KOMPAS - Senin, 19 Jan 2004 Halaman: 30 Penulis: mul Ukuran: 4008 Foto: 1
DMDI, TIDAK SEBATAS WACANA
SEMENJAK Dunia Melayu Dunia Islam dibentuk empat tahun lalu,banyak kemajuan telah dicapai terutama dalam bidang pariwisata antaraIndonesia dan Malaysia," papar Presiden DMDI Datuk Seri Mohd Ali BinMohd Rustam yang juga Ketua Menteri Malaka.
Ia mencontohkan, pada tahun 1999 kunjungan wisatawan dariIndonesia ke Negara Bagian Malaka, Malaysia, baru 12.000 orang pertahun. Tetapi sampai November 2003 telah mencapai 72.000orang."Sampai dengan akhir 2003, saya yakin 80.000 wisatawanIndonesia datang ke Malaka," ucapnya, pertengahan Desember 2003.
Kalau hanya menilik data dari penuturan Presiden Dunia MelayuDunia Islam (DMDI) tersebut, terlihat bahwa negara bagian di Malaysia itulah yang lebih banyak menuai keuntungan sejak terbentuknya DMDI. Namun, mengenai keuntungan itu hanya diraih Malaka, dibantah oleh Moh Ali."Jumlah warga Malaka yang berkunjung ke Indonesia juga makin banyak," katanya.
Namun, dia tidak menyebutkan angka pelancong asal Malaka yang berwisata ke Indonesia.Peningkatan jumlah wisatawan tersebut didukung oleh penerbangan langsung dari beberapa kota di Sumatera ke Malaka, seperti dari Pekanbaru dan Padang ke Malaka."Saat ini, dari Sumatera setiap hari ada penerbangan langsung keMalaka," ungkap Mohd Ali.
Penerbangan langsung Pangkal Pinang-Malaka pun kini tengah dijajaki. Ia menyatakan pula bahwa kerja sama yang dilakukan tidak hanya sebatas bidang wisata. Di bidang perdagangan telah cukup lama kerjasama dilakukan. Antara Malaka dan Indonesia telah dilakukan kerjasama perdagangan, di antaranya perabot kayu Jepara."Antara Malaysia dan Indonesia sudah ada pertukaran barang, seperti perabot kayu. Di Malaka bahkan sudah ada perkampunganperabot. Kami akan menjual banyak perabot dari Indonesia, selain dari Malaysia sendiri. Di perkampungan perabot itu kami jual barangIndonesia," tuturnya.
Menurut Mohd Ali, dengan kerap bertemu, saling bekerja sama di antara bangsa serumpun Melayu, maka masa depan perdagangan menjadilebih terjamin. Warga Malaysia, misalnya, kini lebih banyak membeliperabot kayu dari Indonesia, seperti dari Jepara, Jawa Tengah."Kita lihat, dengan cara seperti ini masa depan perdagangan lebihterjamin," tutur Mohd Ali.
Disebutkan, banyak pula pertukaran bahan-bahan makanan antara Indonesia dan Malaysia yang telah dilakukan beberapa tahun belakanganini. Dengan berbagai pertemuan yang lebih intensif, niscaya kemajuan kerja sama akan menjadi lebih pasti.Contoh berkembangnya kerja sama antara negeri serumpun Melayu tersebut, misalnya, terlihat dari dilakukannya kesepakatan kerja sama antara Malaka dan Bangka Belitung di sela-sela acara Festival DMDI diPangkal Pinang.
Sebelum meninggalkan Negeri Serumpun Sebalai, bertempat diBandara Depati Umar Pangkal Pinang, dilakukan penandatanganan kesepahaman (MOU/memorandum of understanding) antara Kamar Dagang danIndustri Bangka Belitung dan mitranya, Kamar Dagang Malaka.Dalam MOU itu di antaranya disepakati bahwa Bangka Belitung akan mengekspor terasi ke Malaka, sementara dari negara tetangga itu akan diimpor kecap.
Pertemuan-pertemuan dalam koridor DMDI agaknya tidak sebatas wacana. Dari pertemuan, penjajakan, dan segala macam perbincangandalam temu bisnis yang dilakukan antardelegasi, nantinya akandilanjutkan dengan wujud nyata kerja sama di segala bidang.Kerja sama ekonomi seperti perdagangan berbagai jenis produkmaupun di bidang pendidikan, budaya, dan lainnya akan terus dilakukandan semakin ditingkatkan. (agus mulyadi)
Foto: 1Kompas/Agus Mulyadi
ANTUSIAS - Ribuan warga Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung antusias menyaksikan acarapembukaan Festival Dunia Melayu Dunia Islam dalam bentuk karnavalbudaya. Meskipun hujan turun, mereka tetap menyaksikannya hinggaacara selesai. Sebagian besar warga berbekal payung.
Rabu, 16 Juli 2008
Bukan Sekadar Bikin Warga Senang
KOMPAS - Senin, 19 Jan 2004 Halaman: 31 Penulis: mul Ukuran: 3711 Foto: 1
BUKAN SEKADAR BIKIN WARGA SENANG
SELAMA lima hari lima malam wajah Kota Pangkal Pinang berubahdari biasanya. Meskipun hujan kerap menyiram ibu kota Negeri SerumpunSebalai tersebut, kegembiraan tetap terpancar dari warga di berbagaisudut kota.Inilah pesta rakyat yang terpancar dari kegiatan Festival DuniaMelayu Dunia Islam (DMDI) di Pangkal Pinang di penghujung tahun 2003, 13-17 Desember.
Festival bangsa serumpun yang berpusat di LapanganMerdeka, Pangkal Pinang, itu telah menerbitkan kegembiraan bagi wargakota dan daerah sekitarnya.Mungkin karena haus akan hiburan, atau memang warna festival mencocoki aspirasi budaya warga setempat, sehingga mereka terlihatbegitu antusias untuk menyaksikannnya dari awal hingga akhirfestival. Bahkan, saat acara pembukaan festival yang diguyur hujan, sekitar 10.000 warga yang mengelilingi Lapangan Merdeka tidak beranjak dari tempat mereka berdiri dengan bermodalkan payung ditangan.
"Warga Bangka memang haus hiburan. Kalau ada artis Ibu Kota yangberpentas di sini, Lapangan Merdeka selalu penuh pengunjung. Jalanan di sekitar lapangan juga dipenuhi orang dan kendaraan," ungkapseorang petugas hotel di dekat Lapangan Merdeka.
Mungkin karena warga haus terhadap hiburan itulah Festival DMDI mampu menyedot banyak pengunjung. Setiap malam, pergelaran keseniandari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta dari negara tetangga serumpun Melayu, selalu disaksikan ribuan penonton.Padat dan sesaknya manusia tidak hanya terjadi di Lapangan Merdeka yang becek akibat sering disiram hujan, tetapi juga di jalan-jalan sekitarnya. Sepeda motor selalu memadati jalanan menuju kelapangan. Udara malam pun menjadi sesak akibat asap knalpot kendaraanroda dua itu.
Toh "kesengsaraan" yang ditimbulkan dari banyaknya warga yangdatang tidak membuat kendur semangat warga untuk menonton. FestivalDMDI di Pangkal Pinang benar-benar telah menjadi pesta rakyat. Keramaian dan kegaduhan pengunjung terjadi pada malam pembukaandan penutupan, karena di panggung utama tampil artis Ibu Kota.
