendiri. Dalam waktu tidak lama lagi, Cilegon
rencananya akan berstatus kotamadya.
Membanjirnya pendatang yang masuk Cilegon, mengakibatkan terjadinya
perubahan drastis. Mulai dari pola makanan, dengan hadirnya sejumlah
restoran cepat saji (fast food) dengan bendera Kentucky dan California,
restoran-restoran yang menyajikan masakan asing, sampai tempat hiburan
karaoke, sanggar tari, dan diskotek pun bermunculan.
Bermunculannya bisnis makanan dan hiburan menjadi fenomena baru
di Cilegon. Heterogennya warga Cilegon, membuat kota itu begitu cepat
hidup. Untuk memudahkan nasabahnya mengambil uang kapan saja misalnya,
bank-bank di kota itu pun menyediakan fasilitas ATM (automathic teller
machine) di berbagai sudut kota.
Makin maraknya Cilegon terlihat pula dari bertebarannya
kompleks-kompleks perumahan baru dari tipe sederhana sampai rumah
mewah. Bahkan apartemen pun akan dibangun di pusat kota. Tidak
ketinggalan, ribuan bedeng kontrakan pun dibangun warga untuk
menampung pendatang.
Kehadiran sejumlah mal di kawasan itu juta ikut membuat marak
kehidupan Cilegon. Jalan Raya Cilegon, jalan utama yang membelah kota
itu, sepanjang hari sampai malam juga selalu ramai dilalui kendaraan.
Baik itu kendaraan warga setempat, maupun mereka yang hendak ke Merak,
Anyer, Carita, atau Serang.
Tidak hanya mal, restoran, karaoke dan diskotek yang kini bertebaran
di kota itu. Sejumlah hotel juga bermunculan, meski masih kelas
melati. Di kota Cilegon misalnya bisa disebut tempat menginap antara
lain Hotel Gondang, Hotel Cilegon, Hotel Kalyanamita, Hotel Regen, dan
Hotel Sukma.
Tingkat hunian hotel-hotel itu sekitar 70 persen dari jumlah kamar.
Bahkan ada hotel yang sepanjang minggu tidak ada satu pun kamarnya
tersisa kosong. Pendatang yang mengisi kamar-kamar hotel umumnya
adalah para pebisnis.
Kalau pun kamar hotel di Cilegon penuh, para pendatang sebenarnya
bisa pula lari ke kawasan Merak, yang juga masih termasuk wilayah Kotif
Cilegon. Di kawasan itu bahkan ada beberapa hotel berbintang.
Hotel-hotel di Serang yang terletak 17 kilometer timur Cilegon, juga
bisa menjadi pilihan. Toh untuk ke Serang bisa lewat jalan tol melalui
gerbang tol Cilegon Timur.
Derap pertumbuhan Cilegon, pada akhirnya memang membuat makin
sumpeknya kota itu. Akibat lanjutan, harga tanah pun membubung.
Diperoleh keterangan, harga tanah di kawasan pusat kota kini sudah
melambung antara Rp 1 juta - Rp 2 juta per meter persegi.
Mungkin karena harga jual tanah yang tinggi dan makin sempitnya
lahan, maka untuk hunian warga harus dibangun apartemen.
CILEGON menjadi kota administratif (kotif) sejak 1986, meliputi
empat kecamatan yaitu Cilegon, Pulomerak, Ciwandan, dan Cibeber. Jumlah
warganya saat ini tercatat sekitar 300.000 jiwa. Luas wilayah Kotif
Cilegon sekarang 17.500 hektar. Topografi lahannya adalah 76 persen
dataran, 15 persen perbukitan, dan 0,2 persen pegunungan, dengan
panjang pantai 25 kilometer.
Kehadiran industri di Cilegon mempengaruhi kondisi sosial budaya
dan tata guna lahan. Daerah persawahan dan perladangan menjadi daerah
industri, perdagangan, jasa, perumahan, dan pariwisata.
Namun, ternyata tak selalu pertumbuhan suatu wilayah dapat
diantisipasi pemda setempat. Di Cilegon misalnya, tidak ada satu pun
jembatan penyeberangan di jalan utama yang membelah kota itu menuju
Merak. Sepanjang hari, jalan itu dipadati kendaraan pribadi, angkutan
kota, bus, sampai truk. Padahal di kanan kiri jalan, terdapat
pertokoan, mal, dan tempat-tempat kegiatan warga, yang sesungguhnya
membutuhkan jembatan penyeberangan.
Menurut Kasubag Humas Kotif Cilegon, Ny Ruyati, pembangunan jembatan
penyeberangan atau lainnya tidak bisa diputuskan oleh Pemda Kotif
Cilegon sendiri. Semuanya tetap diputuskan di Pemda Kabupaten Serang,
karena Kotif Cilegon masih bagian dari wilayah Kabupaten Serang.
(mul/boy)
Foto:
Kompas/mul
LINTASAN PADAT - Jalan raya yang membelah kota Cilegon, sepanjang hari
selalu padat lalu lintas berbagai jenis kendaraan. Selain sebagai kota
industri, jalan di Kota Cilegon juga banyak dilewati kendaraan yang
mengalir dari Jawa menuju Sumatera dan sebaliknya.
Tampilkan postingan dengan label banten. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label banten. Tampilkan semua postingan
Selasa, 13 November 2007
Senin, 12 November 2007
Mimpi Punya Rumah Pun Sirna Ditelan Gempa
KOMPAS - Senin, 30 Oct 2000 Halaman: 40 Penulis: mul; nic Ukuran: 3399
MIMPI PUNYA RUMAH PUN SIRNA DITELAN GEMPA
SEORANG warga Kampung Kopi, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang,
Kabupaten Pandeglang, Banten, baru saja selesai membangun rumahnya.
Namun, saat tiba waktu pemasangan genteng, tiba-tiba saja gempa
tektonik berkekuatan 6,5 pada skala Richter mengguncang bumi. Impian
memiliki sebuah rumah tembok-yang telah dikerjakan selama satu
setengah bulan-pun sirna.
Kisah semacam itu juga dialami Solihin, warga Kampung Sindang
Sari, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. "Rumah ini sebenarnya
rumah mertua yang dibangun sejak tahun 1987 lalu. Namun, saat gempa
bulan puasa tahun lalu, sebagian temboknya retak-retak dan juga ada
yang rontok," tutur ayah dua orang anak itu.
Untuk itulah, agar rumah peninggalan mertuanya itu dapat terawat,
pada bulan Agustus lalu, petani penggarap itu membeli satu truk pasir
laut. "Ya, itu maksudnya untuk disimpan-simpan agar bisa memperbaiki
rumah ini," tutur suami Rumi itu.
Namun apa mau dikata, rencana tinggal rencana, gempa Rabu (25/10)
lalu secara tidak langsung memupus harapannya. Rumah Solihin yang
hanya berukuran 6x8 meter itu seluruh temboknya rontok. "Untung tiang-
tiangnya tidak ikut rubuh. Kalau tidak, tentu semuanya rata dengan
tanah," ucapnya sambil mengusap keringat yang mengalir di dahi.
Rasa gotong royong masyarakat di kampung Solihin masih terasa
sehingga dia merasa tidak sendiri. Mereka bahu-membahu membangun
rumahnya atau rumah tetangganya. "Untung tinggal di sini. Adik saya,
Wasmin, di belakang, juga para tetangga, bahkan kakak saya Slamet
yang tinggal di Kampung Cimanis sana pun ikut membantu
mengerjakannya," jelas Solihin.
Karena uang simpanannya sudah terpakai untuk beli pasir laut
seharga Rp 120.000 per truk itu, maka Solihin tidak memaksa diri
membangun rumah batu baru lagi. "Untuk sementara saya beli gedek
saja, agar kami masih bisa tetap berteduh di rumah peninggalan ini,"
ucap Solihin. Untuk perbaikan sementara rumahnya itu dia telah
menghabiskan Rp 500.000.
Nasib Sarwiem juga tidak berbeda jauh dengan nasib Solihin,
tetangganya berjarak sekitar 50 meteran. Malah rumah Sarwiem sudah
rata akibat gempa setahun lalu. Ketiadaan dana membuat dia belum
mampu membangun rumahnya kembali. "Saya tinggal di rumah anak saya,
Kasti," kata wanita asal Desa Jongga, Kecamatan Kosarang, Kabupaten
Indramayu itu.
Agar dapat membangun rumah seluas 40 meter persegi itu, suami
Sarwiem, Sarim, sejak awal tahun ini sudah berangkat ke Bangka untuk
menjadi petani pengarap sahang (=lada).
Para korban gempa tektonik di Kecamatan Panimbang, Kabupaten
Pandeglang, Banten, mengharapkan pertolongan atau bantuan dari
pemerintah. Sejauh ini pihak kecamatan-baik Kecamatan Panimbang,
Kabupaten Pandeglang, maupun Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak,
Banten-belum memberikan bantuan yang diharapkan warga. "Sebab kami
hanya ditugaskan untuk mendata rumah warga yang rusak berat, seperti
roboh total, sampai yang hanya rusak ringan, seperti retak-retak
saja," tutur Enjan Sujana, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
Panimbang.
Korban belum tahu, apakah akan mendapat bantuan setelah daerah
mereka kini menjadi bagian dari Provinsi Banten. "Dulu waktu menjadi
bagian dari Provinsi Jawa Barat kami menerima bantuan. Kini belum
jelas," kata Enjan. (mul/nic)
MIMPI PUNYA RUMAH PUN SIRNA DITELAN GEMPA
SEORANG warga Kampung Kopi, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang,
Kabupaten Pandeglang, Banten, baru saja selesai membangun rumahnya.
Namun, saat tiba waktu pemasangan genteng, tiba-tiba saja gempa
tektonik berkekuatan 6,5 pada skala Richter mengguncang bumi. Impian
memiliki sebuah rumah tembok-yang telah dikerjakan selama satu
setengah bulan-pun sirna.
Kisah semacam itu juga dialami Solihin, warga Kampung Sindang
Sari, Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang. "Rumah ini sebenarnya
rumah mertua yang dibangun sejak tahun 1987 lalu. Namun, saat gempa
bulan puasa tahun lalu, sebagian temboknya retak-retak dan juga ada
yang rontok," tutur ayah dua orang anak itu.
Untuk itulah, agar rumah peninggalan mertuanya itu dapat terawat,
pada bulan Agustus lalu, petani penggarap itu membeli satu truk pasir
laut. "Ya, itu maksudnya untuk disimpan-simpan agar bisa memperbaiki
rumah ini," tutur suami Rumi itu.
Namun apa mau dikata, rencana tinggal rencana, gempa Rabu (25/10)
lalu secara tidak langsung memupus harapannya. Rumah Solihin yang
hanya berukuran 6x8 meter itu seluruh temboknya rontok. "Untung tiang-
tiangnya tidak ikut rubuh. Kalau tidak, tentu semuanya rata dengan
tanah," ucapnya sambil mengusap keringat yang mengalir di dahi.
Rasa gotong royong masyarakat di kampung Solihin masih terasa
sehingga dia merasa tidak sendiri. Mereka bahu-membahu membangun
rumahnya atau rumah tetangganya. "Untung tinggal di sini. Adik saya,
Wasmin, di belakang, juga para tetangga, bahkan kakak saya Slamet
yang tinggal di Kampung Cimanis sana pun ikut membantu
mengerjakannya," jelas Solihin.
Karena uang simpanannya sudah terpakai untuk beli pasir laut
seharga Rp 120.000 per truk itu, maka Solihin tidak memaksa diri
membangun rumah batu baru lagi. "Untuk sementara saya beli gedek
saja, agar kami masih bisa tetap berteduh di rumah peninggalan ini,"
ucap Solihin. Untuk perbaikan sementara rumahnya itu dia telah
menghabiskan Rp 500.000.
Nasib Sarwiem juga tidak berbeda jauh dengan nasib Solihin,
tetangganya berjarak sekitar 50 meteran. Malah rumah Sarwiem sudah
rata akibat gempa setahun lalu. Ketiadaan dana membuat dia belum
mampu membangun rumahnya kembali. "Saya tinggal di rumah anak saya,
Kasti," kata wanita asal Desa Jongga, Kecamatan Kosarang, Kabupaten
Indramayu itu.
Agar dapat membangun rumah seluas 40 meter persegi itu, suami
Sarwiem, Sarim, sejak awal tahun ini sudah berangkat ke Bangka untuk
menjadi petani pengarap sahang (=lada).
Para korban gempa tektonik di Kecamatan Panimbang, Kabupaten
Pandeglang, Banten, mengharapkan pertolongan atau bantuan dari
pemerintah. Sejauh ini pihak kecamatan-baik Kecamatan Panimbang,
Kabupaten Pandeglang, maupun Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak,
Banten-belum memberikan bantuan yang diharapkan warga. "Sebab kami
hanya ditugaskan untuk mendata rumah warga yang rusak berat, seperti
roboh total, sampai yang hanya rusak ringan, seperti retak-retak
saja," tutur Enjan Sujana, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
Panimbang.
Korban belum tahu, apakah akan mendapat bantuan setelah daerah
mereka kini menjadi bagian dari Provinsi Banten. "Dulu waktu menjadi
bagian dari Provinsi Jawa Barat kami menerima bantuan. Kini belum
jelas," kata Enjan. (mul/nic)
Terjepit Antara Ujung Kulon dan Selat Sunda
KOMPAS - Jumat, 03 Dec 1999 Halaman: 17 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 4988
--------------------------------------------------------------------------------
TERJEPIT ANTARA UJUNGKULON DENGAN SELAT SUNDA
BERKENDARAAN di jalan mulus antara Labuhan-Tanjunglesung,
Kabupaten Pandeglang, terasa sangat nyaman. Di jalan yang sepi
itu, laju kendaraan bisa dipacu. Kalaupun ada gangguan, hanyalah
akibat rusaknya lima jembatan kuno dan dua jembatan baru yang
sedang diperbaiki, serta keramaian di depan pasar Kecamatan
Panimbang.
Kenyamanan sama bisa pula dirasakan di sebagian jalan antara
pertigaan Citeureup-Cibaliung-Cimanggu. Anatomi jalan yang
berkelok-kelok, naik-turun membuat perjalanan semakin asyik. Di
beberapa lokasi memang masih ada jalan rusak yang sedikit mengganggu
kenikmatan berkendaraan.
Ruas jalan sepanjang sekitar 20 km antara Citeureup-Cimanggu
itu, diapit perbukitan hijau. Sepanjang perjalanan tampak rumah-rumah
panggung di lingkungan yang asri. Meskipun dindingnya hanya anyaman
bambu dan atap anyaman daun kelapa kering, rumah-rumah mungil itu
menyejukkan mata.
Akan tetapi, selepas Cimanggu menuju barat, kondisi jalan mulai
rusak. Sebelum sampai ke kota kecamatan Sumur, badan jalan
berlubang-lubang dan lapisan aspal sudah mengelupas.
Selepas Sumur menuju Desa Kertamukti, perjalanan semakin berat
karena kondisi jalan sangat buruk. Di bawah guyuran hujan pertengahan
November lalu, siksaan semakin terasa karena kendaraan bisa terpeleset
akibat jalan yang licin. Bisa-bisa masuk ke dalam saluran air di kedua
sisi jalan.
Satu truk yang mengangkut sembilan bahan pokok tampak terseot-seot
di jalan licin dan berlubang-lubang itu. Satu saat truk itu terjebak
masuk ke dalam kubangan. Setelah berusaha selama belasan menit, sopir
truk itu baru bisa mengeluarkan kendaraannya dari kubangan.
Dalam perjalanan selanjutnya dia tampak semakin hati-hati agar
bisa selamat sampai tujuan di Ujungjaya, di pinggir Taman Nasional
Ujungkulon. Ujungjaya merupakan kampung terakhir permukiman penduduk,
sebelum memasuki kawasan Ujungkulon. "Sampai Ujungjaya kondisi jalan
seperti ini," ujar sopir truk itu.
