Cara Efektif Menghadang Penebangan Liar

KOMPAS - Rabu, 20 Aug 2003 Halaman: 30 Penulis: Mulyadi, Agus Ukuran: 8643 Foto: 1
CARA EFEKTIF MENGHADANG PENEBANGAN LIAR
MENGERINGNYA sejumlah sungai di Sumatera Selatan pada musim
kemarau ini, telah menyengsarakan warga yang bermukim di sekitarnya.
Terlebih lagi bagi mereka yang biasa mengandalkan air sungai untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Untuk mendapatkan air, dasar sungai yang telah mengering terpaksa
digali. Dari sumur di dasar sungai itulah sebagian warga kini
menggantungkan kebutuhan air untuk hidupnya.
Itu misalnya dilakukan oleh warga di Kecamatan Cempaka, Kabupaten
Ogan Komering Ilir (OKI). Mengeringnya sungai itu menyebabkan
sebagian dari mereka menggali dasar sungai untuk mendapatkan air.
Akibat lebih besar keringnya sungai dirasakan oleh ribuan petani
yang sawahnya kekeringan, karena air irigasi tidak mengalir lagi.
Irigasi kering karena tidak ada lagi pasokan air dari sungai.
Mengeringnya sungai-sungai pada musim kemarau merupakan akibat
langsung dari rusaknya DAS (daerah aliran sungai), terutama di bagian
hulu. Penebangan liar pepohonan di hutan di kawasan hulu sungai
mengakibatkan hilangnya persediaan air saat kemarau tiba.
Sungai-sungai pun menjadi kering. Warga yang biasa memanfaatkan
air sungai pun terkena getahnya.
***
PENEBANGAN liar beberapa tahun ini memang semakin menjadi-jadi di
hutan-hutan Sumatera bagian selatan. Ratusan ribu hektar hutan di
Sumatera Selatan, Lampung, dan Jambi rusak parah.
Di Jambi, lahan kritis akibat penebangan ilegal dan okupasi
kawasan hutan oleh masyarakat saat ini sedikitnya tercatat mencapai
626.539 hektar, atau 11,82 persen dari luas Provinsi Jambi yang 5,3
juta hektar. Lahan kritis sekitar 110.000 hektar di antaranya itu
berada di Kabupaten Kerinci.
Sebagian kawasan hutan di Provinsi Lampung juga telah rusak. Di
Gunung Betung, misalnya, lebih dari 12.000 hektar hutan rusak.
Kerusakan tersebut mencakup sekitar 60 persen dari total luas hutan
lindung di gunung itu.
Kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu malah lebih parah. Saat ini,
lahan hutan seluas 180.000 hektar rusak parah. Semua kerusakan
tersebut terjadi di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung.
Dari total luas hutan di Bengkulu yang 920.000 hektar, sebanyak
76,42 persen di antaranya, menurut Kepala Dinas Kehutanan Bengkulu
Hidayat Sjahid, adalah hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan
konservasi terluas, yakni 340.000 hektar, berada di kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan sekitar 65.000 hektar berada di
Taman Nasional Bukit Barisan Selasan (TNBBS).
Hidayat mengakui, perusakan hutan sulit dihindari selama
masyarakat sekitar masih membutuhkan lahan untuk membuka kebun.
Perusakan itu pun akan terus berlangsung selama penebangan liar tidak
bisa dihentikan.
Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera
Selatan, Dulhadi, menyatakan, perambahan di hutan konservasi sulit
dibendung. Masyarakat masih kerap membabat hutan untuk membuka kebun
atau pertambakan. Para perambah hutan sudah turun-temurun
melakukannya.
***
MENJAGA hutan yang luas di Bengkulu diakui Hidayat cukup sulit.
Apalagi petugas polisi kehutanan di provinsi itu hanya berjumlah 132
orang.
Dengan jumlah polisi hutan yang terbatas, memang sulit menghadang
aksi-aksi penjarahan atau penebangan liar. Oleh karena itu, bentuk
upaya lain untuk menghadang penebangan liar perlu dilakukan.
Upaya menghadang dan menghadapi penebangan liar di Bengkulu,
salah satunya kini dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Kota Bengkulu.
Mereka tidak mengawasi langsung hutan, melainkan memberantas di
bagian hilir, yakni bisnis kayu olahan di dalam kota.
Dengan dasar penertiban SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan),
Polres Kota Bengkulu menyegel sekitar 60 depot penjualan kayu di kota
tersebut. Selama dilakukan penyegelan, pemiliknya dilarang menjual
kayu di depot milik mereka.
Upaya ini sementara waktu cukup efektif untuk mengurangi
mengalirnya kayu-kayu olahan dari panglong (tempat penggergajian
kayu). Berkurangnya pengiriman kayu dari panglong dipastikan
mengurangi pula kiriman batang-batang pohon dari hutan untuk