Pada malam penutupan, pengunjung tidak hanya dihibur oleh "Ratu Zapin"Iyet Bustomi dan Ratu Dangdut Camelia Malik.Pada malam itu warga juga disuguhi pertunjukan kembang api yang jarang mereka saksikan. Untuk mewujudkan kegembiraan itu, tentu membutuhkan modal tidak sedikit.
Gubernur Bangka Belitung Hudarni Rani menyebutkan, biayauntuk penyelenggaraan Festival DMDI di daerahnya menelan biaya Rp 1,8 miliar yang berasal dari APBD setempat."Kalau dihitung-hitung, setiap warga Bangka Belitung membiayai festival ini kurang dari Rp 2.000 per orang," ujar Hudarni.
Saat ini penduduk provinsi kepulauan itu berjumlah lebih dari 900.000 orang.Hudarni mengakui, penyelenggaraan Festival DMDI pada awalnya sempat ditentang sejumlah warga yang menganggapnya sebagai pemborosan. "Tetapi lebih dari 99,99 persen warga mendukungnya.Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, manfaat yang diraihdari festival ini sangat besar bagi Bangka Belitung," ungkapnya.
Bagi Bangka Belitung, manfaat yang diraih memang bukan hanya kegembiraan warga yang menikmati festival. Dari acara itu, sejumlah penjajakan kerja sama dilakukan dengan negeri serumpun.Berlangsungnya festival itu pun diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya investasi di provinsi tersebut.
Festival DMDI agaknya memang bukan hanya sekadar hura-hura, atauhanya sesaat menggembirakan masyarakat Bangka Belitung belaka. (agus mulyadi)
Foto: 1Kompas/Agus Mulyadi
PESTA RAKYAT - Festival DMDI di Kota Pangkal Pinang benar-benar pestarakyat.
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:00 0 komentar
BUKAN SEKADAR BIKIN WARGA SENANG
SELAMA lima hari lima malam wajah Kota Pangkal Pinang berubahdari biasanya. Meskipun hujan kerap menyiram ibu kota Negeri SerumpunSebalai tersebut, kegembiraan tetap terpancar dari warga di berbagaisudut kota.Inilah pesta rakyat yang terpancar dari kegiatan Festival DuniaMelayu Dunia Islam (DMDI) di Pangkal Pinang di penghujung tahun 2003, 13-17 Desember.
Festival bangsa serumpun yang berpusat di LapanganMerdeka, Pangkal Pinang, itu telah menerbitkan kegembiraan bagi wargakota dan daerah sekitarnya.Mungkin karena haus akan hiburan, atau memang warna festival mencocoki aspirasi budaya warga setempat, sehingga mereka terlihatbegitu antusias untuk menyaksikannnya dari awal hingga akhirfestival. Bahkan, saat acara pembukaan festival yang diguyur hujan, sekitar 10.000 warga yang mengelilingi Lapangan Merdeka tidak beranjak dari tempat mereka berdiri dengan bermodalkan payung ditangan.
"Warga Bangka memang haus hiburan. Kalau ada artis Ibu Kota yangberpentas di sini, Lapangan Merdeka selalu penuh pengunjung. Jalanan di sekitar lapangan juga dipenuhi orang dan kendaraan," ungkapseorang petugas hotel di dekat Lapangan Merdeka.
Mungkin karena warga haus terhadap hiburan itulah Festival DMDI mampu menyedot banyak pengunjung. Setiap malam, pergelaran keseniandari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta dari negara tetangga serumpun Melayu, selalu disaksikan ribuan penonton.Padat dan sesaknya manusia tidak hanya terjadi di Lapangan Merdeka yang becek akibat sering disiram hujan, tetapi juga di jalan-jalan sekitarnya. Sepeda motor selalu memadati jalanan menuju kelapangan. Udara malam pun menjadi sesak akibat asap knalpot kendaraanroda dua itu.
Toh "kesengsaraan" yang ditimbulkan dari banyaknya warga yangdatang tidak membuat kendur semangat warga untuk menonton. FestivalDMDI di Pangkal Pinang benar-benar telah menjadi pesta rakyat. Keramaian dan kegaduhan pengunjung terjadi pada malam pembukaandan penutupan, karena di panggung utama tampil artis Ibu Kota.
Pada malam penutupan, pengunjung tidak hanya dihibur oleh "Ratu Zapin"Iyet Bustomi dan Ratu Dangdut Camelia Malik.Pada malam itu warga juga disuguhi pertunjukan kembang api yang jarang mereka saksikan. Untuk mewujudkan kegembiraan itu, tentu membutuhkan modal tidak sedikit.
Gubernur Bangka Belitung Hudarni Rani menyebutkan, biayauntuk penyelenggaraan Festival DMDI di daerahnya menelan biaya Rp 1,8 miliar yang berasal dari APBD setempat."Kalau dihitung-hitung, setiap warga Bangka Belitung membiayai festival ini kurang dari Rp 2.000 per orang," ujar Hudarni.
Saat ini penduduk provinsi kepulauan itu berjumlah lebih dari 900.000 orang.Hudarni mengakui, penyelenggaraan Festival DMDI pada awalnya sempat ditentang sejumlah warga yang menganggapnya sebagai pemborosan. "Tetapi lebih dari 99,99 persen warga mendukungnya.Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, manfaat yang diraihdari festival ini sangat besar bagi Bangka Belitung," ungkapnya.
Bagi Bangka Belitung, manfaat yang diraih memang bukan hanya kegembiraan warga yang menikmati festival. Dari acara itu, sejumlah penjajakan kerja sama dilakukan dengan negeri serumpun.Berlangsungnya festival itu pun diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya investasi di provinsi tersebut.
Festival DMDI agaknya memang bukan hanya sekadar hura-hura, atauhanya sesaat menggembirakan masyarakat Bangka Belitung belaka. (agus mulyadi)
Foto: 1Kompas/Agus Mulyadi
PESTA RAKYAT - Festival DMDI di Kota Pangkal Pinang benar-benar pestarakyat.
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:00 0 komentar
KOMPAS - Senin, 19 Jan 2004 Halaman: 31 Penulis: mul Ukuran: 8581 Foto: 1
BERSATULAH BANGSA MELAYU
PRESIDEN DMDI Datuk Seri Mohd Ali bin Mohd Rustam mengingatkan agar bangsa Melayu harus bersatu sehingga dapat lebih maju dan mampu bersaing dengan bangsa kulit putih. Masa lalu yang kelam, ketika bangsa kulit putih yang disebutnya sebagai bangsa Eropa menaklukkan banyak negara di Asia, Amerika, Afrika, dan belahan dunia lain, hendaknya tidak terulang lagi.
MELALUI persatuan di antara negara-negara rumpun Melayu, campurtangan yang dilakukan orang kulit putih untuk menguasai negara lainsaat ini bisa dihadapi."Persatuan itu diperlukan agar dapat mencegah campur tanganmereka terhadap negara-negara merdeka," ujar Datuk Seri Mohd Ali binMohd Rustam saat acara pembukaan Festival Dunia Melayu Dunia Islam(DMDI) di Pangkal Pinang, pertengahan Desember 2003.
Mohd Ali, yang juga Ketua Menteri Negara Bagian Malaka, Malaysia,mengingatkan, apa yang terjadi di Irak dan Afganistan adalah salahsatu bentuk campur tangan bangsa kulit putih terhadap negara merdeka.Presiden DMDI itu mengingatkan pula bahwa pada masa lalu bangsakulit putih melakukannya dalam bentuk penguasaan (penjajahan)terhadap negara lain.