Lima desa di ruas jalan itu-Kertamukti, Tunggaljaya, Cigondrong,
Tamanjaya, dan Ujungjaya-sudah lama nyaris terisolasi akibat buruknya
jalan tersebut. Desa-desa itu dibelah jalan kampung, yang belum
disiram aspal.
Warga telah lama memimpikan jalan desa itu diaspal agar mulus,
semulus jalan menuju kawasan wisata Tanjunglesung. "Sepertinya kami
dianaktirikan Pemda Pandeglang." ujar Gunawan (40), warga Desa
Tunggaljaya.
***
MIMPI itu bukan tanpa alasan. Panjang jalan antara Sumur-Ujungjaya
hanya 25 kilometer, tetapi dampaknya sangat besar. Selain mematikan
aktivitas warga, juga mengganggu perekonomian desa. Hasil pertanian
dan laut nyaris tak bisa dijual secara layak.
Padi, kelapa dan paliwija serta ikan dihargai sangat rendah oleh
pedagang keliling. Satu butir kelapa hanya dihargai Rp 400. Padahal
bila bisa dijual di pasar-pasar yang ada di Labuhan atau Tangerang,
harganya Rp 1.500 per butir. "Kalau jalan tidak rusak, pasti harga
kelapa di sini lebih tinggi," kata Ny Amsah (45), warga Desa
Kertamukti.
Hal sama dibenarkan oleh warga lainnya, Gunawan. Menurut dia,
tingkat kesejahteraan warga sulit terangkat, jika jalan tetap
dibiarkan rusak. "Saya sangat berharap Pemda Pandeglang mau
memperbaikinya. Jangan hanya jalan Tanjunglesung saja yang dibuat
mulus," ujarnya.
Hasil tangkapan nelayan juga dihargai sangat rendah. Harga lelang
di Tamanjaya misalnya, jauh lebih rendah dibandingkan Citeureup atau
Panimbang. Misalnya, harga satu kilogram ikan teri, di Tamanjaya hanya
dihargai Rp 40.000. Sedangkan di Citeureup dan Panimbang Rp 70.000 per
kilogram. Rendahnya harga hasil pertanian dan nelayan karena pedagang
keliling memperhitungkan biaya transportasi yang sangat mahal.
Dan semakin sulit mengangkat kesejahteraan warga Kertamukti dan
desa-desa sekitarnya akibat terbatasnya lahan pertanian yang bisa
digarap. Lahan pertanian tidak bisa bertambah karena di selatan
terhadang kawasan Taman Nasional. Sedangkan di utara, dibatasi pantai
Selat Sunda.
"Kami terjepit di antara Selat Sunda dan Ujungkulon," kata
Gunawan. Menurut dia, satu-satunya upaya yang bisa membantu adalah
memuluskan jalan, kalau bisa semulus Tanjunglesung. Hal lain yang
bisa diharapkan, warga bisa menjual pantai-pantai yang landai
berpasir putih atau kelabu kepada wisatawan asing dan lokal.
Hanya saja, jawab Bupati Pandeglang, H Yitno, membuat mimpi itu
agaknya akan sulit direalisasikan. "Pemda tidak mempunyai dana cukup
untuk memuluskan jalan antara Sumur-Ujungjaya," katanya. (agus mulyadi)
Teksfoto:
Kompas/agus mulyadi
MULUS - Sebagian ruas jalan antara Citeureup-Cimanggu dalam kondisi mulus,
bahkan bisa disamakan semulus Jl Thamrin di Ibu Kota. Di kiri-kanan jalan
terdapat perbukitan hijau dan rumah-rumah sederhana, menyatu menjadi lingkungan yang asri.
--------------------------------------------------------------------------------
TERJEPIT ANTARA UJUNGKULON DENGAN SELAT SUNDA
BERKENDARAAN di jalan mulus antara Labuhan-Tanjunglesung,
Kabupaten Pandeglang, terasa sangat nyaman. Di jalan yang sepi
itu, laju kendaraan bisa dipacu. Kalaupun ada gangguan, hanyalah
akibat rusaknya lima jembatan kuno dan dua jembatan baru yang
sedang diperbaiki, serta keramaian di depan pasar Kecamatan
Panimbang.
Kenyamanan sama bisa pula dirasakan di sebagian jalan antara
pertigaan Citeureup-Cibaliung-Cimanggu. Anatomi jalan yang
berkelok-kelok, naik-turun membuat perjalanan semakin asyik. Di
beberapa lokasi memang masih ada jalan rusak yang sedikit mengganggu
kenikmatan berkendaraan.
Ruas jalan sepanjang sekitar 20 km antara Citeureup-Cimanggu
itu, diapit perbukitan hijau. Sepanjang perjalanan tampak rumah-rumah
panggung di lingkungan yang asri. Meskipun dindingnya hanya anyaman
bambu dan atap anyaman daun kelapa kering, rumah-rumah mungil itu
menyejukkan mata.
Akan tetapi, selepas Cimanggu menuju barat, kondisi jalan mulai
rusak. Sebelum sampai ke kota kecamatan Sumur, badan jalan
berlubang-lubang dan lapisan aspal sudah mengelupas.
Selepas Sumur menuju Desa Kertamukti, perjalanan semakin berat
karena kondisi jalan sangat buruk. Di bawah guyuran hujan pertengahan
November lalu, siksaan semakin terasa karena kendaraan bisa terpeleset
akibat jalan yang licin. Bisa-bisa masuk ke dalam saluran air di kedua
sisi jalan.
Satu truk yang mengangkut sembilan bahan pokok tampak terseot-seot
di jalan licin dan berlubang-lubang itu. Satu saat truk itu terjebak
masuk ke dalam kubangan. Setelah berusaha selama belasan menit, sopir
truk itu baru bisa mengeluarkan kendaraannya dari kubangan.
Dalam perjalanan selanjutnya dia tampak semakin hati-hati agar
bisa selamat sampai tujuan di Ujungjaya, di pinggir Taman Nasional
Ujungkulon. Ujungjaya merupakan kampung terakhir permukiman penduduk,
sebelum memasuki kawasan Ujungkulon. "Sampai Ujungjaya kondisi jalan
seperti ini," ujar sopir truk itu.
Lima desa di ruas jalan itu-Kertamukti, Tunggaljaya, Cigondrong,
Tamanjaya, dan Ujungjaya-sudah lama nyaris terisolasi akibat buruknya
jalan tersebut. Desa-desa itu dibelah jalan kampung, yang belum
disiram aspal.
Warga telah lama memimpikan jalan desa itu diaspal agar mulus,
semulus jalan menuju kawasan wisata Tanjunglesung. "Sepertinya kami
dianaktirikan Pemda Pandeglang." ujar Gunawan (40), warga Desa
Tunggaljaya.
***
MIMPI itu bukan tanpa alasan. Panjang jalan antara Sumur-Ujungjaya
hanya 25 kilometer, tetapi dampaknya sangat besar. Selain mematikan
aktivitas warga, juga mengganggu perekonomian desa. Hasil pertanian
dan laut nyaris tak bisa dijual secara layak.
Padi, kelapa dan paliwija serta ikan dihargai sangat rendah oleh
pedagang keliling. Satu butir kelapa hanya dihargai Rp 400. Padahal
bila bisa dijual di pasar-pasar yang ada di Labuhan atau Tangerang,
harganya Rp 1.500 per butir. "Kalau jalan tidak rusak, pasti harga
kelapa di sini lebih tinggi," kata Ny Amsah (45), warga Desa
Kertamukti.
Hal sama dibenarkan oleh warga lainnya, Gunawan. Menurut dia,
tingkat kesejahteraan warga sulit terangkat, jika jalan tetap
dibiarkan rusak. "Saya sangat berharap Pemda Pandeglang mau
memperbaikinya. Jangan hanya jalan Tanjunglesung saja yang dibuat
mulus," ujarnya.
Hasil tangkapan nelayan juga dihargai sangat rendah. Harga lelang
di Tamanjaya misalnya, jauh lebih rendah dibandingkan Citeureup atau
Panimbang. Misalnya, harga satu kilogram ikan teri, di Tamanjaya hanya
dihargai Rp 40.000. Sedangkan di Citeureup dan Panimbang Rp 70.000 per
kilogram. Rendahnya harga hasil pertanian dan nelayan karena pedagang
keliling memperhitungkan biaya transportasi yang sangat mahal.
Dan semakin sulit mengangkat kesejahteraan warga Kertamukti dan
desa-desa sekitarnya akibat terbatasnya lahan pertanian yang bisa
digarap. Lahan pertanian tidak bisa bertambah karena di selatan
terhadang kawasan Taman Nasional. Sedangkan di utara, dibatasi pantai
Selat Sunda.
"Kami terjepit di antara Selat Sunda dan Ujungkulon," kata
Gunawan. Menurut dia, satu-satunya upaya yang bisa membantu adalah
memuluskan jalan, kalau bisa semulus Tanjunglesung. Hal lain yang
bisa diharapkan, warga bisa menjual pantai-pantai yang landai
berpasir putih atau kelabu kepada wisatawan asing dan lokal.
Hanya saja, jawab Bupati Pandeglang, H Yitno, membuat mimpi itu
agaknya akan sulit direalisasikan. "Pemda tidak mempunyai dana cukup
untuk memuluskan jalan antara Sumur-Ujungjaya," katanya. (agus mulyadi)
Teksfoto:
Kompas/agus mulyadi
MULUS - Sebagian ruas jalan antara Citeureup-Cimanggu dalam kondisi mulus,
bahkan bisa disamakan semulus Jl Thamrin di Ibu Kota. Di kiri-kanan jalan
terdapat perbukitan hijau dan rumah-rumah sederhana, menyatu menjadi lingkungan yang asri.
Carita Masih Merana, Anyer Tetap Dilirik
KOMPAS - Senin, 22 Nov 1999 Halaman: 15 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 6084
CARITA MASIH MERABA, ANYER TETAP DILIRIK
Kerusuhan Mei 1998 yang sangat membekas di hati warga, sudah
mulai dilupakan. Gedung-gedung yang dibakar massa sudah mulai
diperbaiki atau dibangun kembali. Wajah Jakarta tak lagi seperti habis
dilanda perang. Namun, beda dibanding Jakarta-kawasan wisata Carita di
Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, sekitar 170 km barat Jakarta- masih
juga merana. Hotel, bungalow, vila, yang sebelum krisis ekonomi selalu
penuh di hari libur, kini tak sepenuhnya terisi.
"Kecuali saat libur dua hari, Sabtu dan Minggu awal November lalu,
hari-hari lainnya selalu sepi," ujar seorang pekerja Hotel Niguadharma
di Desa Sukarame, Carita, yang ditemui pertengahan November lalu.
Pada hari libur dua hari itu, semua tempat menginap di kawasan
Carita penuh, sehingga banyak warga terpaksa tidak bisa menginap di
kawasan pantai. Jalan-jalan juga kembali macet.
Namun situasi semacam itu hanya berlangsung pada saat libur dua
hari itu. Pada akhir pekan berikutnya, pengunjung kembali sepi. Hanya
sebagian kecil kamar penginapan yang tetap berisi tamu. Di Hotel
Niguadharma misalnya, pada akhir pekan lalu hanya terisi 12 dari 38
kamar yang disewakan. Keadaan seperti itu sama dengan masa selama
krisis ekonomi.
Hotel lain di Carita yang mengalami nasib serupa adalah Hotel
Resor Pantai Carita. Di hotel berkelas bintang empat dengan tarif
Rp 325.000-Rp 1,3 juta untuk tiap bungalow, selama krisis ekonomi
sepanjang 1998 tingkat hunian setiap akhir pekan tetap sama. Hanya
sekitar 20 persen dari total 48 cottage yang ada.
Menurut Jufrani, seorang staf di Hotel Resor Pantai Carita,
selama 1999 pun nyaris tidak berubah, kecuali sekitar bulan November
sedikit membaik, dengan tingkat hunian mencapai sekitar 30-40 persen.
Dengan tingkat hunian yang masih tetap rendah seperti itu, pengelola
hotel hanya bisa bertahan agar tidak tutup.
Di lokasi berbeda di kawasan wisata pantai Selat Sunda, yakni
kawasan Pantai Anyer, keadaannya pun tidak berbeda. Lela, seorang
resepsionis Hotel Marina Village Resor Hotel, menyebutkan masih tetap
rendahnya tingkat hunian di tempat yang dikelolanya. Tingkat hunian
masih sekitar 10 persen. Kalau pun meningkat di bulan November,
kenaikannya tidak lebih dari satu persen.
Orang-orang berduit rupanya masih belum mau membuang uangnya,
untuk menikmati akhir pekan di hotel yang memasang tarif antara
Rp 825.000-Rp 1,2 juta per vila itu. Padahal sebelum krisis, orang-
orang berkelebihan uang dengan enteng mengeluarkan uang sebanyak itu
untuk rileks.
Lela menyebutkan, berkurangnya pengunjung lebih disebabkan tidak
terdapatnya fasilitas pantai untuk bersantai di kawasan hotelnya.
Kondisi seperti itu, katanya, berbeda dibanding hotel lain di Anyer
yang tetap ramai dikunjungi orang, karena memiliki pantai yang bagus
dan landai, sehingga pengunjung hotel bisa melepaskan rasa penat.
Di lokasi lain, yakni kawasan Pantai Anyer, kondisinya memang
berbeda dibanding Carita. Setiap akhir pekan, tetap saja ada
wisatawan. Hotel-hotel berbintang pun tetap mendapat tamu.
Hotel Jayakarta misalnya, sama sekali tidak terkena dampak krisis
ekonomi. Seorang manajer hotel itu, Mulyani, menyebutkan, selama ini
setiap akhir pekan hotelnya tetap dipenuhi pengunjung dengan rata-rata
tingkat hunian di atas 90 persen. Karena selalu banyak pengunjung,
target pendapatan untuk tahun 1999 sudah terpenuhi.
"Anyer tidak terkena krisis. Setiap akhir pekan pengunjung Hotel
Jayakarta selalu ramai. Bahkan saat libur dua hari awal November lalu,
sejak pagi kami menolak pesanan kamar dari orang-orang yang ingin
berakhir pekan," katanya. Hotel Jayakarta dengan 104 kamar di 33
bungalow, memasang tarif antara Rp 600.000-Rp 1 juta per malam.
Tetap bagusnya tingkat hunian hotel di Anyer, agaknya membuat iri
pengusaha hotel di kawasan Carita. Namun kondisi sekarang yang mulai
sedikit demi sedikit membaik, setidaknya memberi secercah harapan bagi
para pengelola hotel di Carita.
Sama seperti pedagang-pedagang kecil seperti Banawi dan Ny
Sarinah, pengusaha hotel pun berharap segera berlalunya krisis
ekonomi. Dengan membaiknya perekonomian, akan secara langsung
berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Saat ekonomi pulih,
akan mengalir kembali uang dari pengunjung untuk kembali menghidupkan
Carita yang pernah bersinar terang.
***
MASIH tetap rendahnya pengunjung ke kawasan Carita dan masih
rendahnya tingkat hunian tempat-tempat menginap di kawasan Carita,
diakui pula Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Tb Oding
Suwardi. Oding menyebutkan, sejak krisis ekonomi, tingkat hunian
hotel/bungalow/ vila di kawasan Carita hanya mencapai 15 persen.
"Meskipun jumlah tamu sangat rendah, tidak ada satu pun hotel
yang ditutup pemiliknya. Selama masa krisis ekonomi, pengelola hotel
mencoba untuk tetap bertahan," kata Oding. Kendati dalam kondisi
sekarat seperti itu, sampai sekarang juga tidak terjadi PHK (pemutusan
hubungan kerja) terhadap para pekerja hotel.
Redupnya dunia pariwisata di Carita, nampak pula dari anjloknya
jumlah pengunjung. Dalam hitung-hitungan Oding, jumlah wisatawan
domestik yang berkunjung ke Carita selama 1998 tercatat sekitar
1.066.586 juta orang. Sedangkan wisatawan mancanegara 2.477 orang.
