KOMPAS - Minggu, 25 Apr 1993 Halaman: 8 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 8850
PAPAN ITU SELALU MENGINGATKAN PENDUDUK
Pengantar Redaksi
RENCANA pembangunan bendungan serba guna Jatigede di Kabupaten
Sumedang, sudah ada sejak belasan tahun lalu. Bahkan sebagian areal
milik penduduk pun sudah dibebaskan pada tahun 1982 - 1985/1986.
Sampai mana kesiapan penduduk, dan manfaat proyek yang dapat
mengairi 130.000 ha sawah dan menghasilkan listrik sebesar 175 MW,
dituangkan wartawan Kompas di Jabar, Agus Mulyadi, berikut ini.
PAPAN PUTIH itu bertebaran di berbagai pelosok. Tanah
Negara -- Daerah Bendungan Jatigede -- Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Induk PWS Cimanuk, begitu
tertulis dalam cat merah dan hitam di papan-papan itu. Mereka seakan
mengingatkan penduduk Sumedang, bahwa sebagian wilayah mereka suatu
ketika akan terbenam, bersalin wajah menjadi bendungan yang
direncanakan akan mengairi 130.000 ha sawah di Kabupaten Majalengka,
Indramayu dan Cirebon, serta membangkitkan listrik sebesar 175 MW.
Papan-papan putih tersebut menjadi pemandangan dominan di
sepanjang jalan Wado-Cadasngampar, Sumedang. Memang kedua kecamatan
tersebut, Wado dan Cadasngampar, bersama Kecamatan Darmaraja dan
Tomo yang membawahi 19 desa yang letaknya berbatasan dengan
Kabupaten Sumedang, sejak pertengahan tahun 1970-an sudah
direncanakan akan diubah menjadi Bendungan Jatigede.
Kenyataannya, dalam penantiannya yang panjang, sampai sekarang
penduduk masih menunggu-nunggu kepastian pembangunan waduk tersebut.
Mereka perlu kepastian itu untuk menata masa depan mereka, karena di
tanah calon genangan itulah mereka menggantungkan nasib.
Kalau proyek itu sendiri jadi dilaksanakan, 6.642 KK (kepala
keluarga) harus pindah ke daerah lain. Sebelumnya, 3.444 KK yang
telah pindah, sebagian besar bertransmigrasi pada tahun 1982 -
1985/1986. Kehidupan baru, dengan mata pencaharian atau sumber
nafkah baru, akan menanti di depan mereka.
***
KEPASTIAN pembangunan proyek itu sendiri, oleh beberapa pihak
terkait yang dihubungi, selalu dijawab "ya". Namun kepastian kapan
mulai dilaksanakan pembangunan Jatigede, sampai saat ini belum ada
yang bisa menjawab.
"Kami masih mengupayakan agar proyek itu secepatnya
dilaksanakan. Beberapa sumber penyandang dana masih terus diyakinkan
tentang pentingnya bendunganitu nanti," ujar Hendratno Remiel,
Pimpro Pengembangan Wilayah Sungai (PWS) Cimanuk. Saat ini, demikian
Remiel, rencana pembangunan bendungan ini sudah sampai pada tingkat
"diprioritaskan" di Bappenas. Artinya, pembangunan Jatigede itu
dapat menjadi proyek prioritas untuk dilaksanakan.
Kendala pasti yang menunda pembangunan waduk itu sendiri,
adalah dana. Karena itu dalam pembangunan dan pengelolaannya nanti,
ada rencana melibatkan pihak swasta. Calon penyandang dana yang
sudah dihubungi adalah OECF Bank, Jepang, dan World Bank.
Kalaupun penyandang dana segera didapat, pembangunan waduk
tidak akan dilangsungkan dalam satu dua tahun ini. Pasti diperlukan
waktu dua-tiga tahun mensurvai daerah calon bendungan. Ditambah
waktu pembebasan areal dan pembangunan fisik waduk sekitar sembilan
tahun, diperkirakan Jatigede baru akan berfungsi lebih dari sepuluh
tahun kemudian.
Meskipun belum jelas kapan bendungan ini mulai dibangun,
sebagian penduduk telah dipindahkan. Sebanyak 2.159 ha areal milik
penduduk telah dibeli untuk proyek itu dari tahun 1982 sampai dengan
tahun 1985/1986 dan 3.444 KK telah pindah pula dari areal yang telah
dibebaskan itu. Mereka ada yang bertransmigrasi ke Riau dan Jambi,
atau pindah ke daerah lain di Kabupaten Sumedang.
Dengan dasar perhitungan batas daerah genangan sampai dengan
elevasi 262,5 meter, proyek Jatigede juga masih membutuhkan lagi
areal seluas 4.579 ha yang perlu dibebaskan. Untuk itu, berdasarkan
pendataan yang dilakukan Pusat Sumber Daya Alam dan Lingkungan
(PSDAL) Universitas Padjadjaran pada tahun 1991, masih sekitar 6.642
KK penduduk lagi yang nantinya harus pindah tempat tinggal. Jumlah
itu termasuk 144 KK yang sejak tahun 1986, kembali ke lokasi semula.
***
SAMPAI sejauh mana sebenarnya manfaat Bendungan Jatigede,
kecuali mengairi 130.000 ha sawah serta membangkitan listrik 175 MW?
Pertanyaan itu melintas, karena pelaksanaannya yang tersendat
dalam waktu cukup lama. Sehingga kalau sampai saat ini berbagai
upaya dilakukan agar proyek itu jadi dilaksanakan, timbul kesan
seolah Bendungan Jatigede dipaksakan pembangunannya.
Menurut Pimpro PWS Cimanuk, Jatigede tidak dipaksakan untuk
dapat diwujudkan. Banyaknya manfaat yang bakal didapat dari waduk
itu, merupakan alasan pokok mengapa waduk harus terwujud. "Areal
sawah seluas 130.000 ha di Indramayu, Cirebon dan Majalengka akan
terjamin airnya, baik pada waktu musim hujan maupun kemarau. Daya
listrik yang dihasilkan sebesar 175 MW."