Adapun pada masa kini bangsa kulit putihmelakukannya lewat cara campur tangan di negara-negara berdaulat,termasuk di negara rumpun Melayu serta negara-negara Islam lainnya.Oleh karena itu, dalam pandangan Mohd Ali, di tengah eraglobalisasi sekarang, kerja sama di antara negara-negara rumpunMelayu mutlak diperlukan agar tidak tergilas bangsa lain.
Mohd Ali mengimbau bangsa Melayu yang tersebar di banyak negaraagar lebih meningkatkan kerja sama itu. Dengan landasan budaya Melayudan keimanan agama Islam yang sama, katanya, kerja sama akan lebihmudah dilaksanakan."Bangsa Melayu dan Islam memiliki potensi yang besar untuk maju.Jumlah penduduk Melayu di seluruh dunia sebanyak 300 juta jiwa,sedangkan jumlah penduduk negara-negara Islam 1,2 miliar. Denganpotensi kekayaan alam dan penduduk yang besar, peluang untuk lebihmaju menjadi sangat besar," ujarnya.
Prof Dr Datuk Abdul Latif Abu Bakar, pengurus Bidang SosialBudaya DMDI serta pengkaji media di Universitas Malaysia,mengingatkan hal sama."Menghadapi arus dan gelombang globalisasi yang negatif yang bisamemusnahkan jati diri suatu bangsa, sewajarnyalah rumpun Melayumemperkokoh nilai-nilai murni dalam adat istiadat dan seni budaya.Dalam konteks wadah Dunia Melayu Dunia Islam yang kerap mengadakanpertemuan, martabat dan jati diri bangsa Melayu akan bisadipertahankan," kata Abdul Latif Abu Bakar.
Akan tetapi, Abdul Latif Abu Bakar seusai seminar DMDI di Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingatkan bahwa bersatunya bangsa-bangsa rumpun Melayu bukan berarti memisahkan diri dari bangsa lain dan tidak melakukan kerja sama dengan bangsa lain. Selain saling bekerja sama di antara sesama bangsa serumpun, bangsa Melayu justru harus meningkatkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi kemajuan yang hendak dicapai.
Dengan kata lain, ujar Abdul Latif Abu Bakar, bangsa Melayu hendaknya tidak mengisolasi diri menghadapi gempuran bangsa lain berikut segala bentuk kebudayaannya. Malah sebaliknya, kerja sama dengan bangsa lain pun harus ditingkatkan, dengan cara membuka diri dan bekerja sama dengan mereka.
"Saya akan mengingatkan jika ada pemimpin Melayu yang mengajaknegeri-negeri serumpun untuk meninggalkan kerja sama dengan bangsalain. Itu tidak boleh terjadi karena kerja sama justru harusditingkatkan demi kemajuan yang hendak diraih," tandasnya.
Dalam Festival DMDI di Bangka Belitung, keterbukaan untuk bekerjasama dengan bangsa lain itu sebenarnya sudah terlihat dari kehadirandelegasi dari negara-negara di luar Melayu semisal Taiwan dan Jepang. Dalam seminar DMDI, salah satu pembicara malah berasal dari Taiwan.
Pertemuan negeri serumpun dalam bentuk Festival DMDI sendiri,menurut Gubernur Bangka Belitung Hudarni Rani, sebenarnya lebih dalam kepentingan kebudayaan.Dalam kaitan ini, pembangunan budaya tetap diperlukan dan tidakboleh diabaikan. Tanpa pembangunan budaya, kata Hudarni, pembangunanfisik yang dilaksanakan akan menjadi sia-sia.
"Tidak bisa diingkari bahwa pembangunan hendaknya harus didasaripula dengan landasan budaya. Aspek budaya akan menjadi penguatpembangunan. Bagaimana jadinya kalau pembangunan budaya tidakdilakukan," ujarnya menegaskan.
Namun, Hudarni mengakui bahwa melalui pertemuan-pertemuan negeriserumpun, seperti dalam Festival DMDI, terbuka peluang kerja sama dibidang ekonomi yang saling menguntungkan. Bagi Bangka Belitung sendiri, acara seperti itu merupakankesempatan untuk mengenalkan segala potensi yang ada agar investordatang untuk turut membangun Negeri Serumpun Sebalai tersebut.
BUDAYA Melayu sebagai salah satu perekat kerja sama agaknyamerupakan modal utama bagi negara-negara serumpun. Oleh karena itu,melalui wadah DMDI, rumpun Melayu mencoba untuk bangkit lebih maju.
Menurut Abdul Latif Abu Bakar, pembentukan DMDI oleh KerajaanNegeri Malaka bertujuan meningkatkan pembangunan negeri. Selain itu,juga untuk mewujudkan hubungan silaturahmi antara Malaka dan negara-negara Islam di seluruh dunia, melalui peranannya sebagai pusatpertemuan Islam dunia.DMDI, yang dibentuk pada tahun 2000 dan berpusat di Malaka, setiap tahun mengadakan konvensi (pertemuan).
Menurut Presiden DMDIMohd Ali bin Mohd Rustam, sejak terbentuknya DMDI telah dilakukanserangkaian pertemuan. "Setiap Oktober, pertemuan DMDI dilaksanakandi Malaka. Di luar Oktober, pertemuan bisa dilakukan di berbagainegara lain, tiga hingga empat kali," papar Ketua Menteri Malaka tersebut.
Sejumlah pertemuan pernah dilakukan antara lain di Palembang pada tahun 2001, Medan (2002), serta tahun 2003 di Bukittinggi (SumateraBarat), Sri Lanka, dan Kamboja. Pertemuan terakhir tahun inidilaksanakan di Pangkal Pinang.Abdul Latif Abu Bakar mengemukakan pula bahwa usaha Malaka mempererat tali silaturahmi di antara rumpun Melayu merupakan satu kesinambungan dari sejarah masa lalu, yakni memakmurkan Asia Tenggara dengan semangat persaudaraan Islam. Malaka masa lalu juga pernah menjadi pusat kegiatan dakwah dan pengembangan agama Islam.
"Ketika itu, sebagaimana yang diharapkan Kerajaan Negeri Malaka sekarang, Malaka hendaknya bisa menjadi pusat perdagangan yang makmur," ujarnya.DMDI selama ini telah menghimpun para pemimpin dan tokoh Islamdari seluruh dunia untuk membahas menyangkut berbagai aspekkepentingan bersama. Persoalan yang akan dibahas terutama berkaitandengan sosial, budaya, dan ekonomi.
Menurut Abdul Latif Abu Bakar, DMDI juga bisa mewujudkan dan mengeratkan hubungan di antara dunia Melayu dengan dunia Islam dikalangan pemimpin-pemimpin berbagai bidang. "Kami juga berusahamengembalikan kegemilangan Malaka sebagai pusat pertemuan tokoh-tokohIslam dari seluruh dunia, dalam usaha mewujudkan kesatuan danperpaduan umat Islam, khususnya bangsa Melayu," ujarnya.