digergaji.
Penyegelan sebanyak 60 depot penjualan kayu di Kota Bengkulu itu
sudah berlangsung sejak pekan pertama Agustus 2003.
Penyegelan dilakukan polisi karena para pedagang kayu tersebut
tidak memiliki SKSHH. Surat yang dikeluarkan Dinas Kehutanan setempat
itu merupakan bukti bahwa kayu olahan yang mereka jual bahan baku
kayunya bukan dari hasil penebangan liar.
Akibat penyegelan tersebut, pedagang tidak berani menjual kayu
milik mereka. Meskipun tempat-tempat penjualan itu masih dibuka,
mereka tidak melayani pembeli yang datang.
Seorang pedagang kayu di Jalan Sumatera, Kota Bengkulu, Janil,
menyatakan, tidak berani lagi menjual kayu karena telah disegel
polisi. Namun, dia tetap berharap polisi mengizinkan agar dia tetap
bisa menjual kayu-kayu miliknya.
"Saya ini pedagang kecil. Kayu yang saya jual berasal dari lahan
rakyat, bukan dari hasil penebangan liar di hutan lindung," katanya.
Menurut Janil, seharusnya polisi memberikan kebebasan bagi
pedagang kecil seperti dirinya. Apalagi, menurut dia, kayu yang
dijual berasal dari lahan milik rakyat.
"Kayu yang saya jual berasal dari pohon yang ditebang dari lahan
milik rakyat. Saya memiliki surat keterangan dari kepala desa tempat
kayu itu ditebang. Lagi pula, kayu-kayu yang saya jual jumlahnya
tidak banyak, dan berasal dari kayu- kayu yang kurang berkualitas,"
katanya.
Surat keterangan dari kepala desa itu menyebutkan, kayu yang
dibawa dari panglong tersebut adalah pohon-pohon bahan bakunya
berasal dari lahan milik rakyat. Selembar surat yang diterbitkan pada
Mei 2003 itu juga dilengkapi dengan legalisasi dari pos polisi hutan
dan petugas kepolisian sektor (polsek).
Disebutkan, perjalanan untuk membawa kayu dari panglong ke depot
membutuhkan biaya tidak sedikit. Selain untuk surat keterangan dari
kepala desa sebesar Rp 10.000, dia pun selama perjalanan harus
mengeluarkan biaya lain di sedikitnya enam lokasi dengan besar
pungutan Rp 5.000 hingga Rp 10.000.
Berkaitan dengan penyegelan puluhan depot kayu, Kepala Polres
Kota Bengkulu Ajun Komisaris Besar M Toha Suharto menyatakan,
pihaknya akan mengusut tuntas kasus itu. Penjualan kayu-kayu yang
tidak memiliki dokumen resmi seperti SKSHH tersebut harus diusut
sampai ke akar-akarnya.
Oleh karena itu, Toha menyatakan kayu-kayu di depot penjualan
yang kini menjadi barang bukti tersebut tidak boleh dijual oleh
pemiliknya. "Menjual berarti menghilangkan barang bukti. Itu berarti
telah melakukan tindak pidana lain," ujarnya.
Kasus itu, ungkap Toha, akan terus berlanjut hingga ke
penyidikan. Seandainya dalam penyidikan ditemukan bukti bahwa kayu-
kayu itu berasal dari penebangan liar, berkas penyidikan perkaranya
akan dilimpahkan ke kejaksaan.
Menurut Toha, pihaknya hanya mencoba menegakkan peraturan
mengenai perdagangan kayu. Seharusnya pemilik kayu melengkapi semua
bentuk perizinan, termasuk SKSHH. "Kami hanya melakukan tindakan di
dalam kota, di wilayah yurisdiksi kami. Mengenai pencegahan illegal
logging itu urusan pihak lain, karena bukan berada di wilayah hukum
Kota Bengkulu," katanya.
Penyegelan depot kayu yang dilakukan Polres Kota Bengkulu itu
telah memancing puluhan pedagang melakukan aksi unjuk rasa di DPRD
Kota Bengkulu pada Rabu lalu. Mereka memprotes tindakan polisi yang
dianggap telah mematikan usaha perdagangan kayu di kota itu. Mereka
meminta agar tempat usaha yang telah disegel dibuka kembali.
Terlepas dari benturan kepentingan yang muncul menyusul
penertiban penjualan kayu di Bengkulu, langkah itu diharapkan mampu
menghentikan penebangan liar. Dengan keharusan memiliki SKSHH, para
pedagang harus benar-benar menjual kayu yang berasal hutan produksi.
Di Provinsi Bengkulu sendiri, menurut Hidayat, tidak ada lagi
hutan produksi sejak enam tahun lalu. "Sejak enam tahun lalu, tidak
ada lagi HPH (hak pengusahaan hutan) di Bengkulu," katanya.
Nah, kalau tak ada lagi hutan produksi, dari mana kayukayu yang
dijual kepada masyarakat itu berasal? (AGUS MULYADI)
Foto:
Kompas/Agus Mulyadi
BABAT HUTAN--Penggundulan hutan terus terjadi akibat perambahan dan
penebangan liar. Seperti yang terjadi di kawasan hutan lindung Taba
Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagian hutan di kawasan itu
dibabat agar bisa dijadikan kebun.