Mengenai kapasitas pengairan dan listrik ini, ungkap
Hendratno Remiel, dapat berubah sesuai kebutuhan dan persetujuan
dari pusat. Itu tergantung dengan melihat kepentingan apa yang
harus diprioritaskan. "Daya listrik dapat dinaikkan menjadi 350
MW. Namun untuk itu areal sawah yang terairi menjadi berkurang,
karena air dari waduk akan kembali dibuang ke sungai," katanya.
Dikatakan, Jatigede nantinya tidak hanya untuk listrik dan
pengairan di pesawahan saja. Sasaran yang lebih luas ingin
dicapai yaitu meningkatkan pengahsilan masyarakat melalui
agroindustri. Air waduk dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air
bersih, memenuhi kebutuhan air di perkotaan, industri dan lainnya.
Apalagi pertumbuhan industri di wilayah Cirebon akan meningkat dalam
beberapa tahun terakhir, setelah berfungsinya kilang minyak Exor I
Balongan, Indramayu, nanti.
Kapasitas Bedungan Jatigede yang akan mampu mengairi sawah
seluas 130.000 ha -- termasuk di dalamnya persawahan seluas 91.302
ha yang selama ini sudah diairi Bendung Rentang -- akan menambah
areal pesawahan teknis dengan air terjamin. Dengan jaminan pengairan
itu, puluhan ribu hektar sawah-sawah tadah hujan akan berubah
menjadi sawah produktif. Air tidak hanya tersedia saat musim hujan,
karena pada musim kemarau luas areal sawah yang sama dapat terairi.
Sekarang ini, persawahan seluas 91.302 ha di sebagian
Indramayu, Cirebon, dan Majalengka terjamin airnya pada musim
hujan dari Bendung Rentang. Pada musim kemarau kapasitas Rentang
turun hanya menjadi 30 persen dibanding musim hujan. Rendahnya
debit air Cimanuk ketika kemarau, yang menjadi penyebabnya.
Keadaan ini mengakibatkan sebagian persawahan di Indramayu bagian
timur dan sebagian Cirebon hanya dapat dipanen sekali setahun.
Bendung itu selama ini hanya berfungsi membagi air melalui
Sungai Cipelang dan Sungai Sindupraja, masing-masing 60.000 ha
dan 30.000 ha pada musim hujan. Perbandingan pembagian air yang
sama ke kedua sungai itu, juga pada musim kemarau.
"Rentang akan lebih berfungsi lagi kalau Bendungan Jatigede
sudah ada. Pengaturan air irigasi melalui bendung itu, akan terus
berlangsung sepanjang tahun," ujar Remiel.
Sedangkan mengenai kapasitas daya listrik yang dihasilkan,
nanti akan diperlukan untuk keperluan pemenuhan listrik yang
makin tinggi, berbareng pertumbuhan industri di wilayah Cirebon.
Keberadaan Jatigede, akan menumbuhkan pula industri pariwisata.
***
BENDUNGAN Jatigede nantinya akan membendung Sungai Cimanuk.
Ketinggian air yang dapat dicapai jika bendungan sudah jadi, akan
mencapai 62,5 meter dalam waktu dua tahun. Namun Cimanuk
mempunyai pula karakter tersendiri yakni tingginya pelumpuran
yang dibawa serta, akibat tingginya erosi di bagian hulu sungai.
Hal itu dapat berakibat pada sedimentasi tinggi waduk nanti.
Untuk mengantisipasi hal itu, Remiel mengakui bahwa
konservasi alam di bagian hulu sangat diperlukan. Di antaranya
melalui penghijauan yang memang sudah dilakukan, sehingga
nantinya pelumpuran air sungai menjadi terkurangi. Dalam
pembangunan bendungan Jatigede sendiri, koordinasi dengan
berbagai pihak terkait harus dilakukan, dan itu menjadi bagian
penting untuk terlaksananya proyek itu. Untung rugi dari proyek
itu terus diperhitungkan pula. Tujuannya untuk mendapat manfaat
maksimal dari keberadaan bendungan serba guna.
Dengan koordinasi itu pula diharapkan, pelaksanaan
pembangunan bendungan Jatigede dapat segera terelisir. Minimal,
akan segera diketahui kepastian pembangunan waduk dan kepastian
kapan pelaksanaan pembangunannya dimulai. Hingga penduduk yang nanti
harus pindah, karena tempat mereka tinggal sekarang termasuk daerah
genangan, tidak lagi selalu menunggu dalam ketidakpastian. ***
Tampilkan postingan dengan label jatigede. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label jatigede. Tampilkan semua postingan
Senin, 12 November 2007
Papan itu Selalu Mengingatkan Penduduk
KOMPAS - Minggu, 25 Apr 1993 Halaman: 8 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 8850
PAPAN ITU SELALU MENGINGATKAN PENDUDUK
Pengantar Redaksi
RENCANA pembangunan bendungan serba guna Jatigede di Kabupaten
Sumedang, sudah ada sejak belasan tahun lalu. Bahkan sebagian areal
milik penduduk pun sudah dibebaskan pada tahun 1982 - 1985/1986.
Sampai mana kesiapan penduduk, dan manfaat proyek yang dapat
mengairi 130.000 ha sawah dan menghasilkan listrik sebesar 175 MW,
dituangkan wartawan Kompas di Jabar, Agus Mulyadi, berikut ini.
PAPAN PUTIH itu bertebaran di berbagai pelosok. Tanah
Negara -- Daerah Bendungan Jatigede -- Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Induk PWS Cimanuk, begitu
tertulis dalam cat merah dan hitam di papan-papan itu. Mereka seakan
mengingatkan penduduk Sumedang, bahwa sebagian wilayah mereka suatu
ketika akan terbenam, bersalin wajah menjadi bendungan yang
direncanakan akan mengairi 130.000 ha sawah di Kabupaten Majalengka,
Indramayu dan Cirebon, serta membangkitkan listrik sebesar 175 MW.
Papan-papan putih tersebut menjadi pemandangan dominan di
sepanjang jalan Wado-Cadasngampar, Sumedang. Memang kedua kecamatan
tersebut, Wado dan Cadasngampar, bersama Kecamatan Darmaraja dan
Tomo yang membawahi 19 desa yang letaknya berbatasan dengan
Kabupaten Sumedang, sejak pertengahan tahun 1970-an sudah
direncanakan akan diubah menjadi Bendungan Jatigede.