Setiap pertemuan yang diadakan dalam wadah DMDI, demikian AbdulLatif Abu Bakar, memang diharapkan dapat lebih mempererat hubungansilaturahmi dan meneruskan usaha kerja sama. "Saling membantu sangatdiperlukan bagi pembangunan negara, provinsi, atau negeri, dalamkerja sama yang saling menguntungkan. Itu semua dilakukan demi kejayaan dan kemajuan umat Islam di seluruh dunia, khususnya bangsa Melayu," katanya menambahkan.
Ia melanjutkan, bangsa Melayu sebagai bangsa yang terbuka dantersebar dalam berbagai negara memang tidak berkehendak mengisolasidiri. Mereka mencoba bersatu dan bekerja sama, demi kemajuan bersamapula. Melalui wadah DMDI, impian itu hendak diwujudkan.DMDI itu tentunya tidak berhenti "mengabdi" hanya untukkepentingan Malaka belaka, yang selama ini menjadi motornya. Ke depan, negeri-negeri serumpun Melayu maupun negara-negara Islamseharusnya akan dapat merasakan manfaatnya pula. (agus mulyadi)
Foto: 1Kompas/Agus Mulyadi
KETUPAT RAKSASA - Ketupat raksasa (ketupat akek antak) dan lepatraksasa (lepat akek antak) secara khusus dibuat warga menyambutFestival Dunia Melayu Dunia Islam di Pangkal Pinang, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung. Ketupat raksasa seberat 400 kilogramtersebut dimasak selama 15 jam, sedangkan lepat raksasa dimasakselama empat jam.
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:03 0 komentar
BERSATULAH BANGSA MELAYU
PRESIDEN DMDI Datuk Seri Mohd Ali bin Mohd Rustam mengingatkan agar bangsa Melayu harus bersatu sehingga dapat lebih maju dan mampu bersaing dengan bangsa kulit putih. Masa lalu yang kelam, ketika bangsa kulit putih yang disebutnya sebagai bangsa Eropa menaklukkan banyak negara di Asia, Amerika, Afrika, dan belahan dunia lain, hendaknya tidak terulang lagi.
MELALUI persatuan di antara negara-negara rumpun Melayu, campurtangan yang dilakukan orang kulit putih untuk menguasai negara lainsaat ini bisa dihadapi."Persatuan itu diperlukan agar dapat mencegah campur tanganmereka terhadap negara-negara merdeka," ujar Datuk Seri Mohd Ali binMohd Rustam saat acara pembukaan Festival Dunia Melayu Dunia Islam(DMDI) di Pangkal Pinang, pertengahan Desember 2003.
Mohd Ali, yang juga Ketua Menteri Negara Bagian Malaka, Malaysia,mengingatkan, apa yang terjadi di Irak dan Afganistan adalah salahsatu bentuk campur tangan bangsa kulit putih terhadap negara merdeka.Presiden DMDI itu mengingatkan pula bahwa pada masa lalu bangsakulit putih melakukannya dalam bentuk penguasaan (penjajahan)terhadap negara lain.
Adapun pada masa kini bangsa kulit putihmelakukannya lewat cara campur tangan di negara-negara berdaulat,termasuk di negara rumpun Melayu serta negara-negara Islam lainnya.Oleh karena itu, dalam pandangan Mohd Ali, di tengah eraglobalisasi sekarang, kerja sama di antara negara-negara rumpunMelayu mutlak diperlukan agar tidak tergilas bangsa lain.
Mohd Ali mengimbau bangsa Melayu yang tersebar di banyak negaraagar lebih meningkatkan kerja sama itu. Dengan landasan budaya Melayudan keimanan agama Islam yang sama, katanya, kerja sama akan lebihmudah dilaksanakan."Bangsa Melayu dan Islam memiliki potensi yang besar untuk maju.Jumlah penduduk Melayu di seluruh dunia sebanyak 300 juta jiwa,sedangkan jumlah penduduk negara-negara Islam 1,2 miliar. Denganpotensi kekayaan alam dan penduduk yang besar, peluang untuk lebihmaju menjadi sangat besar," ujarnya.
Prof Dr Datuk Abdul Latif Abu Bakar, pengurus Bidang SosialBudaya DMDI serta pengkaji media di Universitas Malaysia,mengingatkan hal sama."Menghadapi arus dan gelombang globalisasi yang negatif yang bisamemusnahkan jati diri suatu bangsa, sewajarnyalah rumpun Melayumemperkokoh nilai-nilai murni dalam adat istiadat dan seni budaya.Dalam konteks wadah Dunia Melayu Dunia Islam yang kerap mengadakanpertemuan, martabat dan jati diri bangsa Melayu akan bisadipertahankan," kata Abdul Latif Abu Bakar.
Akan tetapi, Abdul Latif Abu Bakar seusai seminar DMDI di Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengingatkan bahwa bersatunya bangsa-bangsa rumpun Melayu bukan berarti memisahkan diri dari bangsa lain dan tidak melakukan kerja sama dengan bangsa lain. Selain saling bekerja sama di antara sesama bangsa serumpun, bangsa Melayu justru harus meningkatkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi kemajuan yang hendak dicapai.
Dengan kata lain, ujar Abdul Latif Abu Bakar, bangsa Melayu hendaknya tidak mengisolasi diri menghadapi gempuran bangsa lain berikut segala bentuk kebudayaannya. Malah sebaliknya, kerja sama dengan bangsa lain pun harus ditingkatkan, dengan cara membuka diri dan bekerja sama dengan mereka.
"Saya akan mengingatkan jika ada pemimpin Melayu yang mengajaknegeri-negeri serumpun untuk meninggalkan kerja sama dengan bangsalain. Itu tidak boleh terjadi karena kerja sama justru harusditingkatkan demi kemajuan yang hendak diraih," tandasnya.
Dalam Festival DMDI di Bangka Belitung, keterbukaan untuk bekerjasama dengan bangsa lain itu sebenarnya sudah terlihat dari kehadirandelegasi dari negara-negara di luar Melayu semisal Taiwan dan Jepang. Dalam seminar DMDI, salah satu pembicara malah berasal dari Taiwan.
Pertemuan negeri serumpun dalam bentuk Festival DMDI sendiri,menurut Gubernur Bangka Belitung Hudarni Rani, sebenarnya lebih dalam kepentingan kebudayaan.Dalam kaitan ini, pembangunan budaya tetap diperlukan dan tidakboleh diabaikan. Tanpa pembangunan budaya, kata Hudarni, pembangunanfisik yang dilaksanakan akan menjadi sia-sia.
"Tidak bisa diingkari bahwa pembangunan hendaknya harus didasaripula dengan landasan budaya. Aspek budaya akan menjadi penguatpembangunan. Bagaimana jadinya kalau pembangunan budaya tidakdilakukan," ujarnya menegaskan.
Namun, Hudarni mengakui bahwa melalui pertemuan-pertemuan negeriserumpun, seperti dalam Festival DMDI, terbuka peluang kerja sama dibidang ekonomi yang saling menguntungkan. Bagi Bangka Belitung sendiri, acara seperti itu merupakankesempatan untuk mengenalkan segala potensi yang ada agar investordatang untuk turut membangun Negeri Serumpun Sebalai tersebut.
BUDAYA Melayu sebagai salah satu perekat kerja sama agaknyamerupakan modal utama bagi negara-negara serumpun. Oleh karena itu,melalui wadah DMDI, rumpun Melayu mencoba untuk bangkit lebih maju.