Angka kunjungan itu merosot drastis dibanding tahun sebelumnya,
1997. Meski pada paruh tahun itu, sejak Juli, krisis ekonomi mulai
menggerogoti, jumlah pengunjung masih jauh lebih banyak. Dinas
Pariwisata Pandeglang mencatat, pada tahun 1997 jumlah wisatawan
domestik 1.777.642 orang. Sementara wisatawan mancanegara 52.380
orang. (agus mulyadi)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
PANTAI CARITA KOTOR -- pengunjung Pantai Carita sekarang, belum
seramai sebelum krisis ekonomi terjadi. Pantai pun kini kotor tidak
terurus, seperti yang terlihat di salah satu lokasi kawasan wisata
tersebut. Gambar diambil, Rabu (17/11).
CARITA MASIH MERABA, ANYER TETAP DILIRIK
Kerusuhan Mei 1998 yang sangat membekas di hati warga, sudah
mulai dilupakan. Gedung-gedung yang dibakar massa sudah mulai
diperbaiki atau dibangun kembali. Wajah Jakarta tak lagi seperti habis
dilanda perang. Namun, beda dibanding Jakarta-kawasan wisata Carita di
Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, sekitar 170 km barat Jakarta- masih
juga merana. Hotel, bungalow, vila, yang sebelum krisis ekonomi selalu
penuh di hari libur, kini tak sepenuhnya terisi.
"Kecuali saat libur dua hari, Sabtu dan Minggu awal November lalu,
hari-hari lainnya selalu sepi," ujar seorang pekerja Hotel Niguadharma
di Desa Sukarame, Carita, yang ditemui pertengahan November lalu.
Pada hari libur dua hari itu, semua tempat menginap di kawasan
Carita penuh, sehingga banyak warga terpaksa tidak bisa menginap di
kawasan pantai. Jalan-jalan juga kembali macet.
Namun situasi semacam itu hanya berlangsung pada saat libur dua
hari itu. Pada akhir pekan berikutnya, pengunjung kembali sepi. Hanya
sebagian kecil kamar penginapan yang tetap berisi tamu. Di Hotel
Niguadharma misalnya, pada akhir pekan lalu hanya terisi 12 dari 38
kamar yang disewakan. Keadaan seperti itu sama dengan masa selama
krisis ekonomi.
Hotel lain di Carita yang mengalami nasib serupa adalah Hotel
Resor Pantai Carita. Di hotel berkelas bintang empat dengan tarif
Rp 325.000-Rp 1,3 juta untuk tiap bungalow, selama krisis ekonomi
sepanjang 1998 tingkat hunian setiap akhir pekan tetap sama. Hanya
sekitar 20 persen dari total 48 cottage yang ada.
Menurut Jufrani, seorang staf di Hotel Resor Pantai Carita,
selama 1999 pun nyaris tidak berubah, kecuali sekitar bulan November
sedikit membaik, dengan tingkat hunian mencapai sekitar 30-40 persen.
Dengan tingkat hunian yang masih tetap rendah seperti itu, pengelola
hotel hanya bisa bertahan agar tidak tutup.
Di lokasi berbeda di kawasan wisata pantai Selat Sunda, yakni
kawasan Pantai Anyer, keadaannya pun tidak berbeda. Lela, seorang
resepsionis Hotel Marina Village Resor Hotel, menyebutkan masih tetap
rendahnya tingkat hunian di tempat yang dikelolanya. Tingkat hunian
masih sekitar 10 persen. Kalau pun meningkat di bulan November,
kenaikannya tidak lebih dari satu persen.
Orang-orang berduit rupanya masih belum mau membuang uangnya,
untuk menikmati akhir pekan di hotel yang memasang tarif antara
Rp 825.000-Rp 1,2 juta per vila itu. Padahal sebelum krisis, orang-
orang berkelebihan uang dengan enteng mengeluarkan uang sebanyak itu
untuk rileks.
Lela menyebutkan, berkurangnya pengunjung lebih disebabkan tidak
terdapatnya fasilitas pantai untuk bersantai di kawasan hotelnya.
Kondisi seperti itu, katanya, berbeda dibanding hotel lain di Anyer
yang tetap ramai dikunjungi orang, karena memiliki pantai yang bagus
dan landai, sehingga pengunjung hotel bisa melepaskan rasa penat.
Di lokasi lain, yakni kawasan Pantai Anyer, kondisinya memang
berbeda dibanding Carita. Setiap akhir pekan, tetap saja ada
wisatawan. Hotel-hotel berbintang pun tetap mendapat tamu.
Hotel Jayakarta misalnya, sama sekali tidak terkena dampak krisis
ekonomi. Seorang manajer hotel itu, Mulyani, menyebutkan, selama ini
setiap akhir pekan hotelnya tetap dipenuhi pengunjung dengan rata-rata
tingkat hunian di atas 90 persen. Karena selalu banyak pengunjung,
target pendapatan untuk tahun 1999 sudah terpenuhi.
"Anyer tidak terkena krisis. Setiap akhir pekan pengunjung Hotel
Jayakarta selalu ramai. Bahkan saat libur dua hari awal November lalu,
sejak pagi kami menolak pesanan kamar dari orang-orang yang ingin
berakhir pekan," katanya. Hotel Jayakarta dengan 104 kamar di 33
bungalow, memasang tarif antara Rp 600.000-Rp 1 juta per malam.
Tetap bagusnya tingkat hunian hotel di Anyer, agaknya membuat iri
pengusaha hotel di kawasan Carita. Namun kondisi sekarang yang mulai
sedikit demi sedikit membaik, setidaknya memberi secercah harapan bagi
para pengelola hotel di Carita.
Sama seperti pedagang-pedagang kecil seperti Banawi dan Ny
Sarinah, pengusaha hotel pun berharap segera berlalunya krisis
ekonomi. Dengan membaiknya perekonomian, akan secara langsung
berpengaruh terhadap kelangsungan usaha mereka. Saat ekonomi pulih,
akan mengalir kembali uang dari pengunjung untuk kembali menghidupkan
Carita yang pernah bersinar terang.
***
MASIH tetap rendahnya pengunjung ke kawasan Carita dan masih
rendahnya tingkat hunian tempat-tempat menginap di kawasan Carita,
diakui pula Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang, Tb Oding
Suwardi. Oding menyebutkan, sejak krisis ekonomi, tingkat hunian
hotel/bungalow/ vila di kawasan Carita hanya mencapai 15 persen.
"Meskipun jumlah tamu sangat rendah, tidak ada satu pun hotel
yang ditutup pemiliknya. Selama masa krisis ekonomi, pengelola hotel
mencoba untuk tetap bertahan," kata Oding. Kendati dalam kondisi
sekarat seperti itu, sampai sekarang juga tidak terjadi PHK (pemutusan
hubungan kerja) terhadap para pekerja hotel.
Redupnya dunia pariwisata di Carita, nampak pula dari anjloknya
jumlah pengunjung. Dalam hitung-hitungan Oding, jumlah wisatawan
domestik yang berkunjung ke Carita selama 1998 tercatat sekitar
1.066.586 juta orang. Sedangkan wisatawan mancanegara 2.477 orang.
Angka kunjungan itu merosot drastis dibanding tahun sebelumnya,
1997. Meski pada paruh tahun itu, sejak Juli, krisis ekonomi mulai
menggerogoti, jumlah pengunjung masih jauh lebih banyak. Dinas
Pariwisata Pandeglang mencatat, pada tahun 1997 jumlah wisatawan
domestik 1.777.642 orang. Sementara wisatawan mancanegara 52.380
orang. (agus mulyadi)
Foto:
Kompas/agus mulyadi
PANTAI CARITA KOTOR -- pengunjung Pantai Carita sekarang, belum
seramai sebelum krisis ekonomi terjadi. Pantai pun kini kotor tidak
terurus, seperti yang terlihat di salah satu lokasi kawasan wisata
tersebut. Gambar diambil, Rabu (17/11).
Nelayan "Gegemi" yang Lengket Pada Ikan Besar
KOMPAS - Jumat, 26 Nov 1999 Halaman: 17 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 7651
NELAYAN, "GEGEMI" YANG LENGKET PADA IKAN BESAR
KATA orang nasib nelayan kecil-seperti juga nelayan buruh-selalu
di ujung tanduk. Mencari ikan di laut, diintai maut. Bisa karena
perahu bocor akibat kurangnya perawatan, dan terbalik. Atau di tengah
badai dipukul ombak dan perahu-perahu kecil itu pecah
berkeping-keping. Bila itu yang terjadi, bisa-bisa hanya nama yang
pulang ke pantai.
Akan tetapi, di darat pun tak beda! Utang melilit tubuh dan
dirinya sudah terikat kepada pemilik uang. Apakah dia tengkulak atau
juragan atau pemilik perahu. Karena terikat, nelayan tak bisa bebas
menentukan pilihan. Nasibnya di tangan orang lain.
Beda dibanding pemilik perahu atau nelayan besar. Sebutan boleh
sama, tetapi nasib berbeda. Nelayan besar tak tergantung hasil
tangkapan hari ini. Untuk nelayan kecil hasil tangkapan sangat
menentukan. Apakah hari ini dia dan keluarganya bisa makan atau tidak.
Nelayan besar punya lumbung untuk menghadapi masa paceklik-di musim
angin barat-yang berlangsung selama tiga bulan setiap tahun.
Ihwal semacam itu menampakkan sosoknya secara jelas sepanjang
pantai Laut Jawa dan Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Serang, dan
Tangerang, serta Kotamadya Cilegon. Sepertinya mengikuti garis pantai
yang seakan tak berujung, begitu pulalah nasib nelayan kecil.
Sepanjang hidupnya didera kemiskinan.
***
CITUIS di Kecamatan Pakuhaji (Tangerang), atau Bojonegara
(Cilegon), Pasauran, Kecamatan Cinangka (Serang), Sukanegara, Carita,
dan Labuhan, Kecamatan Labuhan, Citeureup serta Panimbang, Kecamatan
Panimbang, Sumberjaya dan Tamanjaya, Kecamatan Sumur (Pandeglang)
adalah desa-desa nelayan kecil.
Serba kekurangan, dililit utang sepanjang hidupnya. Celakanya,
generasi berikutnya pun tetap tak bisa beranjak dari serba kekurangan
dan utang.
Dan dalam situasi semacam itu, muncullah para tengkulak yang
selalu siap memberikan pinjaman uang. Syaratnya tak banyak. Hanya
satu, hasil tangkapan harus dijual dan harganya ditentukan oleh
tengkulak.
Nelayan buruh, seperti yang dituturkan Entis dan Alimudin di
Citeureup, Kecamatan Panimbang, Pandeglang pertengahan November lalu,
seumur-umur juga dijerat utang. "Dari mana keluarga saya bisa tetap
makan, kalau sama sekali tidak mendapat upah dari mencari ikan di
musim angin barat seperti sekarang," ujar Alimudin (45), ayah empat
orang anak.
Sama sepert Entis, sejak masih usia belasan tahun, Alimudin telah
terjun ke laut, menjadi buruh nelayan. Dia menerima upah sebagai awak
perahu. Upah untuk menghidupi keluarganya. Upah yang jumlahnya tak
pernah tetap. Berjuang mati-matian bukan ukuran. Tergantung hasil
tangkapan. Tak ada hasil-artinya, penjualan hasil tangkapan hanya
cukup untuk mengganti biaya melaut, beli bahan bakar, garam, kopi dan
sebagainya-tak ada pula upah.
Akan tetapi, Entin dan Alimudin serta keluarga masing-masing harus
makan. Dan pilihan satu-satunya, membuat utang baru kepada pemilik
pe-rahu. Bila hal sama terjadi esok dan esoknya lagi, maka utangpun
menumpuk. "Mengubah hidup, hanyalah mimpi bagi kami," kata Entis, atau
Yana, Asim warga Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Serang.
Dulkarim (55), warga Desa Sukanegara, Karangbolong, Serang, atau
Akya (60) warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten
Pandeglang, sudah menjadi nelayan sejak masih remaja. Di usia senja
sekarang ini keduanya mengaku harus terus melaut. Selain untuk
menghidupi keluarga, juga untuk melunasi utang.
Beda dibanding nelayan buruh, Dulkarim sudah memiliki perahu kecil
dan jaringnya. Tetapi, itu bukan jaminan bisa mengubah nasib. Bahkan
Dulkarim tak bisa menghindarkan Naroji (17), cucunya dari nasib
serupa. Naroji sudah pula mengikuti jejaknya menjadi nelayan.
Begitu pun, Dulkarim tetap setia melaut. Dia tak mau beralih
profesi. Padahal muara sungai tempatnya biasa berlabuh di Pasauran,
sejak lama telah menjadi bagian dari kawasan wisata di kawasan
Karangbolong. Tetap saja Dulkarim tidak tertarik memanfaatkan
perahunya mengantar pengunjung pantai yang ingin berwisata di laut
misalnya. Pekerjaan itu diakuinya bisa mendatangkan uang jauh lebih
besar dibanding mencari ikan.
Akya yang mempunyai enam anak, 12 cucu dan sembilan buyut, sudah
punya bagan. Akan tetapi ia juga tak mampu menghindarkan anak-anaknya
menjadi nelayan. Tak mampu mem-beri mereka pendidikan sehingga tak
perlu melaut.
***
INILAH penuturan Tasirah (65), seorang pembuat perahu, warga desa
nelayan Labuhan, Kabupaten Pandeglang. Kata pria yang membuat perahu
sejak 1960-an itu, di Labuhan dikenal dua istilah untuk membedakan
nelayan besar dan kecil. Juragan atau nelayan besar disebut "bapak
nelayan". Sedangkan para buruh dan nelayan kecil hanyalah "anak
nelayan".
"Istilah bapak dan anak nelayan itu untuk menggambarkan perbedaan
dua golongan nelayan yang berbeda tersebut," kata Tasirah, saat
ditemui sedang membuat perahu. Karena hanya sebagai anak nelayan,
ungkapnya, buruh dan nelayan kecil tetap tidak bisa lepas dari
ketergantungan kepada juragan nelayan. "Anak nelayan" selalu
bergantung kepada "bapak nelayan", tanpa bisa menjadi besar dan
mandiri.
Nelayan di perairan Selat Sunda punya istilah lain.
Nelayan-nelayan Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang,
menamakan nelayan kecil atau buruh nelayan sebagai gegemi.
Gegemi itu ikan yang selalu menempel dan menumpang hidup pada ikan
lain yang lebih besar. Sepanjang hidupnya, gegemi selalu tidak lepas
dari ikan besar," kata Odi (30), nelayan Sumberjaya.
***
INGIN mengubah nasib menjadi lebih baik, adalah cita-cita setiap
insan. Termasuk nelayan kecil, walau mereka sadar hal itu sangatlah
sulit. Tetapi, harapan selalu ada. Dan harapan itu bisa diwujudkan
bila pemerintah turun tangan menggantikan peranan juragan. Setiap saat
siap memberikan kredit untuk modal melaut atau membeli, memperbaiki
alat tangkapan dan perahunya. Tetapi, hasil tangkapan dan pemasarannya
tetap di tangan nelayan.
Petani dapat KUT (kredit usaha tani), tetapi nelayan tak dapat
apa-apa. Dan ketika Presiden Gus Dur mengumandangkan akan
memaksimalkan penggalian potensi kelautan, Odi dan rekan-rekannya
nelayan Sumberjaya mengira, pemerintah akan menurunkan bantuan kredit
kepada mereka. Kredit untuk membeli perahu, mesin dan jaringnya,
sekalian buat modal kerja. Dengan demikian potensi kelautan bisa
digali lebih baik lagi. "Saya dan kawan-kawan menerjemahkan ucapan
presiden itu untuk meningkatkan hasil tangkapan. Itu saja," kata Odi.
Cuma, Odi agaknya tak paham hasil tangkapan meningkat-entah berapa
kali pun-tak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan. Masih ada
soal besar, yakni ihwal pemasaran yang juga di tangan "bapak nelayan".
