KOMPAS - Kamis, 18 Nov 1999 Halaman: 16 Penulis: MUL Ukuran: 3095
MURID SD KERTAMUKTI I BELAJAR DI BEDENG
SUDAH dua tahun lamanya ratusan murid Sekolah Dasar (SD) Negeri
Kertamukti I, Desa Kertamukti, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang,
terpaksa belajar di bedeng tanpa dinding. Itu merupakan pilihan
satu-satunya setelah gedung sekolah mereka itu ambruk. Setiap kali
turun hujan, apalagi disertai angin kuat, sekolah terpaksa diliburkan.
Tidak ada ruang kelas yang memadai. Dan ini juga mengganggu
kegiatan belajar-mengajar. Bedeng beratapkan genting asbes yang hanya
disangga tiang balok kayu, juga dengan balok kayu dibagi menjadi tiga
bagian. Di tiga "ruang kelas" itulah, 211 murid kelas satu sampai
dengan kelas lima berjejalan. Sebagian besar bahkan harus belajar di
luar bedeng karena terbatasnya bangku dan meja.
SD Kertamukti I terletak sekitar 150 kilometer selatan Cilegon
atau sekitar 275 kilometer barat Jakarta. Untuk mencapai sekolah itu
harus melalui jalan yang kondisinya buruk, mulai dari kota Kecamatan
Sumur. SD Kertamukti I berada di tepi jalan rusak berat yang
menghubungkan antara Sumur dan Desa Ujungjaya, desa yang berbatasan
langsung dengan Taman Nasional Ujungkulon.
Kepala SD Kertamukti I, Atang, kepada Kompas, Selasa (16/11)
menyebutkan, dari lima ruang kelas yang sebelumnya ada, hanya tersisa
satu ruang yang tidak ambruk dihantam hujan dan angin. Satu ruangan
yang tersisa disediakan untuk kegiatan belajar 23 murid kelas enam.
"Yah beginilah keadaannya, mau bagaimana lagi. Meskipun tidak
ada ruang belajar, murid-murid saya masih punya semangat untuk
bersekolah," kata Atang.
Disebutkan, gedung SD Kertamukti I ambruk dua kali. Pertama kali
terjadi hampir dua tahun lalu. Sembilan bulan lalu ambruk lagi dua
ruangan. Pada kejadian terakhir, tiga murid sekolah itu menderita
luka-luka karena tertimpa reruntuhan gedung. Ketika ambruk, kebetulan
sebagian murid sekolah itu sedang belajar.
"Bangunan sekolah ambruk karena usianya memang sudah tua. Ketika
terjadi hujan disertai angin cukup besar, bangunan tidak kuat hingga
ambruk," ujar Atang.
Kesengsaraan murid-murid SD Kertamukti I bukan hanya soal tempat
belajar, tetapi juga oleh kurangnya guru. Di SD itu hanya ada empat
orang guru, termasuk Atang yang juga adalah kepala sekolah.
***
ITULAH nasib anak-anak desa! Tetapi minggu kedua November lalu
muncul secercah harapan di benak guru dan anak-anak, mereka akan punya
gedung lagi. Harapan itu muncul ketika Bupati Pandeglang H Yitno
datang berkunjung. Menurut Yitno, Pemda Pandeglang mendapat bantuan
dari luar negeri untuk memperbaiki sedikitnya 77 gedung SD yang rusak,
atau separo dari jumlah gedung SD yang ada di kabupaten itu.
Yitno tak menyebutkan jumlah bantuan tersebut. Namun menurut
Sudibja, Kepala Urusan Tata Usaha Cabang Dinas P dan K Kecamatan
Sumur, perbaikan SD Kertamukti I menelan biaya Rp 97 juta. Hari itu,
guru dan murid menyaksikan langsung kusen-kusen baru untuk sekolah
mereka diturunkan dari sebuah truk. (mul)
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pendidikan. Tampilkan semua postingan
Senin, 12 November 2007
Hari Pertama Masuk Sekolah, Tak Ada yang Baru Bagi Murid SD Mundu
KOMPAS - Rabu, 20 Jul 1994 Halaman: 17 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 5150 Foto: 1
Hari Pertama Masuk Sekolah
TAK ADA YANG BARU BAGI MURID SD MUNDU
SUASANA serba baru biasa dialami oleh murid-murid yang kembali
masuk sekolah, pada setiap tahun ajaran baru. Tas, buku-buku, pulpen,
pinsil, baju seragam, dan sepatu baru, menjadi semacam syarat
sebagian dari mereka untuk kembali masuk sekolah. Dan bagi siswa
kelas satu tentu akan mendapat pula teman-teman baru.