Menurut Abdul Latif Abu Bakar, pembentukan DMDI oleh KerajaanNegeri Malaka bertujuan meningkatkan pembangunan negeri. Selain itu,juga untuk mewujudkan hubungan silaturahmi antara Malaka dan negara-negara Islam di seluruh dunia, melalui peranannya sebagai pusatpertemuan Islam dunia.DMDI, yang dibentuk pada tahun 2000 dan berpusat di Malaka, setiap tahun mengadakan konvensi (pertemuan).
Menurut Presiden DMDIMohd Ali bin Mohd Rustam, sejak terbentuknya DMDI telah dilakukanserangkaian pertemuan. "Setiap Oktober, pertemuan DMDI dilaksanakandi Malaka. Di luar Oktober, pertemuan bisa dilakukan di berbagainegara lain, tiga hingga empat kali," papar Ketua Menteri Malaka tersebut.
Sejumlah pertemuan pernah dilakukan antara lain di Palembang pada tahun 2001, Medan (2002), serta tahun 2003 di Bukittinggi (SumateraBarat), Sri Lanka, dan Kamboja. Pertemuan terakhir tahun inidilaksanakan di Pangkal Pinang.Abdul Latif Abu Bakar mengemukakan pula bahwa usaha Malaka mempererat tali silaturahmi di antara rumpun Melayu merupakan satu kesinambungan dari sejarah masa lalu, yakni memakmurkan Asia Tenggara dengan semangat persaudaraan Islam. Malaka masa lalu juga pernah menjadi pusat kegiatan dakwah dan pengembangan agama Islam.
"Ketika itu, sebagaimana yang diharapkan Kerajaan Negeri Malaka sekarang, Malaka hendaknya bisa menjadi pusat perdagangan yang makmur," ujarnya.DMDI selama ini telah menghimpun para pemimpin dan tokoh Islamdari seluruh dunia untuk membahas menyangkut berbagai aspekkepentingan bersama. Persoalan yang akan dibahas terutama berkaitandengan sosial, budaya, dan ekonomi.
Menurut Abdul Latif Abu Bakar, DMDI juga bisa mewujudkan dan mengeratkan hubungan di antara dunia Melayu dengan dunia Islam dikalangan pemimpin-pemimpin berbagai bidang. "Kami juga berusahamengembalikan kegemilangan Malaka sebagai pusat pertemuan tokoh-tokohIslam dari seluruh dunia, dalam usaha mewujudkan kesatuan danperpaduan umat Islam, khususnya bangsa Melayu," ujarnya.
Setiap pertemuan yang diadakan dalam wadah DMDI, demikian AbdulLatif Abu Bakar, memang diharapkan dapat lebih mempererat hubungansilaturahmi dan meneruskan usaha kerja sama. "Saling membantu sangatdiperlukan bagi pembangunan negara, provinsi, atau negeri, dalamkerja sama yang saling menguntungkan. Itu semua dilakukan demi kejayaan dan kemajuan umat Islam di seluruh dunia, khususnya bangsa Melayu," katanya menambahkan.
Ia melanjutkan, bangsa Melayu sebagai bangsa yang terbuka dantersebar dalam berbagai negara memang tidak berkehendak mengisolasidiri. Mereka mencoba bersatu dan bekerja sama, demi kemajuan bersamapula. Melalui wadah DMDI, impian itu hendak diwujudkan.DMDI itu tentunya tidak berhenti "mengabdi" hanya untukkepentingan Malaka belaka, yang selama ini menjadi motornya. Ke depan, negeri-negeri serumpun Melayu maupun negara-negara Islamseharusnya akan dapat merasakan manfaatnya pula. (agus mulyadi)
Foto: 1Kompas/Agus Mulyadi
KETUPAT RAKSASA - Ketupat raksasa (ketupat akek antak) dan lepatraksasa (lepat akek antak) secara khusus dibuat warga menyambutFestival Dunia Melayu Dunia Islam di Pangkal Pinang, ProvinsiKepulauan Bangka Belitung. Ketupat raksasa seberat 400 kilogramtersebut dimasak selama 15 jam, sedangkan lepat raksasa dimasakselama empat jam.
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:03 0 komentar
KOMPAS - Kamis, 30 Jan 1992 Halaman: 1 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 7388
PETANI BERDASI VERSUS KELOMPOK RIMBAWAN
* Konservasi Hutan di Sulsel (2-Habis)
TELUK Bone. Jika Anda berlayar di daerah ini, mungkin Anda akanmenyaksikan pemandangan lain yang berbeda dari pantai-pantai lainseperti di pesisir utara Jawa, atau bahkan di wilayah lain diSulawesi Selatan sendiri. Pantai di Teluk Bone dipenuhi hamparanhutan bakau, menjamur sepanjang sekitar 30 kilometer di empat desadalam wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulsel.
Seperti halnya hutan kesepakatan desa (HKD) di KabupatenSinjai yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat setempatsebagai bentuk turun tangan langsung masyarakat dalam penghutanankembali wilayahnya, hutan bakau di pinggir pantai itu juga hasilswadaya para nelayan desa setempat.
"Warga desa yang tinggal di pantai kan tidak mempunyai hutan.Maka untuk berpartisipasi dalam pembangunan hutan seperti HKD,mereka mewujudkannya dalam bentuk konservasi hutan bakau di pantai,"kata Bupati Sinjai A. Arifudin Mattotorang SH.