Dialah yang menentukan berapa hari ini harga tongkol, udang, gembung
dan sebagainya... (agus mulyadi)
Foto:1
Kompas/agus mulyadi
PERAHU DITAMBATKAN - Musim angin barat merupakan petaka bagi
nelayan. Sewaktu-waktu cuaca bisa berubah disertai angin barat
yang berembus kencang dan ombak besar. Biasanya, di musim angin
barat yang dimulai sejak awal November lalu - dan berlangsung
sekitar tiga bulan - adalah hari untuk beristirahat bagi nelayan.
Tetapi, karena umumnya nelayan di negeri ini berpenghasilan kecil,
maka di musim angin barat pun terpaksa juga melaut. Hanya saja,
risikonya menjadi sangat besar, bisa-bisa nyawa pun melayang
ditelan ombak.
NELAYAN, "GEGEMI" YANG LENGKET PADA IKAN BESAR
KATA orang nasib nelayan kecil-seperti juga nelayan buruh-selalu
di ujung tanduk. Mencari ikan di laut, diintai maut. Bisa karena
perahu bocor akibat kurangnya perawatan, dan terbalik. Atau di tengah
badai dipukul ombak dan perahu-perahu kecil itu pecah
berkeping-keping. Bila itu yang terjadi, bisa-bisa hanya nama yang
pulang ke pantai.
Akan tetapi, di darat pun tak beda! Utang melilit tubuh dan
dirinya sudah terikat kepada pemilik uang. Apakah dia tengkulak atau
juragan atau pemilik perahu. Karena terikat, nelayan tak bisa bebas
menentukan pilihan. Nasibnya di tangan orang lain.
Beda dibanding pemilik perahu atau nelayan besar. Sebutan boleh
sama, tetapi nasib berbeda. Nelayan besar tak tergantung hasil
tangkapan hari ini. Untuk nelayan kecil hasil tangkapan sangat
menentukan. Apakah hari ini dia dan keluarganya bisa makan atau tidak.
Nelayan besar punya lumbung untuk menghadapi masa paceklik-di musim
angin barat-yang berlangsung selama tiga bulan setiap tahun.
Ihwal semacam itu menampakkan sosoknya secara jelas sepanjang
pantai Laut Jawa dan Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Serang, dan
Tangerang, serta Kotamadya Cilegon. Sepertinya mengikuti garis pantai
yang seakan tak berujung, begitu pulalah nasib nelayan kecil.
Sepanjang hidupnya didera kemiskinan.
***
CITUIS di Kecamatan Pakuhaji (Tangerang), atau Bojonegara
(Cilegon), Pasauran, Kecamatan Cinangka (Serang), Sukanegara, Carita,
dan Labuhan, Kecamatan Labuhan, Citeureup serta Panimbang, Kecamatan
Panimbang, Sumberjaya dan Tamanjaya, Kecamatan Sumur (Pandeglang)
adalah desa-desa nelayan kecil.
Serba kekurangan, dililit utang sepanjang hidupnya. Celakanya,
generasi berikutnya pun tetap tak bisa beranjak dari serba kekurangan
dan utang.
Dan dalam situasi semacam itu, muncullah para tengkulak yang
selalu siap memberikan pinjaman uang. Syaratnya tak banyak. Hanya
satu, hasil tangkapan harus dijual dan harganya ditentukan oleh
tengkulak.
Nelayan buruh, seperti yang dituturkan Entis dan Alimudin di
Citeureup, Kecamatan Panimbang, Pandeglang pertengahan November lalu,
seumur-umur juga dijerat utang. "Dari mana keluarga saya bisa tetap
makan, kalau sama sekali tidak mendapat upah dari mencari ikan di
musim angin barat seperti sekarang," ujar Alimudin (45), ayah empat
orang anak.
Sama sepert Entis, sejak masih usia belasan tahun, Alimudin telah
terjun ke laut, menjadi buruh nelayan. Dia menerima upah sebagai awak
perahu. Upah untuk menghidupi keluarganya. Upah yang jumlahnya tak
pernah tetap. Berjuang mati-matian bukan ukuran. Tergantung hasil
tangkapan. Tak ada hasil-artinya, penjualan hasil tangkapan hanya
cukup untuk mengganti biaya melaut, beli bahan bakar, garam, kopi dan
sebagainya-tak ada pula upah.
Akan tetapi, Entin dan Alimudin serta keluarga masing-masing harus
makan. Dan pilihan satu-satunya, membuat utang baru kepada pemilik
pe-rahu. Bila hal sama terjadi esok dan esoknya lagi, maka utangpun
menumpuk. "Mengubah hidup, hanyalah mimpi bagi kami," kata Entis, atau
Yana, Asim warga Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Serang.
Dulkarim (55), warga Desa Sukanegara, Karangbolong, Serang, atau
Akya (60) warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten
Pandeglang, sudah menjadi nelayan sejak masih remaja. Di usia senja
sekarang ini keduanya mengaku harus terus melaut. Selain untuk
menghidupi keluarga, juga untuk melunasi utang.
Beda dibanding nelayan buruh, Dulkarim sudah memiliki perahu kecil
dan jaringnya. Tetapi, itu bukan jaminan bisa mengubah nasib. Bahkan
Dulkarim tak bisa menghindarkan Naroji (17), cucunya dari nasib
serupa. Naroji sudah pula mengikuti jejaknya menjadi nelayan.
Begitu pun, Dulkarim tetap setia melaut. Dia tak mau beralih
profesi. Padahal muara sungai tempatnya biasa berlabuh di Pasauran,
sejak lama telah menjadi bagian dari kawasan wisata di kawasan
Karangbolong. Tetap saja Dulkarim tidak tertarik memanfaatkan
perahunya mengantar pengunjung pantai yang ingin berwisata di laut
misalnya. Pekerjaan itu diakuinya bisa mendatangkan uang jauh lebih
besar dibanding mencari ikan.
Akya yang mempunyai enam anak, 12 cucu dan sembilan buyut, sudah
punya bagan. Akan tetapi ia juga tak mampu menghindarkan anak-anaknya
menjadi nelayan. Tak mampu mem-beri mereka pendidikan sehingga tak
perlu melaut.
***
INILAH penuturan Tasirah (65), seorang pembuat perahu, warga desa
nelayan Labuhan, Kabupaten Pandeglang. Kata pria yang membuat perahu
sejak 1960-an itu, di Labuhan dikenal dua istilah untuk membedakan
nelayan besar dan kecil. Juragan atau nelayan besar disebut "bapak
nelayan". Sedangkan para buruh dan nelayan kecil hanyalah "anak
nelayan".
"Istilah bapak dan anak nelayan itu untuk menggambarkan perbedaan
dua golongan nelayan yang berbeda tersebut," kata Tasirah, saat
ditemui sedang membuat perahu. Karena hanya sebagai anak nelayan,
ungkapnya, buruh dan nelayan kecil tetap tidak bisa lepas dari
ketergantungan kepada juragan nelayan. "Anak nelayan" selalu
bergantung kepada "bapak nelayan", tanpa bisa menjadi besar dan
mandiri.
Nelayan di perairan Selat Sunda punya istilah lain.
Nelayan-nelayan Sumberjaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang,
menamakan nelayan kecil atau buruh nelayan sebagai gegemi.
Gegemi itu ikan yang selalu menempel dan menumpang hidup pada ikan
lain yang lebih besar. Sepanjang hidupnya, gegemi selalu tidak lepas
dari ikan besar," kata Odi (30), nelayan Sumberjaya.
***
INGIN mengubah nasib menjadi lebih baik, adalah cita-cita setiap
insan. Termasuk nelayan kecil, walau mereka sadar hal itu sangatlah
sulit. Tetapi, harapan selalu ada. Dan harapan itu bisa diwujudkan
bila pemerintah turun tangan menggantikan peranan juragan. Setiap saat
siap memberikan kredit untuk modal melaut atau membeli, memperbaiki
alat tangkapan dan perahunya. Tetapi, hasil tangkapan dan pemasarannya
tetap di tangan nelayan.
Petani dapat KUT (kredit usaha tani), tetapi nelayan tak dapat
apa-apa. Dan ketika Presiden Gus Dur mengumandangkan akan
memaksimalkan penggalian potensi kelautan, Odi dan rekan-rekannya
nelayan Sumberjaya mengira, pemerintah akan menurunkan bantuan kredit
kepada mereka. Kredit untuk membeli perahu, mesin dan jaringnya,
sekalian buat modal kerja. Dengan demikian potensi kelautan bisa
digali lebih baik lagi. "Saya dan kawan-kawan menerjemahkan ucapan
presiden itu untuk meningkatkan hasil tangkapan. Itu saja," kata Odi.
Cuma, Odi agaknya tak paham hasil tangkapan meningkat-entah berapa
kali pun-tak langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan. Masih ada
soal besar, yakni ihwal pemasaran yang juga di tangan "bapak nelayan".
Dialah yang menentukan berapa hari ini harga tongkol, udang, gembung
dan sebagainya... (agus mulyadi)
Foto:1
Kompas/agus mulyadi
PERAHU DITAMBATKAN - Musim angin barat merupakan petaka bagi
nelayan. Sewaktu-waktu cuaca bisa berubah disertai angin barat
yang berembus kencang dan ombak besar. Biasanya, di musim angin
barat yang dimulai sejak awal November lalu - dan berlangsung
sekitar tiga bulan - adalah hari untuk beristirahat bagi nelayan.
Tetapi, karena umumnya nelayan di negeri ini berpenghasilan kecil,
maka di musim angin barat pun terpaksa juga melaut. Hanya saja,
risikonya menjadi sangat besar, bisa-bisa nyawa pun melayang
ditelan ombak.
Murid SD Kertamukti Sekolah di Bedeng
KOMPAS - Kamis, 18 Nov 1999 Halaman: 16 Penulis: MUL Ukuran: 3095
MURID SD KERTAMUKTI I BELAJAR DI BEDENG
SUDAH dua tahun lamanya ratusan murid Sekolah Dasar (SD) Negeri
Kertamukti I, Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang,
terpaksa belajar di bedeng tanpa dinding. Itu merupakan pilihan
satu-satunya setelah gedung sekolah mereka itu ambruk. Setiap kali
turun hujan, apalagi disertai angin kuat, sekolah terpaksa diliburkan.
Tidak ada ruang kelas yang memadai. Dan ini juga mengganggu
kegiatan belajar-mengajar. Bedeng beratapkan genting asbes yang hanya
disangga tiang balok kayu, juga dengan balok kayu dibagi menjadi tiga
bagian. Di tiga "ruang kelas" itulah, 211 murid kelas satu sampai
dengan kelas lima berjejalan. Sebagian besar bahkan harus belajar di
luar bedeng karena terbatasnya bangku dan meja.
SD Kertamukti I terletak sekitar 150 kilometer selatan Cilegon
atau sekitar 275 kilometer barat Jakarta. Untuk mencapai sekolah itu
harus melalui jalan yang kondisinya buruk, mulai dari kota Kecamatan
Sumur. SD Kertamukti I berada di tepi jalan rusak berat yang
menghubungkan antara Sumur dan Desa Ujungjaya, desa yang berbatasan
langsung dengan Taman Nasional Ujungkulon.
Kepala SD Kertamukti I, Atang, kepada Kompas, Selasa (16/11)
menyebutkan, dari lima ruang kelas yang sebelumnya ada, hanya tersisa
satu ruang yang tidak ambruk dihantam hujan dan angin. Satu ruangan
yang tersisa disediakan untuk kegiatan belajar 23 murid kelas enam.
"Yah beginilah keadaannya, mau bagaimana lagi. Meskipun tidak
ada ruang belajar, murid-murid saya masih punya semangat untuk
bersekolah," kata Atang.
Disebutkan, gedung SD Kertamukti I ambruk dua kali. Pertama kali
terjadi hampir dua tahun lalu. Sembilan bulan lalu ambruk lagi dua
ruangan. Pada kejadian terakhir, tiga murid sekolah itu menderita
luka-luka karena tertimpa reruntuhan gedung. Ketika ambruk, kebetulan
sebagian murid sekolah itu sedang belajar.
"Bangunan sekolah ambruk karena usianya memang sudah tua. Ketika
terjadi hujan disertai angin cukup besar, bangunan tidak kuat hingga
ambruk," ujar Atang.
Kesengsaraan murid-murid SD Kertamukti I bukan hanya soal tempat
belajar, tetapi juga oleh kurangnya guru. Di SD itu hanya ada empat
orang guru, termasuk Atang yang juga adalah kepala sekolah.
***
ITULAH nasib anak-anak desa! Tetapi minggu kedua November lalu
muncul secercah harapan di benak guru dan anak-anak, mereka akan punya
gedung lagi. Harapan itu muncul ketika Bupati Pandeglang H Yitno
datang berkunjung. Menurut Yitno, Pemda Pandeglang mendapat bantuan
dari luar negeri untuk memperbaiki sedikitnya 77 gedung SD yang rusak,
atau separo dari jumlah gedung SD yang ada di kabupaten itu.
Yitno tak menyebutkan jumlah bantuan tersebut. Namun menurut
Sudibja, Kepala Urusan Tata Usaha Cabang Dinas P dan K Kecamatan
Sumur, perbaikan SD Kertamukti I menelan biaya Rp 97 juta. Hari itu,
guru dan murid menyaksikan langsung kusen-kusen baru untuk sekolah
mereka diturunkan dari sebuah truk. (mul)
MURID SD KERTAMUKTI I BELAJAR DI BEDENG
SUDAH dua tahun lamanya ratusan murid Sekolah Dasar (SD) Negeri
Kertamukti I, Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang,
terpaksa belajar di bedeng tanpa dinding. Itu merupakan pilihan
satu-satunya setelah gedung sekolah mereka itu ambruk. Setiap kali
turun hujan, apalagi disertai angin kuat, sekolah terpaksa diliburkan.
Tidak ada ruang kelas yang memadai. Dan ini juga mengganggu
kegiatan belajar-mengajar. Bedeng beratapkan genting asbes yang hanya
disangga tiang balok kayu, juga dengan balok kayu dibagi menjadi tiga
bagian. Di tiga "ruang kelas" itulah, 211 murid kelas satu sampai
dengan kelas lima berjejalan. Sebagian besar bahkan harus belajar di
luar bedeng karena terbatasnya bangku dan meja.
SD Kertamukti I terletak sekitar 150 kilometer selatan Cilegon
atau sekitar 275 kilometer barat Jakarta. Untuk mencapai sekolah itu
harus melalui jalan yang kondisinya buruk, mulai dari kota Kecamatan
Sumur. SD Kertamukti I berada di tepi jalan rusak berat yang
menghubungkan antara Sumur dan Desa Ujungjaya, desa yang berbatasan
langsung dengan Taman Nasional Ujungkulon.
Kepala SD Kertamukti I, Atang, kepada Kompas, Selasa (16/11)
menyebutkan, dari lima ruang kelas yang sebelumnya ada, hanya tersisa
satu ruang yang tidak ambruk dihantam hujan dan angin. Satu ruangan
yang tersisa disediakan untuk kegiatan belajar 23 murid kelas enam.
"Yah beginilah keadaannya, mau bagaimana lagi. Meskipun tidak
ada ruang belajar, murid-murid saya masih punya semangat untuk
bersekolah," kata Atang.
Disebutkan, gedung SD Kertamukti I ambruk dua kali. Pertama kali
terjadi hampir dua tahun lalu. Sembilan bulan lalu ambruk lagi dua
ruangan. Pada kejadian terakhir, tiga murid sekolah itu menderita
luka-luka karena tertimpa reruntuhan gedung. Ketika ambruk, kebetulan
sebagian murid sekolah itu sedang belajar.
"Bangunan sekolah ambruk karena usianya memang sudah tua. Ketika
terjadi hujan disertai angin cukup besar, bangunan tidak kuat hingga
ambruk," ujar Atang.