Kenyataannya, dalam penantiannya yang panjang, sampai sekarang
penduduk masih menunggu-nunggu kepastian pembangunan waduk tersebut.
Mereka perlu kepastian itu untuk menata masa depan mereka, karena di
tanah calon genangan itulah mereka menggantungkan nasib.
Kalau proyek itu sendiri jadi dilaksanakan, 6.642 KK (kepala
keluarga) harus pindah ke daerah lain. Sebelumnya, 3.444 KK yang
telah pindah, sebagian besar bertransmigrasi pada tahun 1982 -
1985/1986. Kehidupan baru, dengan mata pencaharian atau sumber
nafkah baru, akan menanti di depan mereka.
***
KEPASTIAN pembangunan proyek itu sendiri, oleh beberapa pihak
terkait yang dihubungi, selalu dijawab "ya". Namun kepastian kapan
mulai dilaksanakan pembangunan Jatigede, sampai saat ini belum ada
yang bisa menjawab.
"Kami masih mengupayakan agar proyek itu secepatnya
dilaksanakan. Beberapa sumber penyandang dana masih terus diyakinkan
tentang pentingnya bendunganitu nanti," ujar Hendratno Remiel,
Pimpro Pengembangan Wilayah Sungai (PWS) Cimanuk. Saat ini, demikian
Remiel, rencana pembangunan bendungan ini sudah sampai pada tingkat
"diprioritaskan" di Bappenas. Artinya, pembangunan Jatigede itu
dapat menjadi proyek prioritas untuk dilaksanakan.
Kendala pasti yang menunda pembangunan waduk itu sendiri,
adalah dana. Karena itu dalam pembangunan dan pengelolaannya nanti,
ada rencana melibatkan pihak swasta. Calon penyandang dana yang
sudah dihubungi adalah OECF Bank, Jepang, dan World Bank.
Kalaupun penyandang dana segera didapat, pembangunan waduk
tidak akan dilangsungkan dalam satu dua tahun ini. Pasti diperlukan
waktu dua-tiga tahun mensurvai daerah calon bendungan. Ditambah
waktu pembebasan areal dan pembangunan fisik waduk sekitar sembilan
tahun, diperkirakan Jatigede baru akan berfungsi lebih dari sepuluh
tahun kemudian.
Meskipun belum jelas kapan bendungan ini mulai dibangun,
sebagian penduduk telah dipindahkan. Sebanyak 2.159 ha areal milik
penduduk telah dibeli untuk proyek itu dari tahun 1982 sampai dengan
tahun 1985/1986 dan 3.444 KK telah pindah pula dari areal yang telah
dibebaskan itu. Mereka ada yang bertransmigrasi ke Riau dan Jambi,
atau pindah ke daerah lain di Kabupaten Sumedang.
Dengan dasar perhitungan batas daerah genangan sampai dengan
elevasi 262,5 meter, proyek Jatigede juga masih membutuhkan lagi
areal seluas 4.579 ha yang perlu dibebaskan. Untuk itu, berdasarkan
pendataan yang dilakukan Pusat Sumber Daya Alam dan Lingkungan
(PSDAL) Universitas Padjadjaran pada tahun 1991, masih sekitar 6.642
KK penduduk lagi yang nantinya harus pindah tempat tinggal. Jumlah
itu termasuk 144 KK yang sejak tahun 1986, kembali ke lokasi semula.
***
SAMPAI sejauh mana sebenarnya manfaat Bendungan Jatigede,
kecuali mengairi 130.000 ha sawah serta membangkitan listrik 175 MW?
Pertanyaan itu melintas, karena pelaksanaannya yang tersendat
dalam waktu cukup lama. Sehingga kalau sampai saat ini berbagai
upaya dilakukan agar proyek itu jadi dilaksanakan, timbul kesan
seolah Bendungan Jatigede dipaksakan pembangunannya.
Menurut Pimpro PWS Cimanuk, Jatigede tidak dipaksakan untuk
dapat diwujudkan. Banyaknya manfaat yang bakal didapat dari waduk
itu, merupakan alasan pokok mengapa waduk harus terwujud. "Areal
sawah seluas 130.000 ha di Indramayu, Cirebon dan Majalengka akan
terjamin airnya, baik pada waktu musim hujan maupun kemarau. Daya
listrik yang dihasilkan sebesar 175 MW."
Mengenai kapasitas pengairan dan listrik ini, ungkap
Hendratno Remiel, dapat berubah sesuai kebutuhan dan persetujuan
dari pusat. Itu tergantung dengan melihat kepentingan apa yang
harus diprioritaskan. "Daya listrik dapat dinaikkan menjadi 350
MW. Namun untuk itu areal sawah yang terairi menjadi berkurang,
karena air dari waduk akan kembali dibuang ke sungai," katanya.
Dikatakan, Jatigede nantinya tidak hanya untuk listrik dan
pengairan di pesawahan saja. Sasaran yang lebih luas ingin
dicapai yaitu meningkatkan pengahsilan masyarakat melalui
agroindustri. Air waduk dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air
bersih, memenuhi kebutuhan air di perkotaan, industri dan lainnya.
Apalagi pertumbuhan industri di wilayah Cirebon akan meningkat dalam
beberapa tahun terakhir, setelah berfungsinya kilang minyak Exor I
Balongan, Indramayu, nanti.
Kapasitas Bedungan Jatigede yang akan mampu mengairi sawah
seluas 130.000 ha -- termasuk di dalamnya persawahan seluas 91.302
ha yang selama ini sudah diairi Bendung Rentang -- akan menambah
areal pesawahan teknis dengan air terjamin. Dengan jaminan pengairan
itu, puluhan ribu hektar sawah-sawah tadah hujan akan berubah
menjadi sawah produktif. Air tidak hanya tersedia saat musim hujan,
karena pada musim kemarau luas areal sawah yang sama dapat terairi.
Sekarang ini, persawahan seluas 91.302 ha di sebagian
Indramayu, Cirebon, dan Majalengka terjamin airnya pada musim
hujan dari Bendung Rentang. Pada musim kemarau kapasitas Rentang
turun hanya menjadi 30 persen dibanding musim hujan. Rendahnya
debit air Cimanuk ketika kemarau, yang menjadi penyebabnya.