Namun keadaan serba baru itu tidak sepenuhnya dialami siswa-
siswa Sekolah Dasar Negeri III Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak semua siswanya mampu membeli
sepatu, dan terpaksa sekolah bersandal jepit. Lokasi SD ini sekitar
lima kilometer arah timur kota Cirebon, dan hanya 200 meter dari
bibir pantai. Kondisi sekolahannya cukup memprihatinkan, karena
berada di tengah komunitas masyarakat nelayan yang miskin.
Walaupun ruangan kelas yang ditempati sekarang "baru", karena
mereka naik kelas, namun suasana kelas sama sekali tidak baru. Para
murid kembali mendapatkan ruangan kelas yang tidak dilengkapi kursi
dan meja belajar yang cukup. Sebagian dari mereka belajar sambil
berdiri dan sebagian terpaksa duduk lesehan di lantai. Sementara yang
lain duduk berdesak-desakan di kursi-kursi yang reyot.
Bertahun-tahun sudah kondisi seperti itu dialami siswa SDN III
Mundu Pesisir. Meski setiap tahun jumlah siswa berkurang, karena
ada yang sudah lulus, kekurangan kursi dan meja belajar selalu saja
terjadi. Siswa baru kelas satu yang baru masuk akan mengisi kursi
dan meja yang ditinggalkan kakak kelas mereka.
Tahun ajaran baru kali ini, bahkan dengan kurikulum pelajaran
baru pula, tetap akan dialami murid Mundu Pesisir dalam suasana
lama. Baju seragam yang mereka kenakan mungkin baru. Tetapi sebagian
siswa SDN III Mundu Pesisir terpaksa tetap belajar di lantai.
Murid kelas dua dan tiga dapat bebas masuk-keluar kelas masing-
masing, karena tidak ada pintu pembatas ruangan antara keduanya.
Sejak lama pintu dibiarkan terbuka tanpa daun pintu.
Hingga pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 1994/1995,
Senin (18/7) pagi, terlihat beberapa murid kelas dua dan tiga saling
berebut kursi. Bila salah satu dari mereka lengah, kursi akan lenyap
dibawa ke kelas lain melalui pintu terbuka tadi.
***
KEKURANGAN kursi dan meja belajar bagi murid-murid SDN III
Mundu Pesisir, menurut Kepala Sekolahnya, Hasan, memang cukup
mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Namun pihaknya
tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kondisi seperti itu, karena
menyangkut pengadaan kursi dan meja memang tergantung pemerintah.
Menurut Hasan, saat ini di SDN III Mundu Pesisir hanya ada 78
meja belajar yang masih bisa digunakan. "Jumlah itu masih amat
kurang, dibanding jumlah murid yang ada di sini," katanya.
Dengan jumlah murid sekitar 240 orang -- belum termasuk murid
baru kelas satu -- jumlah meja yang dibutuhkan sekitar 120 unit.
Sedangkan kursi dibutuhkan dua kali lipat dari jumlah meja. Lantaran
cuma tersedia 78 meja, sebagian besar murid belajar tanpa meja.
Sedangkan jumlah kursi sekitar 156 buah.
Kekurangan kursi di sekolah itu diatasi dengan memasang bangku
panjang tanpa sandaran. Tiap bangku diisi empat orang murid yang
harus berdesak-desakkan bila mereka menulis di satu meja yang sama.
Sebagian murid memilih lesehan di lantai. Sebagian lain berdiri, dan
bila harus menulis mereka menggunakan dinding kelas sebagai "meja".