Sumatera Selatan dan Jambi 2005, Mampukah Bertahan?

KOMPAS Sumbagsel - Sabtu, 31 Dec 2005 Halaman: 28 Penulis: mul Ukuran: 2581 Foto: 4
Sumatera Selatan dan Jambi 2005
MAMPUKAH BERTAHAN?
Banjir awal tahun 2005 di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dan
Jambi akibat meluapnya sungai-sungai mengawali masa pahit bagi
kehidupan banyak penduduk di dua provinsi itu.
Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada awal Oktober 2005 merupakan pukulan bagi banyak warga
berpenghasilan pas-pasan, termasuk di Sumatera Selatan dan Jambi.
Kenaikan harga BBM, yang diikuti melonjaknya harga-harga barang,
menyebabkan banyak warga tidak mampu membelinya. Penghasilan mereka
tidak lagi mampu menutupi kebutuhan hidup.
Segala daya pun dicoba agar tetap bisa bertahan pada tahun yang
keras ini. Melambungnya harga minyak tanah dihadapi sebagian penduduk
dengan beralih memakai kayu bakar. Ketidakmampuan membeli beras
cukup, disiasati pula dengan mengonsumsi oyek dicampur nasi. Oyek
adalah makanan yang dibuat dari singkong.
Bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah sebagai
kompensasi kenaikan harga BBM tetap tidak mampu membantu penduduk
miskin yang menerimanya untuk keluar dari jerat kemiskinan. Apalagi
pembagiannya carut-marut di banyak daerah.
Mampukah mereka terus bertahan pada tahun 2006?(mul)
Foto: 4
1. Kompas/Agus Mulyadi
Meluapnya Sungai Ogan di Sumatera Selatan menyebabkan banjir di enam
desa di Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, pada Januari
2005. Warga terpaksa menggunakan perahu dari rumah mereka agar bisa
beraktivitas di luar rumah. Setiap awal tahun, banjir akibat
meluapnya sungai terjadi di sejumlah daerah di provinsi itu.
2. Kompas/Agus Mulyadi
Seorang ibu rumah tangga berusia muda di Kampung Lima, Desa Sumber
Agung, Kecamatan Lempuing, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan,
tengah membersihkan oyek yang hendak dijemur, 21 September 2005.
Sejak kampung itu mulai dihuni pada tahun 1973, sebagian besar
warganya mengonsumsi oyek yang dibuat dari singkong dicampur nasi
karena mereka tidak mampu membeli beras dalam jumlah banyak.
3. Kompas/Ilham Khoiri