Kesengsaraan murid-murid SD Kertamukti I bukan hanya soal tempat
belajar, tetapi juga oleh kurangnya guru. Di SD itu hanya ada empat
orang guru, termasuk Atang yang juga adalah kepala sekolah.
***
ITULAH nasib anak-anak desa! Tetapi minggu kedua November lalu
muncul secercah harapan di benak guru dan anak-anak, mereka akan punya
gedung lagi. Harapan itu muncul ketika Bupati Pandeglang H Yitno
datang berkunjung. Menurut Yitno, Pemda Pandeglang mendapat bantuan
dari luar negeri untuk memperbaiki sedikitnya 77 gedung SD yang rusak,
atau separo dari jumlah gedung SD yang ada di kabupaten itu.
Yitno tak menyebutkan jumlah bantuan tersebut. Namun menurut
Sudibja, Kepala Urusan Tata Usaha Cabang Dinas P dan K Kecamatan
Sumur, perbaikan SD Kertamukti I menelan biaya Rp 97 juta. Hari itu,
guru dan murid menyaksikan langsung kusen-kusen baru untuk sekolah
mereka diturunkan dari sebuah truk. (mul)
Laporan dari Banten, Monumen Ketimpangan Pembangunan
KOMPAS - Minggu, 21 Sep 1997 Halaman: 4 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 8194
Laporan dari Banten
MONUMEN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
TIANG listrik beton berderet di pinggir jalan yang menghubungkan
desa-desa di Kecamatan Panimbang sampai Pucung, Kabupaten Pandeglang,
Jawa Barat. Sudah lebih dari satu tahun warga kawasan itu berharap,
kapan listrik menerangi desa-desa mereka.
Deretan tiang listrik beton di daerah yang berjarak 200 kilometer
dari Ibu Kota Jakarta itu, terletak di pinggir jalan yang kondisinya
justru terbalik dengan kukuhnya tiang listrik. Hampir 100 kilometer
jalan yang menghubungkan Panimbang - Cibaliung - Cikeusik - Pucung,
kondisinya berantakan.
Sulit ditemui jalan licin beraspal. Jalan yang rata hanya beberapa
ratus meter setelah pertigaan Panimbang-Tanjung Lesung, dan dua kilometer
menjelang Pucung sebelum bertemu Jl Raya Malingping, jalan kelas propinsi
yang diaspal hotmix. Kondisi jalan rusak yang tiap hari dilalui warga
setempat, dan harap-harap cemas kapan benderangnya nyala listrik bisa
dinikmati, menjadi bagian hidup sehari-hari warga kawasan itu.
Kondisi ini amat jauh berbeda dengan daerah tetangga mereka di
sebelah utara dan barat, seperti Anyer, Karangbolong, dan Carita.
Warga di tiga daerah itu sejak bertahun-tahun lalu, telah menutup buku
cerita lama tentang ketertinggalan mereka. Rupiah dan dollar kini
telah membanjir ke kawasan wisata itu. Kawasan itu telah menjadi daerah
tujuan wisata (DTW) yang diminati, dengan sendirinya pembangunan
infrastruktur seperti jalan, menjadi prioritas pemda setempat. Tidak ada
jalan di kawasan Carita dengan kondisi hancur, atau berlubang sekalipun.
Buku berisi cerita lama tentang ketertinggalan pembangunan -
seperti dialami warga di kawasan antara Panimbang - Cibaliung -
Cikeusik- Pucung, mulai ditutup warga daerah tetangga lainnya di
Kabupaten Pandeglang, yakni mereka yang bermukim di kawasan Tanjung
Lesung sampai Sumur. Daerah yang sudah dekat dengan kawasan suaka alam
Ujung Kulon itu, kini sudah diincar investor berkantung tebal dari Jakarta.
Sebagian kawasan wisata, Tanjung Lesung kini mulai dibangun.
Sejumlah rumah peristirahatan dan jalan mulus ke kawasan itu telah
terwujud. Nantinya sejumlah dermaga juga akan dibangun di bibir
pantai, untuk kepentingan para pemilik atau penyewa rumah peristirahatan.
Rupiah dan dollar mulai mengintip masuk ke kawasan hutan bakau yang
setahun lalu masih perawan itu.
Kondisi yang jauh berbeda antara daerah bertetangga itu - kawasan
Panimbang - Cibaliung - Cikeusik - Pucung dengan kawasan Tanjung
Lesung - Sumur dan Carita - Karangbolong - Anyer - belum diketahui
kapan akan berakhir. Yang pasti, perbedaan yang kian jelas memperlihatkan
ketimpangan pembangunan di kawasan ini. Ketimpangan pembangunan tidak
hanya dialami warga kawasan Indonesia bagian Timur.
Ketimpangan juga dirasakan oleh mereka yang ada di daerah tidak
jauh dari Jakarta. Ketertinggalan dan sentuhan pembangunan yang masih
terasa jauh, telah berpuluh tahun dialami warga di sebagian
Panimbang-Cibaliung-Cikeusik-Pucung.
Deretan tiang listrik beton yang kokoh berdiri, tidak ubahnya
monumen peringatan. Monumen di sepanjang pinggir jalan rusak itu,
bagai wujud ketimpangan pembangunan yang dirasakan warga setempat.
***
"DAERAH kami sepertinya tidak pernah dilirik Pemda Kabupaten
Pandeglang. Kalau daerah kami diperhatikan, paling tidak jalan ini
jangan dibiarkan terus-terusan parah," kata Ahdi (35), warga yang
ditemui di Desa Kesur, Kecamatan Cikeusik, beberapa waktu lalu.
Padahal jalan yang menghubungkan kampung itu dan telah bertahun-
tahun dibiarkan rusak parah, merupakan urat nadi perekonomian warga
setempat. Melalui jalan itulah, warga misalnya bisa menjual hasil
pertanian mereka ke pasar atau daerah lain.
Kini rusaknya jalan antara Panimbang-Pucung, menjadi pelengkap
tertinggalnya warga daerah itu. Terabaikannya daerah itu, misalnya
bisa terlihat ketika dalam perjalanan siang hari pada bulan Agustus
1997 lalu, Kompas hanya berpapasan dengan lima unit mobil.
"Kalau mau lewat jalan ini, kondisi kendaraan harus benar-benar
bagus. Jangan coba-coba lewat menggunakan mobil dengan kondisi pas-pasan,"
kata sejumlah warga Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, yang tengah
berkumpul di salah satu warung.
Sepanjang ruas jalan Cibaliung-Pucung, warga akhirnya hanya bisa
mengandalkan sepeda motor ojek sebagai alat transportasi umum. Tetapi,
adanya ojek bukan berarti warga telah terbebas dari deraan rusaknya
jalan. Badan tetap terbanting-banting, karena roda sepeda motor tidak
menemukan badan jalan yang mulus ketika melintas. Selain itu, tidak
semua warga setempat mampu menggunakan jasa ojek sepeda motor.
Tarifnya amat tinggi, membuat sebagian warga enggan memanfaatkannya.
Akhirnya, mereka memilih berjalan kaki.
Maka bukan pemandangan aneh, jika di sepanjang jalan rusak itu
kerap terlihat laki-laki warga setempat, memikul hasil pertanian
seperti kelapa untuk dijual di pasar terdekat. Kendati nilai tukar
hasil pertanian mereka terlalu rendah, namun mereka tak peduli.
Ahmad (46), warga Desa Cikeusik, harus terbungkuk-bungkuk memikul
50 kelapa tanpa kulit. Jarak tiga kilometer, harus ditempuh dengan
berjalan kaki, dan sudah dijalankan puluhan tahun. Dengan 50 kelapa
itu, Ahmad hanya mendapatkan Rp 10.000.
Nasib Ahmad juga dialami ribuan petani di wilayah Banten. Di
pelosok Kabupaten Pandeglang lainnya, hal serupa juga terjadi. Juga
yang terjadi di daerah tetangganya, Kabupaten Lebak dan Serang.
***
BURUKNYA kesejahteraan hidup warga - khususnya di sebagian
pedalaman Kabupaten Pandeglang seperti di kawasan antara Panimbang -
Pucung - dengan mata telanjang bisa terlihat dari kondisi rumah
mereka. "Istana" tempat warga berteduh, tidak ubahnya gubuk-gubuk yang
mungkin kalau ditiup angin kencang, bisa ikut terbang.
Sebagian besar warga di kawasan itu, mendiami rumah panggung berukuran
seperti rumah tipe 36. Dinding dari anyaman bambu, atap dari anyaman daun
kelapa. Bila hujan deras, tetes-tetes air kerap menimpa penghuninya yang
mungkin sedang tidur lelap.
"Hanya ini yang bisa kami bangun, dan ini sudah cukup bagi kami.
Rumah dari tembok, berlantai keramik, dan beratap genteng, itu impian
kami di daerah ini," kata seorang warga Desa Kelur, Cikeusik.
Di dalam gubuk kecil itu, sebagian warga bertahan hidup bersama
anak-istri, atau saudaranya. Meski harus berdesak-desak, mereka
menerima semuanya itu sebagai bagian hidup sejak mereka lahir.
Memang tidak semua warga di kawasan itu hidup di alam keterbelakangan.
Ada satu dua warga yang hidup lebih dari cukup untuk ukuran di sana. Di
halaman satu dua rumah warga setempat, misalnya bisa dilihat adanya antena
parabola.
Dari media elektronik itulah, warga setempat melihat kemajuan yang
lebih dulu hinggap di daerah lain di Indonesia. Mereka hanya bisa
melihat dari kejauhan, saudara-saudara mereka di daerah lain, yang
sudah menikmati hidup lebih baik. Di malam hari, kegelapan menyelimuti
mereka. Daerah mereka tidak segemerlap Carita, Karangbolong, Anyer,
atau nantinya Tanjung Lesung.
Warga setempat hingga kini hanya bisa berharap, kapan loncatan
kemajuan itu bisa mereka nikmati. Apakah mereka harus menunggu lebih
dulu datangnya investor ke daerah mereka, atau menunggu pemerintah?
Bila dua hal itu tetap tidak terwujud, mereka akan makin tertinggal
apalagi dibanding daerah sekitar yang dihembus angin perubahan begitu
kencang.
Tiang beton tanpa nyala listrik yang berderet pun, tidak ubahnya
seperti monumen ketertinggalan hidup mereka dibanding daerah lain.
Tiang-tiang beton tanpa listrik itu, seolah simbol ketimpangan
pembangunan bagi warga Banten pedalaman. (agus mulyadi)
Foto
Kompas/mul
SEROBOT PANTAI - Dengan mengambil lahan pantai, pemodal berduit
mencoba mendirikan bangunan di tepi pantai di kawasan Panimbang. Sebelum
pengurukan, pantai ini lebih dahulu "diturap" dengan dinding beton.
Laporan dari Banten
MONUMEN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN
TIANG listrik beton berderet di pinggir jalan yang menghubungkan
desa-desa di Kecamatan Panimbang sampai Pucung, Kabupaten Pandeglang,
Jawa Barat. Sudah lebih dari satu tahun warga kawasan itu berharap,
kapan listrik menerangi desa-desa mereka.
Deretan tiang listrik beton di daerah yang berjarak 200 kilometer
dari Ibu Kota Jakarta itu, terletak di pinggir jalan yang kondisinya
justru terbalik dengan kukuhnya tiang listrik. Hampir 100 kilometer
jalan yang menghubungkan Panimbang - Cibaliung - Cikeusik - Pucung,
kondisinya berantakan.
Sulit ditemui jalan licin beraspal. Jalan yang rata hanya beberapa
ratus meter setelah pertigaan Panimbang-Tanjung Lesung, dan dua kilometer
menjelang Pucung sebelum bertemu Jl Raya Malingping, jalan kelas propinsi
yang diaspal hotmix. Kondisi jalan rusak yang tiap hari dilalui warga
setempat, dan harap-harap cemas kapan benderangnya nyala listrik bisa
dinikmati, menjadi bagian hidup sehari-hari warga kawasan itu.
Kondisi ini amat jauh berbeda dengan daerah tetangga mereka di
sebelah utara dan barat, seperti Anyer, Karangbolong, dan Carita.
Warga di tiga daerah itu sejak bertahun-tahun lalu, telah menutup buku
cerita lama tentang ketertinggalan mereka. Rupiah dan dollar kini
telah membanjir ke kawasan wisata itu. Kawasan itu telah menjadi daerah
tujuan wisata (DTW) yang diminati, dengan sendirinya pembangunan
infrastruktur seperti jalan, menjadi prioritas pemda setempat. Tidak ada
jalan di kawasan Carita dengan kondisi hancur, atau berlubang sekalipun.
Buku berisi cerita lama tentang ketertinggalan pembangunan -
seperti dialami warga di kawasan antara Panimbang - Cibaliung -
Cikeusik- Pucung, mulai ditutup warga daerah tetangga lainnya di
Kabupaten Pandeglang, yakni mereka yang bermukim di kawasan Tanjung
Lesung sampai Sumur. Daerah yang sudah dekat dengan kawasan suaka alam
Ujung Kulon itu, kini sudah diincar investor berkantung tebal dari Jakarta.
Sebagian kawasan wisata, Tanjung Lesung kini mulai dibangun.
Sejumlah rumah peristirahatan dan jalan mulus ke kawasan itu telah
terwujud. Nantinya sejumlah dermaga juga akan dibangun di bibir
pantai, untuk kepentingan para pemilik atau penyewa rumah peristirahatan.
Rupiah dan dollar mulai mengintip masuk ke kawasan hutan bakau yang
setahun lalu masih perawan itu.
Kondisi yang jauh berbeda antara daerah bertetangga itu - kawasan
Panimbang - Cibaliung - Cikeusik - Pucung dengan kawasan Tanjung
Lesung - Sumur dan Carita - Karangbolong - Anyer - belum diketahui
kapan akan berakhir. Yang pasti, perbedaan yang kian jelas memperlihatkan
ketimpangan pembangunan di kawasan ini. Ketimpangan pembangunan tidak
hanya dialami warga kawasan Indonesia bagian Timur.
Ketimpangan juga dirasakan oleh mereka yang ada di daerah tidak
jauh dari Jakarta. Ketertinggalan dan sentuhan pembangunan yang masih
terasa jauh, telah berpuluh tahun dialami warga di sebagian
Panimbang-Cibaliung-Cikeusik-Pucung.
Deretan tiang listrik beton yang kokoh berdiri, tidak ubahnya
monumen peringatan. Monumen di sepanjang pinggir jalan rusak itu,
bagai wujud ketimpangan pembangunan yang dirasakan warga setempat.
***
"DAERAH kami sepertinya tidak pernah dilirik Pemda Kabupaten
Pandeglang. Kalau daerah kami diperhatikan, paling tidak jalan ini
jangan dibiarkan terus-terusan parah," kata Ahdi (35), warga yang
ditemui di Desa Kesur, Kecamatan Cikeusik, beberapa waktu lalu.
Padahal jalan yang menghubungkan kampung itu dan telah bertahun-
tahun dibiarkan rusak parah, merupakan urat nadi perekonomian warga
setempat. Melalui jalan itulah, warga misalnya bisa menjual hasil
pertanian mereka ke pasar atau daerah lain.
Kini rusaknya jalan antara Panimbang-Pucung, menjadi pelengkap
tertinggalnya warga daerah itu. Terabaikannya daerah itu, misalnya
bisa terlihat ketika dalam perjalanan siang hari pada bulan Agustus
1997 lalu, Kompas hanya berpapasan dengan lima unit mobil.
"Kalau mau lewat jalan ini, kondisi kendaraan harus benar-benar
bagus. Jangan coba-coba lewat menggunakan mobil dengan kondisi pas-pasan,"
kata sejumlah warga Desa Cihanjuang, Kecamatan Cibaliung, yang tengah
berkumpul di salah satu warung.
Sepanjang ruas jalan Cibaliung-Pucung, warga akhirnya hanya bisa
mengandalkan sepeda motor ojek sebagai alat transportasi umum. Tetapi,
adanya ojek bukan berarti warga telah terbebas dari deraan rusaknya
jalan. Badan tetap terbanting-banting, karena roda sepeda motor tidak
menemukan badan jalan yang mulus ketika melintas. Selain itu, tidak
semua warga setempat mampu menggunakan jasa ojek sepeda motor.