***
KEPALA Dinas P dan K Kabupaten Cirebon Drs Tatang Setiawan
mengatakan kepada Kompas, bahwa dalam penyediaan sarana belajar
berupa kursi dan meja untuk murid SD di Kabupaten Cirebon pihaknya
hanya menunggu kebijaksanaan pemerintah.
Dikatakan, Dinas P dan K Cirebon sudah melaporkan kepada Pemda
setempat mengenai kekurangan sarana belajar murid SD tersebut. Untuk
itu, pihak Depdikbud Cirebon lebih memprioritaskan sekolah-sekolah
yang menderita kekurangan paling parah.
Bupati Cirebon, H Rachmat Djoehana dalam sidang pleno DPRD
setempat beberapa waktu lalu mengemukakan, kekurangan sarana belajar
berupa kursi dan meja belajar SD di Kabupaten Cirebon saat ini
mencapai sekitar 54.000 kursi dan 27.000 meja belajar.
Namun pada tahun anggaran 1994/1995 ini Kabupaten Cirebon hanya
mendapat jatah dari Program Proyek Inpres SD/MI tahun anggaran
1994/1995, sebanyak 500 meja dan 5.000 kursi. Entah, sampai kapan
kekurangan kursi dan meja belajar murid SD di Cirebon ini kapan
dapat diatasi. Yang pasti, pada tahun ajaran 1994/1995 ini murid-
murid SDN III Mundu Pesisir masih seperti tahun-tahun sebelumnya.
(agus mulyadi)
Teks Foto
Kompas/mul
HARI PERTAMA -- Hari pertama memasuki tahun ajaran baru, bagi murid
SDN III Mundu Pesisir tidak merasakan suasana yang baru. Kondisi
ruangan kelas masih seperti sebelumnya, yakni kekurangan meja dan
kursi belajar. Sehingga para murid ada yang terpaksa belajar sambil
duduk di lantai, atau berdiri bersandar di dinding.
Hari Pertama Masuk Sekolah
TAK ADA YANG BARU BAGI MURID SD MUNDU
SUASANA serba baru biasa dialami oleh murid-murid yang kembali
masuk sekolah, pada setiap tahun ajaran baru. Tas, buku-buku, pulpen,
pinsil, baju seragam, dan sepatu baru, menjadi semacam syarat
sebagian dari mereka untuk kembali masuk sekolah. Dan bagi siswa
kelas satu tentu akan mendapat pula teman-teman baru.
Namun keadaan serba baru itu tidak sepenuhnya dialami siswa-
siswa Sekolah Dasar Negeri III Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak semua siswanya mampu membeli
sepatu, dan terpaksa sekolah bersandal jepit. Lokasi SD ini sekitar
lima kilometer arah timur kota Cirebon, dan hanya 200 meter dari
bibir pantai. Kondisi sekolahannya cukup memprihatinkan, karena
berada di tengah komunitas masyarakat nelayan yang miskin.
Walaupun ruangan kelas yang ditempati sekarang "baru", karena
mereka naik kelas, namun suasana kelas sama sekali tidak baru. Para
murid kembali mendapatkan ruangan kelas yang tidak dilengkapi kursi
dan meja belajar yang cukup. Sebagian dari mereka belajar sambil
berdiri dan sebagian terpaksa duduk lesehan di lantai. Sementara yang
lain duduk berdesak-desakan di kursi-kursi yang reyot.
Bertahun-tahun sudah kondisi seperti itu dialami siswa SDN III
Mundu Pesisir. Meski setiap tahun jumlah siswa berkurang, karena
ada yang sudah lulus, kekurangan kursi dan meja belajar selalu saja
terjadi. Siswa baru kelas satu yang baru masuk akan mengisi kursi
dan meja yang ditinggalkan kakak kelas mereka.
Tahun ajaran baru kali ini, bahkan dengan kurikulum pelajaran
baru pula, tetap akan dialami murid Mundu Pesisir dalam suasana
lama. Baju seragam yang mereka kenakan mungkin baru. Tetapi sebagian
siswa SDN III Mundu Pesisir terpaksa tetap belajar di lantai.