Mungkin terimbas oleh semangat penghutanan kembali wilayah-wilayah kritis yang tengah menyala di Sinjai, warga nelayan di KecamatanSinjai Timur lalu memilih pantai untuk dijadikan kawasan hutan kesepakatan.Mereka mengikuti langkah para petani di daerah pedalaman yangmenghutankan kembali wilayah di sekeliling mereka dalam program HKD,atau biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai hutan kesepakatan.Seperti para petani itu, mereka juga menghijaukan kembaliwilayahnya tanpa sepeser pun bantuan dari pemerintah. "Kami pernahmenolak bantuan dana yang pernah akan diberikan pemerintah untukmembangun hutan bakau rakyat itu," ujar Arifudin. Strategi sepertiini dalam mengelola alam, barangkali memang tepat. Basispendekatannya adalah tanggungjawab, dengan sebuah premis, bahwaplanet kecil bernama bumi ini milik bersama.Upaya yang dilakukan sejak 1987 itu kini sudah mencapai 500hektar. Polanya mirip yang dilakukan para petani dengan program HKD.Batas-batas wilayah penghijauan ditentukan bersama, kemudian digarapdan dipelihara bersama.Menurut seorang nelayan di Kelurahan Samatarin, KecamatanSinjai Timur, penanaman dilakukan dengan menanam batang-batang bibitbakau yang didapat dari beberapa perairan yang masih menyimpan jenistanaman itu. Setelah bibit yang terkumpul dirasa cukup untuk arealbeberapa hektar, penanaman mulai dilakukan. Jika diukur dari bibirpantai, tanaman bakau itu tumbuh menjorok ke laut sekitar 300 meter.Camat Sinjai Timur, Drs A. Moh Yusuf mengatakan, panjangpesisir pantai di wilayahnya 132,23 kilometer, memanjang dari utarake selatan di perairan Teluk Bone. "Penanaman bakau oleh rakyatdilakukan untuk mengatasi erosi pantai, terutama di muara-muarasungai," ujar Yusuf.DI Samatarin, areal bakau rakyat seluas 67 hektar dikelola olehdua kelompok tani nelayan bernama Mekar Jaya I dan Mekar Jaya II.Masing-masing kelompok beranggota 20 orang. Dua kelompok itulah yangbertanggungjawab atas kelestarian kawasan hutan bakau rakyattersebut.Manfaat yang diperoleh oleh nelayan setempat dengan hutan bakauitu, menurut Ketua Mekar Jaya I, Bambang, antara lain erosi pantaiakibat kikisan ombak bisa ditanggulangi. Kadar garam di sumur-sumurpenduduk katanya juga turun, sehingga kebutuhan air tawar makinmudah dipenuhi.Selain itu, ada manfaat ekonomis yang sekarang bisa dinikmatinelayan. Hasil penangkapan nener dan benur meningkat secaramencolok. Kalau tadinya dari tiap hektar perairan hanya menghasilkansekitar 3.000 nener dan benur, kini dengan kawasan yang dipenuhihutan bakau, dari areal dengan luas sama bisa dijaring 30.000 nenerdan benur."Selain untuk dijual, benur dan nener itu kami budidayakansendiri," ucap Bambang. Dengan harga pada awal Januari 1992 yang mencapai Rp 60tiap ekor benur dan Rp 20 tiap ekor nener, penghasilan tambahan itumemang cukup berarti bagi para nelayan.DILETAKKAN dalam skala makro kerusakan hutan di Indonesia --atau setidaknya di Sulsel dimana dari 3,5 juta hektar, seluas 1,1juta hektar atau sekitar 30 persen koyak oleh perusakan -- upaya-upaya yang dilakukan secara swadaya oleh penduduk itu boleh jaditerbilang kecil jika diukur secara kuantitatif. Bahkan lebih dariitu, perjuangan penduduk untuk menghutankan kembali wilayahnyakadang masih dihadapkan pada berbagai penawaran, dari kekuatan-kekuatan di luar mereka.Perusakan hutan yang kerap terjadi, acapkali dituduhkan kepadapara peladang berpindah sebagai pelakunya. Sementara menurutberbagai kabar, para peladang berpindah itu sering dimanfaatkan oleh"petani berdasi", sebagai jalan untuk membuka hutan untuk dijadikanperkebunan. Areal hutan yang dibakar disulap menjadi perkebunan, danpada hiliran berikut, tak jarang areal itu lalu menjelma menjadimilik pribadi, lengkap dengan sertifikat resmi...Kakanwil Departemen Kehutanan Sulsel, Ir Soetomo Soepangkatsendiri mengakui hal ini. Sampai saat ini saja, di Sulsel sudahada sekitar 500 sertifikat lahan-lahan seperti itu yang dimilikikelompok berdasi. "Meski diduga prakteknya seperti itu, sulit untukmembuktikannya," ujar Soetomo. Kesulitan lebih disebabkan tidakadanya pengakuan dari peladang berpindah yang membakar hutan, dankemudian ditangkap. Jumlah peladang berpindah di wilayah itudiperkirakan sekitar 88.850 KK (kepala keluarga)."Lahan kritis lebih banyak terdapat di Sulsel bagian tengahsampai selatan. Sedangkan di bagian utara dimana terdapat HPH diLuwu dan Mamuju, keadaan hutan masih baik," kata Soetomo Soepangkat.Ini artinya, peladangan berpindah bisa dianggap potensial dalamperusakan hutan.MUNGKIN agak berlebihan jika terlalu berharap dari proyek-proyek itu, untuk dapat segera melihat hijaunya hutan di Indonesia.Hutan kesepakatan desa, hutan bakau rakyat, merupakan picu kecildari seluruh pembangunan hutan di Indonesia.Yang lebih menarik dari upaya-upaya yang dilakukan secaraswadaya oleh masyarakat ini adalah semangat itu sendiri. Lihatlah.Sampai di desa Utada di Kabupaten Majene misalnya, sekelompok pemudamendirikan kelompok yang bergerak di penghutanan kembali wilayahnyadalam kelompok yang mereka beri nama Rimbawan. Mereka hijaukankawasan pantai seluas lima hektar di desa mereka dengan inisiatifsendiri.Mengingat begitu banyaknya segi yang terkait dalam perusakanhutan, yang paling penting di situ agaknya bagaimana menjagasemangat partisan itu, untuk terus menghadapi tantangan yangmengancam kelestarian hutan. Betapa mengharukan sebenarnya, bahwasemangat itu justru tumbuh di kalangan para petani dan nelayansederhana. Adakah alam, memang lebih dekat dengan manusia-manusiasederhana, dibanding kalkulasi-kalkulasi modern yang menakarsegalanya dengan semangat eksploatatif? (agus mulyadi)teks fotoBAKAU RAKYAT -- Kawasan pantai di Kecamatan Sinjai Timur, KabupatenSinjai, Sulsel, sudah mulai menghijau. Penghijauan ini dilakukanpara tani-nelayan, tanpa campur tangan pemerintah.Kompas/mul
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:09 0 komentar
Label: bakau, mangrove, sulsel
PETANI BERDASI VERSUS KELOMPOK RIMBAWAN
* Konservasi Hutan di Sulsel (2-Habis)
TELUK Bone. Jika Anda berlayar di daerah ini, mungkin Anda akanmenyaksikan pemandangan lain yang berbeda dari pantai-pantai lainseperti di pesisir utara Jawa, atau bahkan di wilayah lain diSulawesi Selatan sendiri. Pantai di Teluk Bone dipenuhi hamparanhutan bakau, menjamur sepanjang sekitar 30 kilometer di empat desadalam wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulsel.
Seperti halnya hutan kesepakatan desa (HKD) di KabupatenSinjai yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat setempatsebagai bentuk turun tangan langsung masyarakat dalam penghutanankembali wilayahnya, hutan bakau di pinggir pantai itu juga hasilswadaya para nelayan desa setempat.
"Warga desa yang tinggal di pantai kan tidak mempunyai hutan.Maka untuk berpartisipasi dalam pembangunan hutan seperti HKD,mereka mewujudkannya dalam bentuk konservasi hutan bakau di pantai,"kata Bupati Sinjai A. Arifudin Mattotorang SH.