Keadaan ini mengakibatkan sebagian persawahan di Indramayu bagian
timur dan sebagian Cirebon hanya dapat dipanen sekali setahun.
Bendung itu selama ini hanya berfungsi membagi air melalui
Sungai Cipelang dan Sungai Sindupraja, masing-masing 60.000 ha
dan 30.000 ha pada musim hujan. Perbandingan pembagian air yang
sama ke kedua sungai itu, juga pada musim kemarau.
"Rentang akan lebih berfungsi lagi kalau Bendungan Jatigede
sudah ada. Pengaturan air irigasi melalui bendung itu, akan terus
berlangsung sepanjang tahun," ujar Remiel.
Sedangkan mengenai kapasitas daya listrik yang dihasilkan,
nanti akan diperlukan untuk keperluan pemenuhan listrik yang
makin tinggi, berbareng pertumbuhan industri di wilayah Cirebon.
Keberadaan Jatigede, akan menumbuhkan pula industri pariwisata.
***
BENDUNGAN Jatigede nantinya akan membendung Sungai Cimanuk.
Ketinggian air yang dapat dicapai jika bendungan sudah jadi, akan
mencapai 62,5 meter dalam waktu dua tahun. Namun Cimanuk
mempunyai pula karakter tersendiri yakni tingginya pelumpuran
yang dibawa serta, akibat tingginya erosi di bagian hulu sungai.
Hal itu dapat berakibat pada sedimentasi tinggi waduk nanti.
Untuk mengantisipasi hal itu, Remiel mengakui bahwa
konservasi alam di bagian hulu sangat diperlukan. Di antaranya
melalui penghijauan yang memang sudah dilakukan, sehingga
nantinya pelumpuran air sungai menjadi terkurangi. Dalam
pembangunan bendungan Jatigede sendiri, koordinasi dengan
berbagai pihak terkait harus dilakukan, dan itu menjadi bagian
penting untuk terlaksananya proyek itu. Untung rugi dari proyek
itu terus diperhitungkan pula. Tujuannya untuk mendapat manfaat
maksimal dari keberadaan bendungan serba guna.
Dengan koordinasi itu pula diharapkan, pelaksanaan
pembangunan bendungan Jatigede dapat segera terelisir. Minimal,
akan segera diketahui kepastian pembangunan waduk dan kepastian
kapan pelaksanaan pembangunannya dimulai. Hingga penduduk yang nanti
harus pindah, karena tempat mereka tinggal sekarang termasuk daerah
genangan, tidak lagi selalu menunggu dalam ketidakpastian. ***
PAPAN ITU SELALU MENGINGATKAN PENDUDUK
Pengantar Redaksi
RENCANA pembangunan bendungan serba guna Jatigede di Kabupaten
Sumedang, sudah ada sejak belasan tahun lalu. Bahkan sebagian areal
milik penduduk pun sudah dibebaskan pada tahun 1982 - 1985/1986.
Sampai mana kesiapan penduduk, dan manfaat proyek yang dapat
mengairi 130.000 ha sawah dan menghasilkan listrik sebesar 175 MW,
dituangkan wartawan Kompas di Jabar, Agus Mulyadi, berikut ini.
PAPAN PUTIH itu bertebaran di berbagai pelosok. Tanah
Negara -- Daerah Bendungan Jatigede -- Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Induk PWS Cimanuk, begitu
tertulis dalam cat merah dan hitam di papan-papan itu. Mereka seakan
mengingatkan penduduk Sumedang, bahwa sebagian wilayah mereka suatu
ketika akan terbenam, bersalin wajah menjadi bendungan yang
direncanakan akan mengairi 130.000 ha sawah di Kabupaten Majalengka,
Indramayu dan Cirebon, serta membangkitkan listrik sebesar 175 MW.
Papan-papan putih tersebut menjadi pemandangan dominan di
sepanjang jalan Wado-Cadasngampar, Sumedang. Memang kedua kecamatan
tersebut, Wado dan Cadasngampar, bersama Kecamatan Darmaraja dan
Tomo yang membawahi 19 desa yang letaknya berbatasan dengan
Kabupaten Sumedang, sejak pertengahan tahun 1970-an sudah
direncanakan akan diubah menjadi Bendungan Jatigede.
Kenyataannya, dalam penantiannya yang panjang, sampai sekarang
penduduk masih menunggu-nunggu kepastian pembangunan waduk tersebut.
Mereka perlu kepastian itu untuk menata masa depan mereka, karena di
tanah calon genangan itulah mereka menggantungkan nasib.
Kalau proyek itu sendiri jadi dilaksanakan, 6.642 KK (kepala
keluarga) harus pindah ke daerah lain. Sebelumnya, 3.444 KK yang
telah pindah, sebagian besar bertransmigrasi pada tahun 1982 -
1985/1986. Kehidupan baru, dengan mata pencaharian atau sumber
nafkah baru, akan menanti di depan mereka.
***
KEPASTIAN pembangunan proyek itu sendiri, oleh beberapa pihak
terkait yang dihubungi, selalu dijawab "ya". Namun kepastian kapan
mulai dilaksanakan pembangunan Jatigede, sampai saat ini belum ada
yang bisa menjawab.
"Kami masih mengupayakan agar proyek itu secepatnya
dilaksanakan. Beberapa sumber penyandang dana masih terus diyakinkan
tentang pentingnya bendunganitu nanti," ujar Hendratno Remiel,
Pimpro Pengembangan Wilayah Sungai (PWS) Cimanuk. Saat ini, demikian
Remiel, rencana pembangunan bendungan ini sudah sampai pada tingkat
"diprioritaskan" di Bappenas. Artinya, pembangunan Jatigede itu
dapat menjadi proyek prioritas untuk dilaksanakan.
Kendala pasti yang menunda pembangunan waduk itu sendiri,
adalah dana. Karena itu dalam pembangunan dan pengelolaannya nanti,
ada rencana melibatkan pihak swasta. Calon penyandang dana yang
sudah dihubungi adalah OECF Bank, Jepang, dan World Bank.