Murid kelas dua dan tiga dapat bebas masuk-keluar kelas masing-
masing, karena tidak ada pintu pembatas ruangan antara keduanya.
Sejak lama pintu dibiarkan terbuka tanpa daun pintu.
Hingga pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 1994/1995,
Senin (18/7) pagi, terlihat beberapa murid kelas dua dan tiga saling
berebut kursi. Bila salah satu dari mereka lengah, kursi akan lenyap
dibawa ke kelas lain melalui pintu terbuka tadi.
***
KEKURANGAN kursi dan meja belajar bagi murid-murid SDN III
Mundu Pesisir, menurut Kepala Sekolahnya, Hasan, memang cukup
mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Namun pihaknya
tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kondisi seperti itu, karena
menyangkut pengadaan kursi dan meja memang tergantung pemerintah.
Menurut Hasan, saat ini di SDN III Mundu Pesisir hanya ada 78
meja belajar yang masih bisa digunakan. "Jumlah itu masih amat
kurang, dibanding jumlah murid yang ada di sini," katanya.
Dengan jumlah murid sekitar 240 orang -- belum termasuk murid
baru kelas satu -- jumlah meja yang dibutuhkan sekitar 120 unit.
Sedangkan kursi dibutuhkan dua kali lipat dari jumlah meja. Lantaran
cuma tersedia 78 meja, sebagian besar murid belajar tanpa meja.
Sedangkan jumlah kursi sekitar 156 buah.
Kekurangan kursi di sekolah itu diatasi dengan memasang bangku
panjang tanpa sandaran. Tiap bangku diisi empat orang murid yang
harus berdesak-desakkan bila mereka menulis di satu meja yang sama.
Sebagian murid memilih lesehan di lantai. Sebagian lain berdiri, dan
bila harus menulis mereka menggunakan dinding kelas sebagai "meja".
***
KEPALA Dinas P dan K Kabupaten Cirebon Drs Tatang Setiawan
mengatakan kepada Kompas, bahwa dalam penyediaan sarana belajar
berupa kursi dan meja untuk murid SD di Kabupaten Cirebon pihaknya
hanya menunggu kebijaksanaan pemerintah.
Dikatakan, Dinas P dan K Cirebon sudah melaporkan kepada Pemda
setempat mengenai kekurangan sarana belajar murid SD tersebut. Untuk
itu, pihak Depdikbud Cirebon lebih memprioritaskan sekolah-sekolah
yang menderita kekurangan paling parah.
Bupati Cirebon, H Rachmat Djoehana dalam sidang pleno DPRD
setempat beberapa waktu lalu mengemukakan, kekurangan sarana belajar
berupa kursi dan meja belajar SD di Kabupaten Cirebon saat ini
mencapai sekitar 54.000 kursi dan 27.000 meja belajar.
Namun pada tahun anggaran 1994/1995 ini Kabupaten Cirebon hanya
mendapat jatah dari Program Proyek Inpres SD/MI tahun anggaran
1994/1995, sebanyak 500 meja dan 5.000 kursi. Entah, sampai kapan
kekurangan kursi dan meja belajar murid SD di Cirebon ini kapan
dapat diatasi. Yang pasti, pada tahun ajaran 1994/1995 ini murid-
murid SDN III Mundu Pesisir masih seperti tahun-tahun sebelumnya.
(agus mulyadi)
Teks Foto
Kompas/mul
HARI PERTAMA -- Hari pertama memasuki tahun ajaran baru, bagi murid
SDN III Mundu Pesisir tidak merasakan suasana yang baru. Kondisi
ruangan kelas masih seperti sebelumnya, yakni kekurangan meja dan
kursi belajar. Sehingga para murid ada yang terpaksa belajar sambil
duduk di lantai, atau berdiri bersandar di dinding.
Menyelamatkan Caturwulan
KOMPAS - Rabu, 18 Feb 1998 Halaman: 11 Penulis: THY/MUL Ukuran: 3545
MENYELAMATKAN CATURWULAN...