Mungkin terimbas oleh semangat penghutanan kembali wilayah-wilayah kritis yang tengah menyala di Sinjai, warga nelayan di KecamatanSinjai Timur lalu memilih pantai untuk dijadikan kawasan hutan kesepakatan.Mereka mengikuti langkah para petani di daerah pedalaman yangmenghutankan kembali wilayah di sekeliling mereka dalam program HKD,atau biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai hutan kesepakatan.Seperti para petani itu, mereka juga menghijaukan kembaliwilayahnya tanpa sepeser pun bantuan dari pemerintah. "Kami pernahmenolak bantuan dana yang pernah akan diberikan pemerintah untukmembangun hutan bakau rakyat itu," ujar Arifudin. Strategi sepertiini dalam mengelola alam, barangkali memang tepat. Basispendekatannya adalah tanggungjawab, dengan sebuah premis, bahwaplanet kecil bernama bumi ini milik bersama.Upaya yang dilakukan sejak 1987 itu kini sudah mencapai 500hektar. Polanya mirip yang dilakukan para petani dengan program HKD.Batas-batas wilayah penghijauan ditentukan bersama, kemudian digarapdan dipelihara bersama.Menurut seorang nelayan di Kelurahan Samatarin, KecamatanSinjai Timur, penanaman dilakukan dengan menanam batang-batang bibitbakau yang didapat dari beberapa perairan yang masih menyimpan jenistanaman itu. Setelah bibit yang terkumpul dirasa cukup untuk arealbeberapa hektar, penanaman mulai dilakukan. Jika diukur dari bibirpantai, tanaman bakau itu tumbuh menjorok ke laut sekitar 300 meter.Camat Sinjai Timur, Drs A. Moh Yusuf mengatakan, panjangpesisir pantai di wilayahnya 132,23 kilometer, memanjang dari utarake selatan di perairan Teluk Bone. "Penanaman bakau oleh rakyatdilakukan untuk mengatasi erosi pantai, terutama di muara-muarasungai," ujar Yusuf.DI Samatarin, areal bakau rakyat seluas 67 hektar dikelola olehdua kelompok tani nelayan bernama Mekar Jaya I dan Mekar Jaya II.Masing-masing kelompok beranggota 20 orang. Dua kelompok itulah yangbertanggungjawab atas kelestarian kawasan hutan bakau rakyattersebut.Manfaat yang diperoleh oleh nelayan setempat dengan hutan bakauitu, menurut Ketua Mekar Jaya I, Bambang, antara lain erosi pantaiakibat kikisan ombak bisa ditanggulangi. Kadar garam di sumur-sumurpenduduk katanya juga turun, sehingga kebutuhan air tawar makinmudah dipenuhi.Selain itu, ada manfaat ekonomis yang sekarang bisa dinikmatinelayan. Hasil penangkapan nener dan benur meningkat secaramencolok. Kalau tadinya dari tiap hektar perairan hanya menghasilkansekitar 3.000 nener dan benur, kini dengan kawasan yang dipenuhihutan bakau, dari areal dengan luas sama bisa dijaring 30.000 nenerdan benur."Selain untuk dijual, benur dan nener itu kami budidayakansendiri," ucap Bambang. Dengan harga pada awal Januari 1992 yang mencapai Rp 60tiap ekor benur dan Rp 20 tiap ekor nener, penghasilan tambahan itumemang cukup berarti bagi para nelayan.DILETAKKAN dalam skala makro kerusakan hutan di Indonesia --atau setidaknya di Sulsel dimana dari 3,5 juta hektar, seluas 1,1juta hektar atau sekitar 30 persen koyak oleh perusakan -- upaya-upaya yang dilakukan secara swadaya oleh penduduk itu boleh jaditerbilang kecil jika diukur secara kuantitatif. Bahkan lebih dariitu, perjuangan penduduk untuk menghutankan kembali wilayahnyakadang masih dihadapkan pada berbagai penawaran, dari kekuatan-kekuatan di luar mereka.Perusakan hutan yang kerap terjadi, acapkali dituduhkan kepadapara peladang berpindah sebagai pelakunya. Sementara menurutberbagai kabar, para peladang berpindah itu sering dimanfaatkan oleh"petani berdasi", sebagai jalan untuk membuka hutan untuk dijadikanperkebunan. Areal hutan yang dibakar disulap menjadi perkebunan, danpada hiliran berikut, tak jarang areal itu lalu menjelma menjadimilik pribadi, lengkap dengan sertifikat resmi...Kakanwil Departemen Kehutanan Sulsel, Ir Soetomo Soepangkatsendiri mengakui hal ini. Sampai saat ini saja, di Sulsel sudahada sekitar 500 sertifikat lahan-lahan seperti itu yang dimilikikelompok berdasi. "Meski diduga prakteknya seperti itu, sulit untukmembuktikannya," ujar Soetomo. Kesulitan lebih disebabkan tidakadanya pengakuan dari peladang berpindah yang membakar hutan, dankemudian ditangkap. Jumlah peladang berpindah di wilayah itudiperkirakan sekitar 88.850 KK (kepala keluarga)."Lahan kritis lebih banyak terdapat di Sulsel bagian tengahsampai selatan. Sedangkan di bagian utara dimana terdapat HPH diLuwu dan Mamuju, keadaan hutan masih baik," kata Soetomo Soepangkat.Ini artinya, peladangan berpindah bisa dianggap potensial dalamperusakan hutan.MUNGKIN agak berlebihan jika terlalu berharap dari proyek-proyek itu, untuk dapat segera melihat hijaunya hutan di Indonesia.Hutan kesepakatan desa, hutan bakau rakyat, merupakan picu kecildari seluruh pembangunan hutan di Indonesia.Yang lebih menarik dari upaya-upaya yang dilakukan secaraswadaya oleh masyarakat ini adalah semangat itu sendiri. Lihatlah.Sampai di desa Utada di Kabupaten Majene misalnya, sekelompok pemudamendirikan kelompok yang bergerak di penghutanan kembali wilayahnyadalam kelompok yang mereka beri nama Rimbawan. Mereka hijaukankawasan pantai seluas lima hektar di desa mereka dengan inisiatifsendiri.Mengingat begitu banyaknya segi yang terkait dalam perusakanhutan, yang paling penting di situ agaknya bagaimana menjagasemangat partisan itu, untuk terus menghadapi tantangan yangmengancam kelestarian hutan. Betapa mengharukan sebenarnya, bahwasemangat itu justru tumbuh di kalangan para petani dan nelayansederhana. Adakah alam, memang lebih dekat dengan manusia-manusiasederhana, dibanding kalkulasi-kalkulasi modern yang menakarsegalanya dengan semangat eksploatatif? (agus mulyadi)teks fotoBAKAU RAKYAT -- Kawasan pantai di Kecamatan Sinjai Timur, KabupatenSinjai, Sulsel, sudah mulai menghijau. Penghijauan ini dilakukanpara tani-nelayan, tanpa campur tangan pemerintah.Kompas/mul
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:09 0 komentar
Label: bakau, mangrove, sulsel
KOMPAS - Rabu, 29 Jan 1992 Halaman: 1 Penulis: MULYADI, AGUS Ukuran: 7796
DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT
Konservasi Hutan di Sulsel (1)
Pengantar:Hubungan manusia dengan alam agaknya tetap relevan dijadikanbasis upaya pelestarian lingkungan. Antusiasme untuk menjaga alamagar tetap lestari, niscaya hanya bisa tersulut jika manusia itusendiri diletakkan sebagai inti dari gerakan pelestarian lingkungan.Itulah pokok yang dilihat oleh wartawan Kompas Agus Mulyadi, ketika awal Januari lalu ikut serta dalam rombongan Press Tour DepartemenKehutanan melihat pembangunan kehutanan di Sulawesi Selatan. Laporan dibuat dalam dua tulisan, dimuat hari ini dan besok.
PEMBABATAN hutan tropis di Indonesia memang bisa terasamenggedor hati. Ketika alam menjadi merana, persoalannya lalu bukansemata-mata terletak bagaimana masyarakat harus mempertahankan citradiri dari sorotan para aktivis lingkungan, tetapi secara takterhindarkan adalah pada bagaimana menentukan sikap yang layakterhadap lingkungan, dan bagaimana membuat aktivitas untukmenyelamatkan nasib alam.Langkah harus diambil.
Mungkin ini yang mendasari pembangunankehutanan di Sulawesi Selatan pada tingkat seperti terjadi diwilayah itu sekarang. Kondisi hutan di Sulawesi Selatan boleh dikatasudah tercabik-cabik. Dari hutan seluas sekitar 3,5 juta hektar,seluas 1,1 juta hektar (atau sekitar 30 persen) telah menjadi lahankritis. Ini konon akibat pembabatan liar untuk perkebunan danperladangan berpindah. Wilayah kritis itu 700.000 hektar beradadalam kawasan hutan, dan 400.000 di luar kawasan.