Kalaupun penyandang dana segera didapat, pembangunan waduk
tidak akan dilangsungkan dalam satu dua tahun ini. Pasti diperlukan
waktu dua-tiga tahun mensurvai daerah calon bendungan. Ditambah
waktu pembebasan areal dan pembangunan fisik waduk sekitar sembilan
tahun, diperkirakan Jatigede baru akan berfungsi lebih dari sepuluh
tahun kemudian.
Meskipun belum jelas kapan bendungan ini mulai dibangun,
sebagian penduduk telah dipindahkan. Sebanyak 2.159 ha areal milik
penduduk telah dibeli untuk proyek itu dari tahun 1982 sampai dengan
tahun 1985/1986 dan 3.444 KK telah pindah pula dari areal yang telah
dibebaskan itu. Mereka ada yang bertransmigrasi ke Riau dan Jambi,
atau pindah ke daerah lain di Kabupaten Sumedang.
Dengan dasar perhitungan batas daerah genangan sampai dengan
elevasi 262,5 meter, proyek Jatigede juga masih membutuhkan lagi
areal seluas 4.579 ha yang perlu dibebaskan. Untuk itu, berdasarkan
pendataan yang dilakukan Pusat Sumber Daya Alam dan Lingkungan
(PSDAL) Universitas Padjadjaran pada tahun 1991, masih sekitar 6.642
KK penduduk lagi yang nantinya harus pindah tempat tinggal. Jumlah
itu termasuk 144 KK yang sejak tahun 1986, kembali ke lokasi semula.
***
SAMPAI sejauh mana sebenarnya manfaat Bendungan Jatigede,
kecuali mengairi 130.000 ha sawah serta membangkitan listrik 175 MW?
Pertanyaan itu melintas, karena pelaksanaannya yang tersendat
dalam waktu cukup lama. Sehingga kalau sampai saat ini berbagai
upaya dilakukan agar proyek itu jadi dilaksanakan, timbul kesan
seolah Bendungan Jatigede dipaksakan pembangunannya.
Menurut Pimpro PWS Cimanuk, Jatigede tidak dipaksakan untuk
dapat diwujudkan. Banyaknya manfaat yang bakal didapat dari waduk
itu, merupakan alasan pokok mengapa waduk harus terwujud. "Areal
sawah seluas 130.000 ha di Indramayu, Cirebon dan Majalengka akan
terjamin airnya, baik pada waktu musim hujan maupun kemarau. Daya
listrik yang dihasilkan sebesar 175 MW."
Mengenai kapasitas pengairan dan listrik ini, ungkap
Hendratno Remiel, dapat berubah sesuai kebutuhan dan persetujuan
dari pusat. Itu tergantung dengan melihat kepentingan apa yang
harus diprioritaskan. "Daya listrik dapat dinaikkan menjadi 350
MW. Namun untuk itu areal sawah yang terairi menjadi berkurang,
karena air dari waduk akan kembali dibuang ke sungai," katanya.
Dikatakan, Jatigede nantinya tidak hanya untuk listrik dan
pengairan di pesawahan saja. Sasaran yang lebih luas ingin
dicapai yaitu meningkatkan pengahsilan masyarakat melalui
agroindustri. Air waduk dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air
bersih, memenuhi kebutuhan air di perkotaan, industri dan lainnya.
Apalagi pertumbuhan industri di wilayah Cirebon akan meningkat dalam
beberapa tahun terakhir, setelah berfungsinya kilang minyak Exor I
Balongan, Indramayu, nanti.
Kapasitas Bedungan Jatigede yang akan mampu mengairi sawah
seluas 130.000 ha -- termasuk di dalamnya persawahan seluas 91.302
ha yang selama ini sudah diairi Bendung Rentang -- akan menambah
areal pesawahan teknis dengan air terjamin. Dengan jaminan pengairan
itu, puluhan ribu hektar sawah-sawah tadah hujan akan berubah
menjadi sawah produktif. Air tidak hanya tersedia saat musim hujan,
karena pada musim kemarau luas areal sawah yang sama dapat terairi.
Sekarang ini, persawahan seluas 91.302 ha di sebagian
Indramayu, Cirebon, dan Majalengka terjamin airnya pada musim
hujan dari Bendung Rentang. Pada musim kemarau kapasitas Rentang
turun hanya menjadi 30 persen dibanding musim hujan. Rendahnya
debit air Cimanuk ketika kemarau, yang menjadi penyebabnya.
Keadaan ini mengakibatkan sebagian persawahan di Indramayu bagian
timur dan sebagian Cirebon hanya dapat dipanen sekali setahun.
Bendung itu selama ini hanya berfungsi membagi air melalui
Sungai Cipelang dan Sungai Sindupraja, masing-masing 60.000 ha
dan 30.000 ha pada musim hujan. Perbandingan pembagian air yang
sama ke kedua sungai itu, juga pada musim kemarau.
"Rentang akan lebih berfungsi lagi kalau Bendungan Jatigede
sudah ada. Pengaturan air irigasi melalui bendung itu, akan terus
berlangsung sepanjang tahun," ujar Remiel.
Sedangkan mengenai kapasitas daya listrik yang dihasilkan,
nanti akan diperlukan untuk keperluan pemenuhan listrik yang
makin tinggi, berbareng pertumbuhan industri di wilayah Cirebon.
Keberadaan Jatigede, akan menumbuhkan pula industri pariwisata.
***
BENDUNGAN Jatigede nantinya akan membendung Sungai Cimanuk.
Ketinggian air yang dapat dicapai jika bendungan sudah jadi, akan
mencapai 62,5 meter dalam waktu dua tahun. Namun Cimanuk
mempunyai pula karakter tersendiri yakni tingginya pelumpuran
yang dibawa serta, akibat tingginya erosi di bagian hulu sungai.
Hal itu dapat berakibat pada sedimentasi tinggi waduk nanti.
Untuk mengantisipasi hal itu, Remiel mengakui bahwa
konservasi alam di bagian hulu sangat diperlukan. Di antaranya
melalui penghijauan yang memang sudah dilakukan, sehingga
nantinya pelumpuran air sungai menjadi terkurangi. Dalam
pembangunan bendungan Jatigede sendiri, koordinasi dengan
berbagai pihak terkait harus dilakukan, dan itu menjadi bagian
penting untuk terlaksananya proyek itu. Untung rugi dari proyek
itu terus diperhitungkan pula. Tujuannya untuk mendapat manfaat
maksimal dari keberadaan bendungan serba guna.