Yusnawati, ibu rumah tangga di Kelurahan 15 Ulu, Palembang, terpaksa
beralih memakai kayu bakar karena minyak tanah langka dan mahal
harganya.
4. Kompas/H Nasrul Thahar

Warga miskin penerima dana kompensasi BBM dari Kecamatan Jelutung,
Kota Jambi, menyerbu Kantor Pos Jelutung, 5 Oktober lalu. Pembagian
bantuan langsung tunai tahap pertama tersebut sempat menimbulkan
gejolak di sejumlah lokasi di Jambi. Pembagian tahap kedua akan
dilaksanakan awal Januari ini.

LINTAS TIMUR BARAT: Belajar Gotong Royong di Seblat Ulu

KOMPAS - Minggu, 11 Dec 2005 Halaman: 41 Penulis: mul; iam; jos Ukuran: 6389 Foto: 2

Lintas Timur Barat
BELAJAR GOTONG ROYONG DI SEBLAT ULU

Hanya dalam waktu dua hari, di atas tanah yang sebelumnya kosong
itu berdiri satu rumah panggung berukuran empat meter kali enam
meter. Rumah dengan satu kamar itu siap ditempati Gustin (28) bersama
istri dan seorang anaknya.

Terciptanya rumah baru tersebut bukan terjadi di dalam acara
reality show seperti yang ditayangkan di salah satu televisi swasta.
Itu benar-benar terjadi di Desa Seblat Ulu, Kecamatan Lebong Utara,
Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.
Hal itu terwujud berkat gotong royong warga desa. Di negara yang
belakangan ini tingkat kebersamaan sebagian warganya mulai rapuh
akibat menjunjung tinggi keduniawian, masih ditemukan sifat dasar
bangsa ini.

Tanpa memikirkan pamrih, berupa bayaran atau imbalan lain, warga
Seblat Ulu bergotong royong membantu Gustin yang semenjak berkeluarga
memang belum memiliki rumah. Ayah satu anak itu, hingga rumah impian
belum terwujud, tinggal di rumah seorang tetangganya.

"Tidak enak terus-terusan tinggal di rumah orang," katanya, saat
bersama puluhan tetangga tengah beristirahat makan siang, Minggu
(13/11).

Desa Seblat Ulu adalah perkampungan terpencil di kaki Gunung
Seblat. Kota terdekat adalah Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebing,
yang berjarak 30 kilometer selatan desa itu. Keterpencilan dan
ketertinggalan desa yang berbatasan langsung dengan hutan Taman
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) itu mendorong anggota masyarakat tetap
memelihara kebersamaan.

Gotong royong dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Puluhan
laki-laki membangun rumah dan tetangga perempuan memasak di dapur.
Sementara itu, bocah-bocah laki-laki dan perempuan bermain di
pelataran rumah, sebagian coba-coba membantu pekerjaan orang dewasa.

Setelah menikmati makan siang bersama dengan menu ala kadarnya,
puluhan lelaki turun ke salah satu areal kosong di pinggir jalan. Ada
yang langsung memotong bambu, menggergaji kayu, atau memaku papan.
Begitu rangka bangunan telah siap, para lelaki segera mendirikan
rumah.

Rumah penduduk setempat umumnya berbentuk panggung dari kayu,
dengan atap sirap, ijuk, atau seng. Selain menggunakan papan,
sebagian dinding memanfaatkan bambu tua yang dibelah-belah. Rumah-
rumah itu terletak di kiri-kanan jalan tanah liat yang membelah desa.

Untuk mewujudkan impian memiliki rumah panggung seperti itu,
Gustin menghabiskan biaya Rp 4 juta. Itu sudah termasuk bahan baku
kayu, makanan untuk tetangga yang membantu, serta pembelian atap
seng. Uang sebesar itu dikumpulkan Gustin bertahun-tahun.
Kebersamaan

Di Seblat Ulu, warga yang bekerja tak dibayar dengan uang sepeser
pun. Mereka hanya menerima jatah makan bersama, beberapa batang
rokok, dan secangkir kopi. Tetapi, semua pekerjaan dilakukan tanpa
keluh kesah, bahkan kerap diselingi senda gurau yang membuat suasana
meriah.