Tarifnya amat tinggi, membuat sebagian warga enggan memanfaatkannya.
Akhirnya, mereka memilih berjalan kaki.
Maka bukan pemandangan aneh, jika di sepanjang jalan rusak itu
kerap terlihat laki-laki warga setempat, memikul hasil pertanian
seperti kelapa untuk dijual di pasar terdekat. Kendati nilai tukar
hasil pertanian mereka terlalu rendah, namun mereka tak peduli.
Ahmad (46), warga Desa Cikeusik, harus terbungkuk-bungkuk memikul
50 kelapa tanpa kulit. Jarak tiga kilometer, harus ditempuh dengan
berjalan kaki, dan sudah dijalankan puluhan tahun. Dengan 50 kelapa
itu, Ahmad hanya mendapatkan Rp 10.000.
Nasib Ahmad juga dialami ribuan petani di wilayah Banten. Di
pelosok Kabupaten Pandeglang lainnya, hal serupa juga terjadi. Juga
yang terjadi di daerah tetangganya, Kabupaten Lebak dan Serang.
***
BURUKNYA kesejahteraan hidup warga - khususnya di sebagian
pedalaman Kabupaten Pandeglang seperti di kawasan antara Panimbang -
Pucung - dengan mata telanjang bisa terlihat dari kondisi rumah
mereka. "Istana" tempat warga berteduh, tidak ubahnya gubuk-gubuk yang
mungkin kalau ditiup angin kencang, bisa ikut terbang.
Sebagian besar warga di kawasan itu, mendiami rumah panggung berukuran
seperti rumah tipe 36. Dinding dari anyaman bambu, atap dari anyaman daun
kelapa. Bila hujan deras, tetes-tetes air kerap menimpa penghuninya yang
mungkin sedang tidur lelap.
"Hanya ini yang bisa kami bangun, dan ini sudah cukup bagi kami.
Rumah dari tembok, berlantai keramik, dan beratap genteng, itu impian
kami di daerah ini," kata seorang warga Desa Kelur, Cikeusik.
Di dalam gubuk kecil itu, sebagian warga bertahan hidup bersama
anak-istri, atau saudaranya. Meski harus berdesak-desak, mereka
menerima semuanya itu sebagai bagian hidup sejak mereka lahir.
Memang tidak semua warga di kawasan itu hidup di alam keterbelakangan.
Ada satu dua warga yang hidup lebih dari cukup untuk ukuran di sana. Di
halaman satu dua rumah warga setempat, misalnya bisa dilihat adanya antena
parabola.
Dari media elektronik itulah, warga setempat melihat kemajuan yang
lebih dulu hinggap di daerah lain di Indonesia. Mereka hanya bisa
melihat dari kejauhan, saudara-saudara mereka di daerah lain, yang
sudah menikmati hidup lebih baik. Di malam hari, kegelapan menyelimuti
mereka. Daerah mereka tidak segemerlap Carita, Karangbolong, Anyer,
atau nantinya Tanjung Lesung.
Warga setempat hingga kini hanya bisa berharap, kapan loncatan
kemajuan itu bisa mereka nikmati. Apakah mereka harus menunggu lebih
dulu datangnya investor ke daerah mereka, atau menunggu pemerintah?
Bila dua hal itu tetap tidak terwujud, mereka akan makin tertinggal
apalagi dibanding daerah sekitar yang dihembus angin perubahan begitu
kencang.
Tiang beton tanpa nyala listrik yang berderet pun, tidak ubahnya
seperti monumen ketertinggalan hidup mereka dibanding daerah lain.
Tiang-tiang beton tanpa listrik itu, seolah simbol ketimpangan
pembangunan bagi warga Banten pedalaman. (agus mulyadi)
Foto
Kompas/mul
SEROBOT PANTAI - Dengan mengambil lahan pantai, pemodal berduit
mencoba mendirikan bangunan di tepi pantai di kawasan Panimbang. Sebelum
pengurukan, pantai ini lebih dahulu "diturap" dengan dinding beton.
Analogi Niat Kawin Dua Pemuda
KOMPAS - Rabu, 09 Feb 2000 Halaman: 18 Penulis: GUNAWAN, TJAHJA/MULYADI, AGUS Ukuran: 1979
ANALOGI NIAT KAWIN DUA PEMUDA
TIDAK ada jaminan masyarakat Banten akan makmur setelah daerah
ini berubah menjadi propinsi. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Tirtayasa, Serang, Dr Tihami, menganalogikan niat warga Banten
untuk membentuk propinsi sendiri, dengan niat dua pemuda yang hendak
kawin untuk berumah tangga.
Satu pemuda yang sudah bertahun-tahun bekerja, telah lama berniat
untuk berumah tangga. Sebelum niat itu dilaksanakan, dia ingin
terlebih dahulu hidupnya mandiri. Pokoknya dia akan berumah tangga
setelah mempunyai rumah, kendaraan, dan gaji yang cukup. Namun sampai
bertahun-tahun kemudian, dia belum juga berumah tangga, karena si
pemuda belum juga bisa berkecukupan seperti impiannya.
Seorang pemuda lainnya yang hidupnya pas-pasan, juga ingin cepat
berumah tangga. Meskipun belum hidup berkecukupan tetapi karena
niatnya sudah bulat, akhirnya dia mempersunting gadis pilihannya.
Tentang bagaimana kehidupannya nanti bersama istri tercinta, akan
dijalaninya berdua dalam suka dan duka.
"Banten itu ibarat pemuda yang terakhir itu. Kawin dulu, soal
rezeki mah nanti menyusul. Setelah mandiri sebagai propinsi, Banten
baru akan berbenah diri. Warga Banten akan membangun daerahnya, dengan
menggali semua potensi yang ada," ujar Tihami.
Apalagi, ungkap Tihami, di wilayah Banten terdapat sumber daya
alam yang potensial dan belum dieksplorasi. Wilayah ini pun mempunyai
potensi untuk dikembangkan sebagai daerah agroindustri, wisata,
perikanan laut, dan lainnya.
Segala kekurangan yang ada saat ini, diyakini akan dapat diatasi
setelah Banten menjadi propinsi, juga dikemukakan Kepala Bagian
(Kabag) Keuangan Pemda Kabupaten Lebak, H Sukamto, dan Kabag Humas
Syaifullah Saleh. "Tentunya nanti Lebak bisa menggali pendapatan lain
seperti berbagai retribusi, dan mengembangkan potensi yang ada seperti
pertambangan dan agroindustri," ujar Sukamto. (gun/mul)
ANALOGI NIAT KAWIN DUA PEMUDA
TIDAK ada jaminan masyarakat Banten akan makmur setelah daerah
ini berubah menjadi propinsi. Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Tirtayasa, Serang, Dr Tihami, menganalogikan niat warga Banten
untuk membentuk propinsi sendiri, dengan niat dua pemuda yang hendak
kawin untuk berumah tangga.
Satu pemuda yang sudah bertahun-tahun bekerja, telah lama berniat
untuk berumah tangga. Sebelum niat itu dilaksanakan, dia ingin
terlebih dahulu hidupnya mandiri. Pokoknya dia akan berumah tangga
setelah mempunyai rumah, kendaraan, dan gaji yang cukup. Namun sampai
bertahun-tahun kemudian, dia belum juga berumah tangga, karena si
pemuda belum juga bisa berkecukupan seperti impiannya.
Seorang pemuda lainnya yang hidupnya pas-pasan, juga ingin cepat
berumah tangga. Meskipun belum hidup berkecukupan tetapi karena
niatnya sudah bulat, akhirnya dia mempersunting gadis pilihannya.
Tentang bagaimana kehidupannya nanti bersama istri tercinta, akan
dijalaninya berdua dalam suka dan duka.
"Banten itu ibarat pemuda yang terakhir itu. Kawin dulu, soal
rezeki mah nanti menyusul. Setelah mandiri sebagai propinsi, Banten
baru akan berbenah diri. Warga Banten akan membangun daerahnya, dengan
menggali semua potensi yang ada," ujar Tihami.
Apalagi, ungkap Tihami, di wilayah Banten terdapat sumber daya
alam yang potensial dan belum dieksplorasi. Wilayah ini pun mempunyai
potensi untuk dikembangkan sebagai daerah agroindustri, wisata,
perikanan laut, dan lainnya.
Segala kekurangan yang ada saat ini, diyakini akan dapat diatasi
setelah Banten menjadi propinsi, juga dikemukakan Kepala Bagian
(Kabag) Keuangan Pemda Kabupaten Lebak, H Sukamto, dan Kabag Humas
Syaifullah Saleh. "Tentunya nanti Lebak bisa menggali pendapatan lain
seperti berbagai retribusi, dan mengembangkan potensi yang ada seperti
pertambangan dan agroindustri," ujar Sukamto. (gun/mul)
Warga Banten Hanya Ingin Ubah Nasib
KOMPAS - Rabu, 09 Feb 2000 Halaman: 1 Penulis: MULYADI, AGUS/GUNAWAN, TJAHJA Ukuran: 6476
WARGA BANTEN HANYA INGIN UBAH NASIB
MEMBENTUK propinsi perlu biaya besar, apalagi di zaman susah
begini. "Jangan-jangan untuk membangun Propinsi Banten, biayanya malah
dipungut dari rakyat. Bisa jadi nanti pajak atau retribusi malah
dinaikkan. Itu 'kan semakin menyusahkan rakyat kecil seperti saya
ini," kata Burhan-sebut saja begitu-seorang anggota satuan pengamanan
(satpam) di Gedung Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.
Burhan termasuk warga asli Banten yang tinggal di Desa Banten,
Kecamatan Kasemen, Serang. Dia spontan melontarkan kekhawatirannya
ketika ditanya tentang rencana pembentukan Propinsi Banten. Dia
khawatir, terbentuknya Propinsi Banten malah akan semakin menyusahkan
warga.
Bagi Burhan, yang penting saat ini adalah agar para politikus
asal Banten jangan hanya berpikir bagaimana membentuk sebuah propinsi.
"Yang sekarang ini harus dilakukan, bagaimana membangun wilayah
Banten," ujar Burhan. Dia menduga pembentukan propinsi hanya untuk
kepentingan dari sejumlah orang saja.
Mirinto, pendatang dari Solo yang berjualan bakso di Jl Maulana
Yusuf, Kota Serang, dan Minopo, staf Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Serang, juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan Burhan.
Bahkan seorang pengusaha keturunan Cina, menduga ide pembentukan
Propinsi Banten hanya ambisi dari segelintir orang.
Kekhawatiran seperti itu segera ditepis Ketua Pendekar Banten, H
Tb Chassan Sochib, yang selama ini gigih memperjuangkan terbentuknya
Propinsi Banten bersama tokoh masyarakat lainnya seperti Uwes Qourny,
Dr Tihami, Eki Syahruddin, dan Ali Yahya. Menurut Chassan Sochib,
wajar kalau ada orang yang tidak setuju dengan pembentukan Propinsi
Banten.
***
SOCHIB meminta kepada masyarakat Banten untuk tidak perlu khawatir
karena dari aset yang ada sekarang mencukupi untuk membangun Propinsi
Banten. Aset yang dibangga-banggakan itu, antara lain lapangan terbang
Soekarno-Hatta di Tangerang, PT Krakatau Steel dan PLTU Suryalaya di
Cilegon.
"Aset itu bisa dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke luar
negeri sehingga tidak perlu terus bergantung pada pemerintah pusat.
Masak untuk membangun propinsi harus menekan pedagang baso atau tukang
pecel. Bahkan kalau perlu orang-orang kecil dibebaskan pajaknya," ujar
Sochib bersemangat.
Semangat untuk mewujudkan Propinsi Banten, juga mendapat dukungan
dari para tokoh pemuda seperti di antaranya Saeful Rizal (Ketua Forum
Pemuda Balaraja), Dedy Kurniadi (dari Lembaga Kajian dan Pengembangan
Masyarakat) serta Fachrurodji. Para pemuda ini sebelumnya gigih
mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kodya
Tangerang untuk menyetujui rencana pembentukan Propinsi Banten.
Setelah berulang kali didemo pemuda dari Balaraja dan Tigaraksa,
akhirnya DPRD Tangerang menyetujui rencana tersebut meski sebelumnya
Tangerang cenderung untuk lebih memilih tetap bergabung dengan
Propinsi Jabar. Sementara DPRD Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang,
dan Kodya Cilegon, sudah lebih dulu memberikan persetujuan.
Berbarengan dengan rencana pembentukkan Propinsi Banten, para tokoh
masyarakat di Banten seperti berlomba-lomba membentuk organisasi.
Seperti misalnya Komite Pembentukan Propinsi Banten (KPPB), Forum
Silaturahmi Warga Pandeglang (Fosgalang), dan Forum Masyarakat
Tangerang untuk Propinsi Banten (Formatang).
Bahkan Formatang telah menyusun "Buku Putih" berisi identifikasi
potensi wilayah Banten. Kesemuanya itu dilakukan untuk memperjuangan
rencana pembentukan Propinsi Banten. Dengan adanya organisasi dadakan
baik komite maupun forum seperti itu, sebagian masyarakat
mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya konflik di antara elite
masyarakat yang memperebutkan kedudukan dan posisi jika Banten telah
menjadi propinsi.
***
KEJAYAAN Banten di zaman baheula, sering dijadikan dalih oleh
para tokoh masyarakat untuk membentuk Propinsi Banten. Akan tetapi
ketertinggalan wilayah Banten dengan daerah lain di Jabar, juga
merupakan kenyataan obyektif yang memicu Banten untuk memisahkan diri
dari Jabar. Selama ini masyarakat Banten merasa dianaktirikan karena
konsentrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat lebih difokuskan pada
pembangunan di wilayah Priangan Timur.
"Padahal Banten hanya 100 kilometer dari Ibu Kota Jakarta, tetapi
banyak daerah di Banten yang masuk kategori Inpres Desa Tertinggal
(IDT) atau daerah tertinggal. Ini sama saja derajat orang Banten sama
dengan binatang. Karena itu, tujuan pembentukan propinsi adalah untuk
mengubah nasib masyarakat Banten," kata Sochib.
Apabila Banten menjadi propinsi, maka akan memiliki jumlah
penduduk sebanyak 8 juta orang yang tersebar di empat kabupaten dan
dua kotamadya. Yakni Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, dan Kodya
Tangerang dan Cilegon. Jumlah penduduk terbesar 50 persen (sekitar 4
juta orang) berada di Kabupaten dan Kodya Tangerang. Bagi penggagas
terbentuknya Propinsi Banten, daerah Tangerang merupakan penentu baik
dalam jumlah penduduk maupun penghasilan.
Dari realitas obyektif terlihat, dua kabupaten di wilayah Banten
yakni Lebak dan Pandeglang, sampai sekarang termasuk dalam daerah
tertinggal. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD di dua
daerah itu, hanya Rp 3,5 milyar dan Rp 4,8 milyar. Dengan PAD yang
hanya sebesar itu, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat
sangat tinggi.
Dana dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri di
Kabupaten Lebak yang berjumlah 1.200 orang mencapai Rp 60 milyar per
tahun. Sementara dana bantuan dari Pemda Jabar hanya Rp 1 milyar untuk
tahun anggaran berjalan 1999/2000. Jadi kalau undang-undang otonomi
daerah, betul-betul diterapkan di Kabupaten Lebak, maka daerah ini
dipastikan tidak akan mampu meskipun mempunyai potensi sumber daya
alam.
Menurut Sukamto, Kepala Bagian Keuangan Pemda Lebak, UU tentang
otonomi daerah sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya.
"Saya kira tidak hanya Lebak, daerah lain juga banyak yang belum siap
untuk melaksanakan otonomi daerah," kilah Sukamto. Menurut dia, kalau
Banten menjadi propinsi, maka untuk sementara Kabupaten Lebak akan
mendapat subsidi dari daerah Tangerang karena dianggap sebagai
daerah yang surplus.