Dengan koordinasi itu pula diharapkan, pelaksanaan
pembangunan bendungan Jatigede dapat segera terelisir. Minimal,
akan segera diketahui kepastian pembangunan waduk dan kepastian
kapan pelaksanaan pembangunannya dimulai. Hingga penduduk yang nanti
harus pindah, karena tempat mereka tinggal sekarang termasuk daerah
genangan, tidak lagi selalu menunggu dalam ketidakpastian. ***
Kami Masih Betah Tinggal di Sini
KOMPAS - Minggu, 25 Apr 1993 Halaman: 8 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 7571
KAMI MASIH BETAH TINGGAL DI SINI
"DI dieu mah, hirup henteu paeh ge henteu," ujar seorang
penduduk Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang,
Jabar, yang artinya kira-kira, di sini hidup tidak mati pun tidak.
"Selama saya sekeluarga masih diperbolehkan tinggal di sini,
dan tetap bisa menggarap sawah, saya tetap akan memilih di sini,"
ujar Imam Suparno (50), penduduk Desa Jemah. Tetap kentalnya
persaudaraan di kalangan penduduk, adalah salah satu tali pengikat
penduduk desa calon genangan Bendungan Jatigede kepada tanahnya.
Seperti 17 desa lain di daerah itu yang akan menjadi kawasan
genangan, Sukakersa dan Jemah masih tetap ditinggali penduduk. Meski
khusus untuk dua desa ini, sebagian penduduk telah pindah ke daerah
lain antara tahun 1982 - 1985/1986.
Desa-desa yang akan menjadi kawasan genangan bendungan serba
guna Jatigede, antara lain di Kecamatan Cadasngampar meliputi desa-
desa Jemah, Sukakersa, Ciranggem, Mekarasih, dan Cisampih. Di
Kecamatan Darmaraja meliputi desa-desa Cipaku, Cisurat, Sukamenak,
Jatibungur, Cibogo, Leuwihideung, Pakualam, Karangpakuan, dan
Sukaratu. Di Kecamatan Wado meliputi desa-desa Wado, Padajaya,
Sirnasari, dan Pawenang, serta Desa Karedok di Kecamatan Tomo.
Namun ketika transmigrasi dan perpindahan penduduk ke daerah
lain ramai berlangsung di tengah-tengah gencarnya persiapan rencana
pelaksanaan proyek waktu itu, sebenarnya penguasaan dan pengolahan
atas tanah garapan atau perumahan yang telah dibebaskan tetap
dilakukan sanak keluarga penduduk yang pindah. Karena itu penggarap
sebenarnya tidak berkurang. Dengan penguasaan oleh keluarganya itu,
diharapkan akan memudahkan pengolahan kembali ketika si pemilik
tanah kembali lagi ke desa asal, seperti yang dilakukan Imam Suparno
dan istrinya yang hanya tinggal 10 hari di daerah transmigrasi lalu
bergabung kembali dengan anak-anaknya di daerah asal.
***
AREAL yang telah dibebaskan antara tahun 1982-1985/86 luasnya
2.159 ha, dan tanah itu kembali digarap penduduk walaupun tanpa izin
tertulis. Untuk mengamankan tanah-tanah yang telah dibebaskan,
Selasa (13/4/93) dilakukan perjanjian tertulis antara Pemda
Sumedang, pelaksana proyek, dan petani penggarap. Isi perjanjian
antara lain, sewaktu-waktu tanah itu diperlukan untuk pembangunan
bendungan, penduduk siap meninggalkannya.
Adanya perjanjian ini selain untuk menghindari tuntutan ganti
rugi bila pembangunan bendungan juga memberi keuntungan kepada pemda
karena bisa menarik pajak bumi dan bangunan (PBB).Selama ini tanah
yang dibebaskan itu hanya ditinggali dan digarap secara cuma-cuma.
"Padahal dulu ketika pembebasan, ada perjanjian tidak tertulis kami
tidak akan dikenai pungutan apa pun," ujar seorang penduduk Desa
Jemah, Kecamatan Cadasngampar menanggapi perjanjian tertulis itu.
Bila nanti bendungan jadi dibangun, berarti masih 4.579 ha
areal permukiman dan persawahan lagi yang harus dibebaskan dan 6.642
KK harus dipindahkan. Masalahnya, siapkah penduduk ini pindah tempat
yang berarti akan berubah pula pola kehidupan mereka?
Salah satu penampung perpindahan penduduk ini yang sudah
dipikirkan Pengembangan Wilayah Sungai (PWS) Cimanuk adalah
transmigrasi. Tetapi hasil penelitian PSDAL Universitas Padjadjaran
tahun 1991 lalu menunjukkan hanya 129 KK yang berminat
bertransmigrasi, alias sekitar dua persen saja dari jumlah penduduk.
Selebihnya, 2.577 KK memilih pindah ke daerah sekitar genangan,
1.858 KK pindah ke kabupaten laind i daerah Jabar selatan, dan 478
KK memilih tempat pindah sendiri.
Untuk menghindari akibat negatif perpindahan itu, Pimpro PWS
Cimanuk, Ir Hendratno Remiel, menginginkan penduduk dipindah ke
daerah yang sesuai dengan ketrampilan yang didapat masing-masing,
sekaligus berjanji perpindahan ini tidak boleh menurunkan standar
hidup mereka. "Yang mendapat bekal ketrampilan pola industri akan
ditempatkan di sekitar daerah industri," jelas Remiel.
***
APA pun rencana mereka yang berwenang, satu hal pasti dirasakan
penduduk. Penantian panjang tanpa kejelasan apa ujungnya itu, sangat
mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk. Mereka terperangkap
dalam rutinitas yang nyaris menjadi kebosanan karena mereka tidak
berani berinisitif. Yang mereka lakukan hanyalah menunggu dan
menunggu.
Pembangunan yang sebenarnya dapat dilakukan penduduk, tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Hasil-hasil pembangunan yang sudah
dinikmati penduduk sekitar, menjadi barang langka bagi mereka. Hasil
pembangunan yang masih dapat dirasakan paling-paling hanyalah
berdirinya gedung-gedung SD (sekolah dasar) atau sarana jalan.