INILAH salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah yang di rasakan
langsung masyarakat. Ketika terjadi pemogokan sopir angkutan umum di
sekitar Cirebon selama sepekan, Bupati Cirebon Rachmat Djoehana langsung
memerintahkan agar pejabat Pemda Cirebon yang selama ini menikmati mobil
dinas, harus mengangkut pelajar yang berdiri di pinggir-pinggir jalan
karena tidak terangkut kendaraan bantuan.
"Mobil dinas tersebut pada dasarnya milik rakyat, sehingga ketika
rakyat membutuhkan, mobil tersebut harus bisa dimanfaatkan," perintah
Bupati Rachmat Djoehana.
Maka mulai dari kepala bagian hingga jabatan yang lebih atas yang
mendapat mobil dinas, selama pemogokan berlangsung, bolak-balik mengangkut
pelajar, karyawan hingga ibu-ibu yang akan pergi kepasar. Jika selama ini
pelajar dan karyawan hanya bisa menyaksikan kendaraan berpelat merah
tersebut hilir mudik di tengah jalan, sekarang saat pemogokan berlangsung,
bisa menikmati secara gratisan.
"Lebih enak naik mobil dinas begini. Kalau naik truk bantuan, untuk
pelajar putri karena pakai rok, sangat susah naiknya," kata seorang siswi
SMEA Negeri 2 Lemahabang, Kabupaten Cirebon yang terlambat mengikuti tes
somatif karena baru mendapat angkutan sekitar pukul 07.30 WIB kemarin.
Pemogokan sopir angkutan, memang bukan hanya menyusahkan pelajar dan
karyawan. Guru-guru pun juga jadi serba salah. Jika di liburkan, karena
murid susah mendapatkan angkutan, kebijaksanaan tersebut jelas menyalai
aturan. Namun jika tidak di liburkan, kasihan murid-murid susah mendapatkan
angkutan untuk pergi ke sekolah maupun kembali ke rumah. Tidak mengherankan
jika kemudian, sejumlah guru di Cirebon turut menghentikan kendaraan
pribadi yang melintas, lalu minta pengertian dan minta pertolongan
pengemudi agar bersedia mengantar anak didiknya yang kesulitan angkutan.
Keluhan yang sama juga di rasakan masyarakat yang akan bepergian
ke luar kota karena urusan yang sangat penting. "Saya harus memeriksakan
diri ke dokter setelah operasi, namun tidak ada bus atau kendaraan pribadi
yang berani melintasi Kadipaten karena mendengar di Kadipateng sedang
terjadi kerusuhan," keluh Ny Yeti (27), penduduk perumnas Cirebon yang
harus memeriksakan diri ke dokter penyakit dalam ke Rumah Sakit AL-Islam
Bandung.
Rasa pasrah dilontarkan Ny Euis Karmini (45) yang tidak bisa ke Bandung untuk menengok anaknya yang sakit, karena tidak ada angkutan umum. Kita merasakan dampak pahit dari krisis moneter. Tapi melakukan pemogokan, tidak memecahkan masalah, malah lebih menyengsarakan rakyat," ujarnya geram.
***
KELUHAN soal naiknya harga suku cadang ini, memang yang menjadi alasan
pemogokan sopir dan pemilik angkutan umum. Sebagai contah, minyak rem dari
Rp 5.500 naik menjadi Rp 22.500 per liter. Sedangkan ban yang semula
Rp 80.000 sekarang naik menjadi Rp 300.000 per buah. "Berarti untuk membeli satu buah ban, pemilik kendaraan harus menunggu setoran selama sepuluh hari," kata Iskandar Agus Banaji, ketua Organda Kabupaten/Kotmadya Cirebon menanggapi keluhan pengemudi dan pemilik angkutan umum.
Menurut Iskandar, menaikkan tarif angkutan bukanlah solusi yang tepat
karena daya beli masyarakat saat ini sudah sangat rendah. "Idealnya pemerintah melakukan intervensi sehingga harga suku cadang kendaraan bisa
turun kembali," ujar Iskandar yang memahami namun tidak mendukung terjadinya pemogokan angkutan umum. (thy/mul)
MENYELAMATKAN CATURWULAN...