(agus mulyadi/tjahja gunawan)
WARGA BANTEN HANYA INGIN UBAH NASIB
MEMBENTUK propinsi perlu biaya besar, apalagi di zaman susah
begini. "Jangan-jangan untuk membangun Propinsi Banten, biayanya malah
dipungut dari rakyat. Bisa jadi nanti pajak atau retribusi malah
dinaikkan. Itu 'kan semakin menyusahkan rakyat kecil seperti saya
ini," kata Burhan-sebut saja begitu-seorang anggota satuan pengamanan
(satpam) di Gedung Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.
Burhan termasuk warga asli Banten yang tinggal di Desa Banten,
Kecamatan Kasemen, Serang. Dia spontan melontarkan kekhawatirannya
ketika ditanya tentang rencana pembentukan Propinsi Banten. Dia
khawatir, terbentuknya Propinsi Banten malah akan semakin menyusahkan
warga.
Bagi Burhan, yang penting saat ini adalah agar para politikus
asal Banten jangan hanya berpikir bagaimana membentuk sebuah propinsi.
"Yang sekarang ini harus dilakukan, bagaimana membangun wilayah
Banten," ujar Burhan. Dia menduga pembentukan propinsi hanya untuk
kepentingan dari sejumlah orang saja.
Mirinto, pendatang dari Solo yang berjualan bakso di Jl Maulana
Yusuf, Kota Serang, dan Minopo, staf Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Serang, juga memiliki kekhawatiran yang sama dengan Burhan.
Bahkan seorang pengusaha keturunan Cina, menduga ide pembentukan
Propinsi Banten hanya ambisi dari segelintir orang.
Kekhawatiran seperti itu segera ditepis Ketua Pendekar Banten, H
Tb Chassan Sochib, yang selama ini gigih memperjuangkan terbentuknya
Propinsi Banten bersama tokoh masyarakat lainnya seperti Uwes Qourny,
Dr Tihami, Eki Syahruddin, dan Ali Yahya. Menurut Chassan Sochib,
wajar kalau ada orang yang tidak setuju dengan pembentukan Propinsi
Banten.
***
SOCHIB meminta kepada masyarakat Banten untuk tidak perlu khawatir
karena dari aset yang ada sekarang mencukupi untuk membangun Propinsi
Banten. Aset yang dibangga-banggakan itu, antara lain lapangan terbang
Soekarno-Hatta di Tangerang, PT Krakatau Steel dan PLTU Suryalaya di
Cilegon.
"Aset itu bisa dijadikan jaminan untuk meminjam uang ke luar
negeri sehingga tidak perlu terus bergantung pada pemerintah pusat.
Masak untuk membangun propinsi harus menekan pedagang baso atau tukang
pecel. Bahkan kalau perlu orang-orang kecil dibebaskan pajaknya," ujar
Sochib bersemangat.
Semangat untuk mewujudkan Propinsi Banten, juga mendapat dukungan
dari para tokoh pemuda seperti di antaranya Saeful Rizal (Ketua Forum
Pemuda Balaraja), Dedy Kurniadi (dari Lembaga Kajian dan Pengembangan
Masyarakat) serta Fachrurodji. Para pemuda ini sebelumnya gigih
mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten dan Kodya
Tangerang untuk menyetujui rencana pembentukan Propinsi Banten.
Setelah berulang kali didemo pemuda dari Balaraja dan Tigaraksa,
akhirnya DPRD Tangerang menyetujui rencana tersebut meski sebelumnya
Tangerang cenderung untuk lebih memilih tetap bergabung dengan
Propinsi Jabar. Sementara DPRD Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang,
dan Kodya Cilegon, sudah lebih dulu memberikan persetujuan.
Berbarengan dengan rencana pembentukkan Propinsi Banten, para tokoh
masyarakat di Banten seperti berlomba-lomba membentuk organisasi.
Seperti misalnya Komite Pembentukan Propinsi Banten (KPPB), Forum
Silaturahmi Warga Pandeglang (Fosgalang), dan Forum Masyarakat
Tangerang untuk Propinsi Banten (Formatang).
Bahkan Formatang telah menyusun "Buku Putih" berisi identifikasi
potensi wilayah Banten. Kesemuanya itu dilakukan untuk memperjuangan
rencana pembentukan Propinsi Banten. Dengan adanya organisasi dadakan
baik komite maupun forum seperti itu, sebagian masyarakat
mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya konflik di antara elite
masyarakat yang memperebutkan kedudukan dan posisi jika Banten telah
menjadi propinsi.
***
KEJAYAAN Banten di zaman baheula, sering dijadikan dalih oleh
para tokoh masyarakat untuk membentuk Propinsi Banten. Akan tetapi
ketertinggalan wilayah Banten dengan daerah lain di Jabar, juga
merupakan kenyataan obyektif yang memicu Banten untuk memisahkan diri
dari Jabar. Selama ini masyarakat Banten merasa dianaktirikan karena
konsentrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat lebih difokuskan pada
pembangunan di wilayah Priangan Timur.
"Padahal Banten hanya 100 kilometer dari Ibu Kota Jakarta, tetapi
banyak daerah di Banten yang masuk kategori Inpres Desa Tertinggal
(IDT) atau daerah tertinggal. Ini sama saja derajat orang Banten sama
dengan binatang. Karena itu, tujuan pembentukan propinsi adalah untuk
mengubah nasib masyarakat Banten," kata Sochib.
Apabila Banten menjadi propinsi, maka akan memiliki jumlah
penduduk sebanyak 8 juta orang yang tersebar di empat kabupaten dan
dua kotamadya. Yakni Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang, dan Kodya
Tangerang dan Cilegon. Jumlah penduduk terbesar 50 persen (sekitar 4
juta orang) berada di Kabupaten dan Kodya Tangerang. Bagi penggagas
terbentuknya Propinsi Banten, daerah Tangerang merupakan penentu baik
dalam jumlah penduduk maupun penghasilan.
Dari realitas obyektif terlihat, dua kabupaten di wilayah Banten
yakni Lebak dan Pandeglang, sampai sekarang termasuk dalam daerah
tertinggal. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD di dua
daerah itu, hanya Rp 3,5 milyar dan Rp 4,8 milyar. Dengan PAD yang
hanya sebesar itu, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat
sangat tinggi.
Dana dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri di
Kabupaten Lebak yang berjumlah 1.200 orang mencapai Rp 60 milyar per
tahun. Sementara dana bantuan dari Pemda Jabar hanya Rp 1 milyar untuk
tahun anggaran berjalan 1999/2000. Jadi kalau undang-undang otonomi
daerah, betul-betul diterapkan di Kabupaten Lebak, maka daerah ini
dipastikan tidak akan mampu meskipun mempunyai potensi sumber daya
alam.
Menurut Sukamto, Kepala Bagian Keuangan Pemda Lebak, UU tentang
otonomi daerah sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya.
"Saya kira tidak hanya Lebak, daerah lain juga banyak yang belum siap
untuk melaksanakan otonomi daerah," kilah Sukamto. Menurut dia, kalau
Banten menjadi propinsi, maka untuk sementara Kabupaten Lebak akan
mendapat subsidi dari daerah Tangerang karena dianggap sebagai
daerah yang surplus.
(agus mulyadi/tjahja gunawan)
Jumat, 09 November 2007
Sadja, Petani Nomad dari Indramayu
KOMPAS - Jumat, 27 Dec 1996 Halaman: 22 Penulis: MUL/BOY Ukuran: 10745
Sadja
PETANI NOMAD DARI INDRAMAYU
MEMBURU lahan kosong. Itulah pekerjaan Sadja (65). Dan itu sudah
dilakukannya selama 25 tahun lebih. Berkelana dari satu tempat ke
tempat lain dan tinggal di situ hanya untuk masa seumur usia tanaman.
Dan karena Sadja mengaku hanya tahu bertanam semangka, maka paling
lama dia "bertahan" di satu tempat selama tiga bulan. Sama dengan usia
semangka. Setelah itu, ia berkemas lagi, pergi ke daerah lain. Orang
menyebutnya petani nomad. Beragam tempat di Jawa Barat dan Jawa Tengah
sudah didatanganinya.
"Usia semangka mulai dari menanam biji sampai mulai panen membutuhkan
waktu sekitar 70 hari. Namun kalau dihitung mulai mengolah lahan
sampai selesai panen, sekitar tiga bulan," kata Sadja, ketika ditemui
Kompas di dalam gubuk di tengah ladang semangkanya di Desa Ciburuy,
Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, pertengahan Desember 1996.
Lahan yang sudah sekali digarap tidak bisa langsung ditanami semangka
lagi. Kalau dipaksakan juga, hasilnya jelek atau gagal panen. Karena
itu, ia harus selalu terus-menerus mencari lahan baru agar bisa
berkesinambungan bertanam semangka.
Petani asal Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat itu, sudah sekitar satu setengah bulan berada di
Maja. Tanaman semangkanya sekarang sedang subur-suburnya. Tanamannya
sudah mulai berbunga, bahkan sebagian sudah menampakkan buah sebesar
buah kelereng sampai bola pingpong.
Sadja adalah salah seorang petani semangka asal Indramayu yang tengah
menggarap lahan telantar di Maja. Ratusan petani semangka lain asal
Indramayu juga menanam semangka di kawasan yang tengah menjadi
sorotan, karena ribuan hektar lahannya telah dikuasai developer untuk
dibangun sebagai perumahan, namun hingga kini masih dibiarkan
telantar.
Ratusan petani asal Indramayu bertanam semangka dalam puluhan
kelompok. Mereka tinggal di puluhan gubuk-gubuk berbeda di tengah
hamparan tanaman masing-masing, di perbukitan Desa Ciburuy dan
sekitarnya. Seperti Sadja, petani pengembara itu juga bertanam
buah manis berair melimpah itu. Ini sudah turun-temurun dilakukan
petani di daerah asalnya di Juntinyuat. Pengembaraan mereka di daerah
lain hanya sebatas usia semangka. Selesai panen, daerah lain pun
didatangi.
"Ning Juntinyuat kuwu keder, sebab kelangan penduduke," kata Sadja,
dalam logat Jawa Indramayu yang kental. Katanya, kepala desa di
Juntinyat bingung kehilangan penduduknya yang rata-rata mengembara
bertanam semangka.
Petani pengembara seperti Sadja hanya sekali-sekali pulang ke kampung
asalnya di Indramayu. Dalam setahun, ia hanya bisa beristirahat di
kampung halaman sekitar sebulan penuh. Selebihnya, ia berpindah-pindah
mengikuti tanaman semangkanya.
Kadang petani-petani itu memang sempat pulang, di sela-sela waktu
bertanam untuk suatu keperluan. Namun itu dilakukan hanya sekitar
satu-dua hari, sebelum kemudian balik lagi mengurus "kebun"-nya.
***
GUBUK yang ditinggali Sadja - juga petani semangka pengembara lain
seperti Sardi, Karsam, Duloh, atau H Warana - berupa tenda plastik
tebal. Karena terus-menerus mengembara, kasur busa juga dibawa. Alas
tidur empuk itu ditaruh di atas amben bambu setinggi sekitar 30
sentimeter.
Tidak hanya itu, perlengkapan dapur dan lainnya juga dibawa serta. Di
sela-sela memelihara tanaman semangka, petani pengembara juga memasak
di dalam tenda. Ada pula di antara mereka yang membawa serta istri,
seperti yang dilakukan H Sadja. Selama masa pengembaraannya, Sadja
selalu didampingi istrinya, kecuali ketika dia sedang hamil sampai
melahirkan.
"Lairane ning umah, beli ning kene," kata Ny Sadja menyebutkan
kelahiran anak bungsunya yang kini berusia 17 tahun. Maksudnya,
anaknya itu lahir di rumah di kampungnya, bukan di tenda saat
mengikuti suaminya mengembara. Entah karena saat di kandungan sudah
dibawa serta berkelana, si anak bungsu H Sadja sampai sekarang ini pun
ikut ayah ibunya dalam hidup gaya nomad.
Meskipun sudah beranak-cucu, dalam bertani semangka di daerah orang, H
Sadja tidak mau kalah dengan petani-petani yang masih muda usia. Ia
bersama istri dan putra bungsunya tidak mau ketinggalan, ikut
berkelana mencari lahan di daerah lain untuk digarap.
Seperti yang dilakukan di Ciburuy, Maja, Sadja merupakan orang yang
tertua, namun semangatnya tidak kalah dengan yang lain. Ayah delapan
orang anak dan belasan cucu itu menyewa lahan seluas 1,5 hektar dengan
sewa Rp 187.500 kepada pemilik lahan. Dari lahan itu Sadja sudah
menanam 4.000 bibit semangka.
Di luar sewa lahan, ia mengeluarkan biaya sekitar Rp 5 juta untuk
tanamannya, membayar upah pekerja kebun yang juga diboyong dari
Indramayu, bibit, pupuk, dan obat hama. Ini belum termasuk biaya makan
sehari-harinya berikut anak istrinya, serta buruh pemelihara tanaman.
Ketika membuka lahan, jumlah petani yang dipekerjakan bisa mencapai 15
orang. Setelah pembersihan dan pengolahan lahan selesai, dan tinggal
menanam bibit serta pemeliharaan sampai panen, jumlah pekerja itu
dikurangi hingga tinggal empat orang.
Setiap pekerja diberi upah per hari sebesar Rp 5 ribu, ditambah
tanggungan makan. Biaya lain adalah pupuk kandang sebanyak 140 karung,
dan pupuk jenis NPK sampai satu ton.
Menurut Sadja, dalam pencarian lahan baru untuk ditanami semangka,
kelompok-kelompok petani asal Indramayu itu mempercayakannya kepada
orang lain. Kalau sudah ada sejumlah kelompok petani masuk ke daerah
baru, biasanya kelompok-kelompok petani lain dari Indramayu juga
datang. Mereka memang biasanya saling memberi informasi di mana ada
lahan kosong.
Mereka menyetor sewa kepada pencari lahan, yang memang dianggap
sebagai pimpinan petani-petani nomad itu. Pimpinan kelompok petani
itulah yang berurusan, mulai mencari hingga negosiasi sewa. Dengan
demikian, petani lainnya dapat dengan tenang menjalankan pekerjaannya,
tanpa harus repot dengan berbagai urusan.
Bukan hanya itu, pimpinan kelompok pula yang menyediakan pupuk. Dalam
penjualan semangka hasil panen pun, pimpinan kelompoklah yang
menginformasikan kepada calon pembeli.
Lantas mengapa memilih daerah Maja? "Daerah ini kan berbukit-bukit,
sementara air cukup berasal dari hujan yang turun. Di perbukitan
seperti ini, lahan semangka tidak tergenang," katanya. Ditambahkan, di
Maja satu-satunya sumber air untuk menyiram semangka hanya air hujan.
Jika panen berhasil, Sadja bisa menghasilkan sekitar 28 ton semangka.
Berat rata-rata satu buah semangka sekitar tujuh kilogram. Kalau harga
lagi normal satu kilogram semangka Rp 450, Sadja dapat mengantongi
uang sebanyak Rp 12,6 juta.
"Yah untung Rp 2-3 juta sekali tanam, lumayan bisa menyambung hidup,"
kata Sadja, yang tidak mau menyebut rinci hasil yang didapatnya.
Tampaknya Sadja sudah cukup pengalaman dalam menanam semangka. Untuk
memaksimalkan hasil panennya, dia memetik semua buah yang tumbuh
kecuali satu yang dibiarkan besar. Dengan demikian, buah yang
dihasilkan adalah buah yang besar dengan isi yang baik.
Hampir semua daerah di Jawa Barat pernah didatangi Sadja untuk
bertanam semangka. Bahkan dia pernah menyewa lahan sampai di daerah
Pemalang, Jawa Tengah. Selebihnya di daerah Jawa Barat, baik itu di
Indramayu sendiri, maupun daerah lain di pantura, seperti Cirebon,
Subang, Karawang, sampai Serang.