Hasil pembangunan mendasar lain seperti misalnya listrik,
mereka sulit mengharapkan realisasinya. Kalaupun ada tiang listrik
yang sudah terlanjur dipancang, seperti di Desa Padajaya, Kecamatan
Wado, tiang itu tinggal tegak tanpa kabel. "Kami yang berada di
dalam wilayah daerah genangan, tidak boleh membangun secara fisik,"
ujar Karta, Kepala Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja. Hal senada
dilontarkan Kepala Desa Sukakerja, Ahmad Mansur. Bahkan akibat tidak
diizinkannya pembangunan fisik, sejak 5 April 1993 balai desa
Sukakersa jadi "tidak layak kantor" akibat ambruk di beberapa
bagian. "Kami tidak pernah mendapat dana untuk rehabilitasi balai
desa," ujar Ahmad Mansur.
Keadaan di Desa Sukakersa itu diperparah lagi oleh rendahnya
raihan dana swadaya dari masyarakat. Kecilnya dana dari masyarakat
di desa dengan luas wilayah 448 ha itu, terlihat pula dari kecilnya
raihan PBB yang dalam satu tahun hanya Rp 30.000. Sebabnya, tanah
dan pesawahan di Sukakersa sudah bukan lagi milik penduduk.
Di Desa Cibogo yang belum satu jengkal pun arealnya dibebaskan,
kesadaran penduduk untuk tetap gigih membangun masih tampak. Swadaya
masyarakat untuk membangun sarana fisik bagi kepentingan umum,
seperti merehabilitasi balai desa atau membangun sarana irigasi,
masih dapat dilakukan. "Tahun ini kami merencanakan merehabilitasi
balai desa," ujar Karta.
Akibat ketidakpastian itu juga menyebabkan ambruknya jembatan
Cihonje yang menghubungkan Desa Sukaratu dengan desa-desa lain
seperti Cibogo, Pakualam, Cipaku dan lainnya pertengahan Maret lalu.
Jembatan tua itu tidak kuat menahan derasnya arus air akibat hujan
deras di bagian hulu. Untuk kembali melancarkan arus lalu lintas
bagi kepentingan warganya, Karta akan berunding dengan Kades
Sukaratu untuk membangun kembali jembatan itu.
Tentang larangan pembangunan fisik ini, diakui pula oleh
seorang staf pelaksana proyek, yang bertemu Kompas, ketika sedang
mengumpulkan berkas perjanjian tertulis soal garapan di beberapa
desa. "Larangan itu untuk menghindari kemungkinan buruk yakni adanya
tuntutan penduduk untuk kembali mengajukan klaim atas bangunan baru
itu untuk diberi ganti rugi."
"Kalau disuruh memilih, kami ingin tetap terus tinggal di sini
dan listrik dapat masuk. Tidak hanya tiangnya saja seperti
sekarang," ujar Ny Nyai, penduduk Padajaya, Wado.
Kalau boleh memilih, penduduk di kawasan genangan memang ingin
tetap tinggal di daerah kelahiran mereka. Hanya saja yang menghantui
mereka, kalau proyek itu batal dan ada ketentuan harus mengembalikan
uang ganti rugi yang pernah diterima, dari mana harus mencari uang
karena duit ganti rugi rata-rata sudah habis setelah waktu
pembayaran dulu. ***
KAMI MASIH BETAH TINGGAL DI SINI
"DI dieu mah, hirup henteu paeh ge henteu," ujar seorang
penduduk Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang,
Jabar, yang artinya kira-kira, di sini hidup tidak mati pun tidak.
"Selama saya sekeluarga masih diperbolehkan tinggal di sini,
dan tetap bisa menggarap sawah, saya tetap akan memilih di sini,"
ujar Imam Suparno (50), penduduk Desa Jemah. Tetap kentalnya
persaudaraan di kalangan penduduk, adalah salah satu tali pengikat
penduduk desa calon genangan Bendungan Jatigede kepada tanahnya.
Seperti 17 desa lain di daerah itu yang akan menjadi kawasan
genangan, Sukakersa dan Jemah masih tetap ditinggali penduduk. Meski
khusus untuk dua desa ini, sebagian penduduk telah pindah ke daerah
lain antara tahun 1982 - 1985/1986.
Desa-desa yang akan menjadi kawasan genangan bendungan serba
guna Jatigede, antara lain di Kecamatan Cadasngampar meliputi desa-
desa Jemah, Sukakersa, Ciranggem, Mekarasih, dan Cisampih. Di
Kecamatan Darmaraja meliputi desa-desa Cipaku, Cisurat, Sukamenak,
Jatibungur, Cibogo, Leuwihideung, Pakualam, Karangpakuan, dan
Sukaratu. Di Kecamatan Wado meliputi desa-desa Wado, Padajaya,
Sirnasari, dan Pawenang, serta Desa Karedok di Kecamatan Tomo.
Namun ketika transmigrasi dan perpindahan penduduk ke daerah
lain ramai berlangsung di tengah-tengah gencarnya persiapan rencana
pelaksanaan proyek waktu itu, sebenarnya penguasaan dan pengolahan
atas tanah garapan atau perumahan yang telah dibebaskan tetap
dilakukan sanak keluarga penduduk yang pindah. Karena itu penggarap
sebenarnya tidak berkurang. Dengan penguasaan oleh keluarganya itu,
diharapkan akan memudahkan pengolahan kembali ketika si pemilik
tanah kembali lagi ke desa asal, seperti yang dilakukan Imam Suparno
dan istrinya yang hanya tinggal 10 hari di daerah transmigrasi lalu
bergabung kembali dengan anak-anaknya di daerah asal.
***
AREAL yang telah dibebaskan antara tahun 1982-1985/86 luasnya
2.159 ha, dan tanah itu kembali digarap penduduk walaupun tanpa izin
tertulis. Untuk mengamankan tanah-tanah yang telah dibebaskan,
Selasa (13/4/93) dilakukan perjanjian tertulis antara Pemda
Sumedang, pelaksana proyek, dan petani penggarap. Isi perjanjian
antara lain, sewaktu-waktu tanah itu diperlukan untuk pembangunan
bendungan, penduduk siap meninggalkannya.