INILAH salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah yang di rasakan
langsung masyarakat. Ketika terjadi pemogokan sopir angkutan umum di
sekitar Cirebon selama sepekan, Bupati Cirebon Rachmat Djoehana langsung
memerintahkan agar pejabat Pemda Cirebon yang selama ini menikmati mobil
dinas, harus mengangkut pelajar yang berdiri di pinggir-pinggir jalan
karena tidak terangkut kendaraan bantuan.
"Mobil dinas tersebut pada dasarnya milik rakyat, sehingga ketika
rakyat membutuhkan, mobil tersebut harus bisa dimanfaatkan," perintah
Bupati Rachmat Djoehana.
Maka mulai dari kepala bagian hingga jabatan yang lebih atas yang
mendapat mobil dinas, selama pemogokan berlangsung, bolak-balik mengangkut
pelajar, karyawan hingga ibu-ibu yang akan pergi kepasar. Jika selama ini
pelajar dan karyawan hanya bisa menyaksikan kendaraan berpelat merah
tersebut hilir mudik di tengah jalan, sekarang saat pemogokan berlangsung,
bisa menikmati secara gratisan.
"Lebih enak naik mobil dinas begini. Kalau naik truk bantuan, untuk
pelajar putri karena pakai rok, sangat susah naiknya," kata seorang siswi
SMEA Negeri 2 Lemahabang, Kabupaten Cirebon yang terlambat mengikuti tes
somatif karena baru mendapat angkutan sekitar pukul 07.30 WIB kemarin.
Pemogokan sopir angkutan, memang bukan hanya menyusahkan pelajar dan
karyawan. Guru-guru pun juga jadi serba salah. Jika di liburkan, karena
murid susah mendapatkan angkutan, kebijaksanaan tersebut jelas menyalai
aturan. Namun jika tidak di liburkan, kasihan murid-murid susah mendapatkan
angkutan untuk pergi ke sekolah maupun kembali ke rumah. Tidak mengherankan
jika kemudian, sejumlah guru di Cirebon turut menghentikan kendaraan
pribadi yang melintas, lalu minta pengertian dan minta pertolongan
pengemudi agar bersedia mengantar anak didiknya yang kesulitan angkutan.
Keluhan yang sama juga di rasakan masyarakat yang akan bepergian
ke luar kota karena urusan yang sangat penting. "Saya harus memeriksakan
diri ke dokter setelah operasi, namun tidak ada bus atau kendaraan pribadi
yang berani melintasi Kadipaten karena mendengar di Kadipateng sedang
terjadi kerusuhan," keluh Ny Yeti (27), penduduk perumnas Cirebon yang
harus memeriksakan diri ke dokter penyakit dalam ke Rumah Sakit AL-Islam
Bandung.
Rasa pasrah dilontarkan Ny Euis Karmini (45) yang tidak bisa ke Bandung untuk menengok anaknya yang sakit, karena tidak ada angkutan umum. Kita merasakan dampak pahit dari krisis moneter. Tapi melakukan pemogokan, tidak memecahkan masalah, malah lebih menyengsarakan rakyat," ujarnya geram.
***
KELUHAN soal naiknya harga suku cadang ini, memang yang menjadi alasan
pemogokan sopir dan pemilik angkutan umum. Sebagai contah, minyak rem dari
Rp 5.500 naik menjadi Rp 22.500 per liter. Sedangkan ban yang semula
Rp 80.000 sekarang naik menjadi Rp 300.000 per buah. "Berarti untuk membeli satu buah ban, pemilik kendaraan harus menunggu setoran selama sepuluh hari," kata Iskandar Agus Banaji, ketua Organda Kabupaten/Kotmadya Cirebon menanggapi keluhan pengemudi dan pemilik angkutan umum.