Pemerintah Daerah dengan instansi yang terkait yakni KantorWilayah Departemen Kehutanan Sulawesi Selatan telah mengambilberbagai langkah untuk mengatasi krisis itu. Taruh misalnya denganpola HTI (Hutan Tanaman Industri) -- sebuah upaya "penghutanankembali" yang melibatkan Departemen Kehutanan, kalangan swasta danmasyarakat.Tapi yang boleh dibilang menarik, adalah upaya penyelamatanhutan yang meletakkan masyarakat sebagai inti gerakan, denganmengembalikan interelasi alam dan manusia sebagai basis. Kegiatan itu menonjol pada penyelamatan hutan dengan program HKD (HutanKesepakatan Desa).
APAKAH HKD? "Masyarakat terutama yang tinggal di sekitar hutanturut bertanggungjawab terhadap kerusakan hutan. Karena itu merekaharus bertanggungjawab pula untuk melestarikan sisa hutan danmembangun kembali hutan di lahan-lahan kritis itu," ujar Ir SoetomoSoepangkat, Kakanwil Kehutanan Sulsel.
Pelibatan langsung masyarakat dalam pelestarian dan pembangunanhutan sekarang sudah seperti kereta api di atas rel dan siapmenggelinding terus. Kabupaten Sinjai yang terletak di Sulsel bagiantimur bisa dijadikan contoh dari keberhasilan program HKD. Kegiatanpenghutanan kembali lahan-lahan kritis itu memang tidak dilakukan dihutan lindung, melainkan di hutan rakyat. Penghijauan hutan lindungtetap menjadi tanggungjawab pemerintah. Sedangkan untuk hutanrakyat, upaya dimulai dengan kesepakatan bersama antara masyarakatdengan pemerintah.
"Bisa dikatakan hutan kesepakatan desa atau HKD ini baru ada diKabupaten Sinjai. Sinjai bisa disebut sebagai pelopor pelestarianhutan di Indonesia dengan keterlibatan langsung masyarakat tanpabantuan dana serta campur tangan pemerintah," kata Bupati Sinjai, A.Arifudin Mattotorang, SH.
Kegiatan ini dimulai tahun 1983. Dengan berswadaya, pendudukdesa menjaga dan melestarikan hutan rakyat -- maksudnya hutan dilingkungan mereka. Kawasan di sekitar mereka yang mereka garapbervariasi, dari sekitar lima hektar sampai 100 hektar. HKD padadasarnya merupakan kawasan yang dijaga bersama untuk dilindungi.Dari 35 desa di Sinjai, hingga saat ini 28 desa sudahmenetapkan areal HKD.
Sebagian besar hutan rakyat itu merupakanareal hulu sungai yang mensuplai pengairan desa. Istilah yangdipakai memang "hutan rakyat", yakni suatu areal yang berasal darihak milik rakyat atau juga hutan adat milik suatu desa. Dengan pelestarian hutan itu dengan cara swadaya, barangkali inilah yangdisebut "hutan rakyat, untuk rakyat".
Menurut Arifudin Mattotorang, HKD bermula dari musyawarahdengan prakarsa utama LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) untukmenyepakati suatu kawasan hutan yang dicadangkan menjadi hutan desaatau HKD. Hutan itu pada dasarnya merupakan sebagian areal yangsemula digarap penduduk. Dengan musyawarah, dengan pendekatan dialogdan bukan todongan senapan, keluarga-keluarga penggarap menyerahkanhaknya atas tanah garapan untuk menjadi areal HKD.
Ikhtiar pembentukan HKD bukan hanya sekadar didorong keharusanmengembangkan hutan untuk mencegah erosi, menyelamatkan tanah-tanahkritis dan menjaga sumber air, tetapi lebih dari itu karenakesadaran untuk memelihara flora dan fauna Indonesia yang kinimerosot dengan cepat.Bagi sebagian HKD yang belum pulih sepenuhnya sebagai hutan,beberapa desa telah mengusahakan intensifikasi penanaman (enrichmentplanning) dengan tanaman-tanaman spesifikasi. Tanaman spesifikasiitu di antaranya berupa tanaman aren. Tahun 1987 dan 1988, empatdesa menyemaikan bibit aren berjumlah 140.000 pohon.
HUTAN kesepakatan -- sebutan lazim untuk HKD -- dilaksanakantanpa bantuan sepeser pun dari pemerintah. Yang dijadikan landasanuntuk mengkonsolidasi kekuatan rakyat itu rupanya memang bukan dana,melainkan tradisi yang telah berakar sebelumnya. Dari dulu, desa-desa di Sinjai senantiasa memiliki hutan rakyat, yang disebut pulahutan adat.Setiap desa, mempunyau aturan sendiri untuk mengamankanhutannya.
Saat ini, beberapa desa misalnya, menerapkan sanksi denganpembayaran ganti rugi Rp 50.000 untuk satu orang yang melanggarketetapan. Bahkan, andaikata orang itu hanya menebang satu pohonkecil. Denda tersebut dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkankesepakatan yang diambil dalam musyawarah masyarakat setempat.Sanksi semacam ini agaknya telah membuat penduduk keder.
Di kalangan mereka kini ada istilah "peliharalah senso". Itu merupakanseloroh. Senso artinya mesin gergajian. Kalau mesin gergajidipelihara baik-baik, artinya tidak digunakan untuk sembarangtebang, niscaya mereka bakal aman.Setelah sekitar sembilan tahun HKD diterapkan di Sinjai, sampaisaat ini luas hutan kesepakatan sudah mencapai 402,65 hektar. Arealitu tersebar di semua wilayah, baik di Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Utara.
Luas hutan kesepakatan yang telah berhasil dihijaukan itu,kalau ditilik dari jumlah angka pastilah memang belum seberapa,dibanding keseluruhan luas hutan di Kabupaten Sinjai, yakni 23.630hektar. Terlalu naif memang, apabila menggantungkan pemeliharaanhutan hanya semata-mata kepada HKD.
HKD akan terasa lebih kecil lagi, kalau diletakkan dalam skalakeseluruhan hutan di Sulawesi Selatan, yang terhampar seluas 3,5juta hektar dengan sekitar 30 persen di antarnya gundul.Tapi HKD terasa menjadi signifikan, karena di situ ada percikkesadaran dari masyarakat. Kalau dilihat dengan kacamata optimisme,seluruh perubahan sejarah biasanya dimulai dari percik kesadaransejumlah orang -- betapapun kecil jumlahnya. Seperti dikatakanArifudin Mattotorang,
"Hutan kesepakatan hanyalah embrio pelestarian hutan di Indonesia." ***
teks foto:Kompas/mul
HUTAN RAKYAT -- Hutan rakyat di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatanini ini sudah tampak hijau kembali berkat upaya penghutanan kembalioleh rakyat. Tapi, perjalanan rasanya masih jauh, kalau mengingatluasnya skala perusakan hutan di Indonesia.
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:14 0 komentar
Label: bakau, mangrove, sulsel
Diposting oleh ManggaDermayu di 04:14 0 komentar
Label: bakau, mangrove, sulsel
Langganan:
Postingan (Atom)