Kemauan seperti itu membutuhkan niat kuat, meskipun sebagian
penduduk di desa itu tinggal berpencaran dengan jarak cukup jauh.
Sebagian warga membangun rumah di pinggiran sungai dan sebagian lagi
tinggal di gubuk di tengah kebun nilam yang berbatasan dengan
lebatnya hutan kawasan TNKS. Jarak itu hanya dapat ditempuh dengan
berjalan kaki. Anshori (32) datang dari kebun yang berjarak sekitar
tiga kilometer. Perjalanan harus melalui jalan setapak di tengah
belantara atau pinggiran sungai yang becek.

"Meskipun jauh, saya selalu datang setiap ada yang bangun rumah.
Dengan menolong orang lain, saya bisa berharap dapat bantuan dari
orang lain. Inilah yang namanya hidup bermasyarakat," katanya.

Menurut Kepala Desa Seblat Ulu, Muhajir, gotong royong telah jadi
tradisi desa sejak puluhan tahun lalu. Hidup di tengah belantara
membuat mereka tetap menyatu dari dulu sampai sekarang.
Arpan, warga Seblat Ulu lainnya, mengemukakan, hidup bergotong
royong memang telah dikenalnya sejak ia kecil. "Kami ikhlas
menjalankannya. Kalau tidak gotong royong, sulit bagi kami bertahan
di daerah terpencil seperti ini. Jika ada kesulitan, tetangga pasti
akan turun membantu," ujar Arpan.

Kehilangan waktu dua hari, seperti untuk membangun rumah Gustin,
sebenarnya merugikan warga yang umumnya bekerja sebagai peladang.
Mereka tidak bisa mengolah ladang di lahan rambahan di kawasan TNKS
sehingga tidak mendapat penghasilan.

Berpindah-pindah
Warga desa berasal dari sekelompok pencari ikan dari Muara Aman,
yang mulai berpetualang sambil mencari lahan pertanian subur sejak
puluhan tahun lalu. Sebelum tiba di desa itu, para pendahulu mereka
telah tiga kali pindah. Terakhir pada tahun 1982, kelompok masyarakat
itu membuka lahan dan akhirnya menetap di daerah yang kemudian
menjadi Desa Seblat Ulu, sampai sekarang.

Sejak berpindah-pindah hingga saat ini, anggota masyarakat selalu
menjaga keutuhan kelompok dengan cara saling membantu satu sama lain.
Dengan begitu, mereka bisa bertahan menghadapi segala kesulitan.
Sikap itu terus dijaga dan diturunkan kepada anak cucu.

Kesulitan itu begitu terasa karena desa tersebut memang minim
fasilitas. Puskesmas terdekat berada di Muara Aman. Wargayang sakit
harus dibawa ke sana dengan menumpang ojek atau ditandu ramai-ramai.
Sedikit sekali anak yang bersekolah karena desa itu hanya memiliki
SD, sedangkan SMP terdekat juga di Muara Aman.

Di sana juga tak ada televisi atau radio yang bisa menyiarkan
hiburan dan berita, sedangkan listrik belum masuk. Hiburan didapatkan
dari obrolan ringan antarsesama warga yang dilakukan malam hari
sepulang kerja.

"Kadang-kadang kami main kartu domino sambil ngobrol ngalor-
ngidul. Tetapi, kalau terus begitu, jenuh juga. Jadi, kami berusaha
saling menghibur," kata Lovi, Sekretaris Desa Seblat Ulu.
(mul/iam/jos)

Peta: 1
Desa Seblat Ulu
Foto: 1
Kompas/B Josie Susilo Hardianto
Para siswa yang berasal dari Dusun Sungai Lisai harus berjalan kaki
menyeberang sungai dan kemudian beristirahat di Dusun Seblat Ulu,
sebelum melanjutkan perjalanan ke Muara Aman dengan menggunakan ojek.
Mereka terpaksa indekos di Muara Aman dan pulang kampung setahun dua
kali.
Foto: 2
KOMPAS/B JOSIE SUSILO HARDIANTO
Sebagian warga Dusun Ketenong I tinggal di pinggir hutan seperti
umumnya warga Dusun Seblat Ulu dan Sungai Lisai.