Adanya perjanjian ini selain untuk menghindari tuntutan ganti
rugi bila pembangunan bendungan juga memberi keuntungan kepada pemda
karena bisa menarik pajak bumi dan bangunan (PBB).Selama ini tanah
yang dibebaskan itu hanya ditinggali dan digarap secara cuma-cuma.
"Padahal dulu ketika pembebasan, ada perjanjian tidak tertulis kami
tidak akan dikenai pungutan apa pun," ujar seorang penduduk Desa
Jemah, Kecamatan Cadasngampar menanggapi perjanjian tertulis itu.
Bila nanti bendungan jadi dibangun, berarti masih 4.579 ha
areal permukiman dan persawahan lagi yang harus dibebaskan dan 6.642
KK harus dipindahkan. Masalahnya, siapkah penduduk ini pindah tempat
yang berarti akan berubah pula pola kehidupan mereka?
Salah satu penampung perpindahan penduduk ini yang sudah
dipikirkan Pengembangan Wilayah Sungai (PWS) Cimanuk adalah
transmigrasi. Tetapi hasil penelitian PSDAL Universitas Padjadjaran
tahun 1991 lalu menunjukkan hanya 129 KK yang berminat
bertransmigrasi, alias sekitar dua persen saja dari jumlah penduduk.
Selebihnya, 2.577 KK memilih pindah ke daerah sekitar genangan,
1.858 KK pindah ke kabupaten laind i daerah Jabar selatan, dan 478
KK memilih tempat pindah sendiri.
Untuk menghindari akibat negatif perpindahan itu, Pimpro PWS
Cimanuk, Ir Hendratno Remiel, menginginkan penduduk dipindah ke
daerah yang sesuai dengan ketrampilan yang didapat masing-masing,
sekaligus berjanji perpindahan ini tidak boleh menurunkan standar
hidup mereka. "Yang mendapat bekal ketrampilan pola industri akan
ditempatkan di sekitar daerah industri," jelas Remiel.
***
APA pun rencana mereka yang berwenang, satu hal pasti dirasakan
penduduk. Penantian panjang tanpa kejelasan apa ujungnya itu, sangat
mempengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk. Mereka terperangkap
dalam rutinitas yang nyaris menjadi kebosanan karena mereka tidak
berani berinisitif. Yang mereka lakukan hanyalah menunggu dan
menunggu.
Pembangunan yang sebenarnya dapat dilakukan penduduk, tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Hasil-hasil pembangunan yang sudah
dinikmati penduduk sekitar, menjadi barang langka bagi mereka. Hasil
pembangunan yang masih dapat dirasakan paling-paling hanyalah
berdirinya gedung-gedung SD (sekolah dasar) atau sarana jalan.
Hasil pembangunan mendasar lain seperti misalnya listrik,
mereka sulit mengharapkan realisasinya. Kalaupun ada tiang listrik
yang sudah terlanjur dipancang, seperti di Desa Padajaya, Kecamatan
Wado, tiang itu tinggal tegak tanpa kabel. "Kami yang berada di
dalam wilayah daerah genangan, tidak boleh membangun secara fisik,"
ujar Karta, Kepala Desa Cibogo, Kecamatan Darmaraja. Hal senada
dilontarkan Kepala Desa Sukakerja, Ahmad Mansur. Bahkan akibat tidak
diizinkannya pembangunan fisik, sejak 5 April 1993 balai desa
Sukakersa jadi "tidak layak kantor" akibat ambruk di beberapa
bagian. "Kami tidak pernah mendapat dana untuk rehabilitasi balai
desa," ujar Ahmad Mansur.
Keadaan di Desa Sukakersa itu diperparah lagi oleh rendahnya
raihan dana swadaya dari masyarakat. Kecilnya dana dari masyarakat
di desa dengan luas wilayah 448 ha itu, terlihat pula dari kecilnya
raihan PBB yang dalam satu tahun hanya Rp 30.000. Sebabnya, tanah
dan pesawahan di Sukakersa sudah bukan lagi milik penduduk.
Di Desa Cibogo yang belum satu jengkal pun arealnya dibebaskan,
kesadaran penduduk untuk tetap gigih membangun masih tampak. Swadaya
masyarakat untuk membangun sarana fisik bagi kepentingan umum,
seperti merehabilitasi balai desa atau membangun sarana irigasi,
masih dapat dilakukan. "Tahun ini kami merencanakan merehabilitasi
balai desa," ujar Karta.
Akibat ketidakpastian itu juga menyebabkan ambruknya jembatan
Cihonje yang menghubungkan Desa Sukaratu dengan desa-desa lain
seperti Cibogo, Pakualam, Cipaku dan lainnya pertengahan Maret lalu.
Jembatan tua itu tidak kuat menahan derasnya arus air akibat hujan
deras di bagian hulu. Untuk kembali melancarkan arus lalu lintas
bagi kepentingan warganya, Karta akan berunding dengan Kades
Sukaratu untuk membangun kembali jembatan itu.
Tentang larangan pembangunan fisik ini, diakui pula oleh
seorang staf pelaksana proyek, yang bertemu Kompas, ketika sedang
mengumpulkan berkas perjanjian tertulis soal garapan di beberapa
desa. "Larangan itu untuk menghindari kemungkinan buruk yakni adanya
tuntutan penduduk untuk kembali mengajukan klaim atas bangunan baru
itu untuk diberi ganti rugi."
"Kalau disuruh memilih, kami ingin tetap terus tinggal di sini
dan listrik dapat masuk. Tidak hanya tiangnya saja seperti
sekarang," ujar Ny Nyai, penduduk Padajaya, Wado.
Kalau boleh memilih, penduduk di kawasan genangan memang ingin
tetap tinggal di daerah kelahiran mereka. Hanya saja yang menghantui
mereka, kalau proyek itu batal dan ada ketentuan harus mengembalikan
uang ganti rugi yang pernah diterima, dari mana harus mencari uang
karena duit ganti rugi rata-rata sudah habis setelah waktu
pembayaran dulu. ***
Langganan:
Postingan (Atom)