Menurut Iskandar, menaikkan tarif angkutan bukanlah solusi yang tepat
karena daya beli masyarakat saat ini sudah sangat rendah. "Idealnya pemerintah melakukan intervensi sehingga harga suku cadang kendaraan bisa
turun kembali," ujar Iskandar yang memahami namun tidak mendukung terjadinya pemogokan angkutan umum. (thy/mul)
Mencari rekan kerja sama
KOMPAS - Rabu, 09 Mar 1994 Halaman: 16 Penulis: MUL/P Ukuran: 3311
MENCARI REKAN KERJA SAMA
DALAM kondisi jalanan yang becek, Menteri P dan K Wardiman
Djojonegoro, Senin 7 Maret ke luar masuk rumah-rumah penduduk Desa
Tegalgubug, Kecamatan Arjowinangan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Ia bermaksud melihat secara dekat kegiatan industri rumah tangga
konveksi yang diusahakan oleh hampir seluruh warga desa itu.
Dialog ringan, lancar, yang sifatnya mengorek data tentang
pemasaran, penghasilan, berlangsung setiap menteri ketemu pengusaha.
Hal yang sama juga dilakukan ketika menteri mengunjungi perusahaan
pembuatan makanan ternak udang PT Kartika Amerisis Aquais di
pinggiran Kota Cirebon. Pada perusahaan yang setiap hari memproduksi
300 ton makanan ternak udang ini, ia lebih banyak melempar
pertanyaan sambil melihat-lihat kegiatan produksi usaha itu. Semua
bagian dia kunjungi, mulai dari tempat penampungan bahan dasar,
mesin-mesin produksi, sampai ke tempat penyimpanan produk yang laku
siap dijual.
Menteri berkeliling untuk menjajagi kondisi perusahaan. Ia
mencari kemungkinan kerjasama untuk mewujudkan link and match, yang
memang mensyaratkan adanya kerjasama antara industri dan sekolah
kejuruan. Langkah demikian tidak hanya dilakukan di Cirebon
tetapi juga di Bandung dan kota-kota lainnya, mulai dari perusahaan
kecil sampai yang besar.
***
GREGET kerjasama sekolah kejuruan dengan industri berangsur-
angsur terus berjalan. Sebagai misal, di Cirobon Menteri P dan K
menyaksikan penandatanganan lima sekolah kejuruan dengan 20
perusahaan di kota itu. Bahkan Menurut Kepala Kantor Wilayah
Departemen P dan K Jawa Barat Didi Edia Kartadinata, di dalam waktu
dekat secara serentak 80 sekolah kejuruan di Jawa Barat akan
melakukan kerjasama dengan perusahaan industri.
Menurut menteri, kerjasama ini memang dilakukan secara
bertahap. Untuk tahun ajaran 1994/1995 secara nasional akan
dilakukan untuk 200 STM (sekolah menengah mesin), dengan 2.200
perusahaan kecil dan besar sudah menyatakan kesediannya untuk
melakukan kerjasama.
Namun bukan hanya bentuk kerjasama yang dikejar. Menurut
Wardiman pembenahan sekolah kejuruan sendiri mutlak diperlukan
atas seluruh sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Menurut
menteri, ada kelemahan mendasar dalam sekolah kejuruan. Ia menyebut
contoh di antaranya sekolah kejuruan masih bersifat konservatif dan
kurang lentur terhadap perubahan teknologi yang berlangsung terus-
menerus.
SMK juga kurang mampu mengantisipasi kebutuhan pasar kerja dan
tidak mengetahui jumlah dan kualitas kebutuhan tenaga kerja. "Biaya
pendidikan SMK bisa 4 sampai 5 kali lipat dari sekolah menengah
umum, dan itu semua belum dilakukan oleh sekolah kejuruan kita,"
tandasnya.
Untuk meningkatkan pendidikan sekolah kejuruan, pendidikan
praktek yang 8 jam akan ditingkatkan menjadi 32 jam. "Tambahan biaya
24 jam itulah yang akan ditanggung pihak industri atau perusahaan
dan pemerintah," kata Wardiman.