Sebelum di Maja, Sadja menanam semangka di daerah Karawang. Sesudah
Maja, Sadja sudah mengatakan akan mencari lahan baru di daerah Jawa
Tengah.
Kenapa mesti jauh ke daerah lain, bukankan di Indramayu terdapat lahan
pertanian luas? "Kalau waktu rendeng seperti sekarang, tidak ada lahan
sisa untuk ditanami semangka. Semuanya ditanami padi. Kami bisa
bertanam di Indramayu, kalau kemarau nanti," kata Sadja.
***
PETANI semangka pengembara lainnya, H Warana (45), juga warga
Juntinyuat, baru lima tahun hidup nomad bertani semangka. Dia
ikut-ikutan tetangganya yang banyak bertanam semangka di daerah lain.
Laki-laki beranak tiga itu - sementara anak istrinya tetap tinggal di
kampung asal - mengaku mendapat keuntungan lumayan dari tanaman
semangkanya.
Sama seperti petani semangka lain, Warana pun sekarang memilih lokasi
di daerah lain, karena di daerah asalnya atau daerah tetangga dekat
Indramayu seperti Cirebon, Brebes, dan Subang, tidak ada lahan kering
untuk bertanam semangka. Semuanya sekarang ditanami padi.
Sardi (40) dan Karsam (38) juga menyebut alasan serupa. Selain tidak
ada lahan tersisa di daerahnya untuk bertanam semangka, selalu
diperlukan lahan baru untuk menanam buah itu. Sekarang ini kakak
beradik yang masing-masing menyewa lahan satu hektar mempunyai dua
orang buruh untuk mengurus tanaman. Sebelumnya, saat membersihkan dan
mengolah lahan, masing-masing membawa belasan buruh dari daerah
asalnya. "Sekarang ini cukup dua orang saja, untuk memelihara dan
mengawasi tanaman," kata Sardi, petani asal Karangsinom, Indramayu.
Berbeda dengan H Sadja dan H Warana, Sardi dan Karsam dalam masa tanam
ini beberapa kali pulang kampung. Mereka berdua mempunyai sawah yang
tengah ditanami padi di desanya. Saat pemupukan padi seminggu lalu
misalnya, keduanya pulang untuk mengawasi langsung. "Sesudah
panen semangka di sini saya pulang, menunggu panen padi sampai
pengolahan sawah dan tanam padi musim berikutnya. Sesudah itu selesai,
kami akan mencari daerah lain untuk kembali bertanam semangka," kata
Karsam.
Berbeda dengan Sardi dan Karsam, empat orang buruh mereka, seperti
juga buruh pemelihara semangka lain, tidak pernah pulang sejak
pengolahan lahan semangka. "Kami terikat kontrak sampai panen nanti,"
kata Wasdi (25) dan Rukyat (20), buruh yang bekerja di lahan Sardi.
Dua orang buruh itu, masing-masing dibayar Rp 400.000 sampai masa
panen semangka selesai nanti. Makan sehari-hari ditanggung majikannya.
Sesudah itu para buruh semangka itu akan mengikuti kembali pemilik
modal. Kalau langsung pindah ke lokasi baru, mereka pun ikut.
Seandainya pulang dulu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing,
untuk kemudian kembali mengembara di lahan semangka baru. (mul/boy)
Teksfoto:
Kompas/boy
DARURAT - Sadja (kanan), petani semangka asal Indramayu, sanggup hidup di ì
gubuk darurat selama dalam perantauan. Bila istrinya tidak sedang hamil, dia ì
membawa serta untuk membantu urusan dapur. Meski darurat, petani semangka ì
seperti Sadja mengaku bisa menikmati hidup dan bahkan mampu menciptakan ì
lapangan kerja.
Sadja
PETANI NOMAD DARI INDRAMAYU
MEMBURU lahan kosong. Itulah pekerjaan Sadja (65). Dan itu sudah
dilakukannya selama 25 tahun lebih. Berkelana dari satu tempat ke
tempat lain dan tinggal di situ hanya untuk masa seumur usia tanaman.
Dan karena Sadja mengaku hanya tahu bertanam semangka, maka paling
lama dia "bertahan" di satu tempat selama tiga bulan. Sama dengan usia
semangka. Setelah itu, ia berkemas lagi, pergi ke daerah lain. Orang
menyebutnya petani nomad. Beragam tempat di Jawa Barat dan Jawa Tengah
sudah didatanganinya.
"Usia semangka mulai dari menanam biji sampai mulai panen membutuhkan
waktu sekitar 70 hari. Namun kalau dihitung mulai mengolah lahan
sampai selesai panen, sekitar tiga bulan," kata Sadja, ketika ditemui
Kompas di dalam gubuk di tengah ladang semangkanya di Desa Ciburuy,
Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, pertengahan Desember 1996.
Lahan yang sudah sekali digarap tidak bisa langsung ditanami semangka
lagi. Kalau dipaksakan juga, hasilnya jelek atau gagal panen. Karena
itu, ia harus selalu terus-menerus mencari lahan baru agar bisa
berkesinambungan bertanam semangka.
Petani asal Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat itu, sudah sekitar satu setengah bulan berada di
Maja. Tanaman semangkanya sekarang sedang subur-suburnya. Tanamannya
sudah mulai berbunga, bahkan sebagian sudah menampakkan buah sebesar
buah kelereng sampai bola pingpong.
Sadja adalah salah seorang petani semangka asal Indramayu yang tengah
menggarap lahan telantar di Maja. Ratusan petani semangka lain asal
Indramayu juga menanam semangka di kawasan yang tengah menjadi
sorotan, karena ribuan hektar lahannya telah dikuasai developer untuk
dibangun sebagai perumahan, namun hingga kini masih dibiarkan
telantar.
Ratusan petani asal Indramayu bertanam semangka dalam puluhan
kelompok. Mereka tinggal di puluhan gubuk-gubuk berbeda di tengah
hamparan tanaman masing-masing, di perbukitan Desa Ciburuy dan
sekitarnya. Seperti Sadja, petani pengembara itu juga bertanam
buah manis berair melimpah itu. Ini sudah turun-temurun dilakukan
petani di daerah asalnya di Juntinyuat. Pengembaraan mereka di daerah
lain hanya sebatas usia semangka. Selesai panen, daerah lain pun
didatangi.
"Ning Juntinyuat kuwu keder, sebab kelangan penduduke," kata Sadja,
dalam logat Jawa Indramayu yang kental. Katanya, kepala desa di
Juntinyat bingung kehilangan penduduknya yang rata-rata mengembara
bertanam semangka.
Petani pengembara seperti Sadja hanya sekali-sekali pulang ke kampung
asalnya di Indramayu. Dalam setahun, ia hanya bisa beristirahat di
kampung halaman sekitar sebulan penuh. Selebihnya, ia berpindah-pindah
mengikuti tanaman semangkanya.
Kadang petani-petani itu memang sempat pulang, di sela-sela waktu
bertanam untuk suatu keperluan. Namun itu dilakukan hanya sekitar
satu-dua hari, sebelum kemudian balik lagi mengurus "kebun"-nya.
***
GUBUK yang ditinggali Sadja - juga petani semangka pengembara lain
seperti Sardi, Karsam, Duloh, atau H Warana - berupa tenda plastik
tebal. Karena terus-menerus mengembara, kasur busa juga dibawa. Alas
tidur empuk itu ditaruh di atas amben bambu setinggi sekitar 30
sentimeter.
Tidak hanya itu, perlengkapan dapur dan lainnya juga dibawa serta. Di
sela-sela memelihara tanaman semangka, petani pengembara juga memasak
di dalam tenda. Ada pula di antara mereka yang membawa serta istri,
seperti yang dilakukan H Sadja. Selama masa pengembaraannya, Sadja
selalu didampingi istrinya, kecuali ketika dia sedang hamil sampai
melahirkan.
"Lairane ning umah, beli ning kene," kata Ny Sadja menyebutkan
kelahiran anak bungsunya yang kini berusia 17 tahun. Maksudnya,
anaknya itu lahir di rumah di kampungnya, bukan di tenda saat
mengikuti suaminya mengembara. Entah karena saat di kandungan sudah
dibawa serta berkelana, si anak bungsu H Sadja sampai sekarang ini pun
ikut ayah ibunya dalam hidup gaya nomad.
Meskipun sudah beranak-cucu, dalam bertani semangka di daerah orang, H
Sadja tidak mau kalah dengan petani-petani yang masih muda usia. Ia
bersama istri dan putra bungsunya tidak mau ketinggalan, ikut
berkelana mencari lahan di daerah lain untuk digarap.
Seperti yang dilakukan di Ciburuy, Maja, Sadja merupakan orang yang
tertua, namun semangatnya tidak kalah dengan yang lain. Ayah delapan
orang anak dan belasan cucu itu menyewa lahan seluas 1,5 hektar dengan
sewa Rp 187.500 kepada pemilik lahan. Dari lahan itu Sadja sudah
menanam 4.000 bibit semangka.
Di luar sewa lahan, ia mengeluarkan biaya sekitar Rp 5 juta untuk
tanamannya, membayar upah pekerja kebun yang juga diboyong dari
Indramayu, bibit, pupuk, dan obat hama. Ini belum termasuk biaya makan
sehari-harinya berikut anak istrinya, serta buruh pemelihara tanaman.
Ketika membuka lahan, jumlah petani yang dipekerjakan bisa mencapai 15
orang. Setelah pembersihan dan pengolahan lahan selesai, dan tinggal
menanam bibit serta pemeliharaan sampai panen, jumlah pekerja itu
dikurangi hingga tinggal empat orang.
Setiap pekerja diberi upah per hari sebesar Rp 5 ribu, ditambah
tanggungan makan. Biaya lain adalah pupuk kandang sebanyak 140 karung,
dan pupuk jenis NPK sampai satu ton.
Menurut Sadja, dalam pencarian lahan baru untuk ditanami semangka,
kelompok-kelompok petani asal Indramayu itu mempercayakannya kepada
orang lain. Kalau sudah ada sejumlah kelompok petani masuk ke daerah
baru, biasanya kelompok-kelompok petani lain dari Indramayu juga
datang. Mereka memang biasanya saling memberi informasi di mana ada
lahan kosong.
Mereka menyetor sewa kepada pencari lahan, yang memang dianggap
sebagai pimpinan petani-petani nomad itu. Pimpinan kelompok petani
itulah yang berurusan, mulai mencari hingga negosiasi sewa. Dengan
demikian, petani lainnya dapat dengan tenang menjalankan pekerjaannya,
tanpa harus repot dengan berbagai urusan.
Bukan hanya itu, pimpinan kelompok pula yang menyediakan pupuk. Dalam
penjualan semangka hasil panen pun, pimpinan kelompoklah yang
menginformasikan kepada calon pembeli.
Lantas mengapa memilih daerah Maja? "Daerah ini kan berbukit-bukit,
sementara air cukup berasal dari hujan yang turun. Di perbukitan
seperti ini, lahan semangka tidak tergenang," katanya. Ditambahkan, di
Maja satu-satunya sumber air untuk menyiram semangka hanya air hujan.
Jika panen berhasil, Sadja bisa menghasilkan sekitar 28 ton semangka.
Berat rata-rata satu buah semangka sekitar tujuh kilogram. Kalau harga
lagi normal satu kilogram semangka Rp 450, Sadja dapat mengantongi
uang sebanyak Rp 12,6 juta.
"Yah untung Rp 2-3 juta sekali tanam, lumayan bisa menyambung hidup,"
kata Sadja, yang tidak mau menyebut rinci hasil yang didapatnya.
Tampaknya Sadja sudah cukup pengalaman dalam menanam semangka. Untuk
memaksimalkan hasil panennya, dia memetik semua buah yang tumbuh
kecuali satu yang dibiarkan besar. Dengan demikian, buah yang
dihasilkan adalah buah yang besar dengan isi yang baik.
Hampir semua daerah di Jawa Barat pernah didatangi Sadja untuk
bertanam semangka. Bahkan dia pernah menyewa lahan sampai di daerah
Pemalang, Jawa Tengah. Selebihnya di daerah Jawa Barat, baik itu di
Indramayu sendiri, maupun daerah lain di pantura, seperti Cirebon,
Subang, Karawang, sampai Serang.
Sebelum di Maja, Sadja menanam semangka di daerah Karawang. Sesudah
Maja, Sadja sudah mengatakan akan mencari lahan baru di daerah Jawa
Tengah.
Kenapa mesti jauh ke daerah lain, bukankan di Indramayu terdapat lahan
pertanian luas? "Kalau waktu rendeng seperti sekarang, tidak ada lahan
sisa untuk ditanami semangka. Semuanya ditanami padi. Kami bisa
bertanam di Indramayu, kalau kemarau nanti," kata Sadja.
***
PETANI semangka pengembara lainnya, H Warana (45), juga warga
Juntinyuat, baru lima tahun hidup nomad bertani semangka. Dia
ikut-ikutan tetangganya yang banyak bertanam semangka di daerah lain.
Laki-laki beranak tiga itu - sementara anak istrinya tetap tinggal di
kampung asal - mengaku mendapat keuntungan lumayan dari tanaman
semangkanya.
Sama seperti petani semangka lain, Warana pun sekarang memilih lokasi
di daerah lain, karena di daerah asalnya atau daerah tetangga dekat
Indramayu seperti Cirebon, Brebes, dan Subang, tidak ada lahan kering
untuk bertanam semangka. Semuanya sekarang ditanami padi.
Sardi (40) dan Karsam (38) juga menyebut alasan serupa. Selain tidak
ada lahan tersisa di daerahnya untuk bertanam semangka, selalu
diperlukan lahan baru untuk menanam buah itu. Sekarang ini kakak
beradik yang masing-masing menyewa lahan satu hektar mempunyai dua
orang buruh untuk mengurus tanaman. Sebelumnya, saat membersihkan dan
mengolah lahan, masing-masing membawa belasan buruh dari daerah
asalnya. "Sekarang ini cukup dua orang saja, untuk memelihara dan
mengawasi tanaman," kata Sardi, petani asal Karangsinom, Indramayu.
Berbeda dengan H Sadja dan H Warana, Sardi dan Karsam dalam masa tanam
ini beberapa kali pulang kampung. Mereka berdua mempunyai sawah yang
tengah ditanami padi di desanya. Saat pemupukan padi seminggu lalu
misalnya, keduanya pulang untuk mengawasi langsung. "Sesudah
panen semangka di sini saya pulang, menunggu panen padi sampai
pengolahan sawah dan tanam padi musim berikutnya. Sesudah itu selesai,
kami akan mencari daerah lain untuk kembali bertanam semangka," kata
Karsam.
Berbeda dengan Sardi dan Karsam, empat orang buruh mereka, seperti
juga buruh pemelihara semangka lain, tidak pernah pulang sejak
pengolahan lahan semangka. "Kami terikat kontrak sampai panen nanti,"
kata Wasdi (25) dan Rukyat (20), buruh yang bekerja di lahan Sardi.
Dua orang buruh itu, masing-masing dibayar Rp 400.000 sampai masa
panen semangka selesai nanti. Makan sehari-hari ditanggung majikannya.
Sesudah itu para buruh semangka itu akan mengikuti kembali pemilik
modal. Kalau langsung pindah ke lokasi baru, mereka pun ikut.
Seandainya pulang dulu, mereka pun kembali ke rumah masing-masing,
untuk kemudian kembali mengembara di lahan semangka baru. (mul/boy)
Teksfoto:
Kompas/boy
DARURAT - Sadja (kanan), petani semangka asal Indramayu, sanggup hidup di ì
gubuk darurat selama dalam perantauan. Bila istrinya tidak sedang hamil, dia ì
membawa serta untuk membantu urusan dapur. Meski darurat, petani semangka ì
seperti Sadja mengaku bisa menikmati hidup dan bahkan mampu menciptakan ì
lapangan kerja.
Langganan:
Postingan (Atom)