Di samping itu kurikulum teknik juga akan disusun bersama
antara industri dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Sedang para
lulusan diberi sertifikat oleh perusahaan industri, sebagai bukti
bahwa mereka terampil dan layak masuk dalam dunia kerja. (mul/p)
MENCARI REKAN KERJA SAMA
DALAM kondisi jalanan yang becek, Menteri P dan K Wardiman
Djojonegoro, Senin 7 Maret ke luar masuk rumah-rumah penduduk Desa
Tegalgubug, Kecamatan Arjowinangan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Ia bermaksud melihat secara dekat kegiatan industri rumah tangga
konveksi yang diusahakan oleh hampir seluruh warga desa itu.
Dialog ringan, lancar, yang sifatnya mengorek data tentang
pemasaran, penghasilan, berlangsung setiap menteri ketemu pengusaha.
Hal yang sama juga dilakukan ketika menteri mengunjungi perusahaan
pembuatan makanan ternak udang PT Kartika Amerisis Aquais di
pinggiran Kota Cirebon. Pada perusahaan yang setiap hari memproduksi
300 ton makanan ternak udang ini, ia lebih banyak melempar
pertanyaan sambil melihat-lihat kegiatan produksi usaha itu. Semua
bagian dia kunjungi, mulai dari tempat penampungan bahan dasar,
mesin-mesin produksi, sampai ke tempat penyimpanan produk yang laku
siap dijual.
Menteri berkeliling untuk menjajagi kondisi perusahaan. Ia
mencari kemungkinan kerjasama untuk mewujudkan link and match, yang
memang mensyaratkan adanya kerjasama antara industri dan sekolah
kejuruan. Langkah demikian tidak hanya dilakukan di Cirebon
tetapi juga di Bandung dan kota-kota lainnya, mulai dari perusahaan
kecil sampai yang besar.
***
GREGET kerjasama sekolah kejuruan dengan industri berangsur-
angsur terus berjalan. Sebagai misal, di Cirobon Menteri P dan K
menyaksikan penandatanganan lima sekolah kejuruan dengan 20
perusahaan di kota itu. Bahkan Menurut Kepala Kantor Wilayah
Departemen P dan K Jawa Barat Didi Edia Kartadinata, di dalam waktu
dekat secara serentak 80 sekolah kejuruan di Jawa Barat akan
melakukan kerjasama dengan perusahaan industri.
Menurut menteri, kerjasama ini memang dilakukan secara
bertahap. Untuk tahun ajaran 1994/1995 secara nasional akan
dilakukan untuk 200 STM (sekolah menengah mesin), dengan 2.200
perusahaan kecil dan besar sudah menyatakan kesediannya untuk
melakukan kerjasama.
Namun bukan hanya bentuk kerjasama yang dikejar. Menurut
Wardiman pembenahan sekolah kejuruan sendiri mutlak diperlukan
atas seluruh sekolah menengah kejuruan (SMK) di Indonesia. Menurut
menteri, ada kelemahan mendasar dalam sekolah kejuruan. Ia menyebut
contoh di antaranya sekolah kejuruan masih bersifat konservatif dan
kurang lentur terhadap perubahan teknologi yang berlangsung terus-
menerus.
SMK juga kurang mampu mengantisipasi kebutuhan pasar kerja dan
tidak mengetahui jumlah dan kualitas kebutuhan tenaga kerja. "Biaya
pendidikan SMK bisa 4 sampai 5 kali lipat dari sekolah menengah
umum, dan itu semua belum dilakukan oleh sekolah kejuruan kita,"
tandasnya.
Untuk meningkatkan pendidikan sekolah kejuruan, pendidikan
praktek yang 8 jam akan ditingkatkan menjadi 32 jam. "Tambahan biaya
24 jam itulah yang akan ditanggung pihak industri atau perusahaan
dan pemerintah," kata Wardiman.
Di samping itu kurikulum teknik juga akan disusun bersama
antara industri dengan pihak sekolah yang bersangkutan. Sedang para
lulusan diberi sertifikat oleh perusahaan industri, sebagai bukti
bahwa mereka terampil dan layak masuk dalam dunia kerja. (mul/p)
Langganan:
Postingan (Atom)